Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : Transparansi Hukum

PENERBITAN SERTIPIKAT DENGAN DASAR SURAT KETERANGAN WARIS TIDAK SAH (Studi Kasus Putusan Nomor 194/PDT.G/2022/PN Amb) Dinda Adnya Silvia; Anak Agung Ayu Intan Puspadewi; Bagus Gede Ari Rama; Dewa Ayu Putri Sukadana
Transparansi Hukum Vol. 9 No. 1 (2025): TRANSPARANSI HUKUM
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/transparansi.v9i1.7350

Abstract

ABSTRAKSIIndonesia sebagai negara agraris seringkali memiliki permasalahanterkait kepemilikan dan penguasaan tanah. Persoalan pertanahan tidakhanya menyangkut aspek ekonomi, tetapi juga berkaitan erat dengandimensi sosial, budaya, dan hukum dalam kehidupan masyarakat. Darilaporan Kementerian ATR/BPN, sengketa tanah merupakan salah satukasus pertanahan yang paling banyak terjadi. Hingga tahun 2024 tercatatada 11.083 sengketa, 506 konflik, dan 24.120 perkara tanah di seluruhIndonesia, namun hanya 46,88 persen yang berhasil diselesaikan. Bahkan,data Konsorsium Pembaruan Agraria menunjukkan, konflik agrariameningkat dari 207 kasus pada 2021 menjadi 295 kasus pada 2024.Penelitian ini bertujuan untuk menelaah dan mengevaluasi penerbitansertipikat yang menggunakan surat keterangan waris tidak sah, sertamengidentifikasi konsekuensi hukum yang timbul dari penerbitansertipikat tersebut. Metode yang digunakan adalah penelitian hukumnormatif dengan pendekatan yuridis normatif, yakni penelitian yangberfokus pada analisis norma-norma hukum melalui pengkajian peraturanperundang-undangan, literatur, serta doktrin hukum yang berkaitandengan kewenangan dan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang HukumPerdata dalam sistem peradilan Indonesia. Dalam perspektif yuridis danadministrasi pertanahan, Surat Keterangan Waris memiliki kedudukansebagai dokumen pembuktian awal untuk membuktikan siapa ahli waisyang sebenarnya. Ketika sebuah sertipikat hak atas tanah diterbitkanberdasarkan SKW yang tidak sah, hal ini berpotensi menimbulkansengketa hukum dan mengakibatkan status sertipikat menjadi bermasalah.Kata Kunci: Penerbitan Sertipikat, Surat Keterangan, Waris
PERLINDUNGAN HUKUM PEREMPUAN KORBAN REKAYASA KONTEN PORNOGRAFI DIGITAL Made Savitri Kiki Sasmita; Anak Agung Ayu Ngurah Tini Rusmini Gorda; Ni Gusti Agung Ayu Mas Tri Wulandari; Bagus Gede Ari Rama
Transparansi Hukum Vol. 9 No. 1 (2025): TRANSPARANSI HUKUM
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/transparansi.v9i1.7363

Abstract

ABSTRAKPenelitian ini membahas perlindungan hukum bagi perempuan korban rekayasa kontenpornografi digital, khususnya melalui teknologi deepfake yang semakin marak digunakanuntuk merugikan individu. Dampak dari kejahatan ini tidak hanya mencederai reputasikorban, tetapi juga menimbulkan trauma psikologis, depresi, hingga stigma sosial yangberkepanjangan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif denganmenelaah peraturan perundang-undangan, literatur, serta analisis hukum yang relevan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi di Indonesia, seperti UU Pornografi dan UUITE, memberikan dasar hukum, tetapi belum secara spesifik mengatur rekayasa kontendigital sehingga menimbulkan celah hukum. Oleh karena itu, diperlukan revisi regulasi,peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, serta penguatan literasi digital untukmencegah dan melindungi korban secara lebih efektif.Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Korban Perempuan, Konten Pornografi Digital