Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.92
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Arkus Kultura: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Enigma in Law Jurnal Media Akademik (JMA) JURNAL MULTIDISIPLIN ILMU AKADEMIK Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara Jembatan Hukum: Kajian Ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara Jurnal Ilmiah Nusantara Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora Mahkamah: Jurnal Riset Ilmu Hukum AT-TAKLIM: Jurnal Pendidikan Multidisiplin PESHUM Jejak digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Muhammad Adymas Hikal Fikri
Unknown Affiliation
Religion Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Social Sciences Other

Published : 30 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 30 Documents
Search

 1   2   3 
PENGENAAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN PADA PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP Icha Tri Utami; Dini Vriska Anggraini; Aprila Niravita; Muhammad Adymas Hikal Fikri; Harry Nugroho
JURNAL MULTIDISIPLIN ILMU AKADEMIK Vol. 1 No. 6 (2024): Desember
Publisher : CV. KAMPUS AKADEMIK PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61722/jmia.v1i6.3059

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Indonesia. Latar belakang penelitian ini adalah kebutuhan untuk memastikan pelaksanaan hukum agraria yang akurat dan transparan, khususnya terkait pendaftaran tanah dan pengenaan pajak. BPHTB merupakan instrumen fiskal penting yang mencerminkan komitmen pemerintah terhadap pendaftaran tanah yang terstruktur, sejalan dengan kebijakan publik yang adil dan transparan. Namun, terdapat tantangan dalam penerapan BPHTB, karena praktik yang tidak konsisten dan ketidakjelasan regulasi dapat menyebabkan penegakan yang tidak efisien dan beban pajak yang tidak adil bagi pemilik tanah. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, studi ini menelaah regulasi yang ada dan sumber-sumber hukum resmi untuk mengevaluasi peran dan dampak BPHTB dalam program PTSL. Penelitian ini menekankan pentingnya pedoman yang jelas dan penegakan yang adil untuk menjamin kepastian hukum dan kepercayaan publik dalam pelaksanaan hukum agraria. Penyempurnaan kebijakan BPHTB dalam PTSL sangat penting untuk mendukung pendaftaran tanah yang sistematis, sah secara hukum, dan berkeadilan sosial.
Peran dan Tanggung Jawab Notaris dalam Pendaftaran Hak Tanggungan atas Tanah di Indonesia M Fikry Aimmar Rabbani; Dihyan Arga Perdana; Cakra Putra Negara; Muhammad Adymas Hikal Fikri; Aprilia Niravita
JURNAL MULTIDISIPLIN ILMU AKADEMIK Vol. 2 No. 1 (2025): Februari
Publisher : CV. KAMPUS AKADEMIK PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61722/jmia.v2i1.3171

Abstract

Hak tanggungan atas tanah merupakan instrumen jaminan yang penting dalam sistem hukum Indonesia, memberikan perlindungan bagi kreditur dan debitur dalam transaksi pembiayaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran hak tanggungan dalam memberikan kepastian hukum, mengurangi risiko sengketa, dan mengeksplorasi fungsi notaris dalam proses pendaftaran hak tanggungan. Proses pendaftaran hak tanggungan di Badan Pertanahan Nasional (BPN) adalah langkah kunci yang menciptakan legitimasi atas status hukum objek jaminan. Notaris, sebagai pejabat publik yang berwenang, memiliki tanggung jawab dalam menyusun Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT), yang merupakan dokumen formal dasar untuk pendaftaran. Penelitian ini menunjukkan bahwa notaris berperan penting dalam memastikan keabsahan dokumen, memverifikasi identitas para pihak, dan menjaga integritas proses hukum. Penelitian ini menegaskan bahwa ketelitian dan kepatuhan terhadap ketentuan hukum sangat penting bagi notaris untuk mencegah konflik di masa depan. Kesimpulan dari penelitian ini menyatakan bahwa pendaftaran hak tanggungan yang melibatkan notaris menciptakan stabilitas ekonomi dan kepastian hukum di Indonesia. Melalui pengaturan yang jelas dan pelaksanaan yang baik, hak tanggungan berfungsi sebagai alat efektif dalam meningkatkan akses ke modal dan kepercayaan dalam sistem keuangan, berkontribusi pada pertumbuhan ekonomiyang berkelanjutan. Penelitian ini mengungkapkan bahwa kolaborasi antara pihak-pihak yang terlibat sangat diperlukan untuk memastikan efektivitas hak tanggungan dalam praktik
Mitigasi Penanggulangan Tumpahan Minyak (Oil Spill) di Perairan Laut Kepulauan Riau Berdasarkan Law Of The Sea Convention Imelia Damai Agusthin; Sasqia Putri Ramadhani; Muhammad Adymas Hikal Fikri
Jembatan Hukum : Kajian ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara Vol. 1 No. 2 (2024): Juni : Jembatan Hukum : Kajian ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/jembatan.v1i2.264

Abstract

In early March 2024, black oil waste was found along the shores of Bintan Island in the Riau Islands Province. This is not the first time an oil spill has been discovered on Bintan Island; such incidents recur annually. This article discusses the legal policies of the applicable maritime law convention related to this case, as well as the environmental restoration mechanisms due to oil spills in marine waters. This research adopts a juridical-normative approach, employing the Statute Approach. Data analysis is conducted qualitatively, using secondary data sources, and employing legal document analysis and literature study methods. UNCLOS provides a strong legal foundation for countries to preserve and protect the marine environment, including actions in response to oil spills. The legal provisions discussed in this article are Article 1 Paragraph (4), Article 192, Article 193, Article 233, Article 220, and Article 230 of UNCLOS 1982, covering definitions, state obligations and autonomy, the role of states, enforcement authority, and compensation obligations. The primary objective in the initial emergency response is to control the movement of the oil as much as possible and minimize its toxic impact on the marine environment. Various methods that can be chosen include in-situ burning, oil dispersants, using absorbents, and bioremediation. After cleaning the oil from the waters, attention shifts to rehabilitating the affected ecosystem, involving restoration steps such as restoring natural habitats and replanting marine vegetation, with collaboration between the government, community, and local entities for positive future impacts.
Perlindungan Hak Tanah untuk Keberlanjutan Agribisnis: Peran Pendaftaran Tanah dalam Mengamankan Aset Pertanian Adi Rahmanto; Aprila Niravita; Muhammad Adymas Hikal Fikri; Harry Nugroho
Mahkamah : Jurnal Riset Ilmu Hukum Vol. 2 No. 1 (2025): Januari : Mahkamah : Jurnal Riset Ilmu Hukum
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/mahkamah.v2i1.425

Abstract

The sustainability of the agribusiness sector is very dependent on the certainty of land rights, which is the main asset for business actors in this sector. Land registration is an important instrument in providing legal certainty for land ownership, which can ultimately encourage stable and sustainable agribusiness development. This article discusses the role of land registration in protecting ownership rights for agribusiness actors in Indonesia and analyzes the role of government policies, such as the Complete Systematic Land Registration Program (PTSL), in speeding up the land certification process. With legal certainty obtained through land certificates, agribusiness actors can avoid agrarian conflicts, gain access to financing, and run businesses more safely and in a planned manner. Apart from that, land registration policies also have the potential to support regional economic development, reduce agrarian conflicts, and encourage sustainable management of land resources. However, implementing this policy still faces challenges, including bureaucratic obstacles and low public understanding. Therefore, the government's role in improving policies and overcoming existing obstacles is very necessary to create an inclusive, competitive and sustainable agribusiness sector in Indonesia.
Dari Regulasi ke Implementasi: Problematika Pengawasan dalam Menghadapi Ancaman Lingkungan Hidup di Indonesia Bhamatika, Nailizza Weni; Nuraini Nabilah Hidayat; Starla Yulia Putri; Ainun Kusuma Dewi; Ubaidillah Kamal; Muhammad Adymas Hikal Fikri
PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora Vol. 4 No. 4: Juni 2025
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/peshum.v4i4.9637

Abstract

Perlindungan lingkungan hidup di Indonesia merupakan isu strategis yang mendesak, mengingat masih rendahnya efektivitas pengawasan dan penegakan hukum, yang berdampak pada terus terjadinya pelanggaran lingkungan. Artikel ini membahas kondisi aktual pengawasan lingkungan, peran lembaga-lembaga terkait, serta berbagai hambatan yang dihadapi, seperti keterbatasan sumber daya manusia, lemahnya koordinasi antarinstansi, dan rendahnya kesadaran masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur dan analisis kebijakan, dengan fokus pada implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) serta studi kasus di wilayah terpencil seperti Papua. Pembahasan menekankan pentingnya peningkatan kapasitas lembaga pengawas melalui pelatihan, pemanfaatan teknologi seperti Sistem Informasi Geografis (SIG) dan Internet of Things (IoT), serta pelibatan aktif masyarakat dalam pengawasan. Hasil analisis menunjukkan bahwa penguatan kelembagaan, penegakan hukum yang konsisten, dan kolaborasi lintas sektor merupakan kunci dalam menciptakan sistem pengawasan lingkungan yang efektif dan berkelanjutan. Upaya ini penting guna menjamin perlindungan lingkungan secara optimal demi keberlanjutan ekosistem dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.
ANALISIS PENERAPAN ZERO WASTE DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA GUNA MENINGKATKAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP Bernadetta Putri Hapsari; Dinda Christy Nada; Nadia Ananda Putri; Muhammad Adymas Hikal Fikri
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 6 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.572349/kultura.v2i6.1495

Abstract

Penerapan konsep Zero Waste dalam pengelolaan sampah rumah tangga menjanjikan peningkatan kualitas lingkungan hidup melalui pendekatan yang progresif. Dalam praktiknya, Zero Waste tidak hanya berupaya meminimalkan jumlah sampah, tetapi juga mengubah paradigma konsumsi menuju keberlanjutan. Aspek kunci dari penerapan Zero Waste adalah pemilahan sampah yang efisien, diikuti dengan langkah-langkah untuk meminimalkan sampah yang dihasilkan. Selain itu, pendidikan dan kesadaran lingkungan memegang peranan penting dalam mendorong perubahan perilaku yang positif. Namun, implementasi Zero Waste dihadapkan pada sejumlah tantangan hukum yang kompleks. Tantangan tersebut meliputi penyesuaian peraturan yang ada, pembagian tanggung jawab terkait sampah, perlindungan lingkungan, aspek ekonomi, dan infrastruktur. Dalam menghadapi tantangan ini, diperlukan pendekatan kolaboratif yang melibatkan pemerintah, sektor swasta, masyarakat sipil, dan lembaga internasional. Di Indonesia, telah ada upaya hukum yang mencakup Pengelolaan Sampah Rumah Tangga, yang bisa menjadi landasan untuk meningkatkan efektivitas penerapan Zero Waste. Pasal-pasal dalam undang-undang tersebut memberikan landasan hukum bagi pemerintah daerah untuk mengatur pengelolaan sampah rumah tangga dengan lebih efektif, sehingga memperkuat upaya menuju Zero Waste.
ANALISIS PERAN KELEMBAGAAN LNP SEBAGAI MITRA PEMERINTAH DALAM PENYELESAIAN SENGKETA AGRARIA Friska Adyla Naura; Nur Rofi Dwianti; Nasywa Anindita Alvania Putri Irawan; Muchkimatusy Syai'a; Aprila Niravita; Muhammad Adymas Hikal Fikri; Harry Nugroho
Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara Vol. 2 No. 5 (2025): Oktober - November 2025
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tanah memiliki posisi strategis sebagai sumber daya utama yang mengandung nilai ekonomi, sosial, dan kultural yang signifikan bagi masyarakat Indonesia. Meski demikian, pengelolaan agraria di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, terutama sengketa pertanahan antara masyarakat, pemerintah, dan sektor korporasi. Artikel ini bertujuan untuk menelaah peran lembaga non-pemerintah (LNP) sebagai mitra strategis pemerintah dalam penyelesaian sengketa agraria dengan mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang memengaruhi efektivitasnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi literatur terhadap peraturan perundang-undangan, kebijakan publik, dan karya ilmiah terkait hukum pertanahan. Hasil kajian menunjukkan bahwa optimalisasi peran LNP sangat bergantung pada penguatan kapasitas sumber daya manusia, tata kelola kelembagaan, kemandirian finansial, serta kemampuan advokasi dan mediasi. Sementara itu, efektivitas LNP dipengaruhi oleh dukungan kebijakan publik, keterbukaan pemerintah, serta dinamika sosial politik di tingkat lokal. LNP berperan sebagai jembatan komunikasi antara negara dan masyarakat dalam mendorong penyelesaian sengketa secara partisipatif serta memperkuat keadilan substantif dalam sistem agraria nasional. Dengan demikian, kolaborasi antara LNP, pemerintah, dan masyarakat menjadi faktor kunci dalam mewujudkan keadilan dan kepastian hukum agraria yang berkelanjutan di Indonesia.
Problematika Hukum Dalam Peralihan Sertipikat Fisik Ke Sertipikat Elektronik Pada Sistem Pendaftaran Tanah Di Indonesia Amalia Rosita Indriani; Fatikhana Azzahara Nova; Nadia Nadia; Theresa Yvone Sidabutar; Aprila Niravita; Muhammad Adymas Hikal Fikri
Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara Vol. 2 No. 5 (2025): Oktober - November 2025
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Peralihan dari sertipikat tanah fisik ke sertipikat elektronik merupakan bagian dari reformasi digital yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kepastian hukum dalam sistem pendaftaran tanah. Namun, implementasi kebijakan ini menimbulkan problematika hukum yang berkaitan dengan dasar pengaturan, tantangan penerapan, serta strategi hukum yang diperlukan agar pelaksanaannya berjalan efektif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum pendaftaran tanah sistematis lengkap dan transformasi sertipikat fisik ke elektronik, mengidentifikasi tantangan hukum dalam pelaksanaannya, serta merumuskan strategi hukum yang dapat diterapkan untuk memperkuat perlindungan hak atas tanah di era digital. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif Metodologi penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan meninjau peraturan perundang-undangan serta implementasinya di lapangan. Bahwa meskipun kebijakan sertipikat elektronik membawa kemajuan administratif, masih terdapat kendala seperti risiko keamanan data, kepastian hukum yang lemah, literasi hukum rendah, resistensi perubahan, dan kemampuan sumber daya manusia dalam pertanahan. Kesimpulannya, dibutuhkan strategi yang komprehensif untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum yang optimal.
IMPLEMENTASI PENDAFTARAN TANAH PERTAMA KALI DALAM UPAYA PENCEGAHAN SENGKETA PERTANAHAN Kholisna Kholisna; Salsabila Agustiyani Yusmantoro; Risang Satrio Hanurogo; Ainur Rofy Sam Abdul Aziz; Aprila Niravita; Muhammad Adymas Hikal Fikri
Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara Vol. 2 No. 5 (2025): Oktober - November 2025
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pendaftaran tanah pertama kali merupakan langkah dasar negara untuk mewujudkan administrasi pertanahan yang tertib serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi pendaftaran tanah pertama kali beserta kendala struktural, kultural, dan teknis yang memengaruhi efektivitasnya. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan melalui penelusuran peraturan perundang-undangan, literatur akademik, dan data empiris terkait proses pendaftaran tanah. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa proses pendaftaran, baik secara sistematik melalui program pemerintah maupun secara sporadik atas permohonan individu, pada dasarnya telah dirancang untuk menghasilkan data pertanahan yang akurat melalui tahapan pengumpulan data fisik, data yuridis, pembuktian hak, dan penerbitan sertipikat. Namun dalam praktiknya, pelaksanaan masih menghadapi berbagai hambatan seperti ketidakteraturan batas fisik tanah, lemahnya dokumentasi penguasaan, rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya sertipikat, serta kurangnya sinkronisasi data antarinstansi. Tantangan tersebut berdampak pada munculnya tumpang tindih, klaim ganda, dan potensi sengketa pertanahan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pendaftaran tanah tetap merupakan instrumen penting untuk mencegah sengketa dan memperkuat kepastian hukum, tetapi memerlukan dukungan berupa perbaikan dokumentasi, peningkatan kapasitas petugas, pemanfaatan digitalisasi data, serta sosialisasi yang lebih intensif kepada masyarakat agar proses pendaftaran dapat berjalan lebih efektif dan berkualitas.
Analisis Perbandingan Sistem Pendaftaran Tanah di Indonesia, Malaysia, Belanda, dan Australia Davina Crysanti Aryuhanna; Dwivania Naila Hanifah; Lidya Zahrania Badahda; Aprila Niravita; Muhammad Adymas Hikal Fikri
Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora Vol. 2 No. 6 (2025): Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/aliansi.v2i6.1349

Abstract

This study offers an in-depth comparative assessment of land registration systems in Indonesia, Malaysia, the Netherlands, and Australia, acknowledging that variations in historical evolution, legal infrastructures, and administrative mechanisms have shaped each country’s approach to land governance. These foundational distinctions play a crucial role in determining how effectively each nation provides legal certainty, secures land ownership rights, and administers land records with accuracy and efficiency. The analysis explores how differing registration models—ranging from deeds-based to title-based systems—impact levels of transparency, reliability, and public trust in land management institutions. Furthermore, the study identifies the strengths, limitations, and operational challenges within each framework, demonstrating that no single system is universally superior. Instead, the effectiveness of land registration practices depends on how well they align with the socio-legal context, institutional capacity, and administrative heritage of each region. The findings emphasize the importance of context-specific policy formulation, suggesting that land administration reforms should not merely replicate foreign models but must be adapted to local legal traditions and governance needs. Overall, this research underscores the necessity of designing land registration systems that enhance legal protection, promote efficient land administration, and strengthen the long-term security of landowners’ rights across diverse jurisdictions.
Co-Authors Adi Rahmanto Adnan, Moh Hikmal Agnes Tio Evelyna Debataraja Ahmad Munawar Nuril Ibtisan Ainun Kusuma Dewi Ainur Rofy Sam Abdul Aziz Alifia Hafizha Hasna Amalia Rosita Indriani Amelia Pingkan Nur Fitriana Anggia Khalidi Sriadiputra Aprila Niravita Aprilia Niravita Aqhina Dzikrah Aurora Beatrice Mauren Delicia Bernadetta Putri Hapsari Bhamatika, Nailizza Weni Cakra Putra Negara Daivano Alaudin Fatwa Rikuser Danendra Aryasatya Maheswara Davina Crysanti Aryuhanna Denta Nia Aprilya Dian Latifiani Dihyan Arga Perdana Dimas Nur Dwianto Dinda Christy Nada Dini Vriska Anggraini Dita Cahya Ningsih Dwivania Naila Hanifah D’liya Anindya Khalisa Fadia Ardian Adisty Fairuz Zulfa Naura Hasna Fatih Henning Octavian Haq Fatikhana Azzahara Nova Firdha Apriliana Zahra Firly Azzahra Firdausy Firman Nur Rokhmad Friska Adyla Naura Harry Nugroho Hilda Fridatul Jannah Husaini, Wahyu Nurul Icha Tri Utami Ida Ayu Arsyamanda Ratnadunita Ika Anisatul Fatma Fitria Imelia Damai Agusthin Indryana Widi Ardhianty Ivana Mirella Hapsari Juliet Maharani Kasih Theresia Pratiwi S Keysha Allea Rafa Khairunnisa Khoerun Nisa Rizki Utami Kholisna Kholisna Kresno Adi Wicaksono Kurniawan, Rafka Raditya Lidya Zahrania Badahda M Fikry Aimmar Rabbani Masta Pasaribu Moh Sabil Oktaviano Muchkimatusy Syai'a Muhamad Febri Pribadi Muhammad Anas Ulil Abshor Munif Muhammad Rizky Yudhoyono Santoso Nadia Ammara Balqis Nadia Ananda Putri Nadia Nadia Nasywa Anindita Alvania Putri Irawan Nataneila Astya Putri Asmana Noor Hamzah Syihabbudin Nur Rofi Dwianti Nuraini Nabilah Hidayat Nursyifa Chairunnisa Nurul Raudatul Auliah Nyoman Tania Nesa Oktavia Diva Ramadhani Patricia Rambu Tio Uli Sitinjak Putri Diyah Ayu Anggraini Putri Sekarini Rana Tatsbita Noer Regina Agneshia Hannaningdyah Revalina Annisa Antoine Risang Satrio Hanurogo Salsabila Agustiyani Yusmantoro Salvia Salsabila Sasqia Putri Ramadhani Satrio Bagus Mukti Wibowo Shafira Ramadhani Starla Yulia Putri Tabansa, Claudya Vanessa Theresa Yvone Sidabutar Ubaidillah Kamal Wiarnata, Arya Yusrul Hana Zerlina Mendy Mahardhika Ziddane Rangga Buana