Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

Analisis IHK dan Kebijakannya di Provinsi Papua Rukoyah Rukoyah
Journal of Innovative and Creativity Vol. 5 No. 2 (2025)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joecy.v5i2.904

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat inflasi pada empat komoditas pangan utama di Provinsi Papua tahun 2023–2024, yaitu beras, bawang merah, daging ayam ras, dan cabai merah keriting. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) dan beberapa artikel pendukung. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah perhitungan Indeks Harga Konsumen (IHK) dengan menggunakan tiga variabel utama, yaitu harga tahun dasar (P0), harga tahun berjalan (P1), dan kuantitas tahun dasar (Q0). IHK digunakan untuk mengukur perubahan harga rata-rata barang konsumsi masyarakat sebagai indikator inflasi daerah. Hasil analisis menunjukkan bahwa keempat komoditas tersebut mengalami inflasi di Provinsi Papua sebesar 22,77% selama periode tahun 2023-2024. Inflasi ini disebabkan oleh kenaikan harga kebutuhan pokok, meningkatnya biaya produksi dan distribusi, serta tantangan geografis Papua yang memengaruhi kelancaran pasokan. Untuk mengatasi inflasi, disarankan penerapan kebijakan seperti operasi pasar, stabilisasi harga, dan peningkatan produksi pangan lokal. Perbaikan infrastruktur distribusi, pengawasan harga, serta dukungan terhadap petani dan peternak lokal juga menjadi strategi penting dalam menjaga stabilitas harga dan ketahanan pangan daerah.
PROGRAM PENDAMPINGAN PENELITIAN: MENINGKATKAN KUALITAS PENELITIAN DAN PUBLIKASI DI JURNAL SCOPUS MELALUI KOLABORASI ANTARA MAHASISWA DAN DOSEN Muhammad Abdun Jamil; Citra Azhariat Malasari; Zulham Zulham; Mauritz Pandapotan Marpaung; Olivia Tahalele; Rukoyah Rukoyah
Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 5 No. 6 (2024): Vol. 5 No. 6 Tahun 2024
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/cdj.v5i6.37091

Abstract

Kegiatan pengabdian masyarakat ini berfokus pada Program Pendampingan Penelitian Meningkatkan Kualitas Penelitian dan Publikasi di Jurnal Scopus. Pentingnya publikasi di jurnal internasional terindeks semakin meningkat dalam konteks akademik, yang mendorong perlunya dukungan dalam proses penelitian bagi mahasiswa dan dosen. Program ini bertujuan untuk mengatasi tantangan yang dihadapi oleh mahasiswa dalam menghasilkan penelitian berkualitas dan mempersiapkan artikel untuk publikasi. Metode yang digunakan adalah pendekatan kolaboratif yang melibatkan workshop interaktif, pendampingan langsung oleh dosen, serta sesi presentasi untuk berbagi temuan penelitian. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan signifikan dalam pemahaman peserta mengenai teknik penelitian dan penulisan artikel ilmiah. Selain itu, terbentuknya kelompok kolaboratif antara mahasiswa dan dosen menghasilkan motivasi yang tinggi dalam melanjutkan penelitian. Evaluasi peserta menunjukkan kepuasan dan harapan untuk melanjutkan program ini di masa mendatang. Kesimpulannya, program pendampingan ini tidak hanya berhasil meningkatkan kualitas penelitian, tetapi juga menciptakan budaya penelitian yang positif di lingkungan akademik, yang sangat penting bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan reputasi institusi.
Socialization of Good Communication In Improving the Quality of Services and Income of MSMES in Villages: Penelitian Damayanti Masduki; Hermina Manuhuruk; Yuliani Widianingsih; Joana Joanita Tuhumury; Rukoyah Rukoyah
Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Vol. 4 No. 4 (2026): Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Volume 4 Nomor 4 April - Juni
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jerkin.v4i4.6594

Abstract

Studi ini mengkaji peran intervensi komunikasi dalam meningkatkan kinerja operasional dan keberlanjutan finansial UMKM pedesaan. Selain keterbatasan modal dan infrastruktur, UMKM sering menghadapi hambatan pertumbuhan akibat kualitas layanan yang rendah karena komunikasi interpersonal yang kurang efektif. Penelitian ini mengevaluasi program sosialisasi “Komunikasi yang Baik” terhadap kualitas layanan dan pendapatan bersih pelaku usaha. Dengan metode campuran, data kuantitatif diperoleh dari 120 pelaku UMKM pedesaan peserta lokakarya di beberapa desa dan didukung data kualitatif dari diskusi kelompok fokus. Hasil analisis menunjukkan bahwa keterampilan komunikasi yang efektif meningkatkan kualitas layanan, terutama daya tanggap, empati, dan jaminan pelanggan. Peningkatan kualitas layanan juga berkorelasi positif dengan retensi pelanggan, frekuensi transaksi, dan pendapatan usaha. Temuan kualitatif menunjukkan bahwa pergeseran dari komunikasi transaksional ke relasional membantu membangun kepercayaan dalam komunitas desa. Studi ini menyimpulkan bahwa pendidikan nonformal yang berfokus pada keterampilan komunikasi profesional merupakan strategi hemat biaya untuk mendukung pembangunan ekonomi pedesaan dan meningkatkan daya saing UMKM di pasar regional yang semakin modern.
Pemberdayaan Pemerintahan Desa melalui Penguatan Demokrasi Partisipatif di Desa Tamilouw Kabupaten Maluku Tengah Jusuf Madubun; V. S. Ruhunlela; Judy de Fretes; Rukoyah Rukoyah; Muhtar Muhtar
Aksi Kita: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Vol. 2 No. 3 (2026): MEI-JUNI
Publisher : Indo Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63822/05mmnr28

Abstract

Pemberdayaan pemerintahan desa melalui penguatan demokrasi partisipatif merupakan upaya penting dalam meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa. Desa Tamilouw Kabupaten Maluku Tengah masih menghadapi permasalahan berupa rendahnya partisipasi masyarakat dalam musyawarah desa, keterbatasan pemahaman mengenai demokrasi partisipatif, serta belum optimalnya keterlibatan masyarakat dalam pengawasan pembangunan desa. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai demokrasi partisipatif, memperkuat kapasitas pemerintahan desa, serta mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pemerintahan desa. Metode pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui tahapan pra pelaksanaan, pelaksanaan, dan evaluasi dengan pendekatan partisipatif berupa observasi, sosialisasi, penyuluhan, Focus Group Discussion (FGD), diskusi interaktif, dan evaluasi kegiatan. Sasaran kegiatan meliputi aparatur pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tokoh masyarakat, tokoh perempuan, tokoh pemuda, dan masyarakat umum di Desa Tamilouw. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa program pengabdian berhasil meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai demokrasi partisipatif dan pentingnya keterlibatan warga dalam pemerintahan desa. Tingkat keberhasilan kegiatan terlihat dari kehadiran peserta yang mencapai lebih dari 80% dari target kegiatan, meningkatnya partisipasi masyarakat dalam diskusi dan musyawarah, serta adanya komitmen pemerintah desa untuk meningkatkan transparansi informasi dan pelibatan masyarakat dalam pembangunan desa. Kegiatan ini memberikan kontribusi positif dalam memperkuat tata kelola pemerintahan desa yang lebih demokratis, partisipatif, dan berkelanjutan.
Transformasi Digital dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negeri Batu Merah Kota Ambon Muhtar Muhtar; Atikah Khairunnisa; Rukoyah Rukoyah
Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol. 2 No. 2 (2026): APRIL-JUNI 2026
Publisher : Indo Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63822/2bjvhe74

Abstract

This study aims to analyze the digital transformation in the administration of Negeri Batu Merah Government in Ambon City, identify the supporting and inhibiting factors in the implementation of government digitalization, and examine its impact on the quality of public services. The study employed a descriptive qualitative approach with data collection techniques consisting of observation, interviews, and documentation. The research informants included village government officials, administrative staff, and community members as users of public services. The findings indicate that digital transformation in Negeri Batu Merah has been implemented through computer-based administration, digital archiving, and the utilization of digital communication media in public services. The implementation of government digitalization has positively impacted the effectiveness of administrative services, accelerated the dissemination of public information, and improved the efficiency of government officials’ performance. However, the implementation of digital transformation still faces several challenges, including limited information technology infrastructure, low capacity of human resources among government officials, budget constraints, and limited digital literacy within the community. This study concludes that digital transformation plays an important role in creating a more modern, effective, transparent, and responsive local governance system that meets community needs
Analisis Kesiapan Digital Pemerintahan Negeri Batu Merah menuju Smart Village Muhtar Muhtar; Rukoyah Rukoyah; Yustina Sopacua
Jejak digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol. 2 No. 3 (2026): MEI 2026
Publisher : INDO PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63822/j4myk447

Abstract

This study aims to analyze the digital readiness of the Negeri Batu Merah Government in Ambon City in supporting the implementation of a smart village. The study employed a descriptive qualitative approach with data collection techniques including observation, interviews, and documentation. The research informants consisted of village government officials, administrative staff, and community members as users of public services. The results showed that the Negeri Batu Merah Government has begun implementing administrative digitalization through the use of computers, digital communication media, and electronic archive management in public services. The government’s digital readiness is supported by the commitment of local authorities, the availability of basic technological facilities, and the increasing public demand for fast and effective services. However, the implementation of government digitalization still faces several challenges, including limited internet infrastructure, low human resource capacity among government officials, budget constraints, and limited digital literacy within the community. This study concludes that the development of a smart village in Negeri Batu Merah requires strengthening digital infrastructure, improving the competencies of government officials, and increasing community participation to ensure that digital transformation can be implemented optimally and sustainabl.
Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Negeri Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon Rukoyah Rukoyah; Muhtar Muhtar
Jejak digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol. 2 No. 3 (2026): MEI 2026
Publisher : INDO PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63822/dejytp70

Abstract

This study aims to analyze the governance of the Batu Merah Village Government, Sirimau District, Ambon City, in the implementation of Law Number 6 of 2014 concerning Villages. The research focuses on the implementation of good governance principles, namely supervision, responsiveness, transparency, and community participation in village governance administration. This study employed a qualitative descriptive research method with data collection techniques through observation, interviews, and documentation. Informants in this study consisted of village government officials, the Village Consultative Body (BPD), community leaders, and local residents. The results of the study indicate that the implementation of Law Number 6 of 2014 in Batu Merah Village has generally been carried out adequately, particularly in community involvement in development planning and village governance. However, several obstacles remain, such as the lack of transparency in village budget management, the absence of clear standard operating procedures in the recruitment of village officials, and delays in village head elections. In addition, coordination among village institutions still requires improvement to realize effective and accountable governance. Therefore, strengthening institutional capacity, increasing public participation, and improving transparency are necessary to support the realization of good governance in Batu Merah Village.