Claim Missing Document
Check
Articles

Found 14 Documents
Search

Pemikiran Politik Al-Farabi Sa’adi, Gusti Muslihuddin; Hasan, Ahmadi; Umar, Masyithah; Khasyi'in, Nuril
Interdisciplinary Explorations in Research Journal Vol. 2 No. 2 (2024)
Publisher : PT. Sharia Journal and Education Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ierj.v2i2.577

Abstract

Abstract Al-Farabi, a renowned philosopher of the medieval period, contributed significantly to political thought with his concepts on the ideal state, which he termed "al-madinah al-fadhilah". He was honored with the title "al-mu'allim ats-tsani" (the second teacher) after Aristotle. This study aims to explore Al-Farabi's philosophical objectives for the establishment of a state and the individual contributions of citizens towards nation-building. Additionally, it seeks to understand Al-Farabi's concepts of the ideal state and the ideal leader. The research is qualitative and literature-based, employing a philosophical approach. The primary source is Al-Farabi's book "Ara Ahl al-Madinah al-Fadilah", supplemented by relevant books and journals. The findings reveal that, according to Al-Farabi, the purpose of a state is to achieve happiness in both the worldly and the hereafter. He views the state as a form of devotion to God, aligning well with religious-based nations like Indonesia. The ideal leader, according to Al-Farabi, is someone perfect in physical form, wisdom, and spiritual maturity, as he mentioned as a philosopher resembling a prophet. Such a leader becomes the central figure in governance, education, and character development of the citizens. Al-Farabi describes the ideal state as one where the leader and the people collaborate to achieve happiness in this world and the next. Conversely, non-ideal states include the Ignorant State, the Immoral State, the Transformed State, and the Misguided State. Keywords: Al-Farabi, Ideal State, Leadership Abstrak Al-Farabi merupakan filosof masyhur di abad pertengahan yang mempunyai banyak produk pemikiran, ia diberi gelar al-mu’allim ats-tsani setelah Aristoteles, di antara produk pemikirannya adalah tentang konsep bernegara. Pemikiran Al-Farabi tentang konsep Negara ideal, yang disebutnya sebagai al-madinah al-fadhilah telah memberikan sumbangan penting dalam pemikiran politik dunia, khususnya negara-negara yang berasaskan agama. Peneltian ini bertujuan untuk mengetahui tujuan filosofis dari berdirinya suatu Negara dan kontribusi individual masyarakat dalam membangun Negaranya menurut Al-Farabi. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui konsep Negara ideal dan pemimpin ideal menurut Al-Farabi. Penelitian ini merupakan penelitan pustaka yang bersifat kualitatif dengan pendekatan filosofis, sumber utama penelitian ini adalah buku Al-Farabi yang berjudul Ara Ahl al-Madinah al-Fadilah yang didukung dengan sumber-sumber lain baik berupa buku ataupun jurnal yang relevan dengan penelitian. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa menurut Al-Farabi, tujuan bernegara adalah mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Menurutnya Negara merupakan bentuk pengabdian kepada Tuhan, sehingga menurut penulis konsep Al-farabi sesuai dengan Negara yang berlandaskan agama, seperti Indonesia. Pemimpin ideal menurut Al-Farabi adalah seseorang yang sempurna secara fisik, bijaksana, dan matang secara spiritual, yang ia sebut sebagai filosof yang menyerupai Nabi. Pemimpin ini menjadi pusat pemerintahan, pendidikan, dan pembentukan karakter warga negara. Al-Farabi menggambarkan negara ideal adalah suatu Negara di mana pemimpin dan rakyatnya bekerja sama mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Negara yang tidak ideal meliputi Negara Kebodohan, Negara Fasik, Negara yang Berubah, dan Negara yang Tersesat Kata kunci: Al-Farabi, Negara Ideal, Kepemimpinan
Pergerakan Islam dan Demokrasi di Indonesia Muhamad Shadiq, Gusti; Hasan, Ahmadi; Umar, Masyithah; Khasyi'in, Nuril
Interdisciplinary Explorations in Research Journal Vol. 2 No. 2 (2024)
Publisher : PT. Sharia Journal and Education Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ierj.v2i2.578

Abstract

Abstract This research discusses the relationship between the movement of Islam and democracy in Indonesia, as well as how these two concepts influence and contribute to the country's social and political development. Although democracy is not explicitly mentioned in the Qur'an or Hadith, the principles of democracy are substantially reflected in Islamic teachings such as equality, deliberation (shura), cooperation (ta'awun), and good practices (taghyir). The experiences of Prophet Muhammad also provide an ethical and moral foundation that correlates with the basic principles of modern democracy. These Islamic values have become an integral part of Indonesia's constitution, including Pancasila and various laws governing the principles of democracy and divinity. Islam holds an important position in the Indonesian government, reflecting the majority Muslim population and the historical struggle for independence closely linked with the Muslim community. The influence of Islamic values in the Indonesian constitution has been achieved through the active participation of Indonesian Muslims in the democratization process, demonstrating that Islam and democracy can support each other and are not mutually exclusive. The conclusion of this research emphasizes that the integration of Islamic teachings and state policies is key to the success of democracy in Indonesia, avoiding conflict and strengthening harmony in national and state life.Keywords: khilafah, paragidma, fundamental, moderate, liberal. Keywords: Islam, Democracy, Indonesia, Constitution, Deliberation Abstrak Penelitian ini membahas hubungan antara pergerakan Islam dan demokrasi di Indonesia, serta bagaimana kedua konsep tersebut saling mempengaruhi dan berkontribusi terhadap pembangunan sosial dan politik negara. Meskipun secara tekstual demokrasi tidak disebutkan dalam Al-Qur’an atau Hadits, prinsip-prinsip demokrasi secara substansial tercermin dalam ajaran Islam seperti kesetaraan, musyawarah (syura), kerjasama (ta’awun), dan kebiasaan baik (taghyir). Pengalaman Nabi Muhammad juga memberikan landasan etika dan moral yang berkorelasi dengan prinsip-prinsip dasar demokrasi modern. Nilai-nilai Islam ini kemudian menjadi bagian integral dari konstitusi Indonesia, termasuk Pancasila dan berbagai undang-undang yang mengatur prinsip-prinsip demokrasi dan ketuhanan. Islam menempati posisi penting dalam pemerintahan Indonesia, mencerminkan mayoritas penduduk yang beragama Islam dan sejarah perjuangan kemerdekaan yang erat kaitannya dengan umat Islam. Pengaruh nilai-nilai Islam dalam konstitusi Indonesia dicapai melalui partisipasi aktif umat Islam dalam proses demokratisasi, yang menunjukkan bahwa Islam dan demokrasi dapat saling mendukung dan tidak saling bertentangan. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa integrasi antara ajaran Islam dan kebijakan negara adalah kunci keberhasilan demokrasi di Indonesia, menghindari konflik dan memperkuat harmoni dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.. Kata Kunci: Islam, Demokrasi, Indonesia, Konstitusi, Musyawarah
Politik Islam Masa Orde Baru dan Masa Reformasi Adim, Abd.; Hasan, Ahmadi; Umar, Masyithah; Khasyi'in, Nuril
Interdisciplinary Explorations in Research Journal Vol. 2 No. 2 (2024)
Publisher : PT. Sharia Journal and Education Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ierj.v2i2.583

Abstract

Abstract This research discusses the correlation between Islamic politics during the New Order and Reformation era, how the Islamic movement influenced politics in Indonesia, and how these two political concepts influenced each other and contributed to the development and growth of the country even though there was political upheaval during the transition period from the New Order to the Reformation era. Islam first taught politics as a scientific discipline with the science of siyasah which consists of political concepts and principles in Islam such as Siyasah Dusturiyyah, Siyasah Dauliyyah, Siyasah Maliyyah, Siyasah Amiriyah, Siyasah Khalifah, and Siyasah Imamah. In general, Islamic politics has a very large movement, but when it was faced with government politics, Islamic politics is not able to dominate movements on the political stage in Indonesia. However, some of the Islamic values ​​can be embedded in the development of the country, even on a small scale as a reflection that the majority of the population is Muslim. Muslim who has always been involved in politics in Indonesia from time to time. Keywords: Politics, Islam, New Order Era, and Reformation Era Abstrak Penelitian ini membahas tentang korelasi antara politik Islam pada masa Orde Baru dan Reformasi, bagaimana pergerakan Islam pada perpolitikan di Indonesia, serta bagaimana kedua konsep politik tersebut saling mempengaruhi dan berkontribusi terhadap perkembangan dan pertumbuhan negara meskipun terjadi pergolakan politik di masa transisi yaitu politik di masa Orde Baru menuju masa Reformasi. Sedangkan Islam terlebih dahulu mengajarkan tentang politik sebagai sebuah disiplin ilmu yaitu ilmu siyasah yang terdiri dari konsep dan prinsip politik dalam Islam seperti Siyasah Dusturiyyah, Siyasah Dauliyyah,, Siyasah Maliyyah, Siyasah Amiriyah, Siyasah Khalifah, dan Siyasah Imamah. Secara garis besar politik Islam sangat besar pergerakannya di Indonesia, namun jika dihadapkan dengan politik pemerintah, politik Islam tidak mampu mendominasi pergerakan di panggung perpolitikan di Indonesia, meskipun demikian sebagian dari nilai-nilai Islam bisa ditanamkan pada pembangunan negeri, walaupun dalam skala kecil sebagai cerminan bahwa mayoritas penduduk Islam beragama Islam yang selalu membersamai perpolitikan di Indonesia dari masa ke masa. Kata kunci: Politik, Islam, Orde Baru, dan Reformasi
Sistem Ketatanegaraan Ideal Menurut Ibnu Abi Rabi’ Gafur, Abdul; Hasan, Ahmadi; Umar, Masyithah; Khasyi'in, Nuril
Interdisciplinary Explorations in Research Journal Vol. 2 No. 2 (2024)
Publisher : PT. Sharia Journal and Education Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ierj.v2i2.591

Abstract

Abstract Ibn Abi Rabi's perspective on the concept of the state fundamentally differs from the thoughts of Greek philosophers like Plato and Aristotle, primarily due to the strong integration of the Islamic worldview in his thinking. While Ibn Abi Rabi’ agrees with Plato that a leader should be someone respected in society, he prefers monarchy as the best system of governance. He argues that leadership by a single king or ruler can maintain political stability and unity better than other forms of government such as aristocracy, oligarchy, democracy, and demagoguery, which can lead to chaos if citizens irresponsibly exercise their political rights. According to Ibn Abi Rabi’, the basis of a king's authority stems from religious teachings, particularly the Qur’an (QS. al-An’am: 165), which states that a king's power and authority are a mandate from God. He sets forth six criteria for an ideal king: paternalistic ties to the previous king, noble aspirations, precise and strong vision, resilience in facing challenges, substantial wealth, and loyal assistants, without emphasizing Quraysh lineage. Ibn Abi Rabi’ also identifies four main pillars in the formation of a state: the head of state, justice, the people, and management. By fulfilling these four pillars, he believes that the state will achieve political stability and strength. Keywords: system, constitutional, ideal, ibnu Abi Rabi' Abstrak Pandangan Ibn Abi Rabi’ mengenai konsep negara memiliki perbedaan mendasar dengan pemikiran para filosof Yunani seperti Plato dan Aristoteles, terutama karena integrasi kuat dari worldview Islam dalam pemikirannya. Ibn Abi Rabi’ sependapat dengan Plato bahwa pemimpin haruslah seseorang yang dihormati di masyarakat, namun ia lebih memilih bentuk pemerintahan monarki sebagai sistem yang terbaik. Menurutnya, kepemimpinan oleh satu orang raja atau penguasa tunggal mampu menjaga kestabilan dan persatuan politik negara, dibandingkan dengan sistem pemerintahan lainnya seperti aristokrasi, oligarki, demokrasi, dan demagogi yang dapat menyebabkan kekacauan jika warga negara menyalahgunakan hak politiknya. Dasar otoritas raja menurut Ibn Abi Rabi’ bersumber dari ajaran agama, khususnya Al-Qur’an QS. al-An’am: 165, yang menyatakan bahwa kekuasaan dan otoritas raja adalah mandat dari Tuhan. Ia menetapkan enam syarat bagi calon raja yang ideal, yaitu hubungan paternalistik dengan raja sebelumnya, aspirasi luhur, pandangan yang tepat dan kuat, ketahanan dalam menghadapi tantangan, kekayaan besar, dan pembantu setia, tanpa menekankan keturunan Quraisy. Ibn Abi Rabi’ juga mengemukakan empat pilar utama dalam pembentukan negara: kepala negara, keadilan, rakyat, dan pengelolaan. Dengan terpenuhinya keempat pilar tersebut, ia meyakini bahwa negara akan menjadi stabil dan kuat secara politis. Kata kunci : sistem, ketatanegaraan, ideal, ibnu Abi Rabi’