Garuda - Garba Rujukan Digital

Ujaran Kebencian (Hate Speech) dalam Konteks Pemilihan Umum Pilander, Marsheila Carla; Lolong, Wenly Ronald Jefferson; Rawung, Hendrasari
Jurnal Social Science Vol. 12 No. 1 (2024): Juni
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

This study examines the regulation of hate speech crimes in elections in Indonesia, focusing on the mechanism of action against such crimes. The type of research used is normative legal research using a legislative approach. The results of the study show that although there are laws and regulations, there is no consensus on what is meant by hate speech in elections, which causes law enforcement to be inconsistent and ineffective. The mechanism for dealing with hate speech includes campaign supervision, public reports, investigations, decision-making, sanctions, and further legal processes. Clarity in hate speech regulations is essential for effective and fair law enforcement.

Kewenangan Diskresi Pejabat Administrasi Negara: Batasan dan Pengawasannya Wereh, Agustien Cherly; Rawung, Hendrasari; Kumajas, Merry; Sarumaha, Pia Bertha
JURNAL PARADIGMA : Journal of Sociology Research and Education Vol. 6 No. 2 (2025): JURNAL PARADIGMA: Journal of Sociology Research and Education
Publisher : Labor Program Studi Pendidikan Sosiologi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53682/96kajt69

Penelitian ini mengkaji batasan dan pengawasan kewenangan diskresioner yang dijalankan oleh pejabat administrasi negara di Indonesia, serta membahas ketegangan yang terus berlanjut antara fleksibilitas administratif dan akuntabilitas hukum. Studi ini bertujuan untuk menganalisis kerangka hukum yang mengatur kewenangan diskresioner, mengevaluasi efektivitas mekanisme pengawasan internal dan eksternal, dan mengidentifikasi tantangan yang menghambat keseimbangan yang tepat antara memungkinkan diskresi yang diperlukan dan mencegah penyalahgunaan wewenang. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metodologi studi literatur, penelitian ini secara sistematis menganalisis teks hukum, keputusan pengadilan, dan literatur ilmiah yang diterbitkan antara tahun 2015 dan 2023 melalui teknik analisis isi dan analisis hukum komparatif. Temuan menunjukkan bahwa meskipun Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 menetapkan batasan normatif yang menekankan subsidiaritas, kewajaran, dan proporsionalitas, ambiguitas yang signifikan tetap ada dalam penerapan praktis, khususnya mengenai persimpangan yang bermasalah antara hukum administrasi dan hukum pidana yang menghasilkan efek menghambat diskresi yang sah. Mekanisme pengawasan internal menghadapi keterbatasan termasuk kendala sumber daya, kesenjangan kapasitas, dan kerentanan independensi, sementara badan pengawasan eksternal bergumul dengan tantangan koordinasi dan risiko penegakan hukum yang berlebihan. Faktor-faktor budaya, termasuk administrasi defensif dan kesalahpahaman publik tentang peran sah dari kewenangan diskresi, memperparah tantangan sistemik ini. Penelitian ini merekomendasikan reformasi komprehensif termasuk klarifikasi legislatif, peningkatan koordinasi antar badan pengawas, inisiatif peningkatan kapasitas, dan perlindungan hukum untuk penilaian diskresioner yang dilakukan dengan itikad baik guna mencapai keseimbangan yang tepat antara akuntabilitas dan fleksibilitas administratif.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH ATAS PENAGIHAN KARTU KREDIT OLEH BANK MELALUI DEBT COLLECTOR Gabriel Leonmarch Wulung; Sam J. R. Saroinsong; Hendrasari B. R. Rawung
Journal of Golden Generation Legal Science Vol. 2 No. 1 (2026): Januari 2026 : Journal of Golden Generation Legal Science
Publisher : PT. Lembaga Penerbit Penelitian Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65244/jggls.v2i1.392

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketentuan hukum yang mengatur praktik penagihan kartu kredit oleh bank melalui jasa debt collector serta mengkaji bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada nasabah terhadap tindakan penagihan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), yang menelaah ketentuan dalam KUHPdt, KUHP, PBI No. 23/6/2021, dan POJK No. 22/2023, serta didukung oleh bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif melalui metode penalaran deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan jasa debt collector memiliki dasar legalitas melalui mekanisme pemberian kuasa menurut KUHPdt serta diperbolehkan dalam kerangka regulasi BI dan OJK, namun pelaksanaannya dibatasi oleh ketentuan etika penagihan, kewajiban transparansi, dan prinsip akuntabilitas yang menempatkan bank sebagai pihak yang tetap bertanggung jawab atas setiap tindakan penagihan. Penelitian ini juga menemukan bahwa perlindungan hukum bagi nasabah tersedia dalam bentuk perlindungan preventif melalui kewajiban penyampaian informasi, batasan etika penagihan, serta penyediaan mekanisme pengaduan, dan perlindungan represif melalui sanksi administratif oleh OJK serta penegakan hukum pidana terhadap tindakan penagihan yang mengandung kekerasan, ancaman, atau pelanggaran hukum lainnya.

Kekuatan Hukum ASEAN Outlook on the Indo-Pacific terhadap Konflik Laut China Selatan menurut Hukum Internasional Andresen, Kayla; Simanjuntak, Reynold; Rawung, Hendrasari; Lumenta, Henry
JURNAL PARADIGMA : Journal of Sociology Research and Education Vol. 6 No. 2 (2025): JURNAL PARADIGMA: Journal of Sociology Research and Education
Publisher : Labor Program Studi Pendidikan Sosiologi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53682/srrxk992

Meningkatnya kompetisi geopolitik di kawasan Indo-Pasifik telah mengangkat sengketa Laut Cina Selatan menjadi tantangan utama bagi stabilitas regional dan penerapan hukum internasional. Sebagai respons, ASEAN memperkenalkan ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP) untuk menegaskan kembali sentralitas ASEAN dan mendorong tatanan kawasan berbasis aturan yang berlandaskan hukum internasional, khususnya Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS) 1982. Namun, sejauh mana kewenangan hukum AOIP dalam menangani sengketa maritim konkret masih menjadi perdebatan. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Analisis dilakukan melalui kajian terhadap instrumen hukum internasional, dokumen kebijakan ASEAN, putusan peradilan yang relevan, serta literatur akademik mengenai soft law dan kepatuhan dalam hukum internasional. Studi ini bertujuan untuk menilai kewenangan hukum AOIP dalam kerangka hukum internasional serta mengevaluasi efektivitasnya dalam mendukung stabilitas politik di Laut Cina Selatan. Penelitian ini juga mengkaji apakah AOIP berfungsi sebagai instrumen hukum atau lebih sebagai kerangka kebijakan normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa AOIP beroperasi sebagai instrumen soft law tanpa kekuatan hukum yang mengikat maupun mekanisme penyelesaian sengketa 2 formal. Meskipun AOIP memperkuat komitmen normatif terhadap UNCLOS dan memfasilitasi dialog regional, efektivitasnya sangat bergantung pada kepatuhan sukarela dan konsensus politik antarnegara anggota ASEAN, sehingga membatasi kapasitasnya dalam menyelesaikan sengketa. Studi ini menawarkan perspektif hukum yang baru dengan menerapkan teori kepatuhan untuk menganalisis pengaruh normatif AOIP meskipun bersifat tidak mengikat, serta berkontribusi pada diskursus mengenai soft law dalam tata kelola maritim regional.

Kepastian Hukum Terhadap Perbuatan Tercela Menurut Pasal 7A UUD 1945 Terhadap Pemberhentian Kepala Negara Navtali Polimpung; Hendrasari B. R. Rawung; Merry L. Kumajas
Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan Vol. 5 No. 2 (2026): Mei: Inovasi: Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/inovasi.v5i2.7045

Pasal 7A UUD 1945 menyatakan Presiden/Wakil Presiden dapat diberhentikan atas usul DPR dan putusan Mahkamah Konstitusi jika terbukti melakukan pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, perbuatan tercela dan Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden/Wakil Presiden. Namun ketidakpastian hukum dalam definisi "perbuatan tercela" menimbulkan perdebatan dalam praktik konstitusional Indonesia. Penelitian ini bertujuan menganalisis kepastian hukum terhadap perbuatan tercela berdasarkan Pasal 7A UUD 1945 dan implikasinya terhadap mekanisme pemberhentian Presiden/Wakil Presiden. Menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis kualitatif terhadap undang-undang, putusan Mahkamah Konstitusi, dan doktrin hukum, penelitian menemukan bahwa ketidakjelasan definisi perbuatan tercela menyebabkan subjektivitas dalam proses impeachment, sebagaimana terlihat pada studi kasus upaya pemberhentian Presiden Abdurrahman Wahid (2001). Kesimpulannya, diperlukan amandemen Pasal 7A atau pengaturan turunannya untuk menciptakan kepastian hukum, dengan merekomendasikan kriteria objektif seperti korupsi, pengkhianatan negara, dan pelanggaran etika berat. Penelitian ini berkontribusi pada penguatan checks and balances dalam sistem presidensial Indonesia.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH ATAS PENAGIHAN KARTU KREDIT OLEH BANK MELALUI DEBT COLLECTOR Gabriel Leonmarch Wulung; Sam J. R. Saroinsong; Hendrasari B. R. Rawung
Journal of Golden Generation Legal Science Vol. 2 No. 1 (2026): Januari : Journal of Golden Generation Legal Science
Publisher : PT. Lembaga Penerbit Penelitian Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65244/jggls.v2i1.392

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketentuan hukum yang mengatur praktik penagihan kartu kredit oleh bank melalui jasa debt collector serta mengkaji bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada nasabah terhadap tindakan penagihan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), yang menelaah ketentuan dalam KUHPdt, KUHP, PBI No. 23/6/2021, dan POJK No. 22/2023, serta didukung oleh bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif melalui metode penalaran deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan jasa debt collector memiliki dasar legalitas melalui mekanisme pemberian kuasa menurut KUHPdt serta diperbolehkan dalam kerangka regulasi BI dan OJK, namun pelaksanaannya dibatasi oleh ketentuan etika penagihan, kewajiban transparansi, dan prinsip akuntabilitas yang menempatkan bank sebagai pihak yang tetap bertanggung jawab atas setiap tindakan penagihan. Penelitian ini juga menemukan bahwa perlindungan hukum bagi nasabah tersedia dalam bentuk perlindungan preventif melalui kewajiban penyampaian informasi, batasan etika penagihan, serta penyediaan mekanisme pengaduan, dan perlindungan represif melalui sanksi administratif oleh OJK serta penegakan hukum pidana terhadap tindakan penagihan yang mengandung kekerasan, ancaman, atau pelanggaran hukum lainnya.

ANALISIS YURIDIS TERHADAP KLAIM NINE DASH LINE TIONGKOK ATAS LAUT CHINA SELATAN DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DALAM PERSPEKTIF UNCLOS 1982 Eklesia E. N. Tendean; Adensi Timomor; Hendrasari B. R. Rawung
Journal of Constitutional Principles Vol. 2 No. 1 (2026): Juni : Journal of Constitutional Principles
Publisher : PT. Lembaga Penerbit Penelitian Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65244/jcp.v2i1.548

Sengketa Laut China Selatan menimbulkan persoalan hukum internasional akibat klaim sepihak nine dash line oleh Tiongkok yang tumpang tindih dengan rezim hukum laut internasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum klaim nine dash line ditinjau berdasarkan ketentuan United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982 serta mengkaji mekanisme penyelesaian sengketa Laut China Selatan melalui hukum internasional. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus, khususnya terhadap UNCLOS 1982 dan Putusan Permanent Court of Arbitration (PCA) tahun 2016. Hasil penelitian menunjukkan bahwa klaim nine dash line tidak memiliki dasar hukum dan bertentangan dengan ketentuan UNCLOS 1982, serta bahwa mekanisme penyelesaian sengketa yang diatur dalam UNCLOS telah tersedia secara normatif namun menghadapi keterbatasan dalam penerapannya akibat ketergantungan pada kepatuhan negara.

Kebebasan Berpendapat dalam Perspektif Hukum Indonesia di Era Digital: Jaminan Konstitusional, Pembatasan yang Sah, dan Arah Reformasi Regulasi Indrasatya Octavianus Nasirun; Yolanda Salainti; Hendrasari B. Rawung; Lutfia Harimu; Ridho Pakaya
Eksekusi : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara Vol. 4 No. 3 (2026): Agustus: Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Yappi Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/eksekusi.v4i3.2605

Freedom of opinion is an essential constitutional right for democratic accountability, citizen participation, and the exchange of ideas in digital public spaces. This right is guaranteed by the 1945 Constitution and various international human rights instruments that Indonesia has ratified. However, the expansion of social media, disinformation, hate speech, doxing, cyberharassment, and inconsistent law enforcement have made its protections even more complex. Tensions arise between the need to maintain order and protect the dignity of individuals on the one hand, and the state's obligation not to silence legitimate expressions on the other. This article examines the legal position of freedom of opinion in Indonesia, the validity of its restrictions in the digital environment, and the direction of reform after the amendment of the Electronic Information and Transaction Law (UU ITE) in 2024 and the latest Constitutional Court ruling. Using normative juridical methods through legislative, conceptual, case, and comparative approaches, this study analyzes how positive legal norms are applied in practice and how arrangements in other countries can be referenced. The results of the study show that multi-interpreted articles have the potential to cause excessive criminalization and a chilling effect on freedom of expression. Therefore, this article emphasizes the need to shift from a multi-interpretive and punitive model to a governance based on rights, proportionality, and transparency, so that the protection of freedom of opinion can run in balance with the protection of the rights of other citizens in the digital era.

Title

Found 18 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 18 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 18 Documents
Search