Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KERUGIAN YANG DISEBABKAN OLEH GHASAB DAN PENINGKATAN KESADARAN SANTRI TERHADAP PERILAKU GHASAB (STUDI KASUS DI PONDOK PESANTREN DARUL FALAH CERMEE BONDOWOSO) Susanto, Andi; Abrori, Muhammad; Sintia Bela, Dina; Sadiah, Aminatus
KASBANA Vol 4 No 2 (2024): JULI
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Darul Falah Bondowoso

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53948/kasbana.v4i2.147

Abstract

The purpose of writing this article is to find out how the Islamic point of view answers the issue of ghasab that occurs in pesantren and increasing santri awareness of ghasab behavior. ghasab behavior. Methods and types of data collection in this research is to use a qualitative approach of the case study type. The results The results showed that ghasab behavior occurred due to two forms of deviation, the first is individual deviation. deviation, the first is individual deviation, ghasab behavior occurs due to lack of awareness, lust for revenge, and social conditions. behavior occurs due to lack of awareness, lust for revenge, and social and cultural conditions that affect the psychology of students. cultural conditions that affect the psychology of santri. Second, deviation situational deviation, ghasab behavior occurs due to urgent situations, and the opportunity to ghasab. there is an opportunity for ghasab. There are prevention efforts that There are prevention efforts made by the Darul Falah Islamic Boarding School in Ramban Kulon Cermee Bondowoso. These prevention efforts can be divided into two, first: Prevention Prevention in the form of regulations such as the prohibition of ghasab in the form of posters and rules contained in the santri handbook. contained in the santri guidebook. Second, in the form of indirect prevention indirect prevention through the education of learning boarding books, fulfillment of facilities, and positive boarding school activities, facilities, and positive boarding school activities.     Keywords: Islamic Law, Ghasab, Pesantren.
HUKUM IJARAH TERHADAP JASA PERJOKIAN KARYA TULIS DALAM PERKULIAHAN: MENELISIK HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN HUKUM POSITIF Muslimah, Nur; Abrori, Muhammad
As-Syifa: Journal of Islamic Studies and History Vol 3 No 1 (2024): JANUARI
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Al-Qur'an Wali Songo Situbondo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35132/assyifa.v4i1.1110

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menggali kesesuaian antara praktik ijarah dalam konteks perjokian karya tulis dengan prinsip-prinsip syariah yang menekankan keadilan, kejujuran, dan transparansi, serta implikasinya terhadap ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Artikel ini membahas perihal hukum ijarah terkait dengan jasa perjokian karya tulis dalam perkuliahan, serta menganalisisnya dalam perspektif hukum ekonomi syariah dan hukum positif di Indonesia. Ijarah, sebagai akad sewa-menyewa dalam hukum Islam, diterapkan dalam berbagai transaksi, termasuk jasa perjokian yang memberikan bantuan kepada mahasiswa dalam menyelesaikan tugas akademik, seperti penulisan karya tulis. Metode yang digunakan adalah kajian normatif dengan pendekatan perbandingan antara norma-norma hukum ekonomi syariah dan regulasi hukum positif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik perjokian karya tulis cenderung melanggar prinsip syariah, terutama terkait dengan kejujuran akademik dan potensi penipuan. Selain itu, dalam hukum positif Indonesia, praktik ini juga bertentangan dengan regulasi mengenai plagiarisme dan integritas akademik. Dengan demikian, artikel ini menyarankan perlunya regulasi yang lebih tegas terkait dengan ijarah dalam jasa perjokian akademik agar dapat menciptakan lingkungan pendidikan yang adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.
ANALISIS YURIDIS TERHADAP SAHNYA AKAD NIKAH AKIBAT PENGARUH ILMU SIHIR Mu’minah, Nur; Abrori, Muhammad
As-Syifa: Journal of Islamic Studies and History Vol 4 No 1 (2025): JANUARI
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Al-Qur'an Wali Songo Situbondo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35132/assyifa.v4i1.1115

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengupas tuntas menegenai analisis yuridis terhadap sah nya akad nikah akibat pengaruh ilmu sihir, manusia pada dasarnya akan melakukan apapun untuk memenuhi keinginannya meskipun ditempuh dengan jalan yang salah termasuk menggunakan sihir sebagai jalan pintas, Pernikahan merupakan ibadah yang didambakan semua orang untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddah wa rahmah. Namun, penggunaan ilmu sihir atau pelet, yang sering digunakan untuk memikat lawan jenis yang tidak menyukai seseorang, menimbulkan pertanyaan tentang sahnya akad pernikahan di bawah pengaruh sihir. Penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis Normatif dengan konsepsi legis positivis, yang memandang hukum sebagai norma tertulis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akad pernikahan di bawah pengaruh sihir dinyatakan sah jika memenuhi semua persyaratan yang tercantum dalam Pasal 6-12 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pentingnya, pernikahan harus didasari kesadaran, kerelaan hati, dan niat baik untuk beribadah kepada Allah SWT agar terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah.
OPERASI PEMULIHAN SELAPUT DARA BAGI CALON ISTRI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM Sutriyono, Sutriyono; Abrori, Muhammad; Idris, Adela; Amaliyah, Barurotul
SAMAWA Vol 4 No 2 (2024): JULI
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Darul Falah Bondowoso

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53948/samawa.v4i2.151

Abstract

This paper aims to determine the view of Islamic law on female hymen surgery. The research methodology used is literature research that relies on a critical and in-depth study of research materials and research results related to the topic. research materials and research results related to the topic of the study, using a juridical and sociological approach. The research methodology used is literature research that relies on a critical and in-depth study of research materials and research results related to the topic of study, using juridical and sociological approaches. The results The results obtained are that contemporary scholars give different opinions. different opinions. There are those who absolutely forbid it for any reason and there are those who allow it with certain conditions. some allow it with certain conditions. The difference of opinion of the scholars scholars on the issue of hymen surgery can be summarized as follows: a) If the hymen is only torn because of sexual intercourse in marriage or adultery that is known to many people, the scholar sexual intercourse in marriage or adultery that is known to many people, the scholars are unanimous in their opinion that it is forbidden. b) If the the hymen is torn because of adultery that is not known to others, rape or other than sexual intercourse, this is where the scholars differ, some allow it on condition that the operation must be performed by a female doctor.
Penyuluhan Kesadaran Hukum UU No 12 Tahun 1994 Tentang Perubahan Atas UU No 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan di Desa Panji Lor Situbondo Sutriyono, Sutriyono; Thahir, Rahmat Zubandi; Abrori, Muhammad
Jurnal Pengabdian Masyarakat: Pemberdayaan, Inovasi dan Perubahan Vol 5, No 1 (2025): JPM: Pemberdayaan, Inovasi dan Perubahan
Publisher : Penerbit Widina, Widina Media Utama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59818/jpm.v5i1.1222

Abstract

Land and building tax is one of the revenues in a country and must be obeyed by the entire community. The increase in state income or village income depends on how smoothly the people in Panji Lor Village, Panji District, Situbondo Regency pay land and building taxes. Land and building tax payers are regulated in Law Number 12 of 1994 concerning amendments to Law Number 12 of 1985. The aim of holding this outreach is to increase public understanding and awareness so that they comply with paying land and building taxes. The method used in this service is counseling about land and building tax payers involving Panji Lor Village officials and the local community. This legal awareness outreach regarding land and building tax payers provides public understanding and awareness about land and building tax payers and the percentage has increased compared to before the outreach was held. The understanding that the Panji Lor Village community had before the counseling was held was 33.53% of the entire Panji Lor village community, while the awareness figure for the Panji Lor village community itself reached 12.66%. The figure for understanding and compliance of land and building tax payers then increased after the legal awareness outreach regarding land and building tax was held, which was originally an understanding questionnaire of 33.53%, which rose to 57.6%, while the compliance questionnaire after this outreach increased to 56.46%, from 12.66%.ABSTRAKPajak bumi dan bangunan merupakan salah satu pendapatan yang ada dalam suatu negara dan harus di taati oleh seluruh masyarakat. Meningkatnya suatu pendapatan negara atau pendapatan desa tergantung dari bagaimana kelancaran masyarakat di Desa Panji Lor Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo membayar pajak bumi dan bangunan. Wajib pajak bumi dan bangunan diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985. Tujuan diadakannya penyuluhan ini adalah untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat agar taat membayar pajak bumi dan bangunan. Metode yang digunakan dalam pengabdian ini adalah penyuluhan tentang wajib pajak bumi dan bangunan yang melibatkan perangkat Desa Panji Lor dan masyarakat setempat. Penyuluhan kesadaran hukum tentang wajib pajak bumi dan bangunan ini memberikan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang wajib pajak bumi dan bangunan dan persentasenya lebih meningkat dari sebelum diadakan penyuluhan. Adapun pemahaman yang dimiliki oleh masyarakat Desa Panji Lor sebelum diadakannya penyuluhan ialah sebesar 33.53% dari keseluruhan masyarakat desa Panji Lor, sedangkan angka kesadaran masyarakat desa Panji Lor sendiri mencapai 12.66%. Angka pemahaman dan ketaatan wajib pajak Bumi dan Bangunan ini kemudian meningkat setelah diadakannya penyuluhan sadar hukum tentang pajak Bumi dan Bangunan, yang semula angket pemahaman sebesar 33.53% naik menjadi 57.6% sementara angket ketaatan setelah diadakannya penyuluhan ini meningkat menjadi 56.46%, dari 12.66%.
PERALIHAN RISIKO DALAM JUAL BELI ONLINE MENURUT WAHBAH ZUHAILI DAN HUKUM POSITIF Miftah, Zaini; Sarwini, Ahmad; Chusanti, Dima; Abrori, Muhammad
Indonesia of Journal Business Law Vol. 4 No. 2 (2025): IJBL - Artikel Riset Juli 2025
Publisher : Information Technology and Science (ITScience)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47709/ijbl.v4i2.6306

Abstract

Latar belakang: The development of information and communication technology has brought significant changes in the way people transact, one of which is through online buying and selling. Although it offers convenience, this transaction also presents various risks, especially in relation to the quality of the goods and the responsibility of the seller. In this context, an understanding of risk transfer in online buying and selling is very important, especially from the perspective of Islamic law and positive law. Wahbah Zuhaily, a prominent scholar, provides guidance on the rights and obligations in buying and selling transactions, including the right of khiyar for buyers if the goods received are not as promised. On the other hand, positive law, particularly the Civil Code (KUHPerdata), also regulates the seller's responsibility for the goods sold. Metode penelitian: To find out the answers to the problems above, this study is directed at Clinical Law research (Legal Research), this type of research aims to find legal provisions for concrete problems. The data analysis technique used is by collecting data related to the problem being studied using special rules, then analyzing it and drawing conclusions. Then, to complete this problem can be resolved with valid answers, a data collection instrument is used, namely interviews. Hasil penelitian: The research results show that many online shop sites are not responsible for defects in the goods promised. So, this is not in accordance with Islamic concepts or Fiqh and the Civil Code. In line with Wahbah Zuhaily's opinion in the Book of al-Fiqhu al-Islami Wa Adillatuh that if there is damage to an item being bought and sold, the buyer is given the khiyar right to continue the sale and purchase by paying for the item according to the defect or canceling the transaction. Likewise, in the Civil Code, responsibility for the risk of an item is still borne by the seller in accordance with Articles 1456, 1474 and 1491 of the Civil Code. Kesimpulan: If there is a risk in the goods being traded, the buyer has the khiyar right to continue the transaction by paying for the defective goods or cancel the sale. According to the Civil Code, title does not pass to the buyer until delivery is made (1459), and the seller is responsible for safe possession of the goods as well as hidden defects (1491). Online buying and selling can be analogized to salam buying and selling in fiqh muamalah.
HUKUM IJARAH TERHADAP JASA PERJOKIAN KARYA TULIS DALAM PERKULIAHAN: MENELISIK HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN HUKUM POSITIF Muslimah, Nur; Abrori, Muhammad
As-Syifa: Journal of Islamic Studies and History Vol. 3 No. 1 (2024): JANUARI
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Al-Qur'an Wali Songo Situbondo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35132/assyifa.v4i1.1110

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menggali kesesuaian antara praktik ijarah dalam konteks perjokian karya tulis dengan prinsip-prinsip syariah yang menekankan keadilan, kejujuran, dan transparansi, serta implikasinya terhadap ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Artikel ini membahas perihal hukum ijarah terkait dengan jasa perjokian karya tulis dalam perkuliahan, serta menganalisisnya dalam perspektif hukum ekonomi syariah dan hukum positif di Indonesia. Ijarah, sebagai akad sewa-menyewa dalam hukum Islam, diterapkan dalam berbagai transaksi, termasuk jasa perjokian yang memberikan bantuan kepada mahasiswa dalam menyelesaikan tugas akademik, seperti penulisan karya tulis. Metode yang digunakan adalah kajian normatif dengan pendekatan perbandingan antara norma-norma hukum ekonomi syariah dan regulasi hukum positif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik perjokian karya tulis cenderung melanggar prinsip syariah, terutama terkait dengan kejujuran akademik dan potensi penipuan. Selain itu, dalam hukum positif Indonesia, praktik ini juga bertentangan dengan regulasi mengenai plagiarisme dan integritas akademik. Dengan demikian, artikel ini menyarankan perlunya regulasi yang lebih tegas terkait dengan ijarah dalam jasa perjokian akademik agar dapat menciptakan lingkungan pendidikan yang adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.