Claim Missing Document
Check
Articles

Found 14 Documents
Search

E-Commerce Liability to Consumers For the Sale of Black Market Products Rizqi, Aditya Maulana; Ramli, Muhammad
AL-MIKRAJ Jurnal Studi Islam dan Humaniora Vol. 5 No. 01 (2024): Al-Mikraj, Jurnal Studi Islam dan Humaniora
Publisher : Pascasarjana Institut Agama Islam Sunan Giri Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37680/almikraj.v5i01.5867

Abstract

The rapid expansion of e-commerce has significantly transformed consumer purchasing behaviors, but it has also given rise to the sale of black market goods through online platforms, raising critical concerns about consumer protection and regulatory oversight. This study investigates the responsibilities of e-commerce platforms regarding the sale of black market products and evaluates the effectiveness of legal and regulatory frameworks currently in place. Adopting a normative juridical research method, this study involves a thorough analysis of existing laws, regulations, and industry standards pertaining to e-commerce and black market transactions. By examining legal texts, regulatory guidelines, and case law, this research identifies gaps in the current legal framework and assesses its adequacy in addressing black market activities. The results indicate that while legal provisions exist, they are often insufficiently enforced and lack clarity in their application to emerging e-commerce practices. The study concludes that e-commerce platforms must advocate for stronger legal reforms and clearer regulations to enhance consumer protection. Additionally, improved transparency in platform policies and heightened regulatory scrutiny are necessary to better address the challenges posed by black market goods. Future research should explore the development of more comprehensive legal strategies and frameworks to effectively combat black market transactions in the digital realm.
Penyuluhan Strategi Pengendalian Perjudian Daring Pada Kalangan Penegak Hukum Di Kantor Kepolisian Resort Kebumen Dwi Kurniawan, Sigit; Suhartono, Suhartono; Waris, Waris; Rizqi, Aditya Maulana
Jurnal Masyarakat Madani Indonesia Vol. 3 No. 3 (2024): Agustus
Publisher : Alesha Media Digital

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59025/gkts9222

Abstract

Perjudian daring (judi online) merupakan salah satu bentuk kejahatan siber yang semakin marak dan menimbulkan dampak negatif di berbagai lapisan masyarakat, termasuk di wilayah hukum Kepolisian Resort Kebumen. Penyuluhan ini bertujuan untuk mengembangkan strategi pengendalian perjudian daring melalui penguatan kapasitas penegak hukum, khususnya pada siswa Sekolah Polisi Negara (SPN) Polda Jawa Tengah. Hasil pengabdian menunjukkan peningkatan signifikan dalam pemahaman dan keterampilan siswa SPN Polda Jateng terkait pengendalian perjudian daring. Siswa yang telah mengikuti pelatihan dan workshop mampu mengidentifikasi dan menindaklanjuti kasus-kasus perjudian daring dengan lebih efektif. Selain itu, koordinasi antar satuan penegak hukum juga mengalami perbaikan, memungkinkan penanganan kasus secara lebih terpadu dan komprehensif. Dengan demikian, penguatan kapasitas penegak hukum melalui pelatihan dan workshop terbukti efektif dalam strategi pengendalian perjudian daring di wilayah Kepolisian Resort Kebumen. Implementasi program serupa di wilayah lain diharapkan dapat memberikan hasil yang serupa, sehingga perjudian daring dapat ditekan dan dampak negatifnya dapat diminimalisir.
Focus Group Discussion (FGD) Urgensi Revisi Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kebumen No. 5 Tahun 2014 tentang Penempatan dan Perlindungan Calon Tenaga Kerja/Tenaga Kerja Indonesia Ramli, Muhammad; Rizqi, Aditya Maulana; Nuryanto, Ahmad
Jurnal Masyarakat Madani Indonesia Vol. 4 No. 1 (2025): Februari
Publisher : Alesha Media Digital

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59025/5tqm9z03

Abstract

Perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia merupakan isu krusial yang membutuhkan harmonisasi regulasi antara kebijakan nasional dan peraturan daerah. Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kebumen No. 5 Tahun 2014 tentang Penempatan dan Perlindungan Calon Tenaga Kerja/Tenaga Kerja Indonesia dinilai belum sepenuhnya selaras dengan Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dalam implementasinya.Kegiatan ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian antara Perda tersebut dengan Undang-Undang No. 18 Tahun 2017, mengidentifikasi permasalahan dalam implementasi kebijakan di tingkat daerah, serta memberikan rekomendasi perbaikan regulasi melalui pendekatan Focus Group Discussion (FGD). Kegiatan ini berhasil menggali perspektif dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk Pemerintah Daerah, organisasi pekerja migran, dan akademisi. Hasil FGD menunjukkan adanya disharmoni antara kebijakan daerah dan nasional yang menghambat efektivitas perlindungan pekerja migran, terutama dalam aspek mekanisme penempatan, perlindungan hukum, dan pemulangan tenaga kerja bermasalah. Rekomendasi yang dihasilkan diharapkan dapat menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam melakukan revisi Perda, sehingga kebijakan perlindungan pekerja migran menjadi lebih komprehensif, adaptif, dan selaras dengan peraturan nasional.
EDUKASI HUKUM BISNIS DI ERA DIGITAL: MEMBANGUN KESADARAN LEGALITAS DAN KEPASTIAN HUKUM BAGI PELAKU USAHA Rizqi, Aditya Maulana; Gusti, Nabila Secioria Ciptaning
Aspirasi Masyarakat Vol 2 No 3 (2025): November
Publisher : ICON Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71154/8b1km824

Abstract

The purpose of this community service activity is to enhance business legal literacy among students of Universitas Muhammadiyah Gombong and young entrepreneurs, enabling them to understand and apply the principles of legality in digital business practices. The implementation method utilizes an experiential learning approach through workshops, electronic contract simulations, and relevant local case studies within the context of digital enterprises. Participants receive interactive learning on business law aspects, digital contracts, as well as compliance with regulations and personal data protection. The effectiveness of the activity is evaluated through pre-tests and post-tests, accompanied by participant feedback to measure the increase in legal knowledge and awareness. The results show a significant improvement in legal understanding, with the average post-test score rising from 58.6 to 79.0. These findings affirm that experiential learning methods can enhance legal literacy and build sustainable regulatory awareness among the younger generation amid the dynamics of digital business.