Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search

Penguatan Kesadaran Hukum dalam Mengatasi Fenomena Bullying di SMK Budi Utomo Melalui Program Sosialisasi dan Edukasi Hukum Nuri Safitri; Fadhilatul Fitria; Ilmi Zadah Fadillah Nur
SINAR: Sinergi Pengabdian dan Inovasi untuk Masyarakat Vol 2 No 02 (2026): April
Publisher : CV. Laskar Karya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65678/sinar.v2i02.343

Abstract

Bullying di sekolah berdampak serius pada perkembangan psikologis, sosial, dan akademik siswa. Rendahnya pemahaman hukum membuat perilaku ini kerap dianggap lumrah. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat di SMK Budi Utomo, Way Jepara, Lampung Timur, bertujuan meningkatkan kesadaran hukum siswa dan membangun budaya sekolah bebas perundungan. Metode yang digunakan adalah Participatory Action Research (PAR) melalui sosialisasi hukum, pendampingan, diskusi kelompok, simulasi kasus, serta pembentukan student ambassador sebagai agen kampanye anti-bullying. Program ini diharapkan meningkatkan pemahaman siswa tentang bentuk, dampak, dan konsekuensi hukum bullying, sekaligus mendorong partisipasi aktif dalam pencegahannya.
Penggunaan Biometrik dalam Layanan Publik dan Risiko Pelanggaran Privasi Abid Nurhuda; Nuri Safitri
Jurnal Hukum Siber dan Regulasi Teknologi Vol. 1 No. 1 (2026): January 2026
Publisher : Sah Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The use of biometric technology in public services in Indonesia has expanded significantly in line with the digitalization of government administration and the need for accurate identification systems. The processing of biometric data such as fingerprints, facial features, and iris scans offers benefits in improving efficiency and preventing identity misuse; however, it simultaneously poses serious risks to the protection of citizens’ privacy. The main issues examined concern the legal basis for the use of biometrics in public services, the potential privacy violations that may arise, and the adequacy of the existing legal safeguards. This study adopts a normative juridical approach by examining Indonesian laws and regulations, particularly Law Number 27 of 2022 on Personal Data Protection, as well as regulations governing the provision of public services and electronic systems. The findings indicate that biometric data are classified as specific personal data that require a higher level of protection. Although a legal framework is already in place, the implementation of privacy protection in public service practices still faces challenges, including the risk of data breaches, limitations in oversight mechanisms, and weak fulfillment of data subject rights. Therefore, it is necessary to strengthen technical regulations, enhance state accountability mechanisms, and consistently apply privacy protection principles to ensure that the use of biometrics in public services does not compromise citizens’ right to privacy.
Interfaith workplace interactions in a Buddhist Temple: A phenomenological study of muslim workers at the Avalokitesvara Temple, Pamekasan, Indonesia Nuri Wahda Salsabila Usmany; Itaanis Tianah; Nuri Safitri; Iskandar Iskandar; St. Wijdanah Ram
SOSIOHUMANIORA: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Humaniora Vol 12 No 1 (2026): February 2026
Publisher : LP2M Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30738/sosio.v12i1.21126

Abstract

Interfaith social interaction in the workplace represents a crucial yet underexplored dimension of religious tolerance in plural societies. This study examines the social interactions between Muslim workers and non-Muslim visitors at the Avalokitesvara Temple in Pamekasan, Indonesia, a Buddhist place of worship that employs workers from diverse religious backgrounds. Employing a qualitative phenomenological approach, data were collected through non-participant observation, in-depth interviews with Muslim workers and non-Muslim visitors, and documentation. The findings reveal that social interactions within the temple environment are predominantly associative, characterized by cooperation, accommodation, and mutual respect. Initially driven by economic motives, these interactions gradually developed into broader social relationships grounded in trust, tolerance, and respect for religious differences. Muslim workers demonstrated adaptive strategies, including professional conduct, respectful communication, and boundary awareness during religious rituals, while institutional openness and family support strengthened their sense of comfort and belonging. This study contributes to the literature on interfaith relations by highlighting how everyday workplace interactions can function as a practical arena for fostering religious tolerance and social harmony in multicultural societies.
MENGGAGAS TA’ARUF DAN KHITBAH YANG BERKEADILAN: Tela’ah Kitab Mambaus Sa’adah Karya KH. Faqihuddin Abdul Qodir Nuri Safitri; Jaenuri
Usrotuna: Journal of Islamic Family Law Vol. 1 No. 1 (2024): Usrotuna: Journal of Islamic Family Law
Publisher : PT Taskuliah Edukasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract Marriage is realized through a series of aspects known as ta'aruf and khitbah. The implementation of khitbah is very important as well as the implementation of aqad, except that the implementation of this khitbah is a precursor before the contract. The problem to be studied is how the concept of ta'aruf and khitbah in the book of Mamba'us Sa'adah. The research method in this writing is library research, by reading and collecting books that discuss the problems of ta'aruf and khitbah. The reason the author chooses from the thoughts of Kh. Faqih is the concept of khitbah which must be done fairly for both the male and female parties. Ta'aruf and khitbah are the initial foundation for starting a good marriage. The concept of ta'aruf and khitbah in the book of Mamba'us Sa'adah is as follows. 1) knowing the religion, 2) knowing each other, 3) knowing each other's temperament, 4) not starting with coercion and lies, 5) not proposing someone else's proposal. Thus, of course, the concept of justice in khitbah is very important to do. Abstrak Pernikahan terwujud dengan melalui beberapa rangkaian aspek yang dikenal dengan ta’aruf dan khitbah. Pelaksanaan khitbah menjadi sangat penting seperti halnya pelaksanaan aqad, hanya saja pelaksanaan khitbah ini menjadi pendahulu sebelum adanya akad. Adapun permasalahan yang akan dikaji adalah bagaimana konsep ta’aruf dan khitbah dalam kitab mamba’us sa’adah. Metode penelitian dalam penulisan ini adalah penelitian kepustakaan (library research), dengan cara membaca dan mengumpulkan buku-buku yang mebahas tentang permasalahan ta’aruf dan khitbah. Alasan penulis memilih dari pemikiran Kh. Faqih adalah konsep khitbah yang harus dilakukan secara adil baik bagi pihak laki-laki dan perempuan. Ta’aruf dan khitbah adalah pondasi awal untuk mengawali sebuah pernikahan yang baik. Adapun konsep ta’aruf dan khitbah dalam kitab mamba’us sa’adah adalah sebagai berikut. 1)mengetahui agamanya, 2) saling mengenal satu sama lain, 3) mengetahui perangai satu sama lain, 4) tidak memulai dengan paksaan dan kebohongan, 5) tidak meminang pinangan orang lain. Dengan demikian tentunya konsep keadilan dalam khitbah sangar penting untuk dilakukan.
REVITALISASI PERAN KUA PADA PEMBINAAN MUALAF UNTUK MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH Nuri Safitri; Mufliha Wijayati; Nur Quma Laila
PENDIS (Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial) Vol. 5 No. 1 (2026): Maret
Publisher : Yayasan Insan Cipta Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61721/pendis.v5i2.714

Abstract

Revitalisasi Kantor Urusan Agama (KUA) memiliki implikasi penting bagi penguatan pembinaan mualaf dalam mewujudkan keluarga sakinah yang stabil secara spiritual, psikososial, dan ekonomi. Meskipun fenomena konversi agama menunjukkan dampak signifikan terhadap dinamika sosial psikologis, penelitian tentang implementasi revitalisasi KUA dalam pembinaan mualaf masih terbatas. Penelitian ini bertujuan menganalisis transformasi kelembagaan KUA pasca-revitalisasi, menganalisis transformasi kelembagaan KUA pasca-revitalisasi, program pembinaan mualaf yang diimplementasikan, dan pola kemitraan sosial KUA dengan pemangku kepentingan di Kecamatan Kotabumi. Dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif melalui studi kasus tunggal, data diperoleh dari wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumen terhadap enam informan kunci. Hasil penelitian menunjukkan bahwa revitalisasi KUA berkontribusi pada peningkatan kapasitas lembaga melalui digitalisasi layanan, restrukturisasi penyuluh, dan penguatan budaya kerja kolaboratif. Pada aspek program, KUA menjalankan pembinaan holistik mencakup bimbingan ibadah dasar, konseling keagamaan dan keluarga, home visit, serta layanan administratif yang ramah bagi mualaf. Sementara itu, aspek kemitraan sosial menunjukkan adanya sinergi KUA dengan pemerintah daerah, BKMT, tokoh agama lokal, dan komunitas desa yang memperluas jangkauan pendampingan. Temuan ini menegaskan bahwa pembinaan mualaf yang efektif ditentukan oleh integrasi tiga aspek utama kapasitas kelembagaan, inovasi program, dan kekuatan jejaring sosial yang secara simultan memperkuat kesiapan mualaf dalam membangun keluarga sakinah.
Praktik Penundaan Pencatatan Perkawinan Pasca Akad Nikah Dalam Perspektif Hukum Keluarga Di Desa Kasongan Kabupaten Bantul Reyhan Andika; Nuri Safitri
Indonesian Journal of Innovation Science and Knowledge Vol. 3 No. 3 (2026): IJISK 2026
Publisher : Fakultas Pendidikan Ilmu Keguruan, Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/ijisk.v3i3.273

Abstract

Meskipun pencatatan perkawinan diwajibkan oleh hukum positif Indonesia, praktik menunda pencatatan perkawinan setelah pelaksanaan akad nikah masih dilakukan di beberapa daerah. Berbeda dengan *nikah siri (perkawinan yang tidak dicatatkan), praktik ini terjadi ketika pasangan telah memenuhi ketentuan akad nikah sesuai syariat Islam, namun pencatatan resmi oleh negara baru dilakukan setelah jangka waktu tertentu yang telah disepakati. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dari perspektif hukum keluarga Islam praktik penundaan pencatatan perkawinan setelah akad nikah, faktor-faktor penyebabnya, serta konsekuensi yang ditimbulkannya di Desa Kasongan, Kabupaten Bantul . Penelitian ini menggunakan kerangka penelitian lapangan dengan teknik kualitatif deskriptif. Metode purposive samplingdigunakan untuk menentukan informan, yang meliputi tokoh agama, tokoh masyarakat, perwakilan Kantor Urusan Agama (KUA), serta tiga pasangan suami-istri yang menunda pencatatan pernikahan mereka. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara semi-terstruktur, dan studi dokumentasi, yang kemudian dianalisis secara deskriptif dengan pendekatan triangulasi untuk menjamin validitas data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berbagai faktor administratif, ekonomi, serta sosial-budaya dan hukum memengaruhi praktik penundaan pencatatan pernikahan di masyarakat. Dua persoalan utama yang dihadapi adalah belum lengkapnya catatan pendaftaran sipil serta anggapan masyarakat umum bahwa pencatatan resmi hanyalah masalah administratif yang dapat diselesaikan belakangan, sementara akad nikah saja sudah dianggap cukup untuk melegitimasi ikatan pernikahan secara agama. Dari sudut pandang Hukum Keluarga Islam, akad nikah tetap sah dan mengikat selama memenuhi rukun dan syarat-syarat dasarnya; namun, pencatatan pernikahan merupakan sarana penting untuk melindungi hak-hak suami, istri, dan anak secara hukum serta sejalan dengan tujuan Maqāṣid al-Syarī'ah, yaitu menjaga kehormatan (*ḥifḍ al-'irḍ*), harta (*ḥifḍ al-māl*), dan keturunan (*ḥifḍ al-nasl*). Penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan literasi hukum masyarakat, penyederhanaan pelayanan administrasi, dan sinergi antara KUA, pemerintah desa, serta tokoh agama untuk meminimalkan praktik penundaan pencatatan perkawinan dan meningkatkan kepastian hukum bagi keluarga.
PENDAMPINGAN HUKUM DAN PSIKOLOGIS TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU DAN KORBAN TINDAK PIDANA DI MTS DAN MA SE-KECAMATAN BRAJA SELEBAH LAMPUNG TIMUR Ermanita Permatasari; Dewi Trismahwati; Siti Fatimah; Nuri Safitri; Damanhuri Damanhuri; Kholif Ridho Ilahi
Jurnal Peduli : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 3 No. 2 (2024)
Publisher : LPPM STAI DARUSSALAM LAMPUNG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51226/pdl.v3i2.675

Abstract

Anak merupakan amanah dan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang di dalamnya melekat kehormatan dan harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak juga mempunyai hak asasi manusia yang diakui oleh masyarakat dunia. Perkembangan kepribadian anak yang utuh dan harmonis memerlukan lingkungan keluarga yang bahagia, penuh kasih sayang dan pengertian. Kecamatan Braja Selebah Kabupaten Lampung Timur merupakan salah satu daerah di Kabupaten Lampung Timur yang memiliki data tingkat kenakalan remaja yang cukup tinggi. Kecamatan Braja Selebah terdiri dari 7 kelurahan yang dikenal sebagai kota santri dan kota pelajar, selain memiliki aspek positif juga mempunyai potensi kenakalan remaja sehingga perlu dilakukan upaya preventif dan represif untuk mengatasi permasalahan tersebut. Di Kecamatan Braja Selebah terdapat 4 (Empat) MTs, 3 (Tiga) MA. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam pengabdian masyarakat ini adalah penelitian berbasis partisipasi yang dikenal dengan nama Participatory Action Research (PAR). Pendampingan dilakukan dengan melakukan pendekatan kepada anak melalui lembaga pendidikan dengan memberikan penyuluhan, pendampingan, penyuluhan dan advokasi di MTs dan MA se-Kecamatan Braja Selebah sebagai upaya preventif. Kemudian dilakukan pendampingan dan advokasi terhadap Kenakalan Remaja di sekolah-sekolah tersebut. Kegiatan pengabdian ini diharapkan dapat memberikan perlindungan dan mengurangi angka kenakalan remaja yang terjadi di Kecamatan Braja Selebah Kabupaten Lampung Timur.
PENDAMPINGAN MENINGKATKAN KEMAMPUAN MAHASISWA HUKUM EKONOMI SYARIAH IAIN METRO DALAM PUBLIKASI KARYA ILMIAH Nuri Safitri; Muzazinul Kurnia
Jurnal Peduli : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 4 No. 2 (2025)
Publisher : LPPM STAI DARUSSALAM LAMPUNG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51226/pdl.v4i2.749

Abstract

Pendampingan dalam publikasi karya ilmiah bagi mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah IAIN Metro menjadi langkah strategis dalam meningkatkan kompetensi akademik serta mendukung standar mutu perguruan tinggi. Kegiatan ini bertujuan untuk membekali mahasiswa dengan pemahaman tentang konsep dasar penulisan artikel ilmiah, strategi pencarian referensi berkualitas, cara menghindari plagiarisme, serta proses registrasi dan publikasi melalui Open Journal System (OJS). Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah Participatory Action Research (PAR) dengan pendekatan blended learning (offline dan online). Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman mahasiswa dalam menulis artikel ilmiah dan mempublikasikannya secara mandiri. Mahasiswa mampu melakukan registrasi akun jurnal, memahami gaya selingkung jurnal ilmiah, serta melakukan submit artikel melalui OJS. Kendati demikian, tantangan dalam membangun budaya menulis masih menjadi perhatian, sehingga dibutuhkan kesinambungan dalam bimbingan serta pembentukan komunitas menulis untuk meningkatkan motivasi dan keterampilan mahasiswa.