Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
5.251
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Journal of Humanity Padjadjaran Journal of International Law DIALEKTIKA Indonesian Journal of Legality of Law Clavia: Journal of Law
Yulia A. Hasan
Unknown Affiliation
Religion Arts Humanities Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 44 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 44 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
ANALISIS SOSIO YURUDIS TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN PT VALE DI KABUPATEN LUWU TIMUR Sulfahmi, Sulfahmi; Hasan, Yulia A.; Juliati, Juliati
Clavia Vol. 21 No. 2 (2023): Clavia : Journal of Law, Agustus 2023
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v21i2.2292

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aspek yuridis tanggung jawab sosial Perusahaan PT. Vale Indonesia Tbk. dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur dan untuk mengetahui peran perusahaan dalam menjalankan tanggung jawab sosial perusahaan yang sesuai dengan aturan yang berlaku. Penelitian dilakukan di PT Vale, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur dengan menggunakan metode pendekatan yuridis-empiris. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, serta dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aspek yuridis Tanggung Jawab Sosial Perusahaan PT Vale, melakukan kerja sama dengan menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama dengan Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT), Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Selatan, dan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur, sesuai dengan amanat Peraturan Menteri ESDM No 1824 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Desa (Permen Des) No 5 Tahun 2016. Tentang program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat dan pengembangan kawasan pedesaan mandiri, pada wilayah pemberdayaan PT Vale Indonesia Tbk, Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan. Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, disebut dengan istilah Program Pengembangan Kawasan Perdesaan Mandiri (PKPM) meliputi tiga aspek yaitu Kesehatan, Pendidikan dan Perbaikan Lingkungan. PT Vale mendukung pengembangan sarana kesehatan masyarakat antara lain Pustu (Puskesmas Pembantu) dan Pusat Kesehatan Masyarakat yang secara khusus bertujuan untuk menjamin kesehatan masyarakat miskin di Kecamatan Malili. Selanjutnya pada Aspek pendidikan diperuntukan kepada pemberian beasiswa kepada mahasiswa S2 (Magister) dan S3 (Doktorat) yang berada di Kabupaten Luwu Timur dengan memenuhi persyaratan sebagai penerima bantuan beasiswa, memberikan bantuan fasilitas dan dana pembangunan bagi sekolah yang membutuhkan. Selain itu memberikan Program Pertanian Sehat Ramah Lingkungan Berkelanjutan (PSRLB) dengan aktivitas berupa Budidaya System of Rice Intensification (SRI) Organik yang tidak menggunakan zat-zat kimia yang dapat berdampak buruk bagi lingkungan, Pengembangan Peternakan dan Penunjang Kawasan Pengembangan Pesisir dan Industri Olahan Laut. This research aims to determine the juridical aspects of corporate social responsibility of PT. Vale Indonesia Tbk. in improving the welfare of the people of Malili District, East Luwu Regency and to find out the role of companies in carrying out corporate social responsibility in accordance with applicable regulations. The research was conducted at PT Vale, Malili District, East Luwu Regency using a juridical-empirical approach. Data collection was carried out by observation, interviews and documentation. The results of the research show that the juridical aspect of PT Vale's Corporate Social Responsibility collaborated by signing a Memorandum of Understanding (MoU) and Cooperation Agreement with the Directorate General of Rural Area Development, Ministry of Villages, Development of Disadvantaged Regions and Transmigration (PDTT), Community and Village Empowerment Service South Sulawesi Province, and the East Luwu Regency Government, in accordance with the mandate of the Minister of Energy and Mineral Resources Regulation No. 1824 of 2018 and the Minister of Village Regulation (Permen Des) No. 5 of 2016. Concerning community development and empowerment programs and the development of independent rural areas, in PT Vale empowerment areas Indonesia Tbk, East Luwu Regency, South Sulawesi Province. The Corporate Social Responsibility Program, referred to as the Independent Rural Area Development Program (PKPM), covers three aspects, namely Health, Education and Environmental Improvement. PT Vale supports the development of community health facilities, including Pustu (Subsidiary Health Centers) and Community Health Centers which specifically aim to ensure the health of poor communities in Malili District. Furthermore, the education aspect is aimed at providing scholarships to Masters and Doctorate students in East Luwu Regency by fulfilling the requirements as recipients of scholarship assistance, providing facilities and development funds for schools in need. Apart from that, it provides a Sustainable Environmentally Friendly Healthy Agriculture Program (PSRLB) with activities in the form of Cultivation of an Organic System of Rice Intensification (SRI) which does not use chemicals that can have a bad impact on the environment, Livestock Development and Supporting Coastal Development Areas and Marine Processing Industries
TINJAUAN SOSIO YURIDIS TERHADAP PENJUALAN MINUMAN KERAS TRADISIONAL DI KABUPATEN SIKKA Prasetyo Adrian, Dwipantara Agung; Hasan, Yulia A.; Tira, Andi
Clavia Vol. 21 No. 2 (2023): Clavia : Journal of Law, Agustus 2023
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v21i2.2293

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui paradigma masyarakat Kabupaten Sikka terhadap penjualan  minuman keras tradisional serta  mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat Kabupaten Sikka masih menjual minuman keras tradisional pasca diterbitkannya aturan mengenai pengawasan dan pengendalian miras. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualiatitaif dengan pendekatan sosio yuridis. Sumber data adalah data primer dan sekunder dengan teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan kuisioner. Kemudian data dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif kemudian data yang diperoleh diuraikan secara deduktif. Hasil penelitian menunjukan bahwa masyarakat Kabupaten Sikka menginginkan penindakan tegas dari aparat,  namun kurangnya sosialisasi mengenai pengaturan penjualan miras tradisional, faktor budaya masyarakat, pendapatan masyarakat serta belum adanya aturan yang spesifik menyebabkan masih maraknya penjualan minuman keras tradisional di Kabupaten Sikka. The purpose of this study is to determine the paradigm of the people of Sikka County towards the sale of traditional liquor and to find out the factors that cause the people of Sikka County to still sell traditional liquor after the issuance of regulations regarding the supervision and control of traditional liquor. The type of research used is quality research with a socio-juridical approach. Data sources are primary and secondary data with data collection techniques carried out through interviews and questionnaires. Then the data are analyzed using qualitative and quantitative methods then the data obtained are deductively deductively deciphered. The results showed that the people of Sikka County wanted strict enforcement from the authorities, but the lack of socialization regarding the regulation of the sale of traditional liquor, cultural factors of the community, community income and the absence of specific regulations caused the rampant sale of traditional liquor in Sikka County.
ANALISIS KRIMINOLOGIS TINDAK PIDANA EKSPLOITASI SEKSUAL TERHADAP ANAK MELALUI VIDEO CALL SEX Rizky, Evelina; Hasan, Yulia A.; Zubaidah, Siti
Clavia Vol. 21 No. 3 (2023): Clavia : Journal of Law, Desember 2023
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v21i3.4023

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya eksploitasi terhadap anak melalui video call sex dan mengetahui penanggulangan tindak pidana eksploitasi terhadap anak melalui video call sex. Penelitian ini menggunakan tipe menggunakan tipe penelitian kualitatif yang digabungkan dengan pendekatan yuridis-empiris, jenis data yang digunakan  yaitu data primer dan data sekunder, data primer diperoleh langsung melalui informasi dengan menggunakan teknik wawancara oleh Polres Makassar, Polres Barru, Advokat, Ahli IT, Psikolog, dan Remaja SMA. Sedangkan data sekunder diperoleh dari penelitian kepustakan dengan memperlajari buku-buku, perundang-undangan, putusan-putusan dan jurnal yang berhubungan dengan muatan penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Eksploitasi Terhadap Anak Melalui Video Call Sex dimana Faktor Keluarga dan Teman, kondisi keluarga dan lingkungan pergaulan membawa peranan penting bagi seorang anak. Selain itu anak-anak harus berhati-hati dalam memilih teman di lingkungan pergaulannya. Faktor Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam penggunaan teknologi informasi tidak hanya berdampak positif tapi juga negatif. Melalui website, televisi, facebook telah menjebak anak-anak dalam perangkap kejahatan seksual yang berujung pada Eksploitasi Anak. Faktor sosial ekonomi membawa pengaruh yang sangat besar bagi seorang anak akan mampu menjebak seorang anak untuk terjun ke dalam Eksploitasi Anak melalui Video Call Sex. Faktor pengalaman seksual dini, hal ini yang membuat anak merasa dirinya sudah tidak berharga kemudian malah menjatuhkan diri ke dunia Eksploitasi  anak. Penanggulangan Tindak Pidana Eksploitasi Terhadap Anak Melalui Video Call Sex dimana dengan melakukan sosialisasi di wilayah diharapkan semua masyarakat memperoleh informasi penting dan mau mencegah tindak pidana Eksploitasi kemudian bahwa perlindungan anak itu dalam lingkungan sekolah adalah tanggung jawab semua warga sekolah. Pihak terkait dalam melakukan kampanye pencegahan tindak pidana Eksploitasi anak tentunya dengan memanfaatkan media sosial dalam melakukan kampanye tersebut. Pentingnya Kerjasama Stakeholder baik pemerintah, penegak hukum maupun Lembaga yang menangani anak dalam memerangi tindak pidana Eksploitas hal ini sangat penting tentunya membentuk suatu sistem kelembagaan Kerjasama agar penanggulangan tindak pidana Eksploitasi anak bisa di minimalisir sedinih mungkin This research aims to find out what factors cause exploitation of children through video call sex and to find out the prevention of criminal acts of exploitation of children through video call sex. This research uses a qualitative research type combined with a juridical-empirical approach, the types of data used are primary data and secondary data, primary data is obtained directly through information using interview techniques by the Makassar Police, Barru Police, Advocates, and Psychologists. Meanwhile, secondary data was obtained from library research by studying books, laws, decisions and journals related to the content of this research. The results of this study indicate that factors Causing Exploitation of Children Through Video Call Sex where Family and Friend Factors, family conditions and social environment play an important role for a child. In addition, children must be careful in choosing friends in their social environment. Information and Communication Technology factors in the use of information technology have not only positive but also negative impacts. Through websites, television, Facebook have trapped children in sexual crime traps which lead to Child Exploitation. Socio-economic factors have a huge influence on a child in being able to trap a child into engaging in Child Exploitation through Video Call Sex. The factor of early sexual experience, this is what makes children feel that they are no longer valuable and then instead fall into the world of child exploitation. Countermeasures against Exploitation of Children Through Video Call Sex where by conducting outreach in the area it is hoped that all members of the community will obtain important information and want to prevent the crime of Exploitation then that protecting children in the school environment is the responsibility of all school members. Related parties in carrying out campaigns to prevent criminal acts of child exploitation, of course, by utilizing social media in carrying out these campaigns. The Importance of Cooperation Stakeholders, both government, law enforcement and institutions that deal with children in combating criminal acts of exploitation, this is very important, of course, to form an institutional system of cooperation so that the prevention of criminal acts of child exploitation can be minimized as early as possible
PENEGAKAN DAN KENDALA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL NON-FISIK Tullah, Muh Hidayat; Hasan, Yulia A.; Zubaidah, Siti
Clavia Vol. 21 No. 3 (2023): Clavia : Journal of Law, Desember 2023
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v21i3.4041

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual non-fisik dan untuk mengetahui apakah kendala yang dialami dalam proses penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual non-fisik. Jenis penelitian ini adalah kualitatif yang digabungkan dengan pendekatan yuridis-empiris. Penelitian ini dilaksanakan di Kota Makassar, Sulawesi Selatan dengan memilih instansi yang terkait dengan masalah dalam skripsi ini yaitu Pengadilan Negeri Makassar, Kejaksaan Negeri Makassar, Polrestabes Makassar, Kantor Advokat Jusman Sabir & Rekan dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA). Jenis data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data adalah kepustakaan dan wawancara. Metode analisis yang digunakan didalam penelitian ini yaitu mengguakan data primer dan data sekunder untuk menarik suatu kesimpulan terhadap masalah yang dibahas. Dari hasil penelitian diperoleh hasil bahwa dalam rangka penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual non-fisik pemerintah dan aparat penegak hukum melakukan berbagai sosialisasi atau penyuluhan hukum terkait Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) dengan harapan bahwa kekrasan seksual non-fisik ini dapat terungkap dan segera ditindak lanjuti apabila ada kasus yang terjadi di masyarakat, serta kendala yang dialami dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual non-fisik terdapat beberapa yakni: 1. Lemahnya isi pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, 2. Susahnya pembuktian tindak pidana kekerasan seksual non-fisik, 3. Tidak adanya dukungan keluarga, 4. Susahnya meminta keterangan dari korban karena kondisi psikologi, 5. Kurangnya perhatian masyarakat terhadap sosialisasi yang dilakukan, 6. Perilaku masyarakat, 7. Dianggap mengekang kebebasan berpendapat This research aims to know and understand law enforcement against non-physical sexual violence and to find out what obstacles are experienced in the process of law enforcement against non-physical sexual violence. This type of research is qualitative combined with a juridical-empirical approach. This research was conducted in Makassar City, South Sulawesi by selecting agencies related to the problems in this thesis, namely the Makassar District Court, Makassar District Attorney's Office, Makassar Police Station, Jusman Sabir & Rekan Advocate Office and the Regional Technical Implementation Unit for the Protection of Women and Children (UPTD PPA). The types of data used are primary and secondary data. Data collection methods are literature and interviews. The method of analysis used in this research is using primary data and secondary data to draw a conclusion on the issues discussed. From the results of the research, it is found that in the context of law enforcement against non-physical sexual violence, the government and law enforcement officials conduct various socialization or legal counseling related to Law Number 12 of 2022 concerning Criminal Acts of Sexual Violence (UU TPKS) in the hope that this non-physical sexual violence can be revealed and immediately followed up if there are cases that occur in the community, as well as obstacles experienced in law enforcement against criminal acts of non-physical sexual violence there are several, namely: 1. The weak content of article 5 of Law Number 12 of 2022 concerning Criminal Acts of Sexual Violence, 2. The difficulty of proving non-physical sexual violence, 3. The absence of family support, 4. The difficulty of requesting information from victims due to psychological conditions, 5. The lack of public attention to the socialization carried out, 6. The behavior of the community, 7. Considered to curb freedom of speech
ANALISIS SOSIO YURIDIS TERHADAP PENANGANAN PENGUNGSI INTERNASIONAL DI KOTA MAKASSAR Octaviana, Putri; Hasan, Yulia A.; Hamid, Abd . Haris
Clavia Vol. 22 No. 2 (2024): Clavia : Journal of Law, Agustus 2024
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v22i2.4046

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:  pengaturan pengungsi Internasional di Kota Makassar, dan kendala - kendala yang dialami dalam penanganan pengungsi Internasional di Kota Makassar. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Normatif-Empiris dengan mengumpulkan bahan dan melakukan wawancara dengan Pihak United Nations High Committee Refuges (UNHCR), Pihak Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di kota Makassar, serta pengungsi Internasional yang berada di kota Makassar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aturan pengungsi Internasional di kota Makassar berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri. Dalam Peraturan tersebut menjelaskan keseluruhan aspek yang berkaitan dengan penanganan pengungsi Internasional di Indonesia termasuk penanganan pengungsi Internasional yang berada di kota Makassar. Selanjutnya, kendala – kendala yang dialami dalam penanganan pengungsi Internasional di Kota Makassar diantaranya adalah status dan data pengungsi yang tidak jelas, susahnya mendapatkan penempatan di negara ke – 3 bagi pengungsi, masalah sosial, anggaran, dan kurangnya koordinasi antar instansi This research aims to find out:  The regulation of international refugees in Makassar City, and The obstacles experienced in handling international refugees in Makassar City. The research method used in this research is Normative-Empirical by collecting materials and conducting interviews with the United Nations High Committee Refuges (UNHCR), the Ministry of Law and Human Rights of Makassar city, and international refugees in the city of Makassar. The results of the research show:  This regulation explains all aspects related to handling international refugees in Indonesia, including handling international refugees in the city of Makassar. Furthermore, the obstacles experienced in handling international refugees in Makassar City include unclear refugee status and data, difficulty in obtaining placement in third countries for refugees, social problems, budgets, and lack of coordination between agencies
TINJAUAN HUKUM PENANGANAN TINDAK PIDANA PERTAMBANGAN ILEGAL OLEH KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI SELATAN Saidatina, Sitti Hadija; Renggong, Ruslan; Hasan, Yulia A.
Clavia Vol. 22 No. 2 (2024): Clavia : Journal of Law, Agustus 2024
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v22i2.4048

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tindak pidana pertambangan ilegal di Sulawesi Selatan dan untuk mengetahui proses penyidikan terhadap pelanggaran tindak pidana pertambangan ilegal oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Data yang diperoleh ialah data primer dengan melakukan wawancara langsung bersama narasumber di Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dan data sekunder diperoleh dari buku-buku, jurnal, dan sebagaina yang masih berhubungan dengan isi penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tindak pidana pertambangan ilegal di Sulawesi Selatan terbagi atas faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal mencakup kondisi ekonomi, kurangnya kesadaran masyarakat, dan minimnya pengetahuan masyarakat. Faktor eksternal mencakup kurangnya pengawasan, kurangnya sosialisasi, dan sulitnya proses perizinan. Hasil penelitian pada proses penyidikan terhadap pelanggaran tindak pidana pertambangan ilegal oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan terbukti bahwa Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan telah menjalankan proses penyidikan dengan sangat sistematis, terbuka, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
ANALISIS KRIMINOLOGIS TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN Hermawan, Agung; Renggong, Ruslan; Hasan, Yulia A
Clavia Vol. 22 No. 1 (2024): Clavia : Journal of Law, April 2024
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v22i1.4049

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dua hal, pertama untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan anak melakukan kejahatan pencurian disertai kekerasan di jalanan di wilayah Kecamatan dan untuk mengetahui upaya penegakan hukum Polsek Rappocini terhadap kasus kejahatan pencurian disertai kekersan di jalanan yang dilakukan oleh anak di wilayah Kecamatan Rappocini. Penelitian ini dilaksanakan di Kota Makassar, dengan lokasi penelitian pada wilayah hukum Polsek Rappocini Kota Makassar. Adapun tipe adalah penelitian hukum normative. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian Faktor penyebab terjadinya kejahatan pencurian dengan kekerasan yang menggunakan senjata tajam di wilayah hukum Polsek Rappocini Makassar disebabkan oleh 6 faktor utama, yaitu faktor ekonomi, faktor Pendidikan, faktor lingkungan keluarga,faktor minuman keras dan narkoba, faktor pergaulan dan faktor lemahnya penegakan hukum . Adapun upaya pemberantasan kejahatan Curas dapat dilihat dari upaya yang dilakukan Polisi, baik secara pre-emtif, preventif, maupun represif. Dalam upaya pre-emtif pihak kepolisian melakukannya dengan cara menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik kepada masyarakat melalui penyuluhan hukum untuk menumbuhkan kesadaran hukum pada masyarakat agar lebih mematuhi hukum dan aturan-aturan yang berlaku sedangkan upaya preventif tindak lanjut kepolisian berdasarkan ketepatan hukum berlaku serta Upaya represif harus diberikan sanksi hukum yang berat supaya pelaku pembegalan kendaraan bermotor itu tidak mengulangi lagi perbuatannya (efek jera) dan enggan untuk melakukan perbuatannya untuk kedua kalinya This study aims to find out two things, first to find out the factors that cause children to commit crimes of theft accompanied by violence on the streets in the District of Rappocini and to find out the efforts of law enforcement by the Rappocini Police in cases of theft accompanied by violence on the streets committed by children in the Rappocini District. The type is normative legal research. The data used are primary data and secondary data. Based on the results of the research, the causes of the crime of theft with violence using sharp weapons in the jurisdiction of the Rappocini Makassar Police are caused by 6 main factors, namely economic factors, educational factors, family environmental factors, alcohol and drug factors, social factors and weak law enforcement factors. The efforts to eradicate Curas crime can be seen from the efforts made by the Police, both pre-emptively, preventively and repressively. In a pre-emptive effort, the police do this by instilling good values/norms in the community through legal counseling to raise legal awareness in the community so that they comply more with applicable laws and regulations. Meanwhile, preventive efforts for police follow-up are based on the correctness of applicable laws and repressive efforts
ANALISIS PERJANJIAN JUAL BELI MELALUI INTERNET YANG DILAKUKAN OLEH ANAK Ambar, Andi Fidah Rara Batara; Hasan, Yulia A.; Juliati, Juliati
Clavia Vol. 22 No. 1 (2024): Clavia : Journal of Law, April 2024
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v22i1.4733

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: kedudukan hukum perjanjian jual beli melalui internet yang dilakukan oleh anak, dan untuk mengetahui penyelesaian masalah bagi perjanjian jual beli melalui internet yang dilakukan oleh anak. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan normatif empiris. Rumusan masalah pertama menggunakan pendekatan normatif yaitu dengan dilakukan analisis hukum terkait kedudukan hukum perjanjian jual beli melalui internet yang dilakukan oleh anak. Sedangkan untuk rumusan masalah kedua menggunakan pendekatan empiris yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan hasil wawancara dan telaah dokumen sebagai data lapangan. Hasil penelitian menunjukkan: Pertama, kedudukan hukum perjanjian jual beli melalui internet yang dilakukan oleh anak merupakan validitas sebuah perjanjian oleh anak dibawah umur dalam melakukan transaksi elektronik adalah sah. Meskipun demikian, karena tidak terpenuhinya syarat sah perjanjian pada KUHPerdata Pasal 1320 berupa kecakapan maka dapat dibatalkan atas kehendak salah satu pihak yang merasa dirugikan, Kedua, penyelesaian masalah yang dapat ditempuh terdiri dari jalur litigasi dan non litigasi. This research aims to determine: the legal position of sales and purchase agreements via the internet made by children, and to find out the resolution of problems for sales and purchase agreements via the internet made by children. This research uses a normative empirical approach. The first problem formulation uses a normative approach, namely by carrying out a legal analysis regarding the legal position of buying and selling agreements via the internet made by children. Meanwhile, the second problem formulation uses an empirical approach, namely research carried out by collecting the results of interviews and document review as field data. The research results show: First, the legal position of buying and selling agreements via the internet made by children is that the validity of an agreement by a minor in carrying out electronic transactions is valid. However, due to the failure to fulfill the legal conditions for an agreement in the Civil Code Article 1320 in the form of competence, it can be canceled at the will of one of the parties who feels disadvantaged. Second, problem resolution that can be taken consists of litigation and non-litigation routes.
The Urgency of Handling Illegal, Unreported and Unregulated Fishing in the Indonesian Border Region Perspective: Marine Security in the Makassar Strait Hasan, Yulia; Nurbaiti, Siti; Hamid, Abd. Haris
Padjadjaran Journal of International Law Vol. 8 No. 1 (2024): Padjadjaran Journal of International Law, Volume 8, Number 1, January 2024
Publisher : International Law Department, Faculty of Law Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23920/pjil.v8i1.1622

Abstract

ASEAN Outlook on Indo-Pacific (AOIP) plays a role in maintaining peace, security, stability and prosperity in the Asia Pacific and Indian Ocean (Indo-Pacific) region. However, due to common and competing interests, there are still conflicts in the region's implementation. Maritime security cooperation, which includes addressing illegal, unreported, and unregulated (IUU) fishing, is one of the most important issues in the ASEAN region. The research intends to examine law enforcement against IUU violations in the ASEAN region, as well as the consequences of IUU violations by ASEAN countries on waters in the Makassar Strait. This is a qualitative study that employs a normative-empirical approach. The first problem is analyzed using the normative aspect, which is based on international and national law on ASEAN agreements on IUU, law enforcement, and other issues. While the empirical aspect is used to analyze the second problem through in-depth interviews about Makassar Strait water supervision and law enforcement. Based on the research findings, IUU law enforcement in the ASEAN Region must be carried out firmly to parties that threaten security and stability in the ASEAN Region, as outlined in each agreement participant's national law. Meanwhile, the legal consequences of IUU violations in the ASEAN Region have an impact on the security and stability of the waters of the Makassar Strait.
PENERAPAN DIVERSI TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM OLEH PENYIDIK PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK SATUAN RESERSE KRIMINAL POLRES MAMASA Yunus, Yunus; Hasan , Yulia A.; Oner , Basri
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 7 No. 1 (2024): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2024
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v7i1.4614

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum yang dilakukan oleh penyidik di wilayah hukum Polres Mamasa. Metode penelitiana yang di gunakan adalah penelitian Hukum Normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Yang Dilakukan Oleh Penyidik Di Wilayah Hukum Polres Mamasa yaitu melakukan Perdamaian antara korban dan pelaku dengan mengedepankan prinsip Restorative Justice melalui Musyawarah Diversi, dimana ganti kerugian menjadi perhatian utama dalam mencapai perdamaian. Musyawarah tersebut dipimpin oleh penyidik sebagai fasilitator untuk diupayakan agar selesai tidak sampai ke pengadilan. This study aims to analyze the application of diversion to children in conflict with the law carried out by investigators in the Mamasa Police jurisdiction. The research method used is Normative Legal research. The results showed that the Application of Diversion for Children in Conflict with the Law Conducted by Investigators in the Mamasa Police District is to make peace between the victim and the perpetrator by prioritizing the principles of Restorative Justice through Diversion Deliberations, where compensation is the main concern in achieving peace. The deliberation is led by the investigator as a facilitator to strive for completion not to reach the court.
Co-Authors Abdul Salam Siku Ambar, Andi Fidah Rara Batara Andi Abrinawaty Andi Mutiara Muthia Andi Tira Andi Tira, Andi Arfah P, Muhammad Arif Rahman Badaruddin Badaruddin Bangsawan, Andi Rijal Baso Madiong Baso Madiong Baso Madiong Basoddin, Agusniar Basri Oner Chrisnanto, Rendy Fajarina, Mauidza Feris Feris Fihman, Nabila Hamid, Abd. Haris Hamzah, Hasyrul Hamzah, Risma Hermawan, Agung Juliati, Juliati Kadriah, Awaluddin Kaimuddin Kaimuddin kamsilaniah, Kamsilaniah Makkawawu, Zulkifli Mana, Muhammad Adhyaksa S. MARWAN MAS Marwan Mas Masdin Masdin Muhammad Rusli Nurbaya Nurbaya, Nurbaya Nurdin, Nuryuli Nurfazilah, Nurfazilah Octaviana, Putri Oktavia, Aryva Sulfianti Oner , Basri Parawansa S. Tjanggo Pattenreng, Andi Muhammad Arfah Pattenreng, Muh. Arfah Prasetya, Panji Catur Prasetyo Adrian, Dwipantara Agung Purnamasar, Rina Indah Rizky, Evelina Roy Oka Mahendra Ruhunlela, Marlisa Ruslan Renggong Saidatina, Sitti Hadija Siti Nurbaiti Siti Zubaidah Sulfahmi, Sulfahmi Syahrul Gunawan Tahir, Ferdinansyah Tasman, Syarief Rahman Tomi Pramana Putra Tullah, Muh Hidayat Veronica grisshanta Erga Watungadha, Cornelis Hendra Widianto, Asep Yunus Yunus Yusuf, Rosmita Cahyani P. Zulkifli Makkawaru