Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.11
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Abdi Insani Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat Jurnal Pengabdian Masyarakat : Pemberdayaan, Inovasi dan Perubahan JURNAL SAINS, SOSIAL DAN HUMANIORA Prosiding Seminar Nasional Unimus J-CEKI Ulil Albab KAMBOTI : Jurnal Sosial dan Humaniora
Alfian Reymon Makaruku
Universitas Kristen Indonesia Maluku
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 13 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search
Journal : J-CEKI

 1 
Executive Preview Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015 Alfian Reymon Makaruku; Retsky Timisela; Firel E. Sahetapy
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 3 No. 4: Juni 2024
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v3i4.4183

Abstract

Pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/ PUU-XIII/2015, telah membatalkan Pasal 251 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang memberi wewenang kepada Menteri dan Gubernur sebagai wakil dari Pemerintah Pusat untuk membatalkan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian Yuridis Normatif, dengan menggunakan pendekatan konseptual (conceptual approach), pendekatan undang-undang (statute approach). Hasil penelitian menunjukan bahwa Pembatalan tersebut semestinya tidak mereduksi mekanisme Executive Preview yang dimaknai sebagai upaya untuk mengevaluasi Rancangan Peraturan Daerah supaya tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi, meskti terdapat dualisme pengaturan terkait evaluasi antara Kemenkumham dan Kemendagri. Executive Peview merupakan intrumen penting dalam sistem ketatanegaraan untuk mengoptimalkan jalannya sinergisitas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta menghindari regulasi daerah bermasalah. Executive Preview diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan MA dalam melakukan Pengujian Perda Kabupaten/Kota sebagai potret Check And Balances dan pengamalan lembaga Negara terhadap nilai-nilai luhur Pancasila, Khususnya Sila Ke-4. Domain Executive Review merupakan konsekwensi logis dari wewenang dan fungsi pengawasan pemerintah pusat terhadap penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pemanfaatan Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat Oleh Investor Dalam Kegiatan Investasi Firel Estefanus Sahetapy; Alfian Reymon Makaruku; Arie Satrio Sahetapy
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 2 No. 6: Oktober 2023
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v2i6.5192

Abstract

This research aims to analyze the utilization of Customary Land by Investors in Investment activities. The research method used is Normative Juridical research, using the Statute Approach, Conceptual Approach and Case Approach. The results show that the utilization of customary land in investment activities is closely related to control by the State either directly or indirectly over various natural resources that can reduce the rights of Indigenous Peoples to benefit from available resources. This indirectly illustrates that existing policies and regulations have not placed the dimensions of humanity, justice, and welfare for indigenous peoples as a whole, thus for the smooth implementation of investment activities, permits to investors to operate in the investment object area are important to involve Indigenous Peoples so that contracts can be established between Investors and Indigenous Peoples so that mutual benefits can be realized properly.
Partisipasi Bermakna Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Di Kabupaten Seram Bagian Barat Eivandro Wattimury; Alfian Reymon Makaruku
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 4 No. 2: Februari 2025
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v4i2.6518

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk meninjau keterlibatan masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Daerah di Kabupaten Seram Bagian Barat perspektif “Patisipasi Bermakna” yang mengarah pada lahirnya produk hukum yang partisipatif. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normative yakni menganalisis ketentuan perundang-undangan dan bahan hukum lainya, dengan menggunakan pendekatan konseptual (conceptual approach), pendekatan undang-undang (statute approach). Pengaturan terkait partisipasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan Daerah (Perda) telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia, dimana masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan Perda, masukan sebagaimana dimaksud dapat dilakukan melalui rapat dengar pendapat umum, kunjungan kerja, sosialisasi, dan/atau seminar, lokarya, dan/atau diskusi. Implementasi terhadap prinsip patrisipasi bermakna menitikberatkan pada hak masyarakat untuk didengarkan, dipertimbangkan serta mendapat jawaban atas aspirasi yang disampaikan dalam setiap tahapan pembentukan Perda. Hal ini menjadi sangat penting dan benar-benar harus dapat di laksanakan oleh Pembentuk Perda dalam rangka mewujudkan peraturan daerah yang partisipatif bermakna, sebagai perwujudan kedaulatan rakyat serta menjawab kebutuhan hukum yang semakin kompleks dalam masyarakat di Kabupaten Seram Bagian Barat.
Problematik Pembentukan "Peraturan Negeri" Partisipatif Dalam Upaya Pelestarian Kearifan Lokal Desa Adat di Kabupaten Seram Bagian Barat Makaruku, Alfian Reymon; Lawalata, Imanuel J. A.; Pelatu, Aprilia S.; Polibu, Mardanus
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 5 No. 1: Desember 2025
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v5i1.14158

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan permasalahan dan solusi bagi pembentukan "Peraturan Negeri" partisipatif yang mengarah pada upaya pelestarian kearifan lokal desa tradisional. Penelitian ini menggunakan pendekatan; pendekatan hukum, pendekatan kasus, dan pendekatan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa permasalahan konkret, yaitu; kurangnya pedoman teknis yang jelas dan seragam di tingkat Kabupaten mengenai prosedur pembentukan Peraturan Negeri yang mengakomodasi kearifan lokal desa tradisional, partisipasi masyarakat adat masih terbatas dan belum substantif, kurangnya kebijakan Pemerintah Daerah dan kapasitas Satuan Tugas Pelaksana (PLT) Pemerintah Desa Tradisional (Negeri) dan BPD/Saniri Negeri dalam merancang peraturan, serta pergeseran nilai-nilai budaya akibat modernisasi dan kurangnya kearifan lokal yang diakomodasi secara tertulis dalam peraturan Desa Tradisional (Negeri). Solusi yang ditawarkan adalah; Pentingnya menyusun pedoman teknis daerah tentang pembentukan Peraturan Negeri yang mengakomodasi kearifan lokal, pentingnya keterlibatan unsur-unsur tradisional desa (Negeri) dalam setiap tahap penyusunan, pentingnya kebijakan dalam hal Pendidikan dan Pelatihan dalam merancang Peraturan Negeri, pentingnya menghidupkan kembali nilai-nilai kearifan lokal melalui forum tradisional, memperkuat peran lembaga tradisional dan transparansi serta akuntabilitas dalam proses pembentukan Peraturan Negeri berdasarkan partisipasi yang diwujudkan melalui sinergi yang baik antara semua elemen, baik pemerintah kabupaten, desa dan semua elemen terkait di masyarakat. Keywords: Problematic; Negeri Regulation; Participatory; Local Wisdom;      
Co-Authors Ajawaila, Della P. Arie Satrio Sahetapy Devita Madiuw Eivandro Wattimury Firel E. Sahetapy Firel Estefanus Sahetapy Hennie Tuhuteru Hentihu, Emma Khumairah Herwawan, Joan Herly Lawalata, Imanuel J. A. Likumahwa, Willem Jacobus Mawene, Yesaya Nivaan, Goldy Valendria P. Wattimena, Devi Pelatu, Aprilia S. Polibu, Mardanus Ratumanan, Tanwey Gerson Retsky Timisela Ricardo Freedom Nanuru Richard Frely Siahaya Sahetapy, Firel E. SURYANI Tasijawa, Fandro Armando Valensya Yeslin Tomasoa Vanny Leutualy Yulis Garlora