Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.17
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Unes Law Review JYRS: Journal of Youth Research and Studies VIVA THEMIS- Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum PEDAMAS (Pengabdian Kepada Masyarakat) Jurnal Legalitas
Anis Rindiani
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Pertiba Pangkal Pinang
Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Energy Engineering Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences

Published : 13 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 13 Documents
Search

 1   2 
Analisis Implementasi Perjanjian Kerja antara Pemilik dan Sopir Bus Pariwisata di Indonesia Ramrada, Aldila; Vedercia, Arri; Pratama, Robby; Duwaswita, Rosi; Rindiani, Anis; Yuliana, Sri
Jurnal Legalitas (JLE) Vol 3 No 1 (2025)
Publisher : LPPM UNIVERSITAS PERTIBA PANGKALPINANG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58819/jle.v3i1.137

Abstract

Tanggung jawab pemilik bus terhadap kecelakaan lalu lintas sering kali menjadi perdebatan, termasuk dalam hal kerugian yang dialami oleh pihak ketiga. Terutama berkaitan dengan kelalaian sopir yang bertindak dalam lingkup pekerjaannya, yang mana terdapat hubungan hukum antara pemilik bus dan sopir berdasarkan pada hukum perdata berupa perjanjian kerja yang mendasari hubungan kerja. Kewajiban pertangggung jawaban pemilik bus pariwisata terhadap kecelakaan lalu lintas dapat diulik dengan memahami bagaimana perjanjian kerja berdasarkan hukum perdata yang berlaku.
Menakar Kepailitan Digital: Urgensi Reposisi Perlindungan Konsumen dalam Bangkrutnya Platform E-Commerce di Indonesia: Perlindungan Konsumen dalam Bangkrutnya Platform E-Commerce Abdalla, RM. Sheridan; Rindiani, Anis; Pawari, Rahmiati Ranti
Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 9 No. 5 (2025): Legal Standing
Publisher : Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24269/ls.v9i5.12476

Abstract

The rapid growth of Indonesia's digital economy has introduced various e-commerce platforms that serve as the backbone of national electronic commerce. However, the phenomenon of bankruptcy or collapse of major e-commerce platforms, as seen in several national marketplace cases, raises serious concerns regarding consumer protection. This research aims to analyze legal gaps in consumer protection when e-commerce platforms face bankruptcy and examine the urgency of repositioning consumer protection mechanisms in the context of digital bankruptcy. The research employs a normative juridical approach with comparative analysis of existing bankruptcy and consumer protection regulations. The findings reveal that conventional bankruptcy provisions in Law No. 37 of 2004 are inadequate to accommodate the unique characteristics of digital platforms, particularly regarding consumer fund protection, resolution of pending transactions, and responsibility for consumer personal data. This situation is exacerbated by weak coordination between consumer protection agencies and curators in bankruptcy proceedings. The research recommends the need for lex specialis reformulation governing digital platform bankruptcy with consumer protection as the primary priority, establishment of specially protected escrow account mechanisms, and strengthening the role of BPSK (Consumer Dispute Settlement Agency) in handling digital bankruptcy disputes.
Kue Tompek Selong sebagai Aset Ekonomi Daerah: Studi Hukum tentang Perlindungan Kue Tradisional Sebagai Kekayaan Intelektual Komunal Bangka Belitung Zulkifli, Muhamad Aziz; Rindiani, Anis; Marhayani, Cik
UNES Law Review Vol. 7 No. 4 (2025)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v7i4.2453

Abstract

Indonesia merupakan negara yang kaya akan keragaman budaya, termasuk kuliner tradisional yang tidak hanya merepresentasikan identitas kultural, tetapi juga memiliki nilai ekonomi yang strategis bagi pengembangan daerah. Salah satu makanan tradisional khas Bangka Belitung adalah Kue Tompek Selong, yang selain menjadi warisan budaya, juga berpotensi besar sebagai aset ekonomi lokal. Namun, hingga kini belum terdapat perlindungan hukum yang memadai terhadap produk tersebut sebagai Kekayaan Intelektual Komunal (KIK), sehingga rawan terhadap eksploitasi dan klaim sepihak oleh pihak luar. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji urgensi perlindungan hukum terhadap Kue Tompek Selong sebagai KIK dan menelusuri mekanisme pendaftaran serta skema perlindungan yang tersedia dalam kerangka hukum Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, dengan pendekatan normatif dan pengumpulan data lapangan melalui wawancara dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan melalui skema Indikasi Asal sangat penting untuk memastikan legitimasi komunitas lokal atas produk ini, mendorong pengembangan ekonomi berbasis budaya, dan memperkuat daya saing daerah. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dan praktis dalam mendukung pelestarian kuliner tradisional serta penguatan ekonomi lokal yang berkelanjutan dan berbasis hukum.
Co-Authors Abdalla, RM. Sheridan Al Alif, Supuan Sultan Alenda, Ina Cik Marhayani Dairi Dewi, Virna Duwaswita, Rosi Effendi, Farid Eko Riyadi, Eko Herlina Herlina Husni Thamrin Imanuddin, M. Marhayati, Cik Nissa, Nayu Pawari, Rahmianti Ranti Pratama, Robby Rahmiati Ranti Pawari Ramrada, Aldila Sri Yuliana Sukrisno, Wijayono Hadi Vedercia, Arri Zulkifli, Muhamad Aziz