Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.493
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia Morality :Jurnal Ilmu Hukum International Journal of Community Service Learning Unes Law Review Journal of Law Science Jurnal Hukum Lex Generalis Jurnal Sosial dan Teknologi FOCUS: Journal of Social Studies Journal of Law, Poliitic and Humanities Eduvest - Journal of Universal Studies Innovative: Journal Of Social Science Research Journal of Transcendental Law Palangka Law Review Jurnal Jurisprudence
Farina, Thea
Unknown Affiliation
Religion Aerospace Engineering Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Neuroscience Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 27 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 27 Documents
Search

 1   2   3 
Kajian Hukum Terhadap Putusan Pengadilan yang Meniadakan Hak Ahli Waris (Studi Kasus Nomor 0011/Pdt.P/2017/PA.Plk) Vleotri, Ribka; Farina, Thea; Januardy, Ivans
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 5 No. 2 (2025): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v5i2.18769

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek hukum terkait penetapan ahli waris yang dapat menyebabkan hilangnya hak seseorang atas warisan, dengan fokus pada Putusan Pengadilan Agama Nomor 0011/Pdt.P/2017/PA.Plk. Studi ini menyoroti disparitas dalam interpretasi dan penerapan hukum waris di Indonesia, khususnya dalam konteks permohonan penetapan ahli waris yang diatur dalam Pasal 49 huruf (b) UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Penelitian ini menemukan bahwa proses penetapan ahli waris sering kali menghadapi tantangan, seperti adanya perselisihan di antara para ahli waris, ketidakjelasan objek harta warisan, serta perbedaan pandangan hakim terkait Permohonan Penetapan Ahli Waris (PAW) dan Permohonan Pertolongan Pembagian Harta Peninggalan (P3HP). Dalam perspektif hukum Islam, setiap ahli waris memiliki hak yang tidak dapat dihilangkan tanpa alasan yang sah sesuai syariat. Oleh karena itu, transparansi dan keadilan dalam penetapan ahli waris menjadi sangat penting untuk mencegah konflik keluarga dan pelanggaran prinsip-prinsip hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode studi dokumen dan analisis terhadap putusan pengadilan serta literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan perlunya penguatan regulasi dan harmonisasi antara aturan hukum positif dan prinsip hukum Islam guna memastikan penerapan hukum waris yang adil, transparan, dan sesuai dengan tujuan undang-undang
Tanggung Jawab Perdata dalam Kecelakaan Lalu Lintas: Studi Normatif Perbandingan KUH Perdata dan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkatan Jalan Br. Simanungkalit, Meldasyel; Farina, Thea; Nugraha, Satriya
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 5 No. 3 (2025): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v5i3.19555

Abstract

Fenomena meningkatnya kecelakaan lalu lintas di Indonesia menimbulkan berbagai kerugian, baik bersifat materiil maupun immateriil. Dalam konteks ini, kepastian hukum atas pertanggungjawaban perdata menjadi hal yang sangat krusial, terutama untuk menjamin perlindungan hukum bagi korban. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis pengaturan tanggung jawab perdata akibat kecelakaan lalu lintas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ), serta membedah perbedaan pendekatan normatif dari kedua peraturan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUH Perdata menekankan tanggung jawab berdasarkan asas kesalahan (schuld), yang mewajibkan korban untuk membuktikan unsur kesalahan dan hubungan kausal secara rinci. Sebaliknya, UU LLAJ lebih berorientasi pada sanksi administratif dan pidana, tanpa memberikan kepastian normatif yang jelas mengenai mekanisme pertanggungjawaban perdata. Perbedaan pendekatan ini menimbulkan kekosongan hukum (legal gap) dan menghambat realisasi keadilan bagi korban kecelakaan.
Restitusi dan Perlindungan Hak Korban Tindak Pidana: Kebijakan, Tantangan dan Praktiknya di Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Permatasari, Indah; Farina, Thea; Ali, Nuraliah
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Syntax Corporation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36418/syntax-literate.v10i2.55559

Abstract

Restitusi merupakan salah satu bentuk perlindungan hak korban tindak pidana yang bertujuan memberikan kompensasi atas kerugian yang dialami. Penelitian ini dilakukan untuk mengevaluasi kebijakan restitusi, tantangan dalam implementasinya, dan solusi yang dapat diterapkan di Pengadilan Negeri Kuala Kapuas. Dengan pendekatan yuridis empiris, penelitian ini mengkaji kebijakan restitusi berdasarkan data primer dari wawancara dengan hakim, jaksa, dan panitera, serta data sekunder dari peraturan perundang-undangan dan literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun restitusi telah diatur dalam berbagai regulasi, seperti PERMA No. 1 Tahun 2022, implementasinya menghadapi kendala, termasuk ketidaktahuan korban akan hak mereka, kompleksitas administrasi, dan keterbatasan finansial pelaku. Selain itu, kurangnya sosialisasi dan akses terhadap LPSK di daerah menjadi tantangan signifikan. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan koordinasi antar-lembaga, penyederhanaan prosedur administrasi, edukasi hukum kepada masyarakat, serta pembentukan dana kompensasi korban sebagai alternatif jika pelaku tidak mampu membayar. Dengan langkah-langkah ini, restitusi dapat menjadi instrumen yang lebih efektif dalam melindungi hak korban dan meningkatkan keadilan dalam sistem peradilan pidana.
Pengakuan dan Perlindungan Hutan Adat dalam Mewujudkan Hak Masyarakat Hukum Adat di Provinsi Kalimantan Tengah Farina, Thea; Mulyawan, Agus; Wijaya, Andika; Nugraha, Satriya
UNES Law Review Vol. 6 No. 3 (2024)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i3.1852

Abstract

Penerapan hukum adat dalam pengelolaan sumber daya alam telah menjadi subjek penting dalam upaya pembangunan berkelanjutan. Peluang yang kiranya sangat berkaitan dengan penerapan hukum adat mencakup peningkatan pelestarian lingkungan, pemeliharaan keanekaragaman hayati, dan pemberdayaan masyarakat lokal. Hukum adat juga memberikan landasan bagi praktik-praktik pengelolaan yang berkelanjutan, memungkinkan adaptasi terhadap perubahan lingkungan, dan mempromosikan ketahanan lokal. Namun, penerapan hukum adat juga dihadapkan pada sejumlah tantangan. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana seharusnya masyarakat adat mendapatkan perlindungan hak terhadap tantangan utama sulitnya mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum terhadap Hutan Adat sebagai sumber daya alam di Kalimantan Tengah menurut perspektif hukum adat. Menurut hasil penelitian, konflik kepentingan antara masyarakat adat dan pihak-pihak lainnya seperti pemerintah, serta ketidaksesuaian dengan kerangka hukum nasional menjadi pemicu permasalahan antara Masyarakat adat dan pemerintah. Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, pemerintah seharusnya memegang kepentingan untuk memperkuat pengakuan dan perlindungan hukum terhadap hukum adat, serta memperkuat keterkaitan antara hukum adat dan hukum formal. Langkah-langkah tersebut dapat menciptakan kerangka kerja yang inklusif dan berkelanjutan bagi pengelolaan sumber daya alam, yang menghargai pengetahuan lokal, mendorong partisipasi masyarakat, dan memperkuat resiliensi ekosistem dalam rangka pengelolaan dan pemanfaatn hutan adat sebagai Upaya Pembangunan Berkelanjutan.
Law Enforcement on By-Pass Water Theft at PDAM Palangka Raya David, Kristian; Farina, Thea; Sangalang, Rizki Setyobowo
Journal of Law, Politic and Humanities Vol. 6 No. 1 (2025): (JLPH) Journal of Law, Politic and Humanities
Publisher : Dinasti Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jlph.v6i1.2425

Abstract

Water theft through by-pass on PDAM installations is one of the criminal acts that harm local companies and negatively impact the quality and quantity of clean water distribution. This research aims to analyze law enforcement against the crime of water theft in the PDAM of Palangka Raya City, identify the modus operandi used by the perpetrators, and examine the resulting impacts. The research employs empirical legal methods with a qualitative approach, where data is obtained through field observations, documentation, and interviews with relevant parties. The research findings indicate that the modus of theft is carried out by illegal connections on the distribution pipes before the water meter, so the usage is not recorded and the bill does not appear. This action violates Article 362 and Article 363 of the Indonesian Penal Code, Article 406 of the Penal Code, as well as Article 55 paragraph (1) in conjunction with Article 73 paragraph (1) of Law Number 17 of 2019 concerning Water Resources. Water theft results in financial losses for PDAM. decreased water pressure, service disruptions, and potential contamination. Strict law enforcement and increased legal awareness in the community are needed to prevent the recurrence of these criminal acts.
Credit Scoring P2P Lending Fintech: Right to Explanation in AI-Based Credit Maghfirli, Aliya Suci; Farina, Thea; Ali, Nuraliah
Eduvest - Journal of Universal Studies Vol. 5 No. 11 (2025): Eduvest - Journal of Universal Studies
Publisher : Green Publisher Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59188/eduvest.v5i11.52362

Abstract

The advancement of artificial intelligence (AI) technology has transformed the credit scoring system in Indonesia’s fintech peer-to-peer (P2P) lending sector. Automated decision-making increases efficiency and financial inclusion but also raises legal concerns, particularly regarding consumers’ right to obtain explanations for decisions made solely by AI. This study analyzes the legal framework governing the right to explanation and consumer protection in AI-based automated credit assessments within Indonesian P2P lending services. A normative juridical method is applied using legislative, conceptual, and comparative approaches. The findings show that Indonesia has established several legal foundations, including Law No. 27 of 2022 on Personal Data Protection, Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection, POJK No. 40 of 2024 on Information Technology-Based Joint Funding Services, and POJK No. 22 of 2023 on Consumer and Community Protection in the Financial Services Sector. However, specific regulation on the right to explanation for AI-generated automated decisions is still lacking. This gap creates challenges in ensuring algorithmic transparency, fairness, and accountability, especially when automated assessments potentially lead to discrimination or inaccurate risk profiling. Therefore, regulatory strengthening is required to mandate the implementation of Explainable Artificial Intelligence (XAI), ensuring that consumers receive understandable information about how decisions are made and possess the right to contest harmful outcomes. Clearer legal mandates are also needed to hold business actors accountable for risks arising from automated decision-making and to protect consumers’ rights in an increasingly digital lending environment.
Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Pemesana Hotel Melalui Platform Digital: Analisis Normatif terhadap Kasus Penolakan Layanan oleh Pihak Hotel Indonesia Pekalongan Siregar, Joshua Walker; Farina, Thea; Ali, Nuraliah; Jalianery, Joanita
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 7 No 4 (2026): Tema Hukum Perdata dan Kenotariatan
Publisher : CV Rewang Rencang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56370/jhlg.v7i4.3051

Abstract

This study aims to analyze consumer protection in hotel booking transactions through digital platforms, focusing on a service refusal case involving a hotel in Pekalongan, Indonesia. The research uses a normative approach by examining relevant regulations, including the Consumer Protection Act and provisions governing the rights and obligations of consumers and business actors in digital transactions. The findings show that hotels must act in good faith, provide honest, proper and non-discriminatory services and deliver accurate information. Both the hotel and Traveloka are responsible for consumer losses through full refunds. This study contributes to developing more effective consumer protection policies.
Co-Authors Abditama, Marcel Agus Mulyawan, Agus Ali, Nuraliah Andika Wijaya, Andika Azani, Anggira Br. Simanungkalit, Meldasyel Damanik, Eko Rinaldo David, Kristian Dwiputri, Ayunda Rahmayanti efraim, Efraim Exaudi Gultom, Reyson Hayati, Mulida Imtikhani, Najih Indah Permatasari Ivans Januardy Joanita Jalianery Kristanto, Kiki Lihandri, Yoga Maghfirli, Aliya Suci Mardan Umar Nugroho, Any Oktarindini, Devina Purwantoro, Erwin Agus Putri, Jesika Ananda Ruzian Markom SALSABILA, ANNISA Sandhi, I Gusti Bagus Sangalang, Rizki Setyobowo Satriya Nugraha Setiawan, Diky Sibot, Yessiarie Silvany Siregar, Joshua Walker Valentia, Ennisa Vleotri, Ribka Yuni Pramita, Claudia