Articles
<![CDATA[Relevansi Asas Keadilan dan Kepastian Hukum dalam Pembagian Warisan menurut Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia ]]>
<![CDATA[Febria, Thomas]]>;
<![CDATA[Benni, Beatrix]]>;
<![CDATA[Kurniawan, Dendi]]>
<![CDATA[ Jurnal Legalitas (JLE) Vol 3 No 2 (2025) ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM UNIVERSITAS PERTIBA PANGKALPINANG ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.58819/jle.v3i2.174
<![CDATA[Penelitian ini membahas dinamika pluralisme hukum waris di Indonesia yang ditandai oleh interaksi antara hukum Islam, hukum perdata Barat (Burgerlijk Wetboek), dan hukum adat. Ketiganya memiliki dasar legitimasi berbeda, namun dalam praktik sering menimbulkan potensi konflik normatif maupun praktik, khususnya ketika para ahli waris berasal dari latar belakang hukum yang beragam. Fokus utama penelitian diarahkan pada analisis perbandingan putusan Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri dalam perkara waris, dengan menekankan relevansi asas keadilan dan kepastian hukum. Hasil analisis menunjukkan bahwa Pengadilan Agama cenderung mengedepankan kepastian hukum melalui rigiditas faraidh yang matematis, sementara Pengadilan Negeri memberi ruang lebih besar bagi hakim untuk menimbang aspek keadilan substantif berdasarkan asas kepatutan dan kondisi sosial-ekonomi para pihak. Perbedaan paradigma tersebut menimbulkan variasi putusan yang berpotensi mendorong forum shopping dan mengurangi kepastian hukum, sekaligus menghadirkan problem serius bagi sistem hukum nasional. Penelitian ini menyimpulkan bahwa harmonisasi hukum waris di Indonesia mendesak dilakukan melalui rekonstruksi regulasi, konsistensi yurisprudensi, serta penguatan koordinasi antar lembaga peradilan. Integrasi ini diperlukan agar hukum waris tidak hanya menjaga kepastian, tetapi juga mampu mewujudkan rasa keadilan bagi seluruh pihak.]]>
<![CDATA[Upaya Pencegahan Tindak Pidana Pemalsuan Pada Proses Pengajuan Kredit Melalui Pemeriksaan Fisik Keabsahan Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor ]]>
<![CDATA[Rahman, Mutia]]>;
<![CDATA[Delmiati, Susi]]>;
<![CDATA[Benni, Beatrix]]>
<![CDATA[ UNES Journal of Swara Justisia Vol 9 No 3 (2025): Unes Journal of Swara Justisia (Oktober 2025) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/h72a3020
<![CDATA[Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Yuridis Normatif yang didukung pendekatan Yuridis Empiris. Upaya pencegahan tindak pidana pemalsuan pada proses pengajuan kredit melalui pemeriksaan fisik keabsahan bukti kepemilikan kendaraan bermotor dilakukan Melalui verifikasi langsung terhadap nomor rangka dan mesin kendaraan serta penerapan inovasi digital seperti QR Code dan sistem registrasi elektronik, Ditlantas Polda Sumbar berhasil menekan angka kasus pemalsuan secara signifikan. Berdasarkan data, pada tahun 2022 tercatat 7 kasus, turun menjadi 5 kasus di tahun 2023, sedikit naik menjadi 6 kasus di tahun 2024, dan hanya 1 kasus hingga pertengahan tahun 2025. Penurunan ini menunjukkan peningkatan efektivitas pengawasan dokumen serta kerja sama lintas sektor yang solid antara kepolisian dan lembaga pembiayaan. Meskipun masih dihadapkan pada tantangan seperti keterbatasan infrastruktur dan metode pemalsuan yang makin canggih, langkah-langkah ini berhasil memperkuat integritas sistem administrasi kendaraan serta meminimalisir risiko kerugian dalam sektor pembiayaan. Kendala dalam pelaksanaan upaya pencegahan tindak pidana pemalsuan pada proses pengajuan kredit melalui pemeriksaan fisik keabsahan bukti kepemilikan kendaraan bermotor oleh Subdit Regident Ditlantas Polda Sumbar yaitu Kendala internal 1) kurangnya sumber daya manusia yang memadai dalam menangani volume pemeriksaan yang semakin meningkat setiap tahunnya. 2) Kurangnya fasilitas pendukung dalam proses pemeriksaan fisik kendaraan. Secara Eksternal 1) Modus pemalsuan dokumen yang semakin canggih, di mana pelaku kejahatan kini menggunakan teknologi digital untuk membuat STNK dan BPKB palsu yang sangat mirip dengan dokumen asli. 2) Minimnya kesadaran masyarakat dalam memahami pentingnya keabsahan dokumen kendaraan sebelum melakukan transaksi atau pengajuan kredit. 3) Kurangnya integrasi data antara kepolisian dan lembaga pembiayaan atau perbankan, sehingga beberapa kasus pemalsuan dokumen kendaraan baru terungkap setelah kredit disetujui.]]>
<![CDATA[PEMBATASAN JUMLAH AKTA NOTARIS BERDASARKAN KEWAJARAN DI KOTA PADANG ]]>
<![CDATA[Harris, Rionald]]>;
<![CDATA[Daulay, Zainul]]>;
<![CDATA[Benni, Beatrix]]>
<![CDATA[ UNES Law Review Vol. 2 No. 2 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Ekasakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/unesrev.v2i2.110
<![CDATA[The Honorary Board of the Indonesian Notary Association as the organ of the Indonesian Notary Association issues a regulation regarding the Fairness of the Deed Making Certificate per Notary for 20 deeds per day. Based on pre-research, there are still many notaries who do not know about the regulation in Padang. Why a Notary is prohibited from making a deed exceeding the fairness limit, what factors becomes the reasons for a Notary in Padang to make a deed exceeding the fairness limit and the legal consequences of a deed exceeding the fairness limit will be the topic of discussion in this paper. The research method used is a type of empirical juridical research and the nature of analytical descriptive research; data collection is done by using data in the form of primary material as primary data, supported by secondary and tertiary materials. The data obtained are then processed, analyzed, and interpreted qualitatively. Compliance is a virtue that moves people to act rationally in using what is fair, it is important for Notary to be given reasonable limits on the deeds that they can make per day so that the Notary does not exceed their physical ability to make daily deeds. The Law of Notary Position does not limit the number of deeds that can be made by the Notary per day, so that there are still notaries who make the deed exceed the reasonable limits set especially Fiduciary deed in Padang. Notary Deed that exceeds the fairness limit determined by the Honorary Board of Notary will not be degraded to privately-made deed, provided that what is done by Notary in making the deed is in accordance with the Law of Notary Position. The reasonable limit of making a daily deed issued by the Indonesian Notary Association Honorary Board should be included in the Minister Law or Regulation because basically the DKP.INI 1 regulation in 2017 only binds members of the association. Had the notary been expelled from the association, it would not have had any effect on his position.]]>
<![CDATA[PEMBATALAN SERTIPIKAT HAK MILIK OLEH KANTOR PERTANAHAN BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP DALAM PERKARA NOMOR:17/PDT.G/2009.PN.LB.BS ]]>
<![CDATA[Roni, Roni]]>;
<![CDATA[Daulay, Zainul]]>;
<![CDATA[Benni, Beatrix]]>
<![CDATA[ UNES Law Review Vol. 3 No. 1 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Ekasakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/unesrev.v3i1.137
<![CDATA[One of the objectives of land registration is to provide legal certainty for land rights holders. Therefore, in order to make this happen, regulations regarding land registration are made, one of which is Article 32 paragraph (2) PP Number 24 of 1997. However, in reality there are still problems in terms of ownership of a parcel of land associated with this article, namely against a plot of land which has been controlled by a legal subject for years and has been equipped with a certificate. There are still outsiders demanding rights to the land with respect to the land. Until now, Article 32 paragraph (2) Government Regulation Number 24 Year 1997, which should have been a solution to the above problems, still creates differences. Given the existence of this article is not in accordance with the negative publication system adopted by land registration in Indonesia, where a certificate is not an absolute evidence, but a certificate is strong evidence.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Beritikad Baik Dalam Perjanjian Jual Beli Tanah ]]>
<![CDATA[Sinambela, Rahmat Febreta]]>;
<![CDATA[Benni, Beatrix]]>
<![CDATA[ Ekasakti Legal Science Journal Vol. 3 No. 1 (2026): Januari ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.60034/3108ts14
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap pembeli beritikad baik dalam perjanjian jual beli tanah berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Lbs dan Putusan Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Bsk. Meskipun telah mengikuti prosedur hukum secara formal, pembeli masih dapat menghadapi klaim dari pihak ketiga. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris dengan spesifikasi deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam Putusan PN Lubuk Sikaping, hakim menolak memberikan perlindungan hukum kepada pembeli karena transaksi tidak melibatkan ninik mamak atas tanah pusaka tinggi, mencerminkan pendekatan pluralisme hukum. Sebaliknya, dalam Putusan PN Batusangkar, perlindungan diberikan karena pembeli memperoleh tanah dengan cara sah berdasarkan sertifikat resmi, mencerminkan pendekatan legalistik. Perbedaan ini menunjukkan adanya ketidakkonsistenan dalam perlindungan hukum terhadap pembeli beritikad baik, sehingga diperlukan sinkronisasi antara hukum adat dan hukum positif demi keadilan dan kepastian hukum.]]>
<![CDATA[Tanggung Jawab Hukum Hotel Sebagai Pelaku Usaha Dalam Menjamin Keamanan Konsumen Berdasarkan Asas Perlindungan Konsumen ]]>
<![CDATA[Rizadin, Muhammad]]>;
<![CDATA[Pratama, Bisma Putra]]>;
<![CDATA[Benni, Beatrix]]>
<![CDATA[ Ekasakti Legal Science Journal Vol. 3 No. 2 (2026): April ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.60034/vxesx450
<![CDATA[ Industri perhotelan modern menghadapi tantangan besar dalam menyeimbangkan efisiensi layanan digital dengan jaminan keamanan privasi tamu, sebagaimana tercermin dalam Putusan Nomor 1184/Pdt.G/2023/PN Dps. Penelitian hukum yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis ini bertujuan mengevaluasi pertimbangan dan bentuk tanggung jawab hukum hotel terhadap keamanan konsumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim menyatakan hotel terbukti melakukan perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 dan 1367 KUHPerdata akibat kelalaian pengawasan penyalahgunaan kartu induk (master key) oleh staf, serta melanggar Pasal 18 UU Perlindungan Konsumen terkait larangan klausula eksonerasi dan kewajiban penjagaan barang titipan sesuai Pasal 1706 dan 1709 KUHPerdata. Sebagai konsekuensi hukum, hotel diwajibkan memikul tanggung jawab penuh dengan membayar ganti rugi materiil sebesar Rp304.414.150,00 dan ganti rugi imateriil sebesar Rp10.000.000,00 guna memulihkan hak konsumen serta memberikan kepastian hukum di sektor pariwisata.]]>
<![CDATA[Perluasan Wewenang Praperadilan Sebagai Lembaga Pencari Keadilan Pasca Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 21/Puu-XII/2014 ]]>
<![CDATA[Amiruddin]]>;
<![CDATA[Beatrix Benni]]>
<![CDATA[ Ekasakti Jurnal Penelitian dan Pengabdian Vol. 4 No. 2 (2024): Ekasakti Jurnal Penelitian dan Pengabdian ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Ekasakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/ejpp.v4i2.1132
<![CDATA[Kehadiran lembaga Praperadilan diharapkan dapat memastikan bahwa setiap tindakan perampasan kebebasan sipil, telah dilakukan sesuai dengan prosedur dan hukum yang ada. Dengan demikian, dalam menjalankan tugasnya aparat penegak hukum terhindar dari perilaku yang sewenang-wenang, penyalahgunaan wewenang atau tindakan tidak profesional lainnya (unprofessional conduct). Tindakan upaya paksa yang dikenakan instansi penegak hukum merupakan pengurangan dan pembatasan kemerdekaan dan hak asasi tersangka, tindakan itu harus dilakukan secara bertanggung jawab menurut ketentuan hukum dan undang-undang yang berlaku (due process of law).]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Pemenang Lelang Eksekusi Hak Tanggungan Pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pekanbaru ]]>
<![CDATA[Yenti Murni]]>;
<![CDATA[Suharizal Suharizal]]>;
<![CDATA[Beatrix Benni]]>
<![CDATA[ Simbur Cahaya VOLUME 25 NOMOR 1, JUNI 2018 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sriwijaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.28946/sc.v25i1.321
<![CDATA[The mortgageis legal protection for the creditor if the debtor cannot perform its obligation to pay off the debt to the creditor. Repayment of creditor debt is made by selling the object of guarantee of mortgage rights through public tender. The auction process will result in legal effect, namely the transfer of rights of auction object from the seller to the auction winner. This research is aimed to know the execution auction of mortgage right State Property Office and Auction (KPKNL) Pekanbaru, the legal consequences for the auction winner who can not control the auction object of mortgage execution, and the legal protection to a winner of the auction of mortgage execution. The research me tho duse disjuridical empirical with an alytical, descriptive research specification. Primary and secondary data were obtained through a literature study and a survey. Data collection tools are interviews. Data obtained is analyzed quantitatively. The result of there searchs how sthat the executio nauction of mortgage rightsat KPKNL Pekanbaru is implemented based on the Regulation of Minister of Finance of the Republic of Indonesia Number 27 / PMK.06 / 2016, and is related to Regulation of the Minister of Finance Number 106 / PMK.06 / 2013 regarding the amendment to Regulation of the Minister of Finance Number 93 / PMK.06 / 2010 concerning the instruction of auction implementation. In respect of the legal consequences of the auction winner being unable to control the auction object, the auction winner may apply for the auction of auction object to the head of the local district court. The auction treaty normatively supports the legal protection of the winner of the auction as an authentic deed. However, a legal certainty to control the objec to fanauction is not obtained as the law does not explicitly regulate the protection of the winner of the auction. ]]>
<![CDATA[Penyidikan Tindak Pidana Kehutanan Berbentuk Pengangkutan Kayu Hasil Olahan Tanpa Surat Keterangan Sah ]]>
<![CDATA[Dodi Chandra]]>;
<![CDATA[Otong Rosadi]]>;
<![CDATA[Beatrix Benni]]>
<![CDATA[ UNES Journal of Swara Justisia Vol 10 No 2 (2026): Unes Journal of Swara Justisia ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/ykc67a74
<![CDATA[Pengangkutan hasil hutan wajib disertai dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf e dan Pasal 16 UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Masih ditemukan tindak pidana kehutanan dalam bentuk pengangkutan tanpa dilengkapi dengan dokumen sahnya hasil hutan. Seperti dalam Laporan Polisi Nomor LP/A/9/II/2024/SPKT/Ditreskrimsus/Polda Sumatera Barat tentang adanya tindak pidana pengangkutan kayu olahan tanpa memiliki dokumen. Oleh karena itu penyidik harus tepat menentukan ketentuan hukum yang sesuai dengan peristiwa tersebut. Sebab terdapat dua ketentuan yang sama-sama mengatur tentang pengangkutan kayu hasil hutan. Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis. Pendekatan yang digunakan pendekatan yuridis normatif didukung pendekatan yuridis empiris. Data yang digunakan adalah data sekunder didukung data primer. yang dianalisis secara kualitatif. Penyidikan oleh Subdit Tipidter Polda Sumatera Barat terhadap tindak pidana kehutanan berbentuk pengangkutan kayu hasil olahan tanpa surat keterangan sah berawal dari temuan penyidik terhadap tersangka yang mengangkut kayu olahan tanpa memiliki dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Olahan SKSHHK-KO. Dalam penyidikan diperoleh bukti bahwa tersangka hanya sebagai orang yang diminta mengangkut kayu untuk dikirim kepada seseorang didaerah rokan hilir. Sehingga penyidik menggunakan ketentuan Pasal 16 Juncto Pasal 88 Ayat (1) huruf a UU Nomor 18 Tahun 2013, karena tersangka bukan sebagai pelaku penebangan hutan. Kendala yang dihadapi penyidik dalam penyidikan adalah (1) tidak dapat menjangkau pihak yang telah menyuruh tersangka dalam mengangkut kayu olahan tersebut, karena terputusnya informasi terkait keberadaan orang yang telah memperkerjakan tersangka. (2) penyidik kesulitan mengidentifikasi asal kayu tersebut disebabkan kondisi kayu telah diolah oleh pelaku penebangan.]]>
<![CDATA[ANALISIS EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 DAN PERKEMBANGANNYA ]]>
<![CDATA[Beatrix Benni]]>
<![CDATA[ Ensiklopedia Sosial Review Vol 7, No 1 (2025): Volume 7 No 1 Februari 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[Ensiklopedia Social Review ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33559/esr.v7i1.2910
<![CDATA[Abstrak: Eksekusi jaminan fidusia berdasarkan UU Fidusia dapat dilakukan melalui penjualan sendiri dengan titel eksekutorial , namun dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2029 dan Nomor 2/PUU-XIX/2021, hanya bisa dilakukan melalui pengadilan negeri jika tidak ada kesepakatan antara kreditur dan debitur. Debitur harus menyerahkan objek jaminan fidusia secara suksrela dan apabila penerima fidusia melakukan pengambilan secara paksa, maka debitur dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri. Hal ini membuktikan bahwa tidak ada kepastian hukum bagi debitur dan kreditur Perkembangan eksekusi jaminan fidusia juga terlihat pada Pasal 119 UU No. 4 Tahun 2023, yang telah memberikan kepastian sertifikat jaminan fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang setara dengan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, artinya dapat langsung melaksanakan eksekusi atau penjualan terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaanya sendiri tanpa melalui proses pengadilan.Kata Kunci: Eksekusi, Jaminan Fiducia, Kreditur, Debitur.]]>
