Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.189
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Unes Law Review Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum IBLAM Law Review Journal Evidence Of Law Jurnal Smart Hukum (JSH) LEX LAGUENS: Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan
Lumban Gaol, Selamat
Unknown Affiliation
Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences

Published : 14 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 14 Documents
Search

 1   2 
Titik Singgung Hukum Pidana dan Perdata dalam Penjatuhan Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum dalam Tindak Pidana Penggelapan (Studi Putusan Nomor 1073/Pid.B/2020/PN.Jkt.Tim) Lumban Gaol, Selamat
UNES Law Review Vol. 6 No. 1 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i1.2173

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penentuan titik singgung antara hukum perdata dan hukum pidana dalam penggelapan dana investor dalam pelaksanaan perjanjian investasi dan tolok ukur penentuan penjatuhan putusan lepas dari segala tuntutan hukum oleh Hakim dalam putusan perkara pidana, serta menganalisis tolok Hakim ukur menjatuhkan hukuman lepas dari segala sesuatu tuntutan hukum dalam tindak pidana penggelapan dana investasi dalam hukuman Nomor 1073/Pid.B/2020/PN.Jkt.Tim. Artikel ini merupakan hasil penelitian hukum normatif, menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, kasus dan konsep, menggunakan data sekunder, dengan analisis data kualitatif. Hasil penelitian penempatan pertama penentuan titik singgung antara hukum perdata dan hukum pidana dalam sistem hukum di Indonesia adalah ada atau tidaknya itikad baik dalam pelaksanaan hubungan hukum kontraktual tersebut, sehingga dapat dikecualikan antara tindak pidana penggelapan sebagai ranah hukum pidana dengan wanprestasi dengan itikad baik sebagai ranah hukum perdata, kedua tolok ukur penjatuhan putusan lepas dari segala tuntutan hukum oleh Hakim adalah perbuatan yang didakwakan terbukti, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana penggelapan, melainkan wanprestasi dalam pelaksanaan hubungan hukum kontraktual dengan itikad baik. Tolok ukur Ketiga Hakim menjatuhkan hukuman lepas dari segala tuntutan hukum dalam tindak pidana penggelapan dana investasi dalam hukuman Nomor 1073/Pid.B/2020/PN.Jkt.Tim adalah perbuatan yang didakwakan tidak merupakan tindak pidana penggelapan, melainkan wanprestasi, karena adanya itikad baik Terdakwa dalam pelaksanaan perjanjian tersebut dengan mengembalikan uang hasil investasi kepada korban.
Membangun Transportasi Udara Era 5.0 di Indonesia: Perspektif Hukum dan Kebijakan Lumban Gaol, Selamat; Mardianis, Mardianis; Niru Anita Sinaga; Subhan Zein Sgn; , Budi Prayitno; Anggraeni Rosliana Dewi
UNES Law Review Vol. 7 No. 1 (2024)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v7i1.2311

Abstract

Society 5.0 was initiated by Japan, and inaugurated on January 21, 2019, made as a resolution to the Industrial Revolution 4.0, using modern-based science (Artificial Intelligence, Robots, Internet of Things) for human needs with the aim that humans can live comfortably, including in air transportation, initially focusing on human factors (pilots) began to shift the emphasis to the development of aviation technology. Therefore, it is interesting and necessary to examine how the readiness of laws and policies to build air transportation in the 5.0 era in Indonesia. This research is normative legal research using a statute approach, conceptual approach, and comparative approach and uses secondary data obtained from primary and secondary legal sources related to laws and policies to build air transportation in the 5.0 era in Indonesia. The results show that the existing laws and policies for building air transportation in the 5.0 era in Indonesia are not ready. It is necessary to harmonize and synchronize laws and regulations and policies to build air transportation in the 5.0 era in Indonesia with global regulations and policies in the form of international agreements related to air transportation development in the 5.0 era in the world.
Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Transaksi Elektronik (E-Commerce) di Indonesia Halim, Naafi Fathurrahman; Lumban Gaol, Selamat
Journal Evidence Of Law Vol. 4 No. 3 (2025): Journal Evidence Of Law (Desember)
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jel.v4i3.1612

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum perlindungan konsumen dalam transaksi e-commerce di Indonesia serta menelaah penerapannya dalam praktik. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum konsumen dalam transaksi elektronik diatur terutama dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya. Namun demikian, dalam implementasinya masih terdapat berbagai kendala, terutama terkait penegakan hukum dan rendahnya kesadaran konsumen terhadap hak-haknya. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan pengawasan pemerintah, serta sosialisasi hukum yang berkelanjutan guna mewujudkan transaksi e-commerce yang aman, adil, dan memberikan kepastian hukum bagi konsumen.
Juridical Review of the Role of Notary in the Preparation of Land Sale and Purchase Deed in Indonesia Baan, Bram B; Khair, Otti Ilham; Sulis Setyowati; Judijanto, Loso; Lumban Gaol, Selamat
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 23 No. 1 (2024): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v23i3.4818

Abstract

The transfer of land rights to purchase and sell land must be conducted under the supervision of an authorized official, commonly known as a Land Deed Official (PPAT) in this context. The authority to execute a legally binding land deed is vested in a Notary. Nevertheless, in this instance, notaries are prohibited from drafting deeds pertaining to land unless they have successfully completed the requisite examination to become a Land Deed Official (PPAT). Furthermore, deeds may be made by the subdistrict head, who acts as a temporary PPAT. The methodology employed by the author is normative legal research (doctrinal legal research). Normative legal research is a form of pure normative legal research, in which the problem under study is a legal scientific one, such as those pertaining to justice, order, and the agreement of will, among others. This research does not concern itself with the legal facts that exist in society. The findings of this research indicate that the role of a notary in the process of making a land sale and purchase deed is limited to the pre-sale of land or the making of an agreement between the seller and the buyer. It can be concluded that only a PPAT (land deed official) is authorized to prepare and execute a land sale and purchase deed.
Co-Authors , Budi Prayitno Abu, Supri Adiasih, Ning Aditya Putra, Firman Anggraeni Rosliana Dewi Auliya, Rifki Bhakti Setiawan, Iwan Bram B Baan Darwis , Nurlely Ghifary Shahab, Husein Halim, Naafi Fathurrahman Henny Saida Flora Indriyana Dwi Mustikarini, Indriyana Dwi Johannes Johny Koynja, Johannes Johny Judijanto, Loso Khair, Otti Ilham Mardianis, Mardianis Niru Anita Sinaga Pardamean Pardede, Honeston Riza Rachman, Dimas Subhan Zein Sgn Sudarto Sulis Setyowati