Claim Missing Document
Check
Articles

Found 14 Documents
Search

Analisis Implementasi Perjanjian Kerja antara Pemilik dan Sopir Bus Pariwisata di Indonesia Ramrada, Aldila; Vedercia, Arri; Pratama, Robby; Duwaswita, Rosi; Rindiani, Anis; Yuliana, Sri
Jurnal Legalitas (JLE) Vol 3 No 1 (2025)
Publisher : LPPM UNIVERSITAS PERTIBA PANGKALPINANG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58819/jle.v3i1.137

Abstract

Tanggung jawab pemilik bus terhadap kecelakaan lalu lintas sering kali menjadi perdebatan, termasuk dalam hal kerugian yang dialami oleh pihak ketiga. Terutama berkaitan dengan kelalaian sopir yang bertindak dalam lingkup pekerjaannya, yang mana terdapat hubungan hukum antara pemilik bus dan sopir berdasarkan pada hukum perdata berupa perjanjian kerja yang mendasari hubungan kerja. Kewajiban pertangggung jawaban pemilik bus pariwisata terhadap kecelakaan lalu lintas dapat diulik dengan memahami bagaimana perjanjian kerja berdasarkan hukum perdata yang berlaku.
Menakar Kepailitan Digital: Urgensi Reposisi Perlindungan Konsumen dalam Bangkrutnya Platform E-Commerce di Indonesia: Perlindungan Konsumen dalam Bangkrutnya Platform E-Commerce Abdalla, RM. Sheridan; Rindiani, Anis; Pawari, Rahmiati Ranti
Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 9 No. 5 (2025): Legal Standing
Publisher : Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24269/ls.v9i5.12476

Abstract

The rapid growth of Indonesia's digital economy has introduced various e-commerce platforms that serve as the backbone of national electronic commerce. However, the phenomenon of bankruptcy or collapse of major e-commerce platforms, as seen in several national marketplace cases, raises serious concerns regarding consumer protection. This research aims to analyze legal gaps in consumer protection when e-commerce platforms face bankruptcy and examine the urgency of repositioning consumer protection mechanisms in the context of digital bankruptcy. The research employs a normative juridical approach with comparative analysis of existing bankruptcy and consumer protection regulations. The findings reveal that conventional bankruptcy provisions in Law No. 37 of 2004 are inadequate to accommodate the unique characteristics of digital platforms, particularly regarding consumer fund protection, resolution of pending transactions, and responsibility for consumer personal data. This situation is exacerbated by weak coordination between consumer protection agencies and curators in bankruptcy proceedings. The research recommends the need for lex specialis reformulation governing digital platform bankruptcy with consumer protection as the primary priority, establishment of specially protected escrow account mechanisms, and strengthening the role of BPSK (Consumer Dispute Settlement Agency) in handling digital bankruptcy disputes.
Kue Tompek Selong sebagai Aset Ekonomi Daerah: Studi Hukum tentang Perlindungan Kue Tradisional Sebagai Kekayaan Intelektual Komunal Bangka Belitung Zulkifli, Muhamad Aziz; Rindiani, Anis; Marhayani, Cik
UNES Law Review Vol. 7 No. 4 (2025)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v7i4.2453

Abstract

Indonesia merupakan negara yang kaya akan keragaman budaya, termasuk kuliner tradisional yang tidak hanya merepresentasikan identitas kultural, tetapi juga memiliki nilai ekonomi yang strategis bagi pengembangan daerah. Salah satu makanan tradisional khas Bangka Belitung adalah Kue Tompek Selong, yang selain menjadi warisan budaya, juga berpotensi besar sebagai aset ekonomi lokal. Namun, hingga kini belum terdapat perlindungan hukum yang memadai terhadap produk tersebut sebagai Kekayaan Intelektual Komunal (KIK), sehingga rawan terhadap eksploitasi dan klaim sepihak oleh pihak luar. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji urgensi perlindungan hukum terhadap Kue Tompek Selong sebagai KIK dan menelusuri mekanisme pendaftaran serta skema perlindungan yang tersedia dalam kerangka hukum Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, dengan pendekatan normatif dan pengumpulan data lapangan melalui wawancara dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan melalui skema Indikasi Asal sangat penting untuk memastikan legitimasi komunitas lokal atas produk ini, mendorong pengembangan ekonomi berbasis budaya, dan memperkuat daya saing daerah. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dan praktis dalam mendukung pelestarian kuliner tradisional serta penguatan ekonomi lokal yang berkelanjutan dan berbasis hukum.
Analisis Penegakan Hukum Pidana dalam Menangani Ujaran Kebencian Berbasis Sara di Platform Media Sosial Arianto, Deni; Rindiani, Anis; Yuliana, Sri
Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 9 No. 5 (2025): Legal Standing
Publisher : Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24269/ls.v9i5.12589

Abstract

This research examines the application of legal provisions related to religious-based hate speech in social media, focusing on the provocation cases that occurred during Pope visit to Indonesia in September 2024. The case involved the arrest of seven individuals, including a civil servant, suspected of making provocations such as bomb threats and church burning incitements on various social media platforms. Using a juridical-empirical approach, this research analyzes the application of the Electronic Information and Transaction Law, Anti-Terrorism Law, and related regulations in the law enforcement process. Data collection methods included interviews with law enforcement officials, legal document analysis, and case studies. The findings reveal that while Indonesia's legal framework is relatively comprehensive in regulating hate speech, its implementation still faces challenges related to the interpretation of free speech boundaries, coordination among law enforcement agencies, and technical capacity in cybercrime investigations. This research recommends strengthening law enforcement capacity, enhancing digital literacy among citizens, and harmonizing regulations regarding hate speech and online extremism to create more effective law enforcement while respecting human rights principles.