Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.147
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Studi Pemerintahan KOMUNITAS: INTERNATIONAL JOURNAL OF INDONESIAN SOCIETY AND CULTURE Gema Publica : Jurnal Manajemen dan Kebijakan Publik Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja Jurnal Pendidikan dan Konseling Academia Praja : Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan dan Administrasi Publik Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa INFOKUM JURNAL PENDIDIKAN, SAINS DAN TEKNOLOGI Jurnal Scientia Indonesian Journal of Prosthodontics Jurnal Keamanan Nasional Jurnal Studi Pemerintahan
Sutiyo Sutiyo
Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Indonesia
Religion Humanities Computer Science & IT Dentistry Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Social Sciences Other

Published : 22 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 22 Documents
Search

 1   2   3 
Analisis Struktur Organisasi Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia: Kompleksitas, Sentralisasi dan Formalisasi Mukhtas, Haryadi; Sutiyo, Sutiyo
Jurnal Keamanan Nasional Vol. 5 No. 1 (2019): JURNAL KEAMANAN NASIONAL VOL 5 NO 1 TAHUN 2019
Publisher : Pusat Kajian Keamanan Nasional (Puskamnas) Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study evaluates the organizational structure of the Indonesian Police by analyzing the complexity, centralization, and formalization of the organization. The design of this study is qualitative descriptive, and data are collected through in-depth interviews, observations, and documentary study. The results of this study present that the restructuring of the Indonesian Police through Perkapolri No. 6 tahun 2017 has enlarged the structure of headquarters and increased the complexity, centralization, and formalization of the organization. The structure makes the Police a mechanical organization, which is not suitable for the dynamics of society. The restructuring should make efficient the headquarters and strengthen the local offices so that the Police become an organic structure more responsive to the changes. Theoretically, structural dimensions are not always sufficient to analyze organizational issues. They should be improved by adding a process dimension of the organization that includes the alignment of all divisions and compliance with the organization.
RELASI ADAT DAN PEMERINTAHAN DI PAPUA SELATAN: ANALISIS KELEMBAGAAN Sutiyo, Sutiyo; Polyando, Petrus; Aser, Florianus; Ilham, Teguh
Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja Vol 50 No 1 (2024)
Publisher : Lembaga Riset dan Pengkajian Strategi Pemerintahan (LRPSP), Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jipwp.v50i1.4064

Abstract

Sistem otonomi khusus di Papua Selatan telah menempatkan adat sebagai pilar utama penyelenggaraan pemerintahan daerah. Penelitian ini bertujuan menjelaskan relasi adat dan pemerintah daerah Provinsi Papua Selatan yang terjadi saat ini dan merumuskan kebijakan yang diperlukan untuk memperkuat otonomi khusus. Adat dalam penelitian ini didefinisikan sebagai nilai, aturan, dan tradisi setempat yang dipatuhi oleh masyarakat untuk mengatur interaksi, menyelesaikan persoalan, dan mengartikulasikan kepentingan bersama. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adat di Papua Selatan masih menjadi aturan yang mengikat kehidupan, kelembagaan yang memfasilitasi interaksi, dan media untuk mengartikulasikan kepentingan. Selain dari pembentukan MRPS, penataan struktur dan tata kelola pemerintahan ternyata belum mampu menampung keluasan esensi otonomi khusus di bidang adat. Relasi antara adat dengan pemerintah daerah belum integratif, dimana pola yang terjadi digambarkan sebagai “birokrasi yang terpisah dari adat”. Kebijakan yang diperlukan untuk meningkatkan harmonisasi dan integrasi adat dengan pemerintah daerah adalah penguatan wewenang gubernur di bidang adat, pembentukan perangkat daerah tersendiri yang akan mengurusi persoalan adat, dan penciptaan aturan main yang tidak serba tertulis namun lebih pada penciptaan kesepakatan guna mengikuti dinamika persoalan yang berkembang.Kata Kunci: Otonomi Khusus Papua; Adat; Kelembagaan
Co-Authors Agus Supriatna Altius Yosias Thesia Aser, Florianus Bahruddin Thalib dahyar daraba, dahyar Erick Evans Maabuat Faria Ruhana Florianus Aser Harahap, Agus Supriyadi Haryadi Mukhtas Ida Yunari Ristiani Ilham, Teguh Irfan Uluputty Ismail Nurdin Janet Albertina Dian Kolle Khairi, Halilul Kurniawati, Layla Madjid, Udaya Mansyur Achmad Marvil G. Parengkuan Maulana Maulana Meltarini MELTARINI MELTARINI Meltarini, Meltarini Muh Ilham Muhammad Fitrawan Popa Muhammad Ikbal Mukhtas, Haryadi Nadya Anggara Putri Ondo Riyani ONDO RIYANI Petrus Polyando Rahardjanto, Tri RIYANI, ONDO Rossy Lambelanova Sukamto, Ika Sumiyarsi Supriyadi, Dedi Syahrizal Suwardana Malik Syamsuddin, Rezki Wahyuni Teguh Ilham Widodo Sigit Pudjianto Yohanis Pombai