Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.873
P-Index
This Author published in this journals
All Journal International Journal of Educational Review, Law And Social Sciences (IJERLAS) Multidiciplinary Output Research for Actual and International Issue (Morfai Journal) Journal of Research in Social Science and Humanities Jurnal Hukum Sehasen JUDGE: Jurnal Hukum Innovative: Journal Of Social Science Research International Journal of Society and Law
Chairuni Nasution
Universitas Pembangunan Panca Budi
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Energy Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Public Health Social Sciences Other

Published : 12 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 12 Documents
Search

 1   2 
Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penipuan Online Melalui Marketplace (Studi Putusan PN Medan Nomor 2389/Pid.Sus/2024/Pn.Mdn) Ahdina Fiaki Riadi; Chairuni Nasution; Tamaulina Br. Sembiring
Judge : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 01 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v7i01.2672

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap korban penipuan online yang dilakukan melalui marketplace dengan studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2389/Pid.Sus/2024/Pn.Mdn. Fenomena penipuan digital semakin meningkat seiring dengan berkembangnya teknologi informasi dan transaksi elektronik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum terhadap penipuan online telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, serta Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Dalam putusan PN Medan, hakim menjatuhkan pidana terhadap pelaku berdasarkan Pasal 28 ayat (1) UU ITE jo. Pasal 378 KUHP. Bentuk perlindungan hukum yang diterima korban masih terbatas pada aspek penal, sedangkan aspek preventif dan represif belum optimal. Oleh karena itu, perlu adanya sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan penyelenggara marketplace dalam memperkuat perlindungan hukum terhadap korban penipuan online.
Perlindungan terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pancur Batu) Antonius Pranata Rismanto Sitepu; T. Riza Zarzani; Chairuni Nasution
Judge : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 01 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v7i01.2702

Abstract

Kejahatan seksual terhadap anak merupakan tindak pidana luar biasa yang berdampak serius terhadap perkembangan fisik, psikologis, dan sosial anak. Negara telah membentuk kerangka hukum yang komprehensif melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016. Namun, efektivitas implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, khususnya dalam pemenuhan hak korban dan pelaksanaan pemidanaan pelaku. Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban kejahatan seksual di Indonesia serta mengkaji implementasi pemidanaan terhadap pelaku di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pancur Batu. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif analitis, melalui studi kepustakaan, wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak korban telah diatur secara normatif, namun implementasinya belum terintegrasi secara optimal, terutama pada tahap pemasyarakatan. Pemidanaan terhadap pelaku masih bersifat formalistik dan belum didukung program rehabilitasi khusus, sehingga berpotensi melemahkan perlindungan korban dan pencegahan residivisme. Penelitian ini menegaskan pentingnya reorientasi sistem pemasyarakatan yang berperspektif perlindungan korban dan keadilan berorientasi korban.
Co-Authors Ahdina Fiaki Riadi alfriz hutabarat Antonius Pranata Rismanto Sitepu Erick Sianturi Ganda Permana Ketaren Ismaidar Ismaidar Laura Enggelina Br. Sianturi Lidya Rahmadani Hasibuan Lidya Rahmadhani Hasibuan Muhammad Arif Sahlepi Muhammad Iqbal Rifai Mumtaz Jasmine Rahmayanti Samuel Simangunsong Suci Ramadani Sukma Yertina Kaban Sumarno Syahranuddin Tamaulina Br Sembiring Tengku Riza Zarzani N Tika Hairani Yasmirah Mandasari Saragih