Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.252
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia Morality :Jurnal Ilmu Hukum International Journal of Community Service Learning Unes Law Review Journal of Law Science Jurnal Sosial dan Teknologi FOCUS: Journal of Social Studies Journal of Law, Poliitic and Humanities Innovative: Journal Of Social Science Research Journal of Transcendental Law Palangka Law Review Jurnal Jurisprudence
Farina, Thea
Unknown Affiliation
Religion Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 25 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 25 Documents
Search

 1   2   3 
The Role of Kedamangan in Imposing the Customary Sanction Singer Sule Kasalan Luang in Cases of Dissemination of False Information in Kedamangan Jekan Raya, Palangkaraya City Valentia, Ennisa; Farina, Thea; Januardy, Ivans
Journal of Law, Politic and Humanities Vol. 5 No. 5 (2025): (JLPH) Journal of Law, Politic and Humanities
Publisher : Dinasti Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jlph.v5i5.1975

Abstract

This study explores the role of the Kedamangan institution in adjudicating cases involving the dissemination of false information within the indigenous Dayak Ngaju community in Jekan Raya, Palangka Raya City. Anchored in Article 18B(2) of the 1945 Constitution of Indonesia and regional customary laws such as the Tumbang Anoi Agreement of 1894 and Central Kalimantan Regional Regulation No. 1 of 2010, the research examines how the traditional leader (Damang) exercises judicial authority in imposing the Singer Sule Kasalan Luang sanction—a customary fine imposed on individuals who spread defamatory or harmful false news. Utilizing an empirical juridical method, the study combines normative legal analysis with qualitative field data, including interviews with former Damang Kardinal Tarung. Findings demonstrate that the Damang holds recognized authority to resolve disputes and impose sanctions through culturally embedded mechanisms aimed at restoring communal harmony and deterring future offenses. The research also establishes that decisions rendered by the Damang, when accepted by both parties, possess final and binding legal force (BHT) under customary law and may be enforced without recourse to the state judiciary. However, dissatisfied parties retain access to formal legal institutions, reflecting a pluralistic legal framework that accommodates both customary and positive law. This study underscores the relevance of indigenous legal practices in addressing contemporary issues such as misinformation, and highlights the need for further research into the comparative effectiveness and legal recognition of customary justice across diverse regions.
Restorative Justice sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana di Bidang Hak Kekayaan Intelektual Lihandri, Yoga; Farina, Thea; Nugraha, Satriya
MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum Vol 11 No 1 (2025): Morality: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas PGRI Palangkaraya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52947/morality.v11i1.946

Abstract

Restorative Justice, sebagai landasan utama penanganan kejahatan, mementingkan pemulihan korban melalui kompensasi, perdamaian, dan tindakan sosial antara pelaku dan korban. Dalam era globalisasi ekonomi dan teknologi, produksi massal meningkat, menuntut penanganan multilateral atas Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Tulisan ini mengeksplorasi penerapan konsep Restorative Justice dalam konteks tindak pidana HKI, mengamati pertimbangan filosofis, definisi, dan derivasi konsep tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual untuk menganalisis isu-isu yang muncul, khususnya dalam kaitannya dengan Tindak Pidana HKI. Konsep Restorative Justice mungkin memiliki keterbatasan dalam menangani tindak pidana HKI yang didorong oleh motif keuntungan ekonomi. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan hukum yang holistik, menggabungkan restorasi, sanksi hukum efektif, dan penegakan hukum untuk mencapai tujuan perlindungan dan pencegahan yang seimbang. Pencegahan dan penegakan hukum menjadi krusial dalam tindak pidana HKI, di mana Restorative Justice mungkin tidak memberikan insentif cukup untuk mencegah pelanggaran efektif, mengingat motif finansial pelaku. Selain itu, perlindungan HKI melibatkan tidak hanya kepentingan individu tetapi juga kepentingan publik, seperti mendorong inovasi. Oleh karena itu, sanksi yang diterapkan harus tidak hanya memulihkan hubungan pelaku dan korban tetapi juga memperkuat perlindungan kepentingan publik dalam konteks inovasi dan kreativitas
Fenomena Persekusi Digital dan Cyberbullying: Analisis Hukum Pidana Terhadap Konten Kekerasan Psikis di Internet Setiawan, Diky; Farina, Thea; Nugraha, Satriya
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 5 No. 4 (2025): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v5i4.20273

Abstract

Kekerasan psikis digital seperti cyberbullying dan persekusi digital telah menjadi ancaman serius dalam kehidupan masyarakat modern. Meskipun Indonesia telah memiliki kerangka hukum melalui KUHP Nasional dan UU ITE, perlindungan terhadap korban kekerasan psikis di dunia maya masih bersifat terbatas dan belum menyentuh akar persoalan. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis ketimpangan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan digital, hambatan dalam pembuktian unsur pidana, dan dampak psikologis yang dialami korban. Melalui pendekatan yuridis normatif dan studi perbandingan terhadap sistem hukum di Korea Selatan, Inggris, dan Australia, ditemukan bahwa Indonesia memerlukan regulasi yang lebih eksplisit dan sistem pendukung yang lebih responsif terhadap kebutuhan korban. Penelitian ini merekomendasikan pendekatan hukum yang berbasis korban, pembentukan lembaga pelaporan independen, serta peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam menangani kekerasan psikis digital secara profesional dan empatik.
Keterbukaan Informasi dalam Perjanjian Perdata: Implikasi Hukum terhadap Hak dan Kewajiban Para Pihak Oktarindini, Devina; Farina, Thea; Nugraha, Satriya
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 5 No. 4 (2025): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v5i4.20580

Abstract

Keterbukaan informasi dalam perjanjian perdata memainkan peran krusial dalam menciptakan hubungan hukum yang adil, transparan, dan seimbang. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dampak keterbukaan informasi terhadap hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian perdata, serta implikasi hukum yang timbul akibat kurangnya transparansi. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa keterbukaan informasi mengurangi risiko sengketa dengan memastikan pemahaman yang jelas tentang kewajiban dan hak yang dimiliki para pihak. Selain itu, keterbukaan informasi juga meningkatkan kepercayaan antara pihak-pihak dalam perjanjian. Sebaliknya, kurangnya keterbukaan informasi berpotensi menyebabkan pelanggaran terhadap prinsip itikad baik, penipuan, eksploitasi, serta berdampak pada kewajiban ganti rugi dan pembatalan perjanjian. Tanggung jawab hukum bagi pihak yang tidak mengungkapkan informasi yang relevan sangat penting untuk menjaga integritas sistem hukum. Penegakan hak pihak yang dirugikan karena kurangnya keterbukaan informasi juga menjadi bagian dari mekanisme perlindungan hukum yang ada. Oleh karena itu, penting bagi setiap pihak dalam perjanjian untuk menyampaikan informasi dengan transparansi agar dapat tercipta keadilan dan kepercayaan dalam transaksi perdata.
Ecological Justice in the Digital-Based Waste Management in Palangka Raya City: An Analysis of the Islamic and Environmental Law Perspectives Ali, Nuraliah; Farina, Thea; Wijaya, Andika; Januardy, Ivans; Nugraha, Satriya; Salsabila, Annisa
Journal of Transcendental Law Vol. 7 No. 1 (2025): Journal of Transcendental Law
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/jtl.v7i1.10003

Abstract

Lingkungan hidup adalah suatu sistem yang saling terikat dan harus dijaga keseimbangannya, baik dari perspektif ekologi maupun ajaran Islam. Dalam pandangan Islamic Environmental Justice, keseimbangan (mizan) menjadi prinsip utama dalam pemanfaatan sumber daya alam untuk menghindari eksploitasi berlebihan yang dapat merusak ekosistem. Penelitian ini menyoroti pengelolaan sampah di Kota Palangka Raya, khususnya pelaksanaan kebijakan bank sampah dan efektivitas platform digital Info Bang Apul dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah. Metode yang digunakan adalah pendekatan empiris dengan data kuantitatif, didukung oleh data kuesioner yang diperoleh dari 136 responden. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa meskipun telah terdapat aturan seperti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan Peraturan Walikota (Perwali) Kota Palangka Raya Nomor 20 Tahun 2019 tentang Kebijakan Pengelolaan Sampah, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala. Kendala utama adalah rendahnya pemahaman dan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sampah. Jika ditinjau dari perspektif hukum lingkungan dan keadilan ekologis dalam Islam, kondisi tersebut mencerminkan bentuk ketidakadilan ekologis, di mana masyarakat belum mendapatkan akses yang merata terhadap solusi pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Teknologi bank sampah digital seperti Info Bang Apul memiliki potensi dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah tetapi masih memerlukan sosialisasi lebih lanjut agar lebih dikenal dan digunakan secara luas oleh masyarakat. Selain itu, perlu adanya peningkatan fitur pada Info Bang Apul guna memberikan informasi lengkap dan menyediakan berbagai layanan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Penelitian ini merekomendasikan strategi peningkatan pengetahuan masyarakat melalui edukasi serta optimalisasi peran pemerintah dengan sosialisasi. Dengan penerapan prinsip keadilan lingkungan Islam dan penggunaan teknologi digital, diharapkan pengelolaan sampah yang lebih berkelanjutan dapat tercapat di Kota Palangka Raya.   The environment is an interrelated system whose balance must be preserved both from the ecological and Islamic perspectives. From the perspective of Islamic Environmental Justice, balance (mizan) becomes the main principle in the usage of natural resources to prevent excessive exploitation that may damage the ecosystem. This research focuses on analyzing the waste management in Palangka Raya City, Central Kalimantan Province, Indonesia, especially in the implementation of the waste bank policy and the effectiveness of the Info Bang Apul digital platform in increasing society’s awareness of waste management. The method used in this research was the empirical approach with quantitative data, supported by data from questionnaires which were spread to 136 respondents. Results of this research showed that even though there are already regulations such as Law No. 18 of 2008 on Waste Management and the Regulation of the Palangka Raya City Mayor No. 20 of 2019 on the Waste Management Policy, their implementation still faces various obstacles. The main obstacle was society’s lack of understanding and involvement in waste management. If analyzed from the perspectives of environmental law and ecological justice in Islam, such a condition reflects a form of ecological injustice, where society still has not obtained equal access to the solution of sustainable waste management. Digital waste bank technologies such as Info Bang Apul have the potential to increase the effectiveness of waste management. However, there is still a need for further introduction so that society may know and widely use them. Apart from that, there needs to be an increase in Info Bang Apul’s features to provide more comprehensive information and add various services to increase community participation. This research recommends strategies to increase society’s knowledge through education as well as the optimization of the government’s role through program introduction. It is hoped that the application of the Islamic environmental justice principles and the usage of digital technologies may lead to the achievement of more sustainable waste management in Palangka Raya City, Indonesia.
Juridical Review of the Role of Expert Witnesses in Trials at the Palangka Raya District Court Exaudi Gultom, Reyson; Farina, Thea; Yuni Pramita, Claudia
Journal of Law, Politic and Humanities Vol. 5 No. 6 (2025): (JLPH) Journal of Law, Politic and Humanities
Publisher : Dinasti Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jlph.v5i6.2248

Abstract

Expert witnesses play a crucial role in the trial process, particularly in explaining technical matters that may not be understood by judges, prosecutors, or lawyers. In the Palangka Raya District Court, the involvement of expert witnesses is frequently encountered in various types of cases. Therefore, it is important to examine the role of expert witnesses in helping judges achieve substantive justice. This study aims to analyze the role of digital forensic expert witnesses in the trial process at the Palangka Raya District Court, specifically regarding their contribution to the evidence of cases based on technical or scientific expertise to assist judges in understanding technical aspects related to cases involving information and electronic transactions that are being processed. This study uses a Normative Juridical method with a descriptive qualitative approach. The focus of the study is the analysis of the court decisions at the Palangka Raya District Court related to the role of digital forensic expert witnesses in the judicial process based on applicable laws and legal literature. Primary data was obtained from laws, court decisions, and secondary data from legal literature and expert opinions. The results of this study conclude that digital forensic expert witnesses play an important role as tools to understand the technical or scientific aspects of electronic devices, networks, and digital data analysis in the decision-making process for judges at the Palangka Raya District Court. To maintain integrity and competence, judges, prosecutors, and legal advisors are expected to be selective and objective when presenting expert witnesses, considering their competence and independence to achieve substantive justice
Law Enforcement on By-Pass Water Theft at PDAM Palangka Raya David, Kristian; Farina, Thea; Sangalang, Rizki Setyobowo
Journal of Law, Politic and Humanities Vol. 6 No. 1 (2025): (JLPH) Journal of Law, Politic and Humanities
Publisher : Dinasti Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jlph.v6i1.2425

Abstract

Water theft through by-pass on PDAM installations is one of the criminal acts that harm local companies and negatively impact the quality and quantity of clean water distribution. This research aims to analyze law enforcement against the crime of water theft in the PDAM of Palangka Raya City, identify the modus operandi used by the perpetrators, and examine the resulting impacts. The research employs empirical legal methods with a qualitative approach, where data is obtained through field observations, documentation, and interviews with relevant parties. The research findings indicate that the modus of theft is carried out by illegal connections on the distribution pipes before the water meter, so the usage is not recorded and the bill does not appear. This action violates Article 362 and Article 363 of the Indonesian Penal Code, Article 406 of the Penal Code, as well as Article 55 paragraph (1) in conjunction with Article 73 paragraph (1) of Law Number 17 of 2019 concerning Water Resources. Water theft results in financial losses for PDAM. decreased water pressure, service disruptions, and potential contamination. Strict law enforcement and increased legal awareness in the community are needed to prevent the recurrence of these criminal acts.
Pengaruh Artificial Intelligence dalam Menggantikan Peran Manusia di Dunia Kerja Ditinjau dari Peraturan Pemerintah No 33 Tahun 2013 Tentang Perluasan Kesempatan Kerja Imtikhani, Najih; Nugroho, Any; Farina, Thea
Jurnal Sosial Teknologi Vol. 5 No. 5 (2025): Jurnal Sosial dan Teknologi
Publisher : CV. Green Publisher Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59188/jurnalsostech.v5i5.32118

Abstract

The rapid development of Artificial Intelligence (AI) in Indonesia’s industrial sector presents both opportunities and challenges for the workforce. This study investigates the impact of AI on employment and examines whether its implementation aligns with Government Regulation No. 33 of 2013 concerning Employment Expansion. Despite AI’s potential to replace routine human tasks and increase unemployment, it also opens new job opportunities requiring complex skills and creativity. This research employs a normative juridical method, focusing on the analysis of existing labor laws, particularly Law No. 13 of 2003 on Manpower and Government Regulation No. 33 of 2013. Primary and secondary legal sources are critically examined to assess the regulatory framework’s adequacy in protecting workers’ rights amid AI adoption. The findings reveal that while AI can enhance efficiency and productivity, automation risks job losses, especially in routine tasks, necessitating comprehensive policies and training programs to prepare workers for this transition. The study underscores the urgent need for Indonesia to develop specific AI regulations to ensure legal certainty and social protection for affected workers. Policymakers should prioritize proactive training initiatives to foster workforce adaptability and enable harmonious coexistence between humans and AI in the labor market.
Pernikahan Tanpa Izin di Lingkungan Militer: Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim pada Kasus Pidana Militer Nomor 143 K/MIL/2016 Ali, Nuraliah; januardy, ivans; Farina, Thea; Sibot, Yessiarie Silvany; Nugraha, Satriya
Palangka Law Review Vol. 4 No. 1 (2024): VOLUME 4, ISSUE 1, MARET 2024
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52850/palarev.v4i1.13634

Abstract

Marriage without permission in the military environment is a serious violation that can disrupt discipline, operational efficiency, and the morale of soldiers. This study aims to analyze Indonesian military law concerning unauthorized marriages, focusing on Military Criminal Case Number 143 K/MIL/2016 involving a TNI AL soldier. The research examines unauthorized marriages within the military context. It employs a descriptive-analytical approach by analyzing Indonesian military law regarding marriage permissions and a concrete case of unauthorized marriage by a TNI AL soldier. The results indicate that in this case, the defendant, who married without permission, was charged with violating Article 279, Paragraph (1) of the Indonesian Criminal Code. Although a 7-month imprisonment sentence was imposed, this decision raises questions about the appropriateness and effectiveness of the sanctions in preventing unauthorized marriages. The study's implications highlight the need for broader regulations governing marriage permissions in the military to more effectively address this issue. The research concludes that unauthorized marriages remain a significant issue that needs to be addressed seriously within the military environment.
The Notary's Right of Refusal in Examination: Study of Judicial Consideration of Decision Number 1003 K/PID/2015 Farina, Thea; Ali, Nuraliah; Ruzian Markom
Jurnal Jurisprudence Vol. 13, No. 1, June 2023
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/jurisprudence.v13i1.1739

Abstract

ABSTRACT Objective: This research was conducted to present considerations to the judge regarding the notary's right of refusal in the case of an examination (Study on Case Decision Number 1003 K/PID/2015) and the consequences related to the notary's right utilization according to the law on the notary's office and code of ethics in Indonesia. Methodology: This research adopted normative juridical law research, employing statute and case approaches. The materials obtained from the research findings were systematically collected and classified according to the subject matter and then qualitatively analyzed. Results: This research emphasized that the right of refusal in the position of a notary is contained in the notary oath of office, which prohibits disseminating the contents of the data. Regarding the consequences of the notary refusal, the notary will be discharged from witness obligations or a general testimony for the release of the notary from various demands related to all parties' interests. Applications of this study: The study provides a reference conceptualized into norms that can be accepted and implemented in society and become a moral guideline regarding the notary's right of refusal in the case of an examination. Novelty/Originality: This research concerns the notary's right of refusal in the examination context and its consequences. This study focuses on the judge's consideration investigation and its relation to the law on notary office and the notary code of ethics, which are relatively uncommon in Indonesia.  Keywords: Notary, Right of Refusal, Law on Notary Office, Code of Ethics   ABSTRAK  Tujuan: Penelitian ini dilakukan untuk memberikan pertimbangan kepada hakim mengenai hak ingkar notaris dalam perkara pemeriksaan (Studi Putusan Perkara Nomor 1003 K/PID/2015) dan akibat yang terkait dengan penggunaan hak notaris menurut hukum tentang jabatan notaris dan kode etik di Indonesia. Metodologi: Penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis normatif, dengan pendekatan undang-undang dan kasus. Bahan-bahan yang diperoleh dari temuan penelitian dikumpulkan secara sistematis dan diklasifikasikan menurut pokok bahasan kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil: Penelitian ini menegaskan bahwa hak ingkar jabatan notaris tertuang dalam sumpah jabatan notaris yang melarang penyebarluasan isi data. Mengenai akibat penolakan notaris tersebut, notaris akan dibebaskan dari kewajiban saksi atau keterangan umum untuk pembebasan notaris dari berbagai tuntutan yang berkaitan dengan kepentingan semua pihak. Aplikasi penelitian: Kajian ini memberikan acuan yang dikonseptualisasikan ke dalam norma-norma yang dapat diterima dan dilaksanakan di masyarakat serta menjadi pedoman moral mengenai hak ingkar notaris dalam hal pemeriksaan. Kebaruan/Orisinalitas: Penelitian ini menyangkut hak ingkar notaris dalam konteks pemeriksaan dan akibatnya. Kajian ini berfokus pada pemeriksaan pertimbangan hakim dan kaitannya dengan undang-undang jabatan notaris dan kode etik notaris yang relatif jarang ditemui di Indonesia. Kata kunci: Notaris, Hak Menolak, UU Jabatan Notaris, Kode Etik
Co-Authors Abditama, Marcel Agus Mulyawan, Agus Ali, Nuraliah Andika Wijaya, Andika Azani, Anggira Br. Simanungkalit, Meldasyel Damanik, Eko Rinaldo David, Kristian Dwiputri, Ayunda Rahmayanti efraim, Efraim Exaudi Gultom, Reyson Hayati, Mulida Imtikhani, Najih Indah Permatasari Ivans Januardy Kristanto, Kiki Lihandri, Yoga Mardan Umar Nugroho, Any Oktarindini, Devina Purwantoro, Erwin Agus Putri, Jesika Ananda Ruzian Markom SALSABILA, ANNISA Sandhi, I Gusti Bagus Sangalang, Rizki Setyobowo Satriya Nugraha Setiawan, Diky Sibot, Yessiarie Silvany Valentia, Ennisa Vleotri, Ribka Yuni Pramita, Claudia