Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.207
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Ulul Albab: Jurnal Studi Islam JOURNAL OF INDONESIAN ISLAM Jurnal Theologia Dimas: Jurnal Pemikiran Agama untuk Pemberdayaan Teosofi: Jurnal Tasawuf dan Pemikiran Islam IJTIHAD Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam Al-Ahkam Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Sawwa: Jurnal Studi Gender Raheema Islamika Inside: Jurnal Keislaman dan Humaniora Al-MARSHAD: Jurnal Astronomi Islam dan Ilmu-Ilmu Berkaitan Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam Undang: Jurnal Hukum Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan Batoboh : Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat JURNAL PENELITIAN Dialogia: Jurnal Studi Islam dan Sosial Mutawatir : Jurnal Keilmuan Tafsir Hadith Jurnal Bimas Islam Al-Manahij : Jurnal Kajian Hukum Islam JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah) Akademika : Jurnal Pemikiran Islam Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam Jurnal Lektur Keagamaan Penamas Jurnal SMART (Studi Masyarakat, Religi, dan Tradisi) Islamika Inside: Jurnal Keislaman dan Humaniora Jurnal Penelitian Jurnal Hukum Islam
Wildani Hefni
Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Religion Arts Humanities Astronomy Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 43 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 43 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
Solidaritas Sosial di Era Post-Modern: Sakralitas Komunitas Salawatan Jaljalut Indonesia Hefni, Wildani; Ahmadi, Rizqa
Jurnal Lektur Keagamaan Vol 17 No 1 (2019)
Publisher : Center for Research and Development of Religious Literature and Heritage, Agency for Research and Development and Training, Ministry of Religious Affairs of the Republic of Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (250.94 KB) | DOI: 10.31291/jlka.v17i1.648

Abstract

This study attempts to elucidate the emergence of forms of Islamic spirituality in Indonesian Islam identified as the Jaljalut community of Salawatan. This group has proliferated on Java in the last two decades both in urban and rural areas. This group also has attracted followers from a wide social base to their practices, hence contributing significantly to the improvement of religious performance and social solidarity among Indonesian Muslims. By using Durkheim’s approach of social solidarity and phenominological approach, this paper presents how religious community functions in the integration process, especially in the face of modernity. Social solidarity is the main theme discussed by Durkheim as a moral source for forming social order in society. Conclusions indicated from this study include the proposition that religious community can contribute to integration which is called by Durkheim a collective conscience and collective representations.Keywords: social solidarity, Jaljalut community, modernity. Artikel ini menjelaskan munculnya bentuk spritualitas Islam di Indonesia yang direpresentasikan oleh komunitas salawatan Jaljalut. Komunitas ini tumbuh dan berkembang di Jawa baik di daerah perkotaan maupun pedesaan. Komunitas ini diikuti oleh pelbagai kelompok kelas sosial yang kemudian berkontibusi besar dalam pembentukan karakter keberagamaan serta penguatan solidaritas sosial. Dengan menggunakan teori Durkheim tentang solidaritas sosial dan pendekatan fenomenologis, artikel ini mendedah bagaimana komunitas keagamaan salawatan Jaljalut di tengah tantangan modernitas dapat berkontribusi signifikan dalam membentuk kohesi sosial di tengah masyarakat. Solidaritas sosial menjadi tema utama yang dikaji oleh Durkheim sebagai sumber moral untuk membentuk tatanan sosial di masyarakat. Studi ini menegaskan bahwa komunitas keagamaan yang lahir dari solidaritas mekanis dapat berkontribusi pada penguatan integrasi yang disebut oleh Durkheim sebagai nurani kolektif dan representasi kolektif.Kata kunci: solidaritas sosial, komunitas Jaljalut, modernitas.
Poligami dalam Pandangan KH. Husein Muhammad Subairi, Ach.; Sa`adah, Sri Lumatus; Hefni, Wildani
Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan Vol. 18, No. 5 : Al Qalam (September 2024)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Al-Qur'an (STIQ) Amuntai Kalimantan Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35931/aq.v18i5.3706

Abstract

Berbicara soal poligami tidak ada habisnya, akan selalu menarik untuk dijadikan sebagai tema bahasan dalam tiap kalangan, pro dan kontra pada poligami dari berbagai kalangan selalu ada, Husein Muhammad dalam berpendapat bahwa poligami bukan praktik yang dilahirkan oleh Islam. Jauh sebelum Islam datang, tradisi poligami telah menjadi salah satu bentuk praktik peradaban patriarkis. Pernyataan Islam atas poligami dilakukan dalam rangka mengeliminasi praktik ini, selangkah demi selangkah, hingga kelak praktik tersebut tidak ada lagi. Dua cara dilakukan al-Qur’an untuk merespons praktik ini: mengurangi jumlahnya dan memberikan catatan-catatan penting secara kritis transformatif, dan mengarahkannya pada penegakan keadilan. Penelitian ini akan mengkaji bagaimana pandangan Husein Muhammad tentang konsep poligami dengan menggunakan bahan penelitian pustaka dan dianalisis menggunakan deskriptif-analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Husein Muhammad memperbolehkan poligami dengan syarat yang ketat yaitu mengenai keadilan. Penafsiran Husein Muhammad terhadap keadilan yang harus ditegakkan adalah keadilan secara material (al-qisṭ) dan mental-psikologis (al-‘adl). Jika dilihat dalam jangka panjang pemikiran ini adalah sebuah upaya yang dilakukan untuk menutup pintu poligami secara perlahan dengan memperketat syarat-syaratnya. Karena puncak atau ujung dari kehendak Allah Swt. adalah monogami dan hal tersebut harus diperjuangkan secara terus menerus.
Perjanjian Perkawinan Dan Konsekuensinya Terhadap Harta Bersama Pasca Perceraian (Studi Komparatif Hukum Perdata Dengan Kompilasi Hukum Islam) Hafifi, Mahbubatul; Sa`adah, Sri Lumatus; Hefni, Wildani
Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan Vol. 18, No. 2 : Al Qalam (Maret 2024)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Al-Qur'an (STIQ) Amuntai Kalimantan Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35931/aq.v18i2.3421

Abstract

Perjanjian perkawinan merupakan salah satu perjanjian yang dibuat oleh calon atau pasangan suami istri untuk mengatur harta kekayaan dalam perkawinan. Salah satunya adalah harta bersama yang kerap kali menjadi problem ketika terjadi perceraian khususnya pada pembagiannya. Permasalahan tersebut menarik, karena untuk mengetahui bagaimana pembagian harta bersama pasca perceraian berdasarkan perjanjian perkawinan dalam hukum perdata dan Kompilasi Hukum Islam dan bagaimana perbedaan dan persamaan regulasi pembagian harta bersama pasca perceraian berdasarkan perjanjian perkawinan dalam hukum perdata dan Kompilasi Hukum Islam perspektif maqasid syariah. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan yuridis normatif. Dalam penelitian ini menghasilkan simpulan bahwa pertama bahwa dalam pembagian harta bersama pasca perceraian berdasarkan perjanjian perkawinan dalam hukum perdata dan Kompilasi Hukum Islam adalah sesuai isi perjanjian perkawinan berdasarkan aspek keadilan dan nilai-nilai maqasid syari’ah kedua bahwa yang menjadi perbedaan dan persamaan regulasi pembagian harta bersama pasca perceraian berdasarkan perjanjian perkawinan dalam hukum perdata dan Kompilasi Hukum Islam perspektif maqasid syariah adalah sama-sama dibagi sesuai isi perjanjian perkawinan, perbedaannya terletak pada pelaksanaan pengajuan perkara pada lembaga peradilan
KEBIJAKAN POLITIK DALAM PENGEMBANGAN TRADISI AKADEMIK INTELEKTUAL PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM Hefni, Wildani
AKADEMIKA: Jurnal Pemikiran Islam Vol 23 No 1 (2018): Good Coorporate Governance dan Manajemen Lembaga Pendidikan Islam
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Institut Agama Islam Negeri Metro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32332/akademika.v23i1.1166

Abstract

Abstract Since the pilot project held by the Ministry of Religious Affairs of Indonesia as, the state has stepped up these efforts and, in the process, sought to increase the state’s juricdiction over Islamic education in Indonesia. The ministry sought to turn Islamic higher education as a locomotive to develop the educational quality by sending Indonesian scholars into western countries. This study examines the political perspectives, not only within the framework of education as social fact, but also offers the analitical frameworks to explain how political state engages initiatives to enhance intellectuall Islamic higher education by linking social capital and intellectual capital. Keyword: Muslimintellectual, policital contestation, and State Abstrak Sejak dimulainya program pembibitan calon dosen oleh Kementerian Agama Indonesia sebagai proyek percontohan, pemerintah mulai memasuki wilayah politik kebijakan dalam penguatan pengembangan tradisi akademik dalam konteks pendidikan Islam di Indonesia. Pemerintah berusaha untuk mengubah perguruan tinggi keagamaan Islam menjadi lokomotif pengembangan para intelektual dengan strategi pengiriman ke negara-negara Barat. Kajian ini ingin melihat kebijakan tersebut dari perspektif politik, tidak hanya sekedar permasalahan pendidikan sebagai fakta sosial, namun dalam kontekspolitik, kebijakan pemerintah terlibat dalam inisiasi peningkatan intelektual perguruan tinggi keagamaan dengan menghubungkan modal sosial dan modal intelektual. Kata kunci: Intelektual Muslim, Kebijakan Politik, dan Negara
Facing Religious Contemporary Challenges: Redefining the Partnership of Islamic Higher Education and Islamic Religious Instructors in Mainstreaming Religious Moderation Hefni, Wildani; Ahmadi, Rizqa
JURNAL PENELITIAN Vol. 19 No. 2 (2022)
Publisher : Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28918/jupe.v19i2.6161

Abstract

This article examines the partnership of Islamic higher education with Islamic religious instructors in mainstreaming religious moderation values. This partnership is conducted to face some challenges in contemporary religious understanding. Religious moderation values, such as tolerance, justice, balance, and humanism, become individual and institutional needs. The type of this research is qualitative research using library-based analysis, which obtains the information from news documents and existing partnership documents. The object of this study is the State Islamic University (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember and Islamic Religious Instructors in the Jember regency. This study concludes that the partnership between two institutions supports the mainstreaming of religious moderation values in several forms, including early mapping of religious conflicts, formulating strategies for resolving religious phenomena, and using digital media. These two institutions agreed on several points outlined in their “declaration.” The functions of religious instructors include educative, consultative, informative, and motivational, and Islamic higher education's role is to become a bridge to assist and provide religious education to the community based on religious moderation values, such as tolerance, fairness, and egalitarianism.
Fiqh of Civilization at Traditional Islamic Boarding School: Contextualizing of Islamic Jurisprudence through Classical Texts of Mu’amalat Mustofa, Imam; Hefni, Wildani; Maliki, Ibnu Akbar; Chamdan, Umar
JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah) Vol 23, No 2 (2024)
Publisher : Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31958/juris.v23i2.12245

Abstract

The culture of thought that is still traditionalist in most Islamic boarding schools raises questions about the relevance in the modern era. The use of yellow books as the main reference is considered extremely classic and generally in facing the complexity of modern society problems. Therefore, this study aimed to examine the contextualization of fiqh mu’amalat in the classic text of yellow book at Sidogiri Islamic Boarding School as one of the agendas of Halaqah Fiqh of Civilization. This was a qualitative study with primary data collected through observation and interview, while the secondary data was from literature studies on scientific writing references. Primary data included the results of interviews with the chairman of the supervisory board, the chairman of Bahtsul Masail, and the secretary of Islamic boarding school as well as observations of the business development activities of Islamic boarding school. Meanwhile, secondary data was in the form of written sources regarding the contextualization of fiqh mu’amalat supported by various references to books, journal articles, and other related documents. The results showed that the contextualization of fiqh mu’amalat at Sidogiri Islamic Boarding School was conducted through the elaboration of classic text (yellow book) with the reality of mu’amalat in modern society. Consistency in integrating the teachings of Salaf in the books of classical Ulema has succeeded in maintaining the application of the mu’amalat principles in every development of business units. The contextualization of fiqh Salaf started by making Bahtsul Masail an intellectual forum to answer the problems of mu’amalat in society. The results were actualized by making it a practical reference in every contract conducted in Islamic Boarding School Cooperative (Kopontren) business unit, Basmalah Store, and Baitul Mal wat Tamwil (BMT). The success of the economic empowerment confirmed that fiqh in Islamic boarding schools was not only studied dogmatically. This also showed the openness of Islamic boarding schools to accept progressive ideas in seeing new civilizations with their classical values. In conclusion, this study was expected to be an academic reference that pioneered the renewal of fiqh mu’amalat in the digital era.
Ideological Political Contestation in the Discourse of Hisab Rukyat in Indonesia Hefni, Wildani
JURNAL PENELITIAN Vol 16 No 1 (2019): Volume 16 Nomor 1 2019
Publisher : Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This article discusses the ideological contestation of the two mass organizations, Muhammadiyah and Nahdlatul Ulama (NU), that are the spearhead of the two paradigms in determining the beginning of the month of qamariah. Hisab is initiated by Muhammadiyah and rukyat is pioneered by Nahdlatul Ulama (NU). These two paradigms are the cause of the emergence of tension conflict due to the non-uniformity of the method of determining the beginning of the qamariah month in Indonesia. By using a power relations approach and reading of religious commodification, this article concludes that fragmentation of religious authority has given rise to a real phenomenon in the midst of society in the form of ideological political contestation played by two large mass organizations in Indonesia in determining the beginning of the qamariah month, NU and Muhammadiyah. The conception of power relations with the government is a problem that is often used as a basis for maintaining ideology and belief in a paradigm that has long been built. Moreover, religious issues drawn in ideological interests have led to a layer of group fanaticism which often makes religion a commodification of pragmatic interests.
Looking for Moderate Fiqh: The Thought of Mohammad Hashim Kamali on the Reformation of Rigidity and Inflexibility in Islamic Law Hefni, Wildani; Mustofa, Imam; Ahmadi, Rizqa
AL-ISTINBATH : Jurnal Hukum Islam Vol 10 No 1 (2025)
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Curup

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29240/jhi.v10i1.10694

Abstract

This article aims to examine Mohammad Hashim Kamali’s thoughts on the paradigm of moderate Islamic law (wasatiyyah), which emphasizes harmonious values and a humanistic approach as an integral part of maqasid al-shariah. The focus is on how Kamali’s moderate fiqh can address contemporary issues and offer an alternative to rigid, literal interpretations of Islamic law. This research employs a library research method, analyzing Kamali’s works and relevant literature to explore the foundations of his thought. A philosophical-normative analysis is used to discuss how Kamali’s ideas on moderate fiqh are rooted in the objectives of Islamic law (maqasid al-shariah) and how they align with contemporary needs for flexibility and human-centered legal reasoning. The study finds that Kamali proposes a reformation of Islamic law in response to the violence and rigidity fostered by formalistic legal understandings. His moderate fiqh, based on the principles of wasatiyyah, advocates for a balanced, context-sensitive approach to Islamic law that aligns with humanist values and social justice, all while upholding the core objectives of maqasid al-shariah. Kamali’s thought offers a significant contribution to the development of Islamic jurisprudence, proposing a moderate and adaptive legal framework that remains faithful to Islamic principles while responding to the complexities of the modern world. His approach can help reconcile traditional Islamic law with contemporary humanistic values, promoting peace, justice, and tolerance.
Fragmen Kajian Hukum Islam di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Indonesia Wildani Hefni
Jurnal Hukum Islam Vol 16 No 1 (2018)
Publisher : Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28918/jhi.v16i1.1278

Abstract

This current study aims to discuss the concept of Islamic law studies in Indonesia’s Islamic higher education institutions by analyzing the lecturers’ research findings in a wide range of 2010 to 2015. A qualitative method was employed in this study by scrutinizing the lecturers’ scholarly piece on Islamic law studies as the primary data. Dealing with the data, this research carried out an intellectual history approach. The collected data were analyzed by using content analysis and based on the archeology of knowledge theory. The paper has revealed that the development of the Islamic law studies would be highly integrated with social changes. This result highlights that the Islamic law studies have experienced a dynamic process that is indicated by new perspectives even though they emerge from old approaches. The transformation process of the Islamic law studies is signaled by various social changes. It is demonstrated by the use of social sciences concerning the pattern and characteristics of its construction. Those changes can be noticed in the fragment of the Islamic law studies done by the lecturers in the Islamic universities that have rapidly developed into perfoming the pattern of integrative studies in a variety of approaches, methods, and construct analyses.
Penyuluhan Hukum Islam tentang Praktik Tajdidun Nikah Berdasarkan Teori Maslahah Al-Syathibi di Kecamatan Jatiroto, Kabupaten Lumajang Billah, A. Mu'tasim; Hefni, Wildani; Ishaq, Ishaq
Batoboh Vol 10, No 1 (2025): BATOBOH: JURNAL PENGABDIAN PADA MASYARAKAT
Publisher : Institut Seni Indonesia Padangpanjang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26887/bt.v10i1.4777

Abstract

Pengabdian ini berfokus pada praktik sosial keagamaan tajdidun nikah (pembaharuan akad nikah) di Kecamatan Jatiroto, Kabupaten Lumajang, yang secara lokal dikenal sebagai “nganyareh kabin”. Masyarakat melakukannya sebagai bentuk ihtiyath (kehati-hatian) dan upaya memperkuat keharmonisan rumah tangga. Namun, praktik ini belum dipahami secara utuh dari perspektif hukum Islam, sehingga memunculkan perdebatan normatif dan potensi kesalahpahaman hukum. Tujuan pengabdian ini adalah memberikan penyuluhan hukum Islam berbasis teori maslahah Imam Al-Syathibi, yang menekankan pentingnya kemaslahatan sebagai dasar penetapan hukum. Metode yang digunakan adalah pendekatan deskriptif-naratif dan partisipatif-edukatif, melalui ceramah, dialog, simulasi akad, dan evaluasi pre-test serta post-test. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan signifikan pemahaman masyarakat terhadap praktik tajdidun nikah secara normatif, serta penguatan kesadaran hukum dan keagamaan yang lebih kontekstual dan maslahat. Program ini juga mendorong tokoh agama lokal menjadikan materi penyuluhan sebagai bagian dari pembinaan keagamaan rutin. Dengan demikian, pengabdian ini tidak hanya bersifat edukatif, tetapi juga memperkuat peran hukum Islam yang adaptif dalam merespons dinamika sosial
Co-Authors Ayis Mukholik Ayis Mukholik, Ayis Billah, A. Mu'tasim Chamdan, Umar Hafifi, Mahbubatul IMAM MUSTOFA Imam Mustofa Imam Mustofa Ishaq Ishaq Lilik Rofiqoh Maliki, Ibnu Akbar Maslathif Dwi Purnomo Miftahul Ulum Mufliha Wijayati Muhamad Khusnul Muna Muhammad Iqbal Juliansyahzen Muhammad Muntahibun Nafis Mutrofin Mutrofin Purnomo, Maslathif Dwi Qurrotul Uyun Rizqa Ahmadi Rizqa Ahmadi Rizqa Ahmadi Rizqa Ahmadi Rizqa Ahmadi Rizqa Ahmadi Rizqa Ahmadi Rizqa Ahmadi, Rizqa Sa`adah, Sri Lumatus Subairi, Ach.