Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search
Journal : Mabahits

DIMENSI-DIMENSI SOSIOLOGIS FENOMENA HAK DAN KEWAJIBAN RELASI SUAMI ISTRI, DAN ANAK DI INDONESIA Ashari, Beni
Mabahits : Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 5 No 01 (2024): Mei
Publisher : UAS PRESS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62097/mabahits.v5i01.1651

Abstract

Ikatan perkawinan merupakan ikatan yang erat, yang menyatukan antara seorang laki laki dan perempuan. Dalam ikatan perkawinan tersebut, suami istri diikat dengan komitmen untuk saling melengkapi antara keduanya dengan memenuhi hak dan kewajiban masing masing, termasuk terhadap Anak. Dan terbentuknya pola relasi didalamnya. Tujuan Penelitian adalah, 1. Untuk mengetahui Bagaimana relasi Suami Istri dan Anak dalam perkawinan di Indonesia. 2. Untuk mengetahui dimensi sosiologis hak dan kewajiban Suami Istri, dan Anak di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif studi pustaka (library research). Artikel ini memberikan kesimpulan bahwa : Pola relasi sosiolois suami istri terdiri dari pola relasi tradisional dan pola relasi modern yakni relasi owner-property dan pola relasi head complement, senior-partner dan pola relasi equal partner. Pola relasi terhadap anak yakni Pola relasi anak dan oran tua yaitu Tolerance-Intolerance, Ermissive-strictness, Involvement-detachment Warmth- coldness Selanjuntya hak dan kewajiban suami isteri adalah adanya hak bersama, hak Istri yakni hak kebendaan yakni seperti mahar, nafkah, menyediakan rumah dan sebaainya, sedangkan hak bukan kebendaan seperti diperlakukan dengan baik dan berbuat adil. Hak suami adalah ditaati oleh Istri. Dan hak anak dalam islam adalah hak untuk hidup dan tumbuh berkembang.
Interaksi antara Perubahan Sosial dan Hukum Keluarga Islam: Sebuah Studi Kasus tentang Peran Perempuan dalam Pengambilan Keputusan Keluarga Ashari, Beni
Mabahits : Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 5 No 02 (2024): November
Publisher : UAS PRESS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62097/mabahits.v5i02.1988

Abstract

Family dynamics, including decision-making, are greatly impacted by dynamic social developments. The purpose of this study is to examine how Islamic family law and social change interact, with an emphasis on how women participate in family decision-making. This study uses in-depth case studies to investigate the ways in which Islamic family law concepts intersect with social changes including modernization, urbanization, and the rise in women's education. This study uses case study techniques in conjunction with a qualitative approach. In-depth interviews with women of all ages and socioeconomic backgrounds were used to gather data, and pertinent Islamic law materials were also examined. The findings of the study show that women's roles in family decision-making have changed significantly. Despite the fact that Islamic law has always given men more authority as heads of
INTEGRASI KONSEP PEWARIS, AHLI WARIS, HARTA WARIS, DAN MAWĀNI’ AL-IRTS DALAM KERANGKA KEADILAN DISTRIBUSI WARISAN ISLAM Khaiyyul Millati Waddin, Aufal Hadliq; Ashari, Beni
Mabahits : Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 6 No 01 (2025): MEI
Publisher : UAS PRESS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62097/mabahits.v6i01.2218

Abstract

This study discusses the concepts of heirs, heirs’ rights, inheritance assets, and mawāni’ al-irts within the framework of justice in Islamic inheritance distribution, using the maqāṣid al-syarī’ah approach. The distribution of inheritance in Islamic law, based on the verses of the Qur’an, is often confronted with social justice challenges, particularly in the context of the unequal distribution of inheritance between males and females. By using a maqāṣidī perspective, this research examines how the objectives of sharia, such as the protection of wealth (ḥifẓ al-māl) and offspring (ḥifẓ al-nasl), can provide a basis for reinterpreting inheritance law to create a more equitable distribution, especially in increasingly complex modern societies. This approach allows Islamic inheritance law to be more relevant and responsive to the social, economic, and gender roles in families, while still maintaining the fundamental principles of Islamic law. The research methodology used in this study is a normative-qualitative approach, with an in-depth analysis of texts and literature on both classical and contemporary sources, as well as the application of the maqāṣidī approach in understanding Islamic inheritance law. The aim of this study is to examine and offer solutions for reconstructing a fairer inheritance distribution and to understand the relevance and application of maqāṣidī principles in the context of Islamic inheritance law in contemporary society.
Analisis Perbandingan Hukum Acara Perdata Islam di Indonesia dan Mesir: Menavigasi Tradisi Dan Modernitas Ashari, Beni; Afiq, Ahmad Zubadul
Mabahits : Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 6 No 02 (2025): NOVEMBER
Publisher : UAS PRESS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62097/mabahits.v6i02.2554

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk analisis komparatif tentang hukum acara perdata Islam di Indonesia dan Mesir, dua negara mayoritas Muslim yang telah mengintegrasikan prinsip-prinsip Syariah ke dalam sistem hukum nasional mereka. Di Indonesia, keberadaan Peradilan Agama memiliki sejarah yang panjang dan mapan, beroperasi sebagai lembaga peradilan yang setara di bawah Mahkamah Agung Pendekatan ini didasarkan pada sumber hukum yang terkodifikasi, seperti Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang mewakili model "ijtihad yang dipimpin negara" untuk mencapai kepastian hukum dan konsistensi peradilan. Sebaliknya, Mesir mengadopsi sistem pengadilan yang terinspirasi dari model sekuler yang berasal dari hukum Perancis, di mana Pengadilan Keluarga berfungsi sebagai sirkuit khusus dalam sistem peradilan umum. Sumber hukum Mesir, meskipun terus direformasi, masih bergantung pada fiqh Hanafi yang tidak terkodifikasi untuk masalah-masalah yang tidak diatur secara eksplisit. Perbedaan paling signifikan terletak pada proses perceraian: di Indonesia, perceraian diinisiasi melalui proses pengadilan yang dimediasi untuk kedua belah pihak, sedangkan di Mesir, pria memiliki hak unilateral dan non-yudisial untuk menceraikan istri mereka, sementara wanita harus melalui proses pengadilan yang memberatkan, yang sering kali menuntut pembuktian "bahaya" atau penyerahan hak finansial melalui khula. Terlepas dari perbedaan ini, kedua negara menghadapi tantangan serupa, seperti biaya litigasi yang tinggi, proses yang panjang, dan kesulitan dalam penegakan putusan