Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search
Journal : Private Law

PERANAN FORUM KOORDINASI GERAKAN ANTI MERARIK KODEQ (GAMAQ) MENURUT PERATURAN DAERAH NO. 9 TAHUN 2019: (Studi Kabupaten Lombok Barat) Agung Pratama; Musakir Salat
Private Law Vol. 1 No. 3 (2021): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (117.875 KB) | DOI: 10.29303/prlw.v1i3.420

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peranan forum koordinasi GAMAQ menurut Peraturan daerah No. 9 Tahun 2019 dan apa saja faktor-faktor pengahambat GAMAQ dalam melaksanakan Peraturan Daerah No. 9 tahun 2019. Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif empiris. Hasil penelitian ini adalah peranan forum koordinasi GAMAQ melibatkan peranan unsur pemerintah daerah, tokoh agama, tokoh masyarakat, akademisi, organisasi sosial kemasyarakatan di bidang pendewasaan usia pernikahan dan faktor-faktor penghambat GAMAQ dalam melaksanakan Peraturan daerah No. 9 Tahun 2019 di Kabupaten Lombok Barat.
PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PERKAWINAN DI BAWAH UMUR PADA TRADISI MERARIK SUKU SASAK : (Studi Di Kabupaten Lombok Timur) Fitria Devi Wulandari; Musakir Salat
Private Law Vol. 1 No. 3 (2021): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (126.677 KB) | DOI: 10.29303/prlw.v1i3.423

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum dalam perkawinan di bawah umur pada tradisi merarik di Kabupaten Lombok Timur. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan kasus dan pendekatan sosiologis, hasil penelitian terungkap bahwa bentuk perlindungan hukum dalam perkawinan di bawah umur pada tradisi merarik adalah pemberian dispenasi nikah namun tidak semua kasus tradisi merarik diberikan dispensasi nikah oleh Pengadilan Agama Selong. Ada beberapa pertimbangan hakim untuk memutuskan apakah layak atau tidak diberikan dispensasi nikah dan dasar hukum yang digunakan hakim Pengadilan Agama Selong dalam menentukan dispensasi nikah adalah pasal 7 ayat (2) undang-undang perkawinan. Adapun faktor yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan pemberian dispensasi nikah adalah dokumen yang tidak lengkap, ketidaktauan masyarakat terhadap hukum positif dan faktor usia yang masih jauh dari ketentuan undang-undang perkawinan.
Tinjauan Hukum Pengesahan Perkawinan Melalui Isbat Nikah : (Studi Di Pengadilan Agama Dompu) Siti Khatija Hafsari; Sahruddin Sahruddin; Musakir Salat
Private Law Vol. 3 No. 2 (2023): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/prlw.v3i2.2615

Abstract

This research aims to find out the factors causing unregistered marriages, the procedure for validating Isbat Nikah, and the basis for the judge's consideration in validating Isbat Nikah at the Dompu Religious Court. This research is an empirical study and data analysis used is a qualitative descriptive technique. the factors causing unregistered marriages are the difficulty of polygamy rules, unwed pregnancy and the low level of public education The procedures for validating Isbat Nikah at the Dompu Religious Court are as follows: submit an application, receive a case, examine the case in court, conclusions, and determine the judge with the judge's consideration in the application for Isbat Nikah referring to Compilation of Islamic Law Article 7 and Marriage Law Number 1 of 1974.
Analisis Syiqaq Dalam Hukum Islam Sebagai Penyebab Terjadinya Perceraian Di Pengadilan Agama Ananta M, Sachrasdhani; Salat, Musakir; Fatahullah, Fatahullah
Private Law Vol. 5 No. 1 (2025): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/prlw.v5i1.5176

Abstract

Perceraian dengan alasan syiqaq masih tergolong sangat tinggi dengan faktor penyebab yang berbeda-beda pula. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis syiqaq dalam hukum islam sebagai penyebab terjadinya perceraian. Jenis penelitian ini dilakukan secara normatif. Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan Perundang-Undangan (statute approach) dan Pendekatan Konseptual (conseptual approach). Data dikumpulkan melalui studi dokumen. Hasil dari penelitian ini adalah adanya beberapa faktor penyebab terjadinya perceraian dengan alasan syiqaq di pengadilan agama, dan yang kedua proses penyelesaian perkara syiqaq pada pengadilan agama yaitu dalam menyelesaikan perkara perceraian dengan alasan syiqaq membagi prosedur dalam dua tahap yakni tahap registrasi dan tahap penyelesaian sengketa.
Analisis Syiqaq Dalam Hukum Islam Sebagai Penyebab Terjadinya Perceraian Di Pengadilan Agama Ananta M, Sachrasdhani; Salat, Musakir; Fatahullah, Fatahullah
Private Law Vol 5 No 1 (2025): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/prlw.v5i1.5176

Abstract

Perceraian dengan alasan syiqaq masih tergolong sangat tinggi dengan faktor penyebab yang berbeda-beda pula. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis syiqaq dalam hukum islam sebagai penyebab terjadinya perceraian. Jenis penelitian ini dilakukan secara normatif. Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan Perundang-Undangan (statute approach) dan Pendekatan Konseptual (conseptual approach). Data dikumpulkan melalui studi dokumen. Hasil dari penelitian ini adalah adanya beberapa faktor penyebab terjadinya perceraian dengan alasan syiqaq di pengadilan agama, dan yang kedua proses penyelesaian perkara syiqaq pada pengadilan agama yaitu dalam menyelesaikan perkara perceraian dengan alasan syiqaq membagi prosedur dalam dua tahap yakni tahap registrasi dan tahap penyelesaian sengketa.