Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.506
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al-Risalah : Jurnal Imu Syariah dan Hukum YUSTISI TAHKIM SANGKEP: Jurnal Kajian Sosial Keagamaan Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyyah (JAS) Yustisi: Jurnal Hukum dan Hukum Islam Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Mimbar Kampus: Jurnal Pendidikan dan Agama Islam PESHUM
Sukiati
Unknown Affiliation
Religion Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Social Sciences Other

Published : 21 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 21 Documents
Search

 1   2   3 
Hukum Ganti Rugi Pembatalan Peminangan Menurut Yurisprudensi Dalam Perkara Mahkamah Agung No. 1167/K/Pdt/2013: Penelitian Anna Muwaffika; Sukiati; Mhd Yadi Harahap; Taufik
Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Vol. 4 No. 1 (2025): Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Volume 4 Nomor 1 (Juli 2025 -
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jerkin.v4i1.1699

Abstract

Peminangan merupakan tahap awal menuju pernikahan yang secara hukum belum menimbulkan akibat hukum yang mengikat seperti halnya pernikahan. Namun, dalam praktiknya, pembatalan peminangan seringkali menimbulkan kerugian, baik materiel maupun immateriel, bagi salah satu pihak. Hal ini menimbulkan persoalan yuridis terkait hak ganti rugi atas pembatalan tersebut. Penelitian ini mengkaji bagaimana yurisprudensi Indonesia memposisikan tuntutan ganti rugi dalam konteks pembatalan peminangan. Penelitian ini merupakan studi yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan yurisprudensi. Sumber data utama diperoleh dari putusan-putusan pengadilan yang relevan serta literatur hukum perdata dan Islam terkait akad dan pertunangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun peminangan bukan merupakan perjanjian dalam arti hukum perdata yang ketat, beberapa putusan pengadilan telah mengakui hak ganti rugi atas dasar perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad), khususnya apabila pembatalan dilakukan secara sepihak tanpa alasan yang patut dan menyebabkan kerugian nyata. Yurisprudensi cenderung mempertimbangkan asas kepatutan dan itikad baik dalam menentukan apakah pembatalan layak diberi konsekuensi ganti rugi. Ini menunjukkan adanya ruang dalam hukum positif Indonesia untuk melindungi pihak yang dirugikan dalam pembatalan peminangan, meskipun belum diatur secara eksplisit dalam undang-undang.
Analisis Yurisprudensi Sengketa Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Studi Putusan Nomor 2568/PDT.G/2020/PA Medan Anggi Egi Anggraini; Sukiati; Mhd Yadi Harahap
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 3 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i3.1657

Abstract

Sengketa hak asuh anak pasca perceraian merupakan isu hukum yang kompleks karena menyangkut kelayakan orang tua dalam memberikan pengasuhan terbaik sesuai prinsip kepentingan terbaik anak. Dalam konteks hukum Islam dan hukum positif di Indonesia, hadhanah diberikan kepada pihak yang mampu secara lahir dan batin, namun dapat dicabut jika tidak lagi memenuhi syarat.  Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 2568/Pdt.G/2020/PA.Mdn terkait pencabutan hak asuh dari ibu kepada ayah. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil menunjukkan bahwa hakim mempertimbangkan faktor pernikahan ulang ibu, kesibukan sebagai PNS, dan pengasuhan yang lebih banyak dilakukan oleh pihak ketiga sebagai dasar pencabutan hak hadhanah. Putusan ini sejalan dengan doktrin fikih, yurisprudensi Mahkamah Agung, serta prinsip perlindungan anak dalam hukum nasional. Implikasinya, perlu adanya penguatan pendekatan child-centered dalam setiap pengambilan keputusan, khususnya melalui asesmen psikologis dan partisipasi anak.
Yurisprudensi Hukum KDRT Sebagai Alasan Gugatan Cerai Melalui Putusan Pengadilan Tengku Rizki Rahman; Sukiati; Mhd Yadi Harahap
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 3 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i3.1682

Abstract

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan persoalan serius yang berdampak multidimensi terhadap korban, baik secara fisik, psikis, maupun sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi yurisprudensi di Indonesia yang mengakui KDRT sebagai dasar gugatan cerai serta mengeksplorasi implikasinya terhadap kepastian hukum dan perlindungan korban.  Menggunakan pendekatan normatif-yuridis dan studi kepustakaan, data dikumpulkan dari undang-undang, putusan pengadilan, serta literatur hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa yurisprudensi berperan strategis dalam membentuk kepastian hukum, khususnya melalui putusan-putusan yang progresif seperti perkara No. 421/Pdt.G/2016/PA.Kis. Yurisprudensi memungkinkan pengakuan terhadap kekerasan psikis dan penelantaran ekonomi yang tidak secara eksplisit diatur dalam undang-undang, sehingga memberikan ruang keadilan yang lebih substantif bagi korban. Oleh karena itu, penguatan yurisprudensi melalui regulasi, pendidikan hukum, dan kolaborasi antar lembaga sangat diperlukan untuk meningkatkan efektivitas perlindungan hukum bagi korban KDRT di Indonesia.
Yurisprudensi Hukum Penetapan Ahli Waris Melalui Putusan Pengadilan Analisis Putusan Nomor 0669/PDT.G/2019/PA.TGM Muhammad Saputra; Sukiati; Mhd Yadi Harahap
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 3 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i3.1683

Abstract

Hukum waris merupakan elemen vital dalam sistem hukum keluarga karena mengatur proses pengalihan hak dan kewajiban dari pewaris kepada ahli warisnya. Di Indonesia, keberadaan tiga sistem hukum waris yang berjalan paralel Islam, adat, dan perdata menyebabkan perlunya kejelasan yuridis dalam penetapan ahli waris. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep hukum waris menurut perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia, serta menganalisis yurisprudensi Putusan Nomor 0669/Pdt.G/2019/PA.Tgm dalam penetapan ahli waris. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode deskriptif-analitis melalui studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan, literatur hukum, serta putusan pengadilan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun secara formil putusan telah sesuai dengan prosedur hukum, namun secara substansi masih menyisakan persoalan keadilan karena tidak semua pihak dilibatkan. Hakim lebih menekankan aspek prosedural dibanding substansi perkara. Kesimpulannya, dibutuhkan peran aktif pengadilan untuk menjamin keadilan substantif, terutama dalam perkara waris yang berdimensi sosial dan syar’i secara bersamaan
Yurisprudensi Hukum Penetapan Paman Sebagai Wali Melalui Putusan Pengadilan (Studi Putusan Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.Sry) Wiranto; Sukiati; Mhd Yadi Harahap
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 3 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i3.1684

Abstract

Penetapan wali bagi anak yatim yang belum dewasa menjadi isu penting dalam hukum keluarga, khususnya ketika tidak terdapat wali nasab yang tersedia. Penelitian ini mengkaji yurisprudensi Putusan Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.Sry yang menetapkan seorang paman sebagai wali atas keponakannya yang berusia di bawah umur. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis serta pendekatan yuridis-normatif. Data diperoleh melalui studi dokumen dan dianalisis berdasarkan sinkronisasi antara hukum Islam dan hukum positif, pertimbangan hakim, serta relevansi terhadap perlindungan hak anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim mempertimbangkan hubungan kekerabatan, kecakapan calon wali, serta urgensi administratif terkait pencairan dana pensiun. Putusan ini telah memenuhi prinsip-prinsip hukum Islam dan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun, kelemahan utama terletak pada ketiadaan mekanisme pengawasan terhadap wali setelah penetapan. Oleh karena itu, penguatan regulasi dan integrasi pengawasan hukum sangat dibutuhkan untuk menjamin perlindungan menyeluruh terhadap hak anak di bawah perwalian
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DESA MAHATO, TAMBUSAI UTARA, ROKAN HULU, RIAU MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA, PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIAH Andi Triadi; Sukiati
JAS : Jurnal Ahwal Syakhshiyyah Vol 7 No 1 (2025): Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyyah (JAS)
Publisher : Fakultas Agama Islam UNISMA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33474/jas.v7i1.24012

Abstract

Pembangunan infrastruktur desa berperan dalam meningkatkan kesejahteraan dan aksesibilitas masyarakat. Desa Mahato, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, Riau, menjadi salah satu wilayah yang masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan anggaran, minimnya partisipasi masyarakat, hingga ketimpangan distribusi pembangunan menunjukkan perlunya kajian lebih mendalam terhadap pelaksanaan pembangunan desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi pembangunan infrastruktur Desa Mahato berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, khususnya Pasal 78, serta menganalisis kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip Siyasah Dusturiyah (politik ketatanegaraan Islam), yang meliputi keadilan, musyawarah, amanah, dan kesejahteraan umat. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris dan studi kasus, melalui observasi lapangan, wawancara mendalam dengan aparat desa, tokoh masyarakat, serta analisis dokumen resmi desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian pembangunan infrastruktur di Desa Mahato telah berjalan sesuai ketentuan UU Desa dan mulai mengakomodasi nilai-nilai Siyasah Dusturiyah, seperti musyawarah dan partisipasi masyarakat. Namun, masih ditemukan kendala berupa ketimpangan akses infrastruktur, dominasi kelompok tertentu dalam proses musyawarah, serta keterlambatan realisasi pembangunan akibat kendala anggaran. Temuan ini menegaskan bahwa integrasi nilai keislaman melalui Siyasah Dusturiyah perlu diperkuat agar pembangunan desa lebih adil, partisipatif, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat secara merata.   Keywords: Pembangunan Infrastruktur, Undang-Undang, Siyasah Dusturiyah
Criminal Sanctions Against Perpetrators of the Commercial Sexual Exploitation of Children: A Comparative Study of Indonesian Positive Law and Islamic Criminal Law Rusydi Mulya Sumantri; Sukiati
Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam Vol.10 No.2 (2025)
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Hukum Islam IAIN Bone

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30863/ajmpi.v10i2.10231

Abstract

The Commercial Sexual Exploitation of Children (CSEC) constitutes a serious violation of human rights and human dignity. In Medan City, CSEC practices occur in an organized and recurring manner, underscoring the need to evaluate the effectiveness of existing criminal sanctions. This study aims to compare criminal sanctions for CSEC offenders under Indonesian positive law and Islamic criminal law and to formulate normative contributions for strengthening child protection. Using a normative juridical and comparative legal approach, this research examines sanction provisions in the Indonesian Criminal Code (KUHP), Law No. 35 of 2014 on Child Protection, and Law No. 21 of 2007 on Human Trafficking, as well as the concepts of hudud and ta?z?r in Islamic criminal jurisprudence (fiqh jinayah). The findings reveal fundamental differences between the two systems: Indonesian positive law emphasizes legal certainty and rehabilitation through imprisonment and fines, while Islamic criminal law prioritizes moral deterrence through hudud and the flexibility of ta?z?r. This article contributes by proposing harmonization between the two systems through offense reformulation, strengthened sanctions, and the implementation of preventive policies grounded in religious values to enhance child protection against systemic sexual crimes.
Perkawinan Antar Agama: Studi Fatwa MUI Nomor: 4/Munas VII/MUI/8/2005, Kompilasi Hukum Islam dan UU No. 1 Tahun 1974 Muhammad Habibul Amin; Sukiati
Mimbar Kampus: Jurnal Pendidikan dan Agama Islam Vol. 23 No. 2 (2024): Mimbar Kampus: Jurnal Pendidikan dan Agama Islam
Publisher : Intitut Agama Islam Nasional Laa Roiba Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47467/mk.v23i2.1459

Abstract

The issue of inter-religious marriage continues to be a concern among Islamic thinkers until now, becoming a discussion that does not recede, in line with the practice of such marriages which are still common among Muslims in Indonesia. The purpose of this article is to explain the status of inter-religious marriages in the perspective of Islamic law and legislation in Indonesia. This research utilizes a qualitative method using data sources from the literature (library research), which involves the collection, analysis, and interpretation of a comprehensive narrative of literature data to gain a thorough, comprehensive, and holistic understanding of the status of interfaith marriage in Indonesia. The results show that the Indonesian Ulema Council (MUI) has circulated a Fatwa stating that it is forbidden for Muslims, both men and women, to marry non-Muslims, including those who are People of the Book. The rationale for the Fatwa is that inter-religious marriages often cause conflicts in society and trigger conflicts of debate among Muslims. MUI's view is in accordance with the provisions of Law No. 1/1974 on Marriage and the Compilation of Islamic Law which also prohibit marriage between adherents of different religions.
YURISPRUDENSI HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA KEWARISAN BEDA AGAMA DI PENGADILAN AGAMA PERKARA NOMOR 0042/Pdt.G/2014/PA.Yk DAN PUTUSAN KASASI NOMOR 218/K/Ag/2016 Zikri, Muhammad; Sukiati; Harahap, Mhd Yadi
TAHKIM Vol. 21 No. 2 (2025): TAHKIM
Publisher : IAIN Ambon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The inheritance dispute in Supreme Court Decision Number 218 K/Ag/2016 highlights the complexity of applying Islamic inheritance law in a pluralistic society, particularly when religious differences exist between the deceased and the parties claiming inheritance rights. The conflict arose when the estate of a Muslim decedent was claimed and controlled by non-Muslim relatives. The plaintiffs, who were the decedent’s paternal half-siblings, filed a lawsuit in the Religious Court, arguing that the defendants, being Catholic, were not entitled to inherit under Islamic law. Additionally, the plaintiffs alleged that the land certificate was obtained unlawfully through falsified documents, making its legal validity questionable. This study employs a normative juridical method, utilizing statutory and case approaches. The data were collected by reviewing court decisions from the first instance to the appellate and cassation levels. A qualitative analysis was conducted to examine the judges’ legal reasoning and the application of Islamic inheritance principles. The findings indicate that religious conformity between the deceased and the heirs is a fundamental requirement in Islamic inheritance law. A difference in religion constitutes a legal barrier to inheritance (mawānī al-irth), reaffirming that non-Muslims cannot inherit from Muslims according to Islamic legal doctrine Keywords: jurisprudence, inheritance, different religions
Penggunaan Lahan Perusahaan Menjadi Lahan Tanaman dalam Perspektif Kaidah Tasharruf Fi Milkil Ghair : Studi di Desa Masnauli Kecamatan Manduamas Kabupaten Tapanuli Tengah Muhammad Sya’ban Siregar; Mhd Yadi Harahap; Sukiati; Nurasiah
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.4712

Abstract

Pemanfaatan lahan perusahaan yang dibiarkan kosong seringkali memunculkan ketegangan antara hak kepemilikan dan kebutuhan ekonomi masyarakat, sebagaimana terjadi pada lahan milik PT. SRGR di Desa Masnauli, Kecamatan Manduamas, Kabupaten Tapanuli Tengah yang digarap warga tanpa izin pada tahap awal. Penelitian ini bertujuan menganalisis penggunaan lahan tersebut dalam perspektif kaidah tasharruf fi milkil ghair serta menelaah mekanisme penyelesaiannya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi lapangan dan kajian pustaka dengan pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara fiqh muamalah, pemanfaatan harta milik orang lain tanpa izin termasuk bentuk tasharruf yang terlarang, namun dengan adanya izin tertulis dari perusahaan, penggunaan lahan menjadi sah dan memberikan dampak positif secara ekonomi, sosial, dan lingkungan. Implikasi penelitian ini menegaskan pentingnya legalitas izin, mediasi pemerintah desa, dan kolaborasi antara perusahaan dan masyarakat guna menciptakan pemanfaatan lahan yang adil, berkelanjutan, serta selaras dengan prinsip hukum Islam dan hukum positif
Co-Authors Andi Triadi Anggi Egi Anggraini Anna Muwaffika Arif Siregar, Anwar Dermawan, Haris Fatimah Harahap, Mhd Yadi Harahap, Mhd. Yadi Hawani Jannah, Fithra Hotma Ringan Limbong Ibsah, Mirdiana Putri Imam Yazid Mhd Yadi Harahap Muhammad Habibul Amin Muhammad Saputra Muhammad Syafriza Aqib Muhammad Sya’ban Siregar Muhammad Zikri Nadia Ramadani Nurasiah Rahma, Putri Rima Rahmayani Tanjung Rizki Fadilah Rusydi Mulya Sumantri Septi Angraini Harahap Taufik Tengku Rizki Rahman Ulfa Safira Soliha USWATUN HASANAH Wahda Hilwani Damanik Wiranto Yadi Harahap