Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

The Effect of Strategic and Directive Leaderships on School Leader’s Performance I Made Sila; I Made Sutika; I Made Astra Winaya; I Nengah Sudiarta; I Gede Sujana; Ida Bagus Rai
Jurnal Pedagogi dan Pembelajaran Vol. 6 No. 1 (2023): April
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jp2.v6i1.57599

Abstract

School leaders have a number of roles that should be played together, including educators, managers, administrators, supervisors, motivators, entrepreneurs, and leaders. The role of school leaders as leaders and as instructional leaders specifically.This study aims to analyses the correlation between strategic and directive leadership on school leaders performance. The analysis used is a qualitative approach with a correlation design. This research was conducted using a survey method. The population in this study was the leader staffs (head and deputy head) of schools from kindergarten to high school/vocational school. The samples were taken from all existing leaders. The method used was regression and correlation as well as a significance test with the F test and the coefficient of determination (R2). The population in this study were the leadership staff (heads and deputy heads) of schools starting from kindergarten to high school/vocational school. The sample/population was taken from all the existing leaders, as many as 18 people.  This study also used interview and questionnaire techniques, namely holding questions and answers with representative sources to answer problems in the field (school). The analysis used is a qualitative approach with a correlation design. The results of the study showed that Strategic and directive leaderships have a significant effect on the school leader’s performance. Strategic leadership has a stronger influence on leadership performance, while directive leadership has a weaker influence.
Membangun Kesadaran Hukum Warga Negara Melalui Pendidikan Kewarganegaraan I Made Sila
JOCER: Journal of Civic Education Research Vol. 2 No. 1 (2024): JOCER: Journal of Civic Education Research
Publisher : CV Tirta Pustaka Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.60153/jocer.v2i1.49

Abstract

Dewasa ini di berbagai media, baik media cetak maupun media elektronik semakin marak pemberitaan mengenai kasus yang menyangkut dengan pelanggaran hukum atau peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan permasalahan kesadaran hukum yang dilakukan oleh setiap lapisan masyarakat. Banyak model dan kasus yang dilakukan oleh masyarakat dan aparat, seperti tindakan pungli, pelanggaran lalu lintas, sikap anarkis dan premanisme, serta tindakan lainnya yang modelnya beragam. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Pengambilan data menggunakan dokumentasi dan kepustakaan. Penelitian ini menunjukan, bahwa Pendidikan kewarganegaraan membantu mengembangkan pemahaman yang mendalam tentang hukum dan peraturan di Indonesia. Melalui mata pelajaran ini, siswa dapat mempelajari prinsip-prinsip dasar hukum, hak asasi manusia, sistem peradilan, dan aturan hukum lainnya. Peningkatan kesadaran mengenai peran dan tanggungjawab warga negara pada generasi muda dalam bidang hukum melalui Pendidikan Kewarganegaraan menjadikan generasi muda memiliki arah dalam penentuan sikap sebagai warga negara Indonesia. Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan berpengaruh terhadap pensosialisasian hukum, yang dimana cara pensosialisasian hukum tersebut melalui pembelajaran di sekolah.
Meningkatkan Sikap Disiplin Siswa Melalui Optimalisasi Peran Guru PPKn Dalam Menginternalisasikan Nilai-Nilai Pancasila I Made Sila; I Gusti Ngurah Santika; Ni Made Adhi Dwindayani
JOCER: Journal of Civic Education Research Vol. 1 No. 2 (2023): JOCER: Journal of Civic Education Research
Publisher : CV Tirta Pustaka Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.60153/jocer.v1i2.27

Abstract

Berdasarkan observasi di SMA Kelas IX Dwijendra Denpasar Tahun Pelajaran 2021/2022, kenyataannya di lapangan masih banyak siswa yang yang tidak peduli dengan pelaksanaan atau peraturan yang ada di sekolah. Tingkat kedisiplinan siswa pada umumnya tergolong masih sangat memprihatinkan. Berbagai pelanggaran disiplin yang terjadi diantaranya, siswa tidak mengenakan atribut sekolah lengkap, terlambat datang kesekolah, tidak mengumpulkan tugas pada waktunya, mengobrol saat guru menerangkan pembelajaran, membuang sampah di sekolah sembarangan, berkelahi sesama teman dan melanggar peraturan sekolah. Bahkan banyak prilaku negatif yang dilakukan oleh para siswa, bahkan melampaui batas wajar. Fenomena yang terjadi di atas menunjukan bahwa ada gejala ketidak disiplinan siswa meskipun sekolah yang bersangkutan memiliki peraturan dan tata tertib sekolah dalam membangun jiwa disiplin dan tanggung jawab siswa. Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan sikap disiplin siswa melalui optimalisasi peran guru PPKn dalam menginternalisasikan nilai-nilai Pancasila. Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa optimalisasi peran dari seorang guru PPKn dalam menginternalisasikan nilai-nilai Pancasila untuk meningkatkan sikap disiplin siswa adalah dengan membentuk karakter siswa, membentuk sikap individu sebagai pembelajar yang bertanggung jawab dan mampu mengamalkan nilai-nilai Pancasila demi kebaikan diri dan sesama.
THE DYNAMICS OF THE MEANING OF BELIS IN THE MARRIAGE TRADITION OF SUMBA PEOPLE IN WEEPATANDO VILLAGE I Made Sila; I Nengah Sudiarta; Maria Goreti Amurni
International Journal of Education and Social Science Studies Vol. 1 No. 1 (2024): International Journal of Education and Social Science Studies
Publisher : CV. Tirta Pustaka Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.60153/ijesss.v1i1.79

Abstract

Marriage adopted in Sumba society is an effort to maintain offspring that takes place according to the patrilineal kinship system. The problem in this study is related to the form of panai money in the tradition of marriage in Weepatando village, Wewewa sub-district, southwest Sumba district.  An indicator of informants using an impressive sampling technique, with informants numbering six. Data gathering techniques using interview techniques. The analysis techniques used in this research are qualitative data in analysis. This research uses qualitative research methods by conducting interviews, observation, and documentation in the research. The research location is located in Wewewa sub-district, southwest central Sumba district. The results of this study show that the Wewewa community still preserves the traditional marriage ceremony by asking for a large belis. However, the meaning of belis in the district has changed drastically. Through this research, the philosophical meaning of belis can be revealed, which is actually used as a means of tying mystical ropes between two families or between clans.
DEMOCRACY AND THE 1945 CONSTITUTION: A POLITICAL PERSPECTIVE ON INDONESIA’S CONSTITUTIONAL FRAMEWORK I Made Sila; I Gusti Ngurah Santika; Daniel Ndara Kandi; Carolina R. K. D Ngana
International Journal of Education and Social Science Studies Vol. 1 No. 2 (2025): International Journal of Education and Social Science Studies
Publisher : CV. Tirta Pustaka Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.60153/ijesss.v1i2.200

Abstract

This article examines the evolution and role of Indonesia’s 1945 Constitution in shaping the country’s democratic governance from a political perspective. Following the reformation era, constitutional amendments were enacted to transform Indonesia from an authoritarian regime into a democratic state by establishing direct presidential elections, strengthening legislative authority, guaranteeing human rights, and creating independent institutions such as the Constitutional Court and the Corruption Eradication Commission. Using a qualitative normative approach and political-legal analysis, this study explores how these constitutional reforms have redefined power relations and institutional functions within Indonesia’s political system. While the amended Constitution provides a solid legal framework for democracy, challenges remain in its implementation, including political elite interests, institutional weaknesses, and ongoing attempts to manipulate constitutional norms. The findings suggest that the sustainability of Indonesian democracy depends not only on the constitutional text but also on political actors’ commitment, judicial independence, and active civil society participation. This article contributes to the understanding of constitutional democracy as a dynamic process influenced by both legal frameworks and political realities.
Keterbatasan Komisi Yudisial dalam Menjalankan Tugas dan Kewenangan Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 I Gede Sujana; I Made Sila; I Nengah Suastika; Rudi Ana Pali
IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research Vol. 3 No. 1 (2025): IJOLARES : Indonesian Journal of Law Research
Publisher : CV Tirta Pustaka Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.60153/ijolares.v3i1.108

Abstract

Perubahan UUD 1945 telah membawa perubahan yang sangat signifikan dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Setelah Perubahan UUD 1945, banyak ahli yang berpendapat, bahwa Komisi Yudisial memiliki peran yang tidak terlalu signifikan dalam mengawasi sistem peradilan untuk tegaknya hukum dan keadilan. Pendapat yang muncul dari pakar hukum adalah terbatasnya kewenangan Komisi Yudisial dalam menjalankan tugas dan kewenangannya menurut UUD 1945. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kajian literature (literature review). Data yang bersumber dari buku-buku dan jurnal ilmiah online kemudian dianalisis secara mendalam dan diintepretasikan dalam bentuk hasil penelitian yang dapat diterima umum. Hasil penelitian ini menunjukan, bahwa keterbatasan Komisi Yudisial dalam menjalankan tugas dan kewenangan berdasarkan UUD 1945 dapat dilihat dari 1) Luputnya Mahkamah Konstitusi dari pengawasan Komisi Yudisial. Mahkamah Konstitusi pernah mengeluarkan putusan yang membatasi kewenangan Komisi Yudisial dalam mengawasi hakim Mahkaham Konstitusi. 2) Struktur organisasi Komisi Yudisial yang terbatas. Karena jumlah personil dan sumber daya manusia di lembaga Komisi Yudisial yang terbatas dibandingkan dengan jumlah hakim di seluruh Indonesia. 3) Proses pengawasan yang panjang. Proses pengawasan di Komisi Yudisial melibatkan beberapa tahap, mulai dari penerimaan laporan hingga pengambilan keputusan. 4) Potensi konflik kewenangan antara Komisi Yudisial dan MA terkait dengan mekanisme pengawasan dan pengambilan keputusan terhadap hakim.