Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.679
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Sosial Budaya Jurnal Asy-Syari'ah Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum PETITA: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah (PJKIHdS) Jurnal Yuridis Perada: Jurnal Studi Islam Kawasan Melayu Al Huquq : Journal of Indonesian Islamic Economic Law Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law TERAJU : Jurnal Syariah dan Hukum Syaksia : Jurnal Hukum Perdata Islam as-Shahifah Qanun : Jurnal Hukum Keluarga Islam An-Nawazil
Abdillah, Kudrat
Institut Agama Islam Negeri Madura Pamekasan
Religion Arts Humanities Chemistry Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 28 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 28 Documents
Search

 1   2   3 
Interpretasi Husein Muhammad Terhadap Batasan Ta’zir pada Isteri Nusyuz Abdillah, Kudrat; Maylissabet; Hibah; Inna Fauziatal Ngazizah; M. Taufiq
TERAJU: Jurnal Syariah dan Hukum Vol 5 No 02 (2023)
Publisher : P3M dan Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan untuk memahami tentang ta’zir nusyuz isteri terhadap suami dalam al-Qur’an yang menjelaskan bahwasanya pernikahan yang dianjurkan oleh Islam dimaksudkan pertama sebagai cara yang sehat dan bertanggung jawab dalam mewujudkan cinta dan kasih sayang antara laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu, pernikahan juga akan menimbulkan akibat hukum, baik berupa hak maupun kewajiban suami isteri. Ketika seorang isteri tidak menjalankan kewajibannya dengan baik, maka isteri tersebut bisa dikatakan nusyuz. Nusyuz isteri menurut Husein Muhammad, keluarnya isteri dari rumah tanpa izin dan tidak taat terhadap suami, serta keengganan untuk berhubungan intim dengan suami tanpa alasan yang benar. Hasil penelitian menunjukkan dalam Hukum Islam, Allah menetapkan pernikahan dan hak-hak kewajiban bagi suami isteri. Jika isteri tidak menjalankan kewajibannya dengan baik, maka isteri bisa dikatakan nusyuz. Hak seorang suami yang berhak untuk memberikan ta’zir kepada isteri, dengan cara meninggalkan tempat tidurnya. Sedangkan pemikiran Husein Muhammad mengenai ta’zir nusyuz isteri terhadap suami dalam al-Qur’an adalah menentukan perbuatan nusyuz isteri terhadap suami yang berkaitan dengan tahapan terakhir dalam penyelesaian nusyuz, yaitu pukullah. Ada beberapa proses ta’zir untuk isteri yang berbuat nusyuz menururt Husein Muhammad, yaitu dengan cara memberikan nasehat, pisah dari tempat tidur, dan memberikan pukulan kepada isteri yang tidak melukai isterinya.
Jual Beli Akun Game Online Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Maylissabet, Maylissabet; A. Khalilur Rahman Bakir; Inna Fauziatal Ngazizah; M. Taufiq; Kudrat Abdillah
TERAJU: Jurnal Syariah dan Hukum Vol 6 No 01 (2024)
Publisher : P3M dan Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35961/teraju.v6i01.1700

Abstract

Tulisan ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah memandang transaksi jual beli akun permainan atau game online di kalangan anak muda. Permainan tersebut dikatakan game online karena ada kaitanya dengan internet yang tentunya juga memerlukan data seluler atau kuota internet. Game tersebut seperti game Clash Of Clans, PUBG, Mobile Legend, HAGO, Free Fire, Domino Gaple Online, dan lain sebagainya. Secara umum akun game online bukanlah sesuatu yang lazim diperjualbelikan. Maka dari itu, tulisan ini mencoba mengungkapkan bagaimana analisis dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap jual beli tersebut. Hasilnya ditemukan bahwa jual beli akun game online merupakan jual beli yang sah, karena memenuhi rukun dan syarat dalam jual beli. Terdapat kesesuaian dalam transaksi jual beli akun game online dengan ketentuan yang ada di Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Akun game online merupakan benda yang dzohir (tampak) atau ada, akun game online juga bisa diserahkan dan mempunyai ketentuan harga tersendiri. Akun game online tersebut sama-sama diketahui kekhususannya oleh penjual dan pembeli, serta jika ditransaksikan jual beli akun game tersebut mempunyai nilai tertentu.
Peran Bahasa dalam Konstruksi Hukum di Indonesia Abdillah, Kudrat; Moh Faridi; lian fawahan
As-Shahifah : Journal of Constitutional Law and Governance Vol. 1 No. 2 (2021)
Publisher : Fakultas Syariah Univeritas Islam Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19105/asshahifah.v1i2.6274

Abstract

Peranan bahasa dalan konstruksi hukum memiliki makna yang sangat penting dalam perumusan norma-norma perundang-undangan di Indonesia. Ilmu hukum adalah ilmu pengetahuan yang berusaha menelaah tentang hukum yang ada, oleh karenanya ilmu hukum memiliki cara dangan mengunakan logikanya sendiri, yaitu logika hukum dan untuk kebutuhan, kepentingan keberfungsian keilmuannya baik bidang akademik maupun bidang praktis. Rumusan masalah yang akan diteliti adalah meliputi bagaimana peran bahasa dalam rekonstruksi hukum di Indonesia dan bagaimana seharusnya bahasa berperan dalam rekonstruksi hukum di Indonesia. Dalam artikel menekankan pada studi rancangan perundang-undangan. Dari studi ini dapat disimpulkan bahwa hukum memiliki bahasanya sendiri yang tidak sama dengan bahasa pada umumnya, yaitu bahasa hukum yang merupakan hadil dari rekonstruksi hukum itu sendiri. Ilmu hukum dengan segala stratifikasi keilmuannya dan struktur atau klasifikasi hukumnya beserta segala elemen-elemen pendukung sistemnnya sarat dengan bahasa-bahasa hukum yang mengandung artikulasi karakteristik sebagai bahasa keilmuan hukum dan praksis, sehingga untuk memahami disiplin keilmuannya dengan baik, maka harus menggunakan bahasanya sendiri yaitu bahasa hukum.
ENDOGAMY IN ISLAMIC BOARDING SCHOOL CARETAKER FAMILY: A MASLAHAH POINT OF VIEW Abdillah, Kudrat; Fathimiyah, Silmah
Asy-Syari'ah Vol. 24 No. 2 (2022): Asy-Syari'ah
Publisher : Faculty of Sharia and Law, Sunan Gunung Djati Islamic State University of Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/as.v24i2.20860

Abstract

Abstract: Kyai and their family, as boarding school caretakers, become the leading role models in religious practice, including marriage. In Sumenep, Madura, some of these families practice endogamous marriage. This makes the assumption in society that the tradition of endogamous marriage continues to be preserved. This study aims to describe the endogamous marriage tradition in Boarding Schools in Sumenep from the perspective of al-Tufi’s Maslahah Theory. The researcher uses empirical legal research and case studies as his approach. The results show that the existing tradition of endogamous marriage is carried out by arranged marriage and is intended to safeguard assets, maintain lineage (nasab), and sustain the boarding school. According to al-Tufi’s Maslahah theory, the tradition has a beneficial value, although no al-Quran verses or hadith command endogamous marriage. The benefit is manifested in the goal for the continuity and development of education in the Islamic boarding school institution owned by the parents. However, there are negative impacts that need to be considered, such as hostility between families caused by unsuccessful matchmaking and the potential for abnormal or disabled children.Abstrak: Kyai dan keluarga pesantren menjadi panutan dalam praktik keagamaan, tak terkecuali perkawinan. Perkawinan antar keluarga pesantren yang terjadi di Sumenep, Madura, menimbulkan asumsi di dalam masyarakat bahwa tradisi perkawinan endogami terus dilestarikan. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan fakta tradisi perkawinan endogami pada keluarga pesantren di Kota Sumenep dalam perspektif Maslahah al-Tufi. Peneliti menggunakan jenis penelitian hukum empiris dan studi kasus sebagai pendekatan­nya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tradisi perkawinan endogami yang ada pada kalangan keluarga pesantren di Sumenep dilakukan dengan cara perjodohan yang ber­tujuan untuk menjaga harta, menjaga keturunan (nasab), dan menjaga keber­lang­sungan lembaga pesantren. Berdasarkan teori Maslahah al-Tufi, tradisi perkawinan endogami tersebut memiliki nilai kemaslahahan, meskipun tidak ada dalil yang mewajibkan untuk melakukan perkawinan endogami. Nilai ini termanifestasi pada tujuan untuk menjaga keber­lang­sungan dan pengembangan pendidikan di lembaga pesantren yang dimiliki orangtuanya. Meski demikian, keluarga perlu mempertimbangkan dampak negatif yang mungkin muncul, seperti permusuhan di antara (dua) keluarga akibat perjodohan yang gagal dan adanya potensi lahirnya keturunan yang cacat.
Effectiveness Of Child Protection Law In Fulfilling The Right To Child Custody (Hadhanah) In Kudus Indonesia Ngazizah, Inna Fauziatal; Yawaee, Hamdan; Abdillah, Kudrat; Abidin, Muhammad Zainal
Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Vol. 32 No. 2: MEI 2025
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/iustum.vol32.iss2.art1

Abstract

The protection of children's rights is a fundamental aspect in the Indonesian legal system, as stipulated in Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection. In this context, the fulfillment of child custody (hadhanah) is one of the crucial issues to be studied, especially in areas that have complex social and cultural dynamics such as Kudus Regency Indonesia. This study aims to analyze the effectiveness of legal implementation in ensuring the fulfillment of child custody in the region. Using legal research methods and qualitative approaches, data was obtained through structured interviews with 15 informants spread across 9 sub-districts in Kudus Regency Indonesia. The results of the study show that there is still a significant gap between the applicable legal norms and the reality in the field. Various cases of violence against children, economic exploitation, and neglect of basic rights such as access to education and health are still often found. Some of the factors that affect the effectiveness of child protection include low public awareness of the importance of children's rights, the lack of active role of local governments, and the limited family economy which has implications for the neglect of children's rights. Therefore, this study recommends increasing the intensity of legal socialization to the community, strengthening the role of child protection institutions, and optimizing child protection policies that are preventive and responsive. These findings are expected to be strategic considerations for policymakers, legal practitioners, and the wider community in strengthening the child protection system comprehensively in Kudus Regency Indonesia.Keywords: Child protection, children's rights, effectiveness, Kudus Regency. AbstrakPerlindungan hak anak merupakan aspek fundamental dalam sistem hukum Indonesia, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam konteks ini, pemenuhan hak asuh anak ( hadhanah ) menjadi salah satu isu krusial yang menarik untuk dikaji, terutama di daerah dengan dinamika sosial dan budaya yang kompleks seperti Kabupaten Kudus, Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas implementasi hukum dalam menjamin pemenuhan hak asuh anak di wilayah tersebut. Dengan menggunakan metode penelitian hukum dan pendekatan kualitatif, data diperoleh melalui wawancara terstruktur dengan 15 informan yang tersebar di 9 kecamatan di Kabupaten Kudus, Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan yang cukup signifikan antara norma hukum yang berlaku dengan kenyataan di lapangan. Berbagai kasus kekerasan terhadap anak, eksploitasi ekonomi dan pengabaian hak-hak dasar seperti akses pendidikan dan kesehatan masih sering ditemukan. Beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitas perlindungan anak antara lain rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya hak anak, minimnya peran aktif pemerintah daerah, dan terbatasnya perekonomian keluarga yang berimplikasi pada pengabaian hak anak. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan peningkatan intensitas sosialisasi hukum kepada masyarakat, penguatan peran lembaga perlindungan anak, dan optimalisasi kebijakan perlindungan anak yang bersifat preventif dan responsif. Temuan ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan strategis bagi para pembuat kebijakan, praktisi hukum, dan masyarakat luas dalam memperkuat sistem perlindungan anak secara komprehensif di Kabupaten Kudus, Indonesia.Kata Kunci: Perlindungan anak, hak anak, efektivitas, Kabupaten Kudus.
Toward Ecological Justice: A Maqāṣid-Based Socioeconomic Analysis of Coastal Reclamation in Tapakerbau, Indonesia Taufiq, M.; Suaidi, Suaidi; Abdillah, Kudrat
Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Vol 59 No 1 (2025)
Publisher : UIN Sunan Kalijaga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/ajish.v59i1.1524

Abstract

This study investigates the academic challenge of reconciling economic development with ecological sustainability in the context of coastal reclamation in Tapakerbau, Sumenep, Indonesia—a process that has generated social conflict, environmental degradation, and distributive injustice. Utilizing the maqāṣid framework, the research employs a qualitative socio-legal methodology, incorporating in-depth interviews, field observations, and analysis of legal documents alongside a review of literature on Islamic environmental jurisprudence (fiqh al-bī'ah). The findings reveal that, despite the brief duration of the reclamation project, it resulted in initial ecological damage, restricted fishermen’s access to coastal resources, and reinforced the dominance of local political and economic elites. This study emphasizes the significance of environmental preservation (ḥifẓ al-bī'ah) as a fundamental objective within the framework of maqāṣid discourse, particularly in the context of contemporary ecological challenges. It highlights the imperative for coastal development models that are inclusive, participatory, and ecologically equitable. Practically, the Tapakerbau case provides a crucial lesson for environmental conservation in Indonesia, emphasizing the importance of addressing sustainable development and environmental justice issues.
Legal Protection for Women in Marriage Law in Indonesia Abdillah, Kudrat
TERAJU: Jurnal Syariah dan Hukum Vol 7 No 02 (2025)
Publisher : P3M dan Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35961/teraju.v7i02.2484

Abstract

Throughout history, women have been treated as second-class citizens and subjected to endless discrimination, from the time of Ancient Greece, the pre-Islamic Jahiliyyah period, the arrival of Islam, to the present day. Islam has arrived and, normatively, one of its aims is to elevate the status of women, especially in the realm of marriage. In Islamic marriage, women are treated as equals to men in terms of their roles, access, and opinions. In positive law, marriage in Indonesia is very friendly and caring towards women. This paper focuses on how the values of Pancasila are integrated into each article of marriage law. This is because Pancasila is a way of thinking and a way of life for Indonesian society. This paper is a qualitative study and is a type of normative research that examines library literature. The results illustrate how Indonesian marriage law protects women's rights, both physically and psychologically. In this case, there are four things that are examined. (1) The right to choose a partner. Indonesian marriage law stipulates that without the consent of the prospective bride and groom, the marriage cannot take place. This provision gives every citizen the right to have the opportunity to choose to form a family of their choice. (2) Marriage Registration. In this marriage registration, every marriage must be registered as a form of authentic evidence and legal certainty. (3) Marriage age limit. Indonesian marriage law regulates the minimum age limit for prospective brides and grooms, which is nineteen years old. This is regulated because physically and mentally, Indonesian society in general is considered ready for marriage at that age to avoid various adverse effects. (4) Taklik Talak. The taklik talak agreement strengthens women's rights in marriage by guaranteeing them easy access to file for divorce if their rights are not fulfilled by their husbands. From the several aspects discussed, the values of Pancasila that form the spirit of Indonesian marriage law are the values of divinity, humanity, and justice.
PANDANGAN TOKOH-TOKOH NAHDLATUL ULAMA (NU) DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI (MK) NO. 46/PUU-VIII/2010 TENTANG STATUS ANAK DI LUAR NIKAH Abdillah, Kudrat
Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 6 No. 2 (2013)
Publisher : Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/ahwal.2013.06207

Abstract

Status of children in the family will determine the rights and obligations of the parents. Status of children in Islamic law called lineage, and legal validity depends on the relationship between father and mother. Constitutional Court on February 17, 2012, issued Decision No.. 46/PUU-VIII/2010 about the status of a child out of wedlock that states a child out of wedlock have a civil relationship with the biological father to prove it using science and technology. The decision generated much debate, so that authors see interesting things if this phenomenon is discussed with a view of figures of Islamic society organizations, the Nahdlatul Ulama in Yogyakarta Special Region.[Status anak dalam keluarga sangat menentukan hak dan kewajiban dari orang tuanya. Dalam hukum Islam status anak disebut nasab, dan sah tidaknya bergantung pada sah tidaknya hubungan antara bapak dan ibunya. Mahkamah Konstitusi pada tanggal 17 Februari 2012, mengeluarkan Putusan No. 46/PUU-VIII/2010 tentang status anak di luar nikah yang menyatakan anak di luar nikah mempunyai hubungan perdata dengan bapak biologisnya dengan membuktikannya menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi. Putusan tersebut menimbulkan banyak perdebatan, sehingga penyusun melihat ada hal yang menarik jika fenomena ini dibahas dengan pandangan tokoh-tokoh organisasi masyarakat Islam, yaitu Nahdlatul Ulama di Daerah Istimewa Yogyakarta.]
Co-Authors A. Khalilur Rahman Bakir Abda Abda Ah. Kusairi Ah. Kusairi Busahwi Busahwi Busahwi Fathimiyah, Silmah Hairul Umam Hannan, Abd. Hibah Inna Fauziatal Ngazizah Kartika Sari, Novi lian fawahan M TAUFIQ Maylissabet Maylissabet Maylissabet Maylissabet, Maylissabet Moh Faridi Moh Hasibuddin Moh. Nailur Ridho Muhammad Zainal Abidin Osman Osman Osman, Osman Sarifudin sarifudin, Sarifudin Susilawati, Yenny Wasilul Chair Yawaee, Hamdan