Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.064
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Studi Pemerintahan KOMUNITAS: INTERNATIONAL JOURNAL OF INDONESIAN SOCIETY AND CULTURE Gema Publica : Jurnal Manajemen dan Kebijakan Publik Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja Jurnal Pendidikan dan Konseling Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa INFOKUM JURNAL PENDIDIKAN, SAINS DAN TEKNOLOGI Jurnal Scientia Indonesian Journal of Prosthodontics Jurnal Keamanan Nasional Jurnal Studi Pemerintahan
Sutiyo Sutiyo
Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Indonesia
Religion Humanities Computer Science & IT Dentistry Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Social Sciences Other

Published : 21 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 21 Documents
Search

 1   2   3 
RELASI ADAT DAN PEMERINTAHAN DI PAPUA SELATAN: ANALISIS KELEMBAGAAN Sutiyo, Sutiyo; Polyando, Petrus; Aser, Florianus; Ilham, Teguh
Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja Vol 50 No 1 (2024)
Publisher : Lembaga Riset dan Pengkajian Strategi Pemerintahan (LRPSP), Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jipwp.v50i1.4064

Abstract

Sistem otonomi khusus di Papua Selatan telah menempatkan adat sebagai pilar utama penyelenggaraan pemerintahan daerah. Penelitian ini bertujuan menjelaskan relasi adat dan pemerintah daerah Provinsi Papua Selatan yang terjadi saat ini dan merumuskan kebijakan yang diperlukan untuk memperkuat otonomi khusus. Adat dalam penelitian ini didefinisikan sebagai nilai, aturan, dan tradisi setempat yang dipatuhi oleh masyarakat untuk mengatur interaksi, menyelesaikan persoalan, dan mengartikulasikan kepentingan bersama. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adat di Papua Selatan masih menjadi aturan yang mengikat kehidupan, kelembagaan yang memfasilitasi interaksi, dan media untuk mengartikulasikan kepentingan. Selain dari pembentukan MRPS, penataan struktur dan tata kelola pemerintahan ternyata belum mampu menampung keluasan esensi otonomi khusus di bidang adat. Relasi antara adat dengan pemerintah daerah belum integratif, dimana pola yang terjadi digambarkan sebagai “birokrasi yang terpisah dari adat”. Kebijakan yang diperlukan untuk meningkatkan harmonisasi dan integrasi adat dengan pemerintah daerah adalah penguatan wewenang gubernur di bidang adat, pembentukan perangkat daerah tersendiri yang akan mengurusi persoalan adat, dan penciptaan aturan main yang tidak serba tertulis namun lebih pada penciptaan kesepakatan guna mengikuti dinamika persoalan yang berkembang.Kata Kunci: Otonomi Khusus Papua; Adat; Kelembagaan
Co-Authors Agus Supriatna Altius Yosias Thesia Aser, Florianus Bahruddin Thalib Erick Evans Maabuat Faria Ruhana Florianus Aser Harahap, Agus Supriyadi Haryadi Mukhtas Ida Yunari Ristiani Ilham, Teguh Irfan Uluputty Ismail Nurdin Janet Albertina Dian Kolle Kurniawati, Layla Madjid, Udaya Mansyur Achmad Marvil G. Parengkuan Maulana Maulana Meltarini MELTARINI MELTARINI Meltarini, Meltarini Muh Ilham Muhammad Fitrawan Popa Muhammad Ikbal Mukhtas, Haryadi Nadya Anggara Putri ONDO RIYANI Ondo Riyani Petrus Polyando Rahardjanto, Tri RIYANI, ONDO Rossy Lambelanova Sukamto, Ika Sumiyarsi Syahrizal Suwardana Malik Syamsuddin, Rezki Wahyuni Teguh Ilham Widodo Sigit Pudjianto Yohanis Pombai