Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
2.352
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Arkus Kultura: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Enigma in Law JURNAL MULTIDISIPLIN ILMU AKADEMIK Jembatan Hukum: Kajian Ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara Jurnal Ilmiah Nusantara Mahkamah: Jurnal Riset Ilmu Hukum PESHUM
Muhammad Adymas Hikal Fikri
Unknown Affiliation
Religion Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Social Sciences Other

Published : 16 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 16 Documents
Search

 1   2 
PENGENAAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN PADA PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP Icha Tri Utami; Dini Vriska Anggraini; Aprila Niravita; Muhammad Adymas Hikal Fikri; Harry Nugroho
JURNAL MULTIDISIPLIN ILMU AKADEMIK Vol. 1 No. 6 (2024): Desember
Publisher : CV. KAMPUS AKADEMIK PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61722/jmia.v1i6.3059

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Indonesia. Latar belakang penelitian ini adalah kebutuhan untuk memastikan pelaksanaan hukum agraria yang akurat dan transparan, khususnya terkait pendaftaran tanah dan pengenaan pajak. BPHTB merupakan instrumen fiskal penting yang mencerminkan komitmen pemerintah terhadap pendaftaran tanah yang terstruktur, sejalan dengan kebijakan publik yang adil dan transparan. Namun, terdapat tantangan dalam penerapan BPHTB, karena praktik yang tidak konsisten dan ketidakjelasan regulasi dapat menyebabkan penegakan yang tidak efisien dan beban pajak yang tidak adil bagi pemilik tanah. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, studi ini menelaah regulasi yang ada dan sumber-sumber hukum resmi untuk mengevaluasi peran dan dampak BPHTB dalam program PTSL. Penelitian ini menekankan pentingnya pedoman yang jelas dan penegakan yang adil untuk menjamin kepastian hukum dan kepercayaan publik dalam pelaksanaan hukum agraria. Penyempurnaan kebijakan BPHTB dalam PTSL sangat penting untuk mendukung pendaftaran tanah yang sistematis, sah secara hukum, dan berkeadilan sosial.
Peran dan Tanggung Jawab Notaris dalam Pendaftaran Hak Tanggungan atas Tanah di Indonesia M Fikry Aimmar Rabbani; Dihyan Arga Perdana; Cakra Putra Negara; Muhammad Adymas Hikal Fikri; Aprilia Niravita
JURNAL MULTIDISIPLIN ILMU AKADEMIK Vol. 2 No. 1 (2025): Februari
Publisher : CV. KAMPUS AKADEMIK PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61722/jmia.v2i1.3171

Abstract

Hak tanggungan atas tanah merupakan instrumen jaminan yang penting dalam sistem hukum Indonesia, memberikan perlindungan bagi kreditur dan debitur dalam transaksi pembiayaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran hak tanggungan dalam memberikan kepastian hukum, mengurangi risiko sengketa, dan mengeksplorasi fungsi notaris dalam proses pendaftaran hak tanggungan. Proses pendaftaran hak tanggungan di Badan Pertanahan Nasional (BPN) adalah langkah kunci yang menciptakan legitimasi atas status hukum objek jaminan. Notaris, sebagai pejabat publik yang berwenang, memiliki tanggung jawab dalam menyusun Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT), yang merupakan dokumen formal dasar untuk pendaftaran. Penelitian ini menunjukkan bahwa notaris berperan penting dalam memastikan keabsahan dokumen, memverifikasi identitas para pihak, dan menjaga integritas proses hukum. Penelitian ini menegaskan bahwa ketelitian dan kepatuhan terhadap ketentuan hukum sangat penting bagi notaris untuk mencegah konflik di masa depan. Kesimpulan dari penelitian ini menyatakan bahwa pendaftaran hak tanggungan yang melibatkan notaris menciptakan stabilitas ekonomi dan kepastian hukum di Indonesia. Melalui pengaturan yang jelas dan pelaksanaan yang baik, hak tanggungan berfungsi sebagai alat efektif dalam meningkatkan akses ke modal dan kepercayaan dalam sistem keuangan, berkontribusi pada pertumbuhan ekonomiyang berkelanjutan. Penelitian ini mengungkapkan bahwa kolaborasi antara pihak-pihak yang terlibat sangat diperlukan untuk memastikan efektivitas hak tanggungan dalam praktik
Mitigasi Penanggulangan Tumpahan Minyak (Oil Spill) di Perairan Laut Kepulauan Riau Berdasarkan Law Of The Sea Convention Imelia Damai Agusthin; Sasqia Putri Ramadhani; Muhammad Adymas Hikal Fikri
Jembatan Hukum : Kajian ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara Vol. 1 No. 2 (2024): Juni : Jembatan Hukum : Kajian ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/jembatan.v1i2.264

Abstract

In early March 2024, black oil waste was found along the shores of Bintan Island in the Riau Islands Province. This is not the first time an oil spill has been discovered on Bintan Island; such incidents recur annually. This article discusses the legal policies of the applicable maritime law convention related to this case, as well as the environmental restoration mechanisms due to oil spills in marine waters. This research adopts a juridical-normative approach, employing the Statute Approach. Data analysis is conducted qualitatively, using secondary data sources, and employing legal document analysis and literature study methods. UNCLOS provides a strong legal foundation for countries to preserve and protect the marine environment, including actions in response to oil spills. The legal provisions discussed in this article are Article 1 Paragraph (4), Article 192, Article 193, Article 233, Article 220, and Article 230 of UNCLOS 1982, covering definitions, state obligations and autonomy, the role of states, enforcement authority, and compensation obligations. The primary objective in the initial emergency response is to control the movement of the oil as much as possible and minimize its toxic impact on the marine environment. Various methods that can be chosen include in-situ burning, oil dispersants, using absorbents, and bioremediation. After cleaning the oil from the waters, attention shifts to rehabilitating the affected ecosystem, involving restoration steps such as restoring natural habitats and replanting marine vegetation, with collaboration between the government, community, and local entities for positive future impacts.
Perlindungan Hak Tanah untuk Keberlanjutan Agribisnis: Peran Pendaftaran Tanah dalam Mengamankan Aset Pertanian Adi Rahmanto; Aprila Niravita; Muhammad Adymas Hikal Fikri; Harry Nugroho
Mahkamah : Jurnal Riset Ilmu Hukum Vol. 2 No. 1 (2025): Januari : Mahkamah : Jurnal Riset Ilmu Hukum
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/mahkamah.v2i1.425

Abstract

The sustainability of the agribusiness sector is very dependent on the certainty of land rights, which is the main asset for business actors in this sector. Land registration is an important instrument in providing legal certainty for land ownership, which can ultimately encourage stable and sustainable agribusiness development. This article discusses the role of land registration in protecting ownership rights for agribusiness actors in Indonesia and analyzes the role of government policies, such as the Complete Systematic Land Registration Program (PTSL), in speeding up the land certification process. With legal certainty obtained through land certificates, agribusiness actors can avoid agrarian conflicts, gain access to financing, and run businesses more safely and in a planned manner. Apart from that, land registration policies also have the potential to support regional economic development, reduce agrarian conflicts, and encourage sustainable management of land resources. However, implementing this policy still faces challenges, including bureaucratic obstacles and low public understanding. Therefore, the government's role in improving policies and overcoming existing obstacles is very necessary to create an inclusive, competitive and sustainable agribusiness sector in Indonesia.
Dari Regulasi ke Implementasi: Problematika Pengawasan dalam Menghadapi Ancaman Lingkungan Hidup di Indonesia Bhamatika, Nailizza Weni; Nuraini Nabilah Hidayat; Starla Yulia Putri; Ainun Kusuma Dewi; Ubaidillah Kamal; Muhammad Adymas Hikal Fikri
PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora Vol. 4 No. 4: Juni 2025
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/peshum.v4i4.9637

Abstract

Perlindungan lingkungan hidup di Indonesia merupakan isu strategis yang mendesak, mengingat masih rendahnya efektivitas pengawasan dan penegakan hukum, yang berdampak pada terus terjadinya pelanggaran lingkungan. Artikel ini membahas kondisi aktual pengawasan lingkungan, peran lembaga-lembaga terkait, serta berbagai hambatan yang dihadapi, seperti keterbatasan sumber daya manusia, lemahnya koordinasi antarinstansi, dan rendahnya kesadaran masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur dan analisis kebijakan, dengan fokus pada implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) serta studi kasus di wilayah terpencil seperti Papua. Pembahasan menekankan pentingnya peningkatan kapasitas lembaga pengawas melalui pelatihan, pemanfaatan teknologi seperti Sistem Informasi Geografis (SIG) dan Internet of Things (IoT), serta pelibatan aktif masyarakat dalam pengawasan. Hasil analisis menunjukkan bahwa penguatan kelembagaan, penegakan hukum yang konsisten, dan kolaborasi lintas sektor merupakan kunci dalam menciptakan sistem pengawasan lingkungan yang efektif dan berkelanjutan. Upaya ini penting guna menjamin perlindungan lingkungan secara optimal demi keberlanjutan ekosistem dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.
ANALISIS PENERAPAN ZERO WASTE DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA GUNA MENINGKATKAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP Bernadetta Putri Hapsari; Dinda Christy Nada; Nadia Ananda Putri; Muhammad Adymas Hikal Fikri
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 6 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.572349/kultura.v2i6.1495

Abstract

Penerapan konsep Zero Waste dalam pengelolaan sampah rumah tangga menjanjikan peningkatan kualitas lingkungan hidup melalui pendekatan yang progresif. Dalam praktiknya, Zero Waste tidak hanya berupaya meminimalkan jumlah sampah, tetapi juga mengubah paradigma konsumsi menuju keberlanjutan. Aspek kunci dari penerapan Zero Waste adalah pemilahan sampah yang efisien, diikuti dengan langkah-langkah untuk meminimalkan sampah yang dihasilkan. Selain itu, pendidikan dan kesadaran lingkungan memegang peranan penting dalam mendorong perubahan perilaku yang positif. Namun, implementasi Zero Waste dihadapkan pada sejumlah tantangan hukum yang kompleks. Tantangan tersebut meliputi penyesuaian peraturan yang ada, pembagian tanggung jawab terkait sampah, perlindungan lingkungan, aspek ekonomi, dan infrastruktur. Dalam menghadapi tantangan ini, diperlukan pendekatan kolaboratif yang melibatkan pemerintah, sektor swasta, masyarakat sipil, dan lembaga internasional. Di Indonesia, telah ada upaya hukum yang mencakup Pengelolaan Sampah Rumah Tangga, yang bisa menjadi landasan untuk meningkatkan efektivitas penerapan Zero Waste. Pasal-pasal dalam undang-undang tersebut memberikan landasan hukum bagi pemerintah daerah untuk mengatur pengelolaan sampah rumah tangga dengan lebih efektif, sehingga memperkuat upaya menuju Zero Waste.
Co-Authors Adi Rahmanto Ainun Kusuma Dewi Alifia Hafizha Hasna Aprila Niravita Aprilia Niravita Aqhina Dzikrah Aurora Bernadetta Putri Hapsari Bhamatika, Nailizza Weni Cakra Putra Negara Danendra Aryasatya Maheswara Dian Latifiani Dihyan Arga Perdana Dimas Nur Dwianto Dinda Christy Nada Dini Vriska Anggraini Dita Cahya Ningsih Fatih Henning Octavian Haq Firly Azzahra Firdausy Firman Nur Rokhmad Harry Nugroho Husaini, Wahyu Nurul Icha Tri Utami Ika Anisatul Fatma Fitria Imelia Damai Agusthin Indryana Widi Ardhianty Ivana Mirella Hapsari Khoerun Nisa Rizki Utami M Fikry Aimmar Rabbani Masta Pasaribu Muhammad Rizky Yudhoyono Santoso Nadia Ananda Putri Nuraini Nabilah Hidayat Nursyifa Chairunnisa Oktavia Diva Ramadhani Putri Diyah Ayu Anggraini Putri Sekarini Rana Tatsbita Noer Revalina Annisa Antoine Salvia Salsabila Sasqia Putri Ramadhani Starla Yulia Putri Ubaidillah Kamal Yusrul Hana Zerlina Mendy Mahardhika Ziddane Rangga Buana