Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.864
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al-Risalah : Jurnal Imu Syariah dan Hukum YUSTISI SANGKEP: Jurnal Kajian Sosial Keagamaan Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyyah (JAS) Yustisi: Jurnal Hukum dan Hukum Islam Journal Equity of Law and Governance Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Mimbar Kampus: Jurnal Pendidikan dan Agama Islam
Sukiati
Unknown Affiliation
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Social Sciences Other

Published : 21 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 21 Documents
Search

 1   2   3 
Yurisprudensi Hukum Pengangkatan Anak Melalui Penetapan Pengadilan (Studi Putusan Nomor 26/Pdt.P/2025/PNKds): Penelitian Rima Rahmayani Tanjung; Yadi Harahap; Sukiati
Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Vol. 3 No. 4 (2025): Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Volume 3 Nomor 4 (April 2025
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jerkin.v3i4.1483

Abstract

Pengangkatan anak merupakan institusi hukum yang berperan penting dalam perlindungan hak anak, baik secara sosial maupun yuridis. Dalam praktiknya, terdapat perbedaan antara ketentuan hukum nasional dan prinsip-prinsip hukum Islam, khususnya terkait hubungan nasab dan hak waris. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis yurisprudensi dalam Putusan Nomor 26/Pdt.P/2025/PN Kds guna memahami arah penerapan hukum pengangkatan anak di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis kualitatif terhadap isi putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan yang relevan, serta doktrin hukum Islam. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan telaah terhadap putusan pengadilan. Putusan menyatakan sahnya pengangkatan anak oleh pasangan suami istri tanpa keturunan berdasarkan pertimbangan kepentingan terbaik bagi anak. Hakim mempertimbangkan bukti administratif, kondisi sosial-ekonomi, dan hubungan batin antara anak dan pemohon. Putusan ini mencerminkan pendekatan progresif dan humanistik, namun juga menunjukkan ketidaksesuaian dengan ketentuan normatif seperti ketiadaan rekomendasi instansi sosial serta ketidaktegasan dalam pengaturan hak waris anak angkat menurut hukum Islam. Hal ini menimbulkan potensi konflik antara hukum positif dan hukum agama yang perlu dijembatani melalui pendekatan harmonisasi hukum. Yurisprudensi ini berkontribusi dalam penguatan hukum pengangkatan anak yang adaptif terhadap konteks sosial, namun tetap perlu penguatan regulatif agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum di kemudian hari.
Penetapan Nafkah Wajib Dan Nafkah Madiyah Terhadap Anak Melalui Penetapan Pengadilan (Studi Putusan Nomor 18/Pdt.G/2016/PTA.Smd): Penelitian Uswatun Hasanah; Sukiati; Yadi Harahap
Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Vol. 3 No. 4 (2025): Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Volume 3 Nomor 4 (April 2025
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jerkin.v3i4.1484

Abstract

Pemenuhan hak nafkah anak sebagai akibat dari perceraian merupakan aspek penting dalam hukum keluarga Islam. Nafkah wajib dan nafkah madiyah (nafkah yang tertunggak) menjadi kewajiban ayah yang harus dipenuhi demi menjamin kesejahteraan anak. Artikel ini mengkaji mekanisme penetapan nafkah melalui lembaga peradilan agama, dengan fokus pada analisis terhadap Putusan Nomor 18/Pdt.G/2016/PTA.Smd. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode studi kasus, guna mengungkap dasar pertimbangan hukum yang digunakan oleh majelis hakim dalam menetapkan nafkah tersebut. Hasil kajian menunjukkan bahwa penetapan nafkah melalui pengadilan tidak hanya memperkuat posisi hukum anak, tetapi juga memberikan kepastian terhadap tanggung jawab finansial ayah pasca perceraian. Selain itu, putusan ini memperlihatkan peran penting alat bukti dan kondisi ekonomi pihak ayah dalam mempengaruhi besaran nafkah yang ditetapkan.
Yurisprudensi Hukum Penyelesaian Sengketa Pembatalan Wasiat: Penelitian Wahda Hilwani Damanik; Sukiati; Mhd Yadi Harahap
Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Vol. 4 No. 1 (2025): Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Volume 4 Nomor 1 (Juli 2025 -
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jerkin.v4i1.1698

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis yurisprudensi hukum dalam penyelesaian sengketa pembatalan wasiat berdasarkan Putusan Nomor 653/Pdt.G/2023/PA.Mlg. Sengketa ini muncul ketika beberapa ahli waris menggugat sahnya akta wasiat yang dibuat oleh orang tua mereka karena dianggap bertentangan dengan hukum waris Islam, khususnya Pasal 195 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa wasiat kepada ahli waris hanya sah apabila disetujui oleh seluruh ahli waris. Para penggugat berpendapat bahwa wasiat yang melarang penjualan harta warisan dan menetapkan pelaksana wasiat tanpa persetujuan mereka melanggar prinsip keadilan waris menurut syariat. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus melalui telaah terhadap dokumen putusan dan dasar-dasar hukum yang relevan. Hasil analisis menunjukkan bahwa Pengadilan Agama Malang tetap mempertimbangkan wasiat sebagai sah berdasarkan pilihan hukum perdata nasional oleh pewaris, serta menolak dalil pembatalan wasiat karena tidak terbukti merugikan hak-hak keperdataan ahli waris secara substansial. Putusan ini memberikan kontribusi penting terhadap perkembangan yurisprudensi, khususnya dalam menyeimbangkan antara kewenangan wasiat, hak ahli waris, dan pilihan hukum yang digunakan dalam pembuatan wasiat.
Hukum Ganti Rugi Pembatalan Peminangan Menurut Yurisprudensi Dalam Perkara Mahkamah Agung No. 1167/K/Pdt/2013: Penelitian Anna Muwaffika; Sukiati; Mhd Yadi Harahap; Taufik
Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Vol. 4 No. 1 (2025): Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Volume 4 Nomor 1 (Juli 2025 -
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jerkin.v4i1.1699

Abstract

Peminangan merupakan tahap awal menuju pernikahan yang secara hukum belum menimbulkan akibat hukum yang mengikat seperti halnya pernikahan. Namun, dalam praktiknya, pembatalan peminangan seringkali menimbulkan kerugian, baik materiel maupun immateriel, bagi salah satu pihak. Hal ini menimbulkan persoalan yuridis terkait hak ganti rugi atas pembatalan tersebut. Penelitian ini mengkaji bagaimana yurisprudensi Indonesia memposisikan tuntutan ganti rugi dalam konteks pembatalan peminangan. Penelitian ini merupakan studi yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan yurisprudensi. Sumber data utama diperoleh dari putusan-putusan pengadilan yang relevan serta literatur hukum perdata dan Islam terkait akad dan pertunangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun peminangan bukan merupakan perjanjian dalam arti hukum perdata yang ketat, beberapa putusan pengadilan telah mengakui hak ganti rugi atas dasar perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad), khususnya apabila pembatalan dilakukan secara sepihak tanpa alasan yang patut dan menyebabkan kerugian nyata. Yurisprudensi cenderung mempertimbangkan asas kepatutan dan itikad baik dalam menentukan apakah pembatalan layak diberi konsekuensi ganti rugi. Ini menunjukkan adanya ruang dalam hukum positif Indonesia untuk melindungi pihak yang dirugikan dalam pembatalan peminangan, meskipun belum diatur secara eksplisit dalam undang-undang.
Analisis Yurisprudensi Sengketa Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Studi Putusan Nomor 2568/PDT.G/2020/PA Medan Anggi Egi Anggraini; Sukiati; Mhd Yadi Harahap
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 3 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i3.1657

Abstract

Sengketa hak asuh anak pasca perceraian merupakan isu hukum yang kompleks karena menyangkut kelayakan orang tua dalam memberikan pengasuhan terbaik sesuai prinsip kepentingan terbaik anak. Dalam konteks hukum Islam dan hukum positif di Indonesia, hadhanah diberikan kepada pihak yang mampu secara lahir dan batin, namun dapat dicabut jika tidak lagi memenuhi syarat.  Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 2568/Pdt.G/2020/PA.Mdn terkait pencabutan hak asuh dari ibu kepada ayah. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil menunjukkan bahwa hakim mempertimbangkan faktor pernikahan ulang ibu, kesibukan sebagai PNS, dan pengasuhan yang lebih banyak dilakukan oleh pihak ketiga sebagai dasar pencabutan hak hadhanah. Putusan ini sejalan dengan doktrin fikih, yurisprudensi Mahkamah Agung, serta prinsip perlindungan anak dalam hukum nasional. Implikasinya, perlu adanya penguatan pendekatan child-centered dalam setiap pengambilan keputusan, khususnya melalui asesmen psikologis dan partisipasi anak.
Yurisprudensi Hukum KDRT Sebagai Alasan Gugatan Cerai Melalui Putusan Pengadilan Tengku Rizki Rahman; Sukiati; Mhd Yadi Harahap
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 3 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i3.1682

Abstract

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan persoalan serius yang berdampak multidimensi terhadap korban, baik secara fisik, psikis, maupun sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi yurisprudensi di Indonesia yang mengakui KDRT sebagai dasar gugatan cerai serta mengeksplorasi implikasinya terhadap kepastian hukum dan perlindungan korban.  Menggunakan pendekatan normatif-yuridis dan studi kepustakaan, data dikumpulkan dari undang-undang, putusan pengadilan, serta literatur hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa yurisprudensi berperan strategis dalam membentuk kepastian hukum, khususnya melalui putusan-putusan yang progresif seperti perkara No. 421/Pdt.G/2016/PA.Kis. Yurisprudensi memungkinkan pengakuan terhadap kekerasan psikis dan penelantaran ekonomi yang tidak secara eksplisit diatur dalam undang-undang, sehingga memberikan ruang keadilan yang lebih substantif bagi korban. Oleh karena itu, penguatan yurisprudensi melalui regulasi, pendidikan hukum, dan kolaborasi antar lembaga sangat diperlukan untuk meningkatkan efektivitas perlindungan hukum bagi korban KDRT di Indonesia.
Yurisprudensi Hukum Penetapan Ahli Waris Melalui Putusan Pengadilan Analisis Putusan Nomor 0669/PDT.G/2019/PA.TGM Muhammad Saputra; Sukiati; Mhd Yadi Harahap
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 3 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i3.1683

Abstract

Hukum waris merupakan elemen vital dalam sistem hukum keluarga karena mengatur proses pengalihan hak dan kewajiban dari pewaris kepada ahli warisnya. Di Indonesia, keberadaan tiga sistem hukum waris yang berjalan paralel Islam, adat, dan perdata menyebabkan perlunya kejelasan yuridis dalam penetapan ahli waris. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep hukum waris menurut perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia, serta menganalisis yurisprudensi Putusan Nomor 0669/Pdt.G/2019/PA.Tgm dalam penetapan ahli waris. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode deskriptif-analitis melalui studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan, literatur hukum, serta putusan pengadilan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun secara formil putusan telah sesuai dengan prosedur hukum, namun secara substansi masih menyisakan persoalan keadilan karena tidak semua pihak dilibatkan. Hakim lebih menekankan aspek prosedural dibanding substansi perkara. Kesimpulannya, dibutuhkan peran aktif pengadilan untuk menjamin keadilan substantif, terutama dalam perkara waris yang berdimensi sosial dan syar’i secara bersamaan
Yurisprudensi Hukum Penetapan Paman Sebagai Wali Melalui Putusan Pengadilan (Studi Putusan Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.Sry) Wiranto; Sukiati; Mhd Yadi Harahap
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 3 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i3.1684

Abstract

Penetapan wali bagi anak yatim yang belum dewasa menjadi isu penting dalam hukum keluarga, khususnya ketika tidak terdapat wali nasab yang tersedia. Penelitian ini mengkaji yurisprudensi Putusan Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.Sry yang menetapkan seorang paman sebagai wali atas keponakannya yang berusia di bawah umur. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis serta pendekatan yuridis-normatif. Data diperoleh melalui studi dokumen dan dianalisis berdasarkan sinkronisasi antara hukum Islam dan hukum positif, pertimbangan hakim, serta relevansi terhadap perlindungan hak anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim mempertimbangkan hubungan kekerabatan, kecakapan calon wali, serta urgensi administratif terkait pencairan dana pensiun. Putusan ini telah memenuhi prinsip-prinsip hukum Islam dan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun, kelemahan utama terletak pada ketiadaan mekanisme pengawasan terhadap wali setelah penetapan. Oleh karena itu, penguatan regulasi dan integrasi pengawasan hukum sangat dibutuhkan untuk menjamin perlindungan menyeluruh terhadap hak anak di bawah perwalian
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DESA MAHATO, TAMBUSAI UTARA, ROKAN HULU, RIAU MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA, PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIAH Andi Triadi; Sukiati
JAS : Jurnal Ahwal Syakhshiyyah Vol 7 No 1 (2025): Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyyah (JAS)
Publisher : Fakultas Agama Islam UNISMA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33474/jas.v7i1.24012

Abstract

Pembangunan infrastruktur desa berperan dalam meningkatkan kesejahteraan dan aksesibilitas masyarakat. Desa Mahato, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, Riau, menjadi salah satu wilayah yang masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan anggaran, minimnya partisipasi masyarakat, hingga ketimpangan distribusi pembangunan menunjukkan perlunya kajian lebih mendalam terhadap pelaksanaan pembangunan desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi pembangunan infrastruktur Desa Mahato berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, khususnya Pasal 78, serta menganalisis kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip Siyasah Dusturiyah (politik ketatanegaraan Islam), yang meliputi keadilan, musyawarah, amanah, dan kesejahteraan umat. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris dan studi kasus, melalui observasi lapangan, wawancara mendalam dengan aparat desa, tokoh masyarakat, serta analisis dokumen resmi desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian pembangunan infrastruktur di Desa Mahato telah berjalan sesuai ketentuan UU Desa dan mulai mengakomodasi nilai-nilai Siyasah Dusturiyah, seperti musyawarah dan partisipasi masyarakat. Namun, masih ditemukan kendala berupa ketimpangan akses infrastruktur, dominasi kelompok tertentu dalam proses musyawarah, serta keterlambatan realisasi pembangunan akibat kendala anggaran. Temuan ini menegaskan bahwa integrasi nilai keislaman melalui Siyasah Dusturiyah perlu diperkuat agar pembangunan desa lebih adil, partisipatif, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat secara merata.   Keywords: Pembangunan Infrastruktur, Undang-Undang, Siyasah Dusturiyah
Criminal Sanctions Against Perpetrators of the Commercial Sexual Exploitation of Children: A Comparative Study of Indonesian Positive Law and Islamic Criminal Law Rusydi Mulya Sumantri; Sukiati
Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam Volume 10 No.2 2025
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Hukum Islam IAIN Bone

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The Commercial Sexual Exploitation of Children (CSEC) constitutes a serious violation of human rights and human dignity. In Medan City, CSEC practices occur in an organized and recurring manner, underscoring the need to evaluate the effectiveness of existing criminal sanctions. This study aims to compare criminal sanctions for CSEC offenders under Indonesian positive law and Islamic criminal law and to formulate normative contributions for strengthening child protection. Using a normative juridical and comparative legal approach, this research examines sanction provisions in the Indonesian Criminal Code (KUHP), Law No. 35 of 2014 on Child Protection, and Law No. 21 of 2007 on Human Trafficking, as well as the concepts of hudud and ta?z?r in Islamic criminal jurisprudence (fiqh jinayah). The findings reveal fundamental differences between the two systems: Indonesian positive law emphasizes legal certainty and rehabilitation through imprisonment and fines, while Islamic criminal law prioritizes moral deterrence through hudud and the flexibility of ta?z?r. This article contributes by proposing harmonization between the two systems through offense reformulation, strengthened sanctions, and the implementation of preventive policies grounded in religious values to enhance child protection against systemic sexual crimes.
Co-Authors Andi Triadi Anggi Egi Anggraini Anna Muwaffika Arif Siregar, Anwar Hawani Jannah, Fithra Hotma Ringan Limbong Ibsah, Mirdiana Putri Imam Yazid Mhd Yadi Harahap Muhammad Habibul Amin Muhammad Saputra Muhammad Syafriza Aqib Nadia Ramadani Rima Rahmayani Tanjung Rizki Fadilah Rusydi Mulya Sumantri Septi Angraini Harahap Taufik Tengku Rizki Rahman USWATUN HASANAH Wahda Hilwani Damanik Wiranto Yadi Harahap