Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.826
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL PARADIGMA: Journal of Sociology Research and Education Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara Jurnal Social Science Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora Journal of Golden Generation Legal Science Inovasi: Jurnal Sosial Humaniora Dan Pendidikan Journal of Constitutional Principles
Hendrasari Rawung
Universitas Negeri Manado
Humanities Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 18 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 18 Documents
Search

 1   2 
Kekuatan Hukum ASEAN Outlook on the Indo-Pacific terhadap Konflik Laut China Selatan menurut Hukum Internasional Andresen, Kayla; Simanjuntak, Reynold; Rawung, Hendrasari; Lumenta, Henry
JURNAL PARADIGMA : Journal of Sociology Research and Education Vol. 6 No. 2 (2025): JURNAL PARADIGMA: Journal of Sociology Research and Education
Publisher : Labor Program Studi Pendidikan Sosiologi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53682/srrxk992

Abstract

Meningkatnya kompetisi geopolitik di kawasan Indo-Pasifik telah mengangkat sengketa Laut Cina Selatan menjadi tantangan utama bagi stabilitas regional dan penerapan hukum internasional. Sebagai respons, ASEAN memperkenalkan ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP) untuk menegaskan kembali sentralitas ASEAN dan mendorong tatanan kawasan berbasis aturan yang berlandaskan hukum internasional, khususnya Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS) 1982. Namun, sejauh mana kewenangan hukum AOIP dalam menangani sengketa maritim konkret masih menjadi perdebatan. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Analisis dilakukan melalui kajian terhadap instrumen hukum internasional, dokumen kebijakan ASEAN, putusan peradilan yang relevan, serta literatur akademik mengenai soft law dan kepatuhan dalam hukum internasional. Studi ini bertujuan untuk menilai kewenangan hukum AOIP dalam kerangka hukum internasional serta mengevaluasi efektivitasnya dalam mendukung stabilitas politik di Laut Cina Selatan. Penelitian ini juga mengkaji apakah AOIP berfungsi sebagai instrumen hukum atau lebih sebagai kerangka kebijakan normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa AOIP beroperasi sebagai instrumen soft law tanpa kekuatan hukum yang mengikat maupun mekanisme penyelesaian sengketa 2 formal. Meskipun AOIP memperkuat komitmen normatif terhadap UNCLOS dan memfasilitasi dialog regional, efektivitasnya sangat bergantung pada kepatuhan sukarela dan konsensus politik antarnegara anggota ASEAN, sehingga membatasi kapasitasnya dalam menyelesaikan sengketa. Studi ini menawarkan perspektif hukum yang baru dengan menerapkan teori kepatuhan untuk menganalisis pengaruh normatif AOIP meskipun bersifat tidak mengikat, serta berkontribusi pada diskursus mengenai soft law dalam tata kelola maritim regional.
Kepastian Hukum Terhadap Perbuatan Tercela Menurut Pasal 7A UUD 1945 Terhadap Pemberhentian Kepala Negara Navtali Polimpung; Hendrasari B. R. Rawung; Merry L. Kumajas
Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan Vol. 5 No. 2 (2026): Mei: Inovasi: Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/inovasi.v5i2.7045

Abstract

Pasal 7A UUD 1945 menyatakan Presiden/Wakil Presiden dapat diberhentikan atas usul DPR dan putusan Mahkamah Konstitusi jika terbukti melakukan pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, perbuatan tercela dan Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden/Wakil Presiden. Namun ketidakpastian hukum dalam definisi "perbuatan tercela" menimbulkan perdebatan dalam praktik konstitusional Indonesia. Penelitian ini bertujuan menganalisis kepastian hukum terhadap perbuatan tercela berdasarkan Pasal 7A UUD 1945 dan implikasinya terhadap mekanisme pemberhentian Presiden/Wakil Presiden. Menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis kualitatif terhadap undang-undang, putusan Mahkamah Konstitusi, dan doktrin hukum, penelitian menemukan bahwa ketidakjelasan definisi perbuatan tercela menyebabkan subjektivitas dalam proses impeachment, sebagaimana terlihat pada studi kasus upaya pemberhentian Presiden Abdurrahman Wahid (2001). Kesimpulannya, diperlukan amandemen Pasal 7A atau pengaturan turunannya untuk menciptakan kepastian hukum, dengan merekomendasikan kriteria objektif seperti korupsi, pengkhianatan negara, dan pelanggaran etika berat. Penelitian ini berkontribusi pada penguatan checks and balances dalam sistem presidensial Indonesia.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH ATAS PENAGIHAN KARTU KREDIT OLEH BANK MELALUI DEBT COLLECTOR Gabriel Leonmarch Wulung; Sam J. R. Saroinsong; Hendrasari B. R. Rawung
Journal of Golden Generation Legal Science Vol. 2 No. 1 (2026): Januari : Journal of Golden Generation Legal Science
Publisher : PT. Lembaga Penerbit Penelitian Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65244/jggls.v2i1.392

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketentuan hukum yang mengatur praktik penagihan kartu kredit oleh bank melalui jasa debt collector serta mengkaji bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada nasabah terhadap tindakan penagihan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), yang menelaah ketentuan dalam KUHPdt, KUHP, PBI No. 23/6/2021, dan POJK No. 22/2023, serta didukung oleh bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif melalui metode penalaran deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan jasa debt collector memiliki dasar legalitas melalui mekanisme pemberian kuasa menurut KUHPdt serta diperbolehkan dalam kerangka regulasi BI dan OJK, namun pelaksanaannya dibatasi oleh ketentuan etika penagihan, kewajiban transparansi, dan prinsip akuntabilitas yang menempatkan bank sebagai pihak yang tetap bertanggung jawab atas setiap tindakan penagihan. Penelitian ini juga menemukan bahwa perlindungan hukum bagi nasabah tersedia dalam bentuk perlindungan preventif melalui kewajiban penyampaian informasi, batasan etika penagihan, serta penyediaan mekanisme pengaduan, dan perlindungan represif melalui sanksi administratif oleh OJK serta penegakan hukum pidana terhadap tindakan penagihan yang mengandung kekerasan, ancaman, atau pelanggaran hukum lainnya.
ANALISIS YURIDIS TERHADAP KLAIM NINE DASH LINE TIONGKOK ATAS LAUT CHINA SELATAN DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DALAM PERSPEKTIF UNCLOS 1982 Eklesia E. N. Tendean; Adensi Timomor; Hendrasari B. R. Rawung
Journal of Constitutional Principles Vol. 2 No. 1 (2026): Juni : Journal of Constitutional Principles
Publisher : PT. Lembaga Penerbit Penelitian Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65244/jcp.v2i1.548

Abstract

Sengketa Laut China Selatan menimbulkan persoalan hukum internasional akibat klaim sepihak nine dash line oleh Tiongkok yang tumpang tindih dengan rezim hukum laut internasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum klaim nine dash line ditinjau berdasarkan ketentuan United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982 serta mengkaji mekanisme penyelesaian sengketa Laut China Selatan melalui hukum internasional. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus, khususnya terhadap UNCLOS 1982 dan Putusan Permanent Court of Arbitration (PCA) tahun 2016. Hasil penelitian menunjukkan bahwa klaim nine dash line tidak memiliki dasar hukum dan bertentangan dengan ketentuan UNCLOS 1982, serta bahwa mekanisme penyelesaian sengketa yang diatur dalam UNCLOS telah tersedia secara normatif namun menghadapi keterbatasan dalam penerapannya akibat ketergantungan pada kepatuhan negara.
Kebebasan Berpendapat dalam Perspektif Hukum Indonesia di Era Digital: Jaminan Konstitusional, Pembatasan yang Sah, dan Arah Reformasi Regulasi Indrasatya Octavianus Nasirun; Yolanda Salainti; Hendrasari B. Rawung; Lutfia Harimu; Ridho Pakaya
Eksekusi : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara Vol. 4 No. 3 (2026): Agustus: Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Yappi Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/eksekusi.v4i3.2605

Abstract

Freedom of opinion is an essential constitutional right for democratic accountability, citizen participation, and the exchange of ideas in digital public spaces. This right is guaranteed by the 1945 Constitution and various international human rights instruments that Indonesia has ratified. However, the expansion of social media, disinformation, hate speech, doxing, cyberharassment, and inconsistent law enforcement have made its protections even more complex. Tensions arise between the need to maintain order and protect the dignity of individuals on the one hand, and the state's obligation not to silence legitimate expressions on the other. This article examines the legal position of freedom of opinion in Indonesia, the validity of its restrictions in the digital environment, and the direction of reform after the amendment of the Electronic Information and Transaction Law (UU ITE) in 2024 and the latest Constitutional Court ruling. Using normative juridical methods through legislative, conceptual, case, and comparative approaches, this study analyzes how positive legal norms are applied in practice and how arrangements in other countries can be referenced. The results of the study show that multi-interpreted articles have the potential to cause excessive criminalization and a chilling effect on freedom of expression. Therefore, this article emphasizes the need to shift from a multi-interpretive and punitive model to a governance based on rights, proportionality, and transparency, so that the protection of freedom of opinion can run in balance with the protection of the rights of other citizens in the digital era.
Problematika Perkawinan Beda Agama di Indonesia dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Gafrila Jenifer Runtu; Wenly R. J. Lolong; Hendrasari B. R. Rawung
Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora Vol. 5 No. 4 (2025): Desember : Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora
Publisher : AMIK Veteran Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/khatulistiwa.v5i4.7475

Abstract

This research discusses the problems faced in the implementation of interfaith marriages in Indonesia by reviewing the extent to which national legal provisions are in line with or contradict the principles of Human Rights (HAM). The focus of the research is an evaluation of the legal framework governing interfaith marriages and whether the legal arrangements are in accordance with the principles of human rights and how they impact on the fulfillment of everyone's rights. The research method used is normative legal research with a statutory approach and a case approach. Data were collected through a literature study of primary legal materials such as the Marriage Law, Population Administration Law, and international human rights instruments, as well as secondary legal materials such as journals and court decisions. Data analysis was conducted qualitatively to identify gaps between national law and human rights principles. The results show that the provision of Article 2 Paragraph (1) of the Marriage Law that requires religious equality creates discrimination and legal uncertainty for couples of different religions. Although several court decisions have accommodated interfaith marriages, Supreme Court Circular Letter No. 2 of 2023 has tightened the restrictions. This study recommends the revision of the Marriage Law to accommodate a religion-neutral civil registration mechanism, as well as harmonization with international human rights instruments such as the Universal Declaration of Human Rights and the Covenant on Civil and Political Rights.
Informasi Elektronik Sebagai Alat Bukti dalam Perkara Perdata di Pengadilan Agnes Sesilia Manasa; Wenly R. J. Lolong; Hendrasari B. R. Rawung
Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora Vol. 5 No. 4 (2025): Desember : Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora
Publisher : AMIK Veteran Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/khatulistiwa.v5i4.7482

Abstract

Evidence plays an important role in evidence in the settlement of cases in court proceedings in civil cases. In civil law and litigation, evidence is very important because civil procedural law seeks formal truth only based on the evidence submitted by the parties in litigation in court. With technological advances, it also affects the applicable legal order, one of which is the addition of evidence, namely electronic evidence such as electronic information and electronic documents. The Civil Code even in its acar law book does not clearly regulate this electronic evidence, the regulation of electronic evidence is clearly regulated in the Electronic Information and Transaction Law (ITE). So that there are still many questions about the position and strength of electronic evidence in the settlement of cases in court such as civil cases.
Tinjauan Yuridis Perkosaan dalam Perkawinan (Marital Rape) Menurut Hukum Positif Indonesia Mitchell Elieser Tumengkol; Yoan Barbara Runtunuwu; Hendrasari Brafely Rivan Rawung
Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora Vol. 5 No. 4 (2025): Desember : Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora
Publisher : AMIK Veteran Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/khatulistiwa.v5i4.7485

Abstract

Marital rape is a form of sexual violence that remains a controversial issue in Indonesia. The traditional view that considers sexual relations within marriage as a wife's obligation has hampered the recognition and enforcement of marital rape cases. This study aims to analyze the recognition and regulation of marital rape in Indonesian positive law and to identify the main factors that cause these cases. The research method used is normative legal research with a descriptive analytical approach, which focuses on the analysis of relevant laws and legal theories. The results of the study indicate that the regulation of rape in national law still experiences inconsistencies. The old Criminal Code (KUHP) does not recognize marital rape as a crime, while new recognition appears in Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence (PKDRT Law) and Law Number 12 of 2022 concerning Criminal Acts of Sexual Violence (TPKS Law). However, the provisions in the PKDRT Law that make marital rape a complaint-based offense still hinder victims in obtaining justice. The 2023 Criminal Code (KUHP) has included marital rape as a crime, but retains its complaint-based nature, indicating weak legal protection for victims. The main factors contributing to marital rape include power imbalances within the household, the wife's economic dependence on her husband, a patriarchal culture that assumes the husband has absolute rights over his wife's body, and a lack of legal awareness and protection mechanisms for victims.
Co-Authors Adensi Timomor Agnes Sesilia Manasa Andresen, Kayla Delbert Christian Mongan Eklesia E. N. Tendean Gabriel Leonmarch Wulung Gabriel Leonmarch Wulung Gafrila Jenifer Runtu Henry Noch Lumenta Lutfia Harimu Merry Lenda Kumajas Mitchell Elieser Tumengkol Nasirun, Indrasatya Octavianus Navtali Polimpung Paulus Robert Tuerah Pilander, Marsheila Carla Recky H.E. Sendouw Ridho Pakaya Romi Mesra Sam Julius Richard Saroinsong Sarumaha, Pia Bertha Simanjuntak, Reynold Stince Sidayang Suji, Kirei Nadine Mashita Wenly R. J. Lolong Wenly R. J. Lolong Wereh, Agustien Cherly Winka Agista Tasik Bone Yoan Barbara Runtunuwu Yolanda Mona Salainti