Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.857
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Masalah-Masalah Hukum JURNAL CENDEKIA HUKUM Unes Law Review Jurnal Simbur Cahaya Ensiklopedia Social Review Ekasakti Jurnal Penelitian dan Pengabdian (EJPP) UNES Journal of Swara Justisia Ekasakti Legal Science Journal Jurnal Sakato Ekasakti Law Review Jurnal Legalitas
Beatrix Benni
Universitas Ekasakti
Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Physics Public Health Social Sciences

Published : 16 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 16 Documents
Search

 1   2 
Penerapan Asas Itikad Baik Dalam Penyelesaian Sengketa Perjanjian Pembiayaan Konsumen Akibat Debitur Meninggal Dunia: Studi Kasus Pada PT Sinar Mitra Sepadan Finance Cabang Padang Azhar, Edi; Pratama, Bisma Putra; Benni, Beatrix
Ekasakti Legal Science Journal Vol. 2 No. 4 (2025): Oktober
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.60034/mhatbf86

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan asas itikad baik dalam penyelesaian sengketa perjanjian pembiayaan konsumen akibat debitur meninggal dunia pada PT Sinar Mitra Sepadan Finance Cabang Padang. Studi ini dilatarbelakangi oleh permasalahan hukum ketika pihak leasing tetap menagih angsuran kepada ahli waris meskipun debitur telah membayar premi asuransi jiwa kredit. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang didukung pendekatan empiris dengan teknik wawancara dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT SMS Finance belum sepenuhnya menerapkan asas itikad baik, terbukti dari kelalaian dalam memproses klaim asuransi dan kurangnya transparansi terhadap ahli waris. Ditemukan juga bahwa kelemahan dari segi regulasi internal serta ketidakseimbangan informasi turut memperburuk posisi hukum konsumen. Oleh karena itu, diperlukan penegakan prinsip keadilan, perlindungan konsumen, serta peningkatan pengawasan oleh OJK guna menjamin kepastian hukum dan perlindungan yang adil terhadap ahli waris debitur.
Relevansi Asas Keadilan dan Kepastian Hukum dalam Pembagian Warisan menurut Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia Febria, Thomas; Benni, Beatrix; Kurniawan, Dendi
Jurnal Legalitas (JLE) Vol 3 No 2 (2025)
Publisher : LPPM UNIVERSITAS PERTIBA PANGKALPINANG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58819/jle.v3i2.174

Abstract

Penelitian ini membahas dinamika pluralisme hukum waris di Indonesia yang ditandai oleh interaksi antara hukum Islam, hukum perdata Barat (Burgerlijk Wetboek), dan hukum adat. Ketiganya memiliki dasar legitimasi berbeda, namun dalam praktik sering menimbulkan potensi konflik normatif maupun praktik, khususnya ketika para ahli waris berasal dari latar belakang hukum yang beragam. Fokus utama penelitian diarahkan pada analisis perbandingan putusan Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri dalam perkara waris, dengan menekankan relevansi asas keadilan dan kepastian hukum. Hasil analisis menunjukkan bahwa Pengadilan Agama cenderung mengedepankan kepastian hukum melalui rigiditas faraidh yang matematis, sementara Pengadilan Negeri memberi ruang lebih besar bagi hakim untuk menimbang aspek keadilan substantif berdasarkan asas kepatutan dan kondisi sosial-ekonomi para pihak. Perbedaan paradigma tersebut menimbulkan variasi putusan yang berpotensi mendorong forum shopping dan mengurangi kepastian hukum, sekaligus menghadirkan problem serius bagi sistem hukum nasional. Penelitian ini menyimpulkan bahwa harmonisasi hukum waris di Indonesia mendesak dilakukan melalui rekonstruksi regulasi, konsistensi yurisprudensi, serta penguatan koordinasi antar lembaga peradilan. Integrasi ini diperlukan agar hukum waris tidak hanya menjaga kepastian, tetapi juga mampu mewujudkan rasa keadilan bagi seluruh pihak.
Upaya Pencegahan Tindak Pidana Pemalsuan Pada Proses Pengajuan Kredit Melalui Pemeriksaan Fisik Keabsahan Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor Rahman, Mutia; Delmiati, Susi; Benni, Beatrix
UNES Journal of Swara Justisia Vol 9 No 3 (2025): Unes Journal of Swara Justisia (Oktober 2025)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/h72a3020

Abstract

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Yuridis Normatif yang didukung pendekatan Yuridis Empiris. Upaya pencegahan tindak pidana pemalsuan pada proses pengajuan kredit melalui pemeriksaan fisik keabsahan bukti kepemilikan kendaraan bermotor dilakukan Melalui verifikasi langsung terhadap nomor rangka dan mesin kendaraan serta penerapan inovasi digital seperti QR Code dan sistem registrasi elektronik, Ditlantas Polda Sumbar berhasil menekan angka kasus pemalsuan secara signifikan. Berdasarkan data, pada tahun 2022 tercatat 7 kasus, turun menjadi 5 kasus di tahun 2023, sedikit naik menjadi 6 kasus di tahun 2024, dan hanya 1 kasus hingga pertengahan tahun 2025. Penurunan ini menunjukkan peningkatan efektivitas pengawasan dokumen serta kerja sama lintas sektor yang solid antara kepolisian dan lembaga pembiayaan. Meskipun masih dihadapkan pada tantangan seperti keterbatasan infrastruktur dan metode pemalsuan yang makin canggih, langkah-langkah ini berhasil memperkuat integritas sistem administrasi kendaraan serta meminimalisir risiko kerugian dalam sektor pembiayaan. Kendala dalam pelaksanaan upaya pencegahan tindak pidana pemalsuan pada proses pengajuan kredit melalui pemeriksaan fisik keabsahan bukti kepemilikan kendaraan bermotor oleh Subdit Regident Ditlantas Polda Sumbar yaitu Kendala internal 1) kurangnya sumber daya manusia yang memadai dalam menangani volume pemeriksaan yang semakin meningkat setiap tahunnya. 2) Kurangnya fasilitas pendukung dalam proses pemeriksaan fisik kendaraan. Secara Eksternal 1) Modus pemalsuan dokumen yang semakin canggih, di mana pelaku kejahatan kini menggunakan teknologi digital untuk membuat STNK dan BPKB palsu yang sangat mirip dengan dokumen asli. 2) Minimnya kesadaran masyarakat dalam memahami pentingnya keabsahan dokumen kendaraan sebelum melakukan transaksi atau pengajuan kredit. 3) Kurangnya integrasi data antara kepolisian dan lembaga pembiayaan atau perbankan, sehingga beberapa kasus pemalsuan dokumen kendaraan baru terungkap setelah kredit disetujui.
Perluasan Wewenang Praperadilan Sebagai Lembaga Pencari Keadilan Pasca Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 21/Puu-XII/2014 Amiruddin; Benni, Beatrix
Ekasakti Jurnal Penelitian dan Pengabdian Vol. 4 No. 2 (2024): Ekasakti Jurnal Penelitian & Pegabdian (Mei 2024 - Oktober 2024)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ejpp.v4i2.1132

Abstract

Kehadiran lembaga Praperadilan diharapkan dapat memastikan bahwa setiap tindakan perampasan kebebasan sipil, telah dilakukan sesuai dengan prosedur dan hukum yang ada. Dengan demikian, dalam menjalankan tugasnya aparat penegak hukum terhindar dari perilaku yang sewenang-wenang, penyalahgunaan wewenang atau tindakan tidak profesional lainnya (unprofessional conduct). Tindakan upaya paksa yang dikenakan instansi penegak hukum merupakan pengurangan dan pembatasan kemerdekaan dan hak asasi tersangka, tindakan itu harus dilakukan secara bertanggung jawab menurut ketentuan hukum dan undang-undang yang berlaku (due process of law).
PEMBATASAN JUMLAH AKTA NOTARIS BERDASARKAN KEWAJARAN DI KOTA PADANG Harris, Rionald; Daulay, Zainul; Benni, Beatrix
UNES Law Review Vol. 2 No. 2 (2019)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v2i2.110

Abstract

The Honorary Board of the Indonesian Notary Association as the organ of the Indonesian Notary Association issues a regulation regarding the Fairness of the Deed Making Certificate per Notary for 20 deeds per day. Based on pre-research, there are still many notaries who do not know about the regulation in Padang. Why a Notary is prohibited from making a deed exceeding the fairness limit, what factors becomes the reasons for a Notary in Padang to make a deed exceeding the fairness limit and the legal consequences of a deed exceeding the fairness limit will be the topic of discussion in this paper. The research method used is a type of empirical juridical research and the nature of analytical descriptive research; data collection is done by using data in the form of primary material as primary data, supported by secondary and tertiary materials. The data obtained are then processed, analyzed, and interpreted qualitatively. Compliance is a virtue that moves people to act rationally in using what is fair, it is important for Notary to be given reasonable limits on the deeds that they can make per day so that the Notary does not exceed their physical ability to make daily deeds. The Law of Notary Position does not limit the number of deeds that can be made by the Notary per day, so that there are still notaries who make the deed exceed the reasonable limits set especially Fiduciary deed in Padang. Notary Deed that exceeds the fairness limit determined by the Honorary Board of Notary will not be degraded to privately-made deed, provided that what is done by Notary in making the deed is in accordance with the Law of Notary Position. The reasonable limit of making a daily deed issued by the Indonesian Notary Association Honorary Board should be included in the Minister Law or Regulation because basically the DKP.INI 1 regulation in 2017 only binds members of the association. Had the notary been expelled from the association, it would not have had any effect on his position.
PEMBATALAN SERTIPIKAT HAK MILIK OLEH KANTOR PERTANAHAN BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP DALAM PERKARA NOMOR:17/PDT.G/2009.PN.LB.BS Roni, Roni; Daulay, Zainul; Benni, Beatrix
UNES Law Review Vol. 3 No. 1 (2020)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v3i1.137

Abstract

One of the objectives of land registration is to provide legal certainty for land rights holders. Therefore, in order to make this happen, regulations regarding land registration are made, one of which is Article 32 paragraph (2) PP Number 24 of 1997. However, in reality there are still problems in terms of ownership of a parcel of land associated with this article, namely against a plot of land which has been controlled by a legal subject for years and has been equipped with a certificate. There are still outsiders demanding rights to the land with respect to the land. Until now, Article 32 paragraph (2) Government Regulation Number 24 Year 1997, which should have been a solution to the above problems, still creates differences. Given the existence of this article is not in accordance with the negative publication system adopted by land registration in Indonesia, where a certificate is not an absolute evidence, but a certificate is strong evidence.
Co-Authors Amiruddin Anisa Rahman Azhar, Edi Bisma Putra Pratama Darmini Roza Diva Murbarani, Annisa Febria, Thomas Guntara, Zendra Harris, Rionald Hendrizon Kurniawan, Dendi Rahman, Mutia Rahmat, Agusra Rionald Harris Roni Roni Roni, Roni Suharizal, Suharizal Susi Delmiati Syofiarti, Syofiarti Yenti Murni Zainul Daulay