Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.266
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Unes Law Review JYRS: Journal of Youth Research and Studies VIVA THEMIS- Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum PEDAMAS (Pengabdian Kepada Masyarakat) Jurnal Legalitas
Anis Rindiani
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Pertiba Pangkal Pinang
Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Energy Engineering Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences

Published : 14 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 14 Documents
Search

 1   2 
ANALISIS PENERAPAN PERDA PROVINSI BABEL NO. 10 TAHUN 2020 TENTANG ADAPTASI KEBIASAAN BARU DALAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN COVID-19 DI DESA PINANG SEBATANG Anis Rindiani
VIVA THEMIS Vol 5, No 2 (2022): VIVA THEMIS
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (138.658 KB) | DOI: 10.24967/vt.v5i2.1759

Abstract

Upaya pencegahan dan pemutusan rantai penyebaran Covid-19 di Indonesia membutuhkan kedisiplinan pada kehidupan sosial masyarakat. Dalam situasi pandemi seperti sekarang ini sangat diperlukan disiplin yang ketat pada kehidupan sosial masyarakat dalam bentuk jaga jarak. Metode ini dianggap sebagai upaya yang paling efektif dalam mengurangi penyebaran virus Covid-19. Penegakan hukum terhadap pelanggaran protokol kesehatan Covid-19 di Desa Pinang Sebatang sendiri dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bangka Belitung Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019. Hal lain yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Pinang Sebatang dalam mengurangi penyebaran Covid-19 berupa melakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM) dan juga melalui sosialisasi-sosialisasi tentang pencegahan penyebaran virus Covid-19, serta menerapkan sanksi bagi yang melanggar protokol kesehatan Covid-19 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
UPAYA PEMERINTAH DESA DALAM MENANGANI PENCEMARAN LIMBAH RUMAH TANGGA YANG MENCEMARI PEMANDIAN UMUM SEBAGAI SIMBOL SOSIAL Rahmiati Ranti Pawari; Anis Rindiani; Eko Riyadi
JUSTICIA SAINS - Jurnal Ilmu Hukum Vol 7, No 2 (2022): JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/jcs.v7i2.2049

Abstract

Kesadaran Hukum masyarakat akan pengelolaan limbah rumah tangga dalam kehidupan sehari-hari tergolong masih sangat minim di Desa Zed, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka. Hal ini dapat dibuktikan di hampir semua tempat pemadian umum yang berada di Desa Zed tercemar oleh hasil limbah rumah tangga. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah desa untuk mengatasi masalah ini. Namun upaya-upaya yang di tempuh oleh Pemerintah Desa Zed mengalami jalan buntu, hal ini disebabkan kurangnya kesadaran akan kebersihan dan kebiasaan masyarakat  dalam membuang limbah rumah tangga di kawasan hutan desa yang mana kawasan tersebut merupakan mata debit air yang mengarah ke pemandian umum. Bila pada musim hujan, sampah yang telah di buang di kawasan hutan desa oleh masyarakat, akan terbawa arus hingga sampai di tempat pemandian umum. Hal ini kemudian memicu persoalan baru bagi masyrakat Desa yang menggunakan fasilitas pemandian umum, misalnya air menjadi bau, keruh dan lain sebagainya. Hal yang akan di analisis dalam penulisan ini adalah kesadaaran hukum terhadap masyarakat dalam pencemaran limbah rumah tangga. Persoalaan yang akan dibahas tidak adanya kesadaran hukum oleh masyarakat dalam membuang limbah rumah tangga dan keresahan masyarakat terhadap pemandian umum yang tercemar. Tulisan ini menggunakan metode deskriptif, menunjukan bahwa pemerintah telah menjalankan perannya sesuai dengan SOP yang ada, tetapi dalam prakteknya masih mengalami kendala karena kurangnya kesadaran hukum oleh masyarakat dalam membuang limbah rumah tangga. Sinergi yang berjalan menyebabkan kurangnya upaya pemerintah dalam menanggulangi kurangnya kesadaran hukum oleh masyarakat terhadap membuang limbah rumah tangga yang mencemari pemandian umum.
Analisis Sosial, Ekonomi, Dan Hukum Peran Serta Masyarakat Desa Labuh Air Pandan Dalam Upaya Alih Fungsi Kawasan Hutan Menjadi Hutan Kebun Masyarakat Anis Rindiani; Eko Riyadi; Rahmiati Ranti Pawari
JUSTICIA SAINS - Jurnal Ilmu Hukum Vol 8, No 1 (2023): JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/jcs.v8i1.2374

Abstract

Dengan adanya peningkatan jumlah penduduk di Desa Labuh Air Pandan, mengandung konsekuensi meningkatnya kebutuhan akan tanah, untuk tempat tinggal dan bercocok tanam yang selanjutnya untuk tempat usaha lainnya, namun di sisi lain dihadapkan pada kenyataan bahwa luas tanah tidak dapat bertambah, karenanya sasaran yang paling mudah untuk diakses adalah tanah hutan atau kawasan hutan yang ada. Hal ini salah satunya disebabkan oleh belum adanya tata batas yang jelas pada kawasan hutan tersebut dan belum adanya peraturan desa yang mengatur tentang pengelolaan Kawasan hutan sehingga dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan seperti masyarakat dan perusahaan untuk merambah dan merubah fungsinya.  
Juridical Study for Drivers who Smuggle and Embezzle Type of ll Solar Fuel Using Expedion Truck in West Bangka (Case Studies PN Mentok Decion Number: 43/Pid.B/Lh.2023/PN.Mtk) Herlina, Herlina; Riyadi, Eko; Dewi, Virna; Yuliana, Sri; Pawari, Rahmiati Ranti; Rindiani, Anis
JYRS: Journal of Youth Research and Studies Vol. 5 No. 1 (2024): Jurnal JYRS Juni 2024
Publisher : FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM IAIN SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32923/jyrs.v5i1.4522

Abstract

Fuel oil is one of the vital elements needed to serve the wider community, both in poor countries, developing countries and even in countries with developed country status. The current use of fuel oil not only has implications for a country's foreign policy which has a significant influence on the country's economic growth, but also has a global impact resulting in human suffering. The type of research used in this research is normative juridical research which examines the law of internal perspective with the object of research being legal norms. Normative legal research functions to provide juridical arguments when there is a vacuum, ambiguity and conflict of norms. This means that normative legal research plays a role in maintaining critical aspects of legal science as normative science.
Pemenuhan Kewajiban Dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Terhadap Hak Pendidikan Anak Di Kabupaten Bangka Selatan Dewi, Virna; Rindiani, Anis; Yuliana, Sri; Pawari, Rahmianti Ranti
VIVA THEMIS Vol 7, No 1 (2024): VIVA THEMIS
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/vt.v6i1.2768

Abstract

One of the principles of a rule of law is the principle of legality, which means that every government legal action must be based on applicable laws and regulations or every government legal action must be based on the authority granted by laws and regulations. By relying on the principle of legality, the government carries out various legal actions. Because every legal action implies the use of authority, it implies an obligation to be responsible. In accordance with the principle "geen bevoegodheidzonder verantwoordelijkheid." The government's responsibility towards citizens or third parties is adhered to by almost all countries based on law. It is clear that every use of authority contains responsibility, however, it must also be stated about the methods of obtaining and exercising authority. Because not all state administration officials who carry out government authority automatically bear legal responsibility. Each country has its own laws and regulations. There is a juridical basis for education in Indonesia which has a set of laws and regulations which are the starting point for the education system in Indonesia. In the future, we will find that there are still many laws that have not achieved their goals, because the Indonesian nation is a pluralistic nation, therefore it is certainly not easy to achieve all goals quickly and briefly. To achieve our educational goals we need positive support from all aspects of society, education providers and the government. because the aim of providing good education and in accordance with educational foundations and implementing education based on law is to make education providers focused, orderly and in accordance with the roots of national culture. The formulation of the problem in this writing is how to analyze the implementation of the right to education as a constitutional right in Indonesia. The type of research that will be used in writing this law is normative and empirical research. This is basically a combination of a normative legal approach with the addition of various empirical elements.
PENDAMPINGAN PEMBUATAN LOGO DAN MEREK SEBAGAI IDENTITAS UMKM DI DESA SUNGKAP KECAMATAN SUNGAI SELAN KABUPATEN BANGKA TENGAH Dewi, Virna; Rindiani, Anis; Yuliana, Sri; Alenda, Ina
PEDAMAS (PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT) Vol. 2 No. 06 (2024): NOVEMBER 2024
Publisher : MEDIA INOVASI PENDIDIKAN DAN PUBLIKASI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran strategis dalam peningkatan perekonomian daerah, khususnya di Kabupaten Bangka Tengah. Namun, banyak pelaku UMKM menghadapi kendala terkait pemahaman dan keterampilan dalam membangun identitas usaha melalui logo dan merek dagang yang profesional dan memenuhi persyaratan hukum. Berdasarkan hal tersebut, kami melakukan kegiatan pendampingan pembuatan logo dan merek sebagai identitas usaha UMKM di Desa Sungkep, Kecamatan Sungai Selan, Kabupaten Bangka Tengah. Pendekatan yang digunakan dalam kegiatan ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yang melibatkan wawancara, observasi, dan pendampingan langsung kepada para peserta. Melalui serangkaian aktivitas seperti sesi pelatihan, pendampingan praktis, dan evaluasi, kami berhasil meningkatkan pemahaman peserta tentang pentingnya logo dan merek sebagai elemen identitas usaha yang berdaya saing serta memahami aspek legalitas terkait dengan pendaftaran merek sesuai dengan regulasi yang berlaku di Kabupaten Bangka Tengah. Hasil dari kegiatan ini menunjukkan bahwa mayoritas peserta mampu mendesain logo dan memahami manfaat pendaftaran merek sebagai bentuk perlindungan usaha. Namun, tantangan tetap ada, seperti keterbatasan waktu dan pengetahuan awal peserta sebelum pelatihan. Melalui kegiatan ini, peserta merasa lebih siap untuk melanjutkan proses pendaftaran merek dagang dan mengembangkan usaha mereka dengan memiliki identitas usaha yang profesional. Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan manfaat positif bagi semua pihak yang terlibat, terutama dalam mendukung pertumbuhan dan daya saing UMKM melalui penguatan aspek branding dan legalitas usaha.
Penguasaan Tanpa Izin atas Aset Lahan Sitaan Kejaksaan: Studi Yuridis terhadap Celah Penegakan Hukum Pidana Dairi; Rindiani, Anis; Dewi, Virna
Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 9 No. 5 (2025): Legal Standing
Publisher : Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24269/ls.v9i5.12402

Abstract

Unauthorized possession of land assets seized by the prosecutor’s office constitutes a form of legal violation that has the potential to hinder the enforcement of criminal law. This study aims to analyze the criminal law provisions governing the possession of seized land assets and to identify the obstacles and legal loopholes that arise in its enforcement practices. The research method employed is a normative juridical approach with a focus on the study of positive law. Data collection techniques were carried out through literature study of statutory regulations, legal literature, and relevant court decisions, combined with secondary data in the form of official documents from the prosecutor’s office related to the management of evidence and seized property. Data analysis techniques used normative qualitative analysis, namely by interpreting positive legal norms, linking them with legal doctrines, and comparing their application in judicial practice.The findings of this research indicate that illegal possession of seized assets is regulated in the Indonesian Penal Code (KUHP), Law Number 8 of 1981 concerning the Criminal Procedure Code, as well as the technical regulations of the prosecutor’s office regarding the management of seized property. However, in practice, there are still several challenges, including weak supervision systems, unclear mechanisms for asset safeguarding, and legal loopholes that allow third parties to physically control assets without official procedures. These findings emphasize the need to strengthen technical regulations, improve supervision systems, and enhance coordination among law enforcement agencies to prevent the misuse of seized land assets by the prosecutor’s office.
a Konstruksi Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan Siber Berbasis Teknologi Deepfake di Indonesia: Kontruksi Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan Siber Al Alif, Supuan Sultan; Rindiani, Anis; Marhayati, Cik
Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 9 No. 5 (2025): Legal Standing
Publisher : Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24269/ls.v9i5.12406

Abstract

The development of Deepfake technology presents new challenges for Indonesian criminal law, particularly in the field of cybercrime. Deepfake, as an artificial intelligence creation, can realistically manipulate audio and video, making it susceptible to misuse for fraud, non-consensual pornography, defamation, and digital identity theft. This study focuses on the construction of Indonesian criminal law in addressing Deepfake-based cybercrime. The research employs a normative juridical approach combined with a comparative study. The data consist of primary legal materials (the ITE Law, the Criminal Code, the Personal Data Protection Law, and court decisions), secondary legal materials (scholarly journals, books, research reports), and tertiary legal materials (legal dictionaries, encyclopedias). Data were collected through library research and documentation, and analyzed using descriptive-comparative techniques. Data validity was ensured through source triangulation and cross-verification. The findings show that the construction of Indonesian criminal law in handling Deepfake-related crimes still relies on extensive interpretation of the ITE Law (Articles 27, 28, 35) and relevant provisions of the Criminal Code on morality, fraud, and defamation. However, this construction remains inadequate, as there is no explicit provision regulating AI-based content manipulation, leading to legal uncertainty in terms of offense elements, evidentiary standards, and criminal liability. Nevertheless, there is potential for adaptation through analogical interpretation, the broad jurisdiction principle of the ITE Law, and general criminal sanctions. To strengthen this legal construction, it is necessary to establish specific regulations defining Deepfake in legal terms, provide graded sanctions based on impact, ensure victim protection (including the right to be forgotten), and impose preventive obligations on digital platforms.
Tinjauan Yuridis Tentang Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Kelalaian Jasa Ekspedisi Id Express Di Pangkalpinang Nissa, Nayu; Effendi, Farid; Dewi, Virna; Rindiani, Anis; Yuliana, Sri
Jurnal Legalitas (JLE) Vol 1 No 2 (2023)
Publisher : LPPM UNIVERSITAS PERTIBA PANGKALPINANG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58819/jle.v1i2.97

Abstract

Tujuan dan fokus pada penelitian ini yaitu membahas tentang untuk mengetahui bagaimana pengaturan terhadap kegiatan pertambangan timah ilegal dan untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum pidana dalam kegiatan penambangan timah di dalam kawasan Taman Hutan Raya Bukit Mangkol. Penelitian ini termasuk penelitian normatif empiris. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi lapangan terhadap pertanyaan yang diajukan dalam penelitian ini. Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang digunakan berupa buku, jurnal, dan studi lapangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Hasil kajian menunjukkan bahwa memberi sanksi terhadap pelaku penambang timah ilegal, berdasarkan Undang-undang nomor 3 tahun 2020 tentang pertambangan mineral dan BatuBara sudah dilaksanakan oleh pemerintah dan penegak hukum guna memberikan efek jera terhadap pelaku penambang timah ilegal, akan tetapi fakta lapangannya masih ada pelaku penambang ilegal didalam kawasan Taman Hutan Raya Bukit Mangkol sampai saat ini.
Analisa Yuridis Tentang Definisi Anak Dalam Hukum Positif Di Indonesia Marhayani, Cik; Rindiani, Anis; Sukrisno, Wijayono Hadi; Thamrin, Husni; Imanuddin, M.
Jurnal Legalitas (JLE) Vol 2 No 2 (2024)
Publisher : LPPM UNIVERSITAS PERTIBA PANGKALPINANG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58819/jle.v2i2.122

Abstract

Anak merupakan masa depan bangsa, sebagai penanda akan keberlangsungan keberadaan suatu bangsa di masa yang akan datan, sehingga anak merupakan harta yang sangat berharga bagi suatu bangsa. Sangatlah menakutkan bila suatu bangsa tidak lagi mempunyai generasi anak-anak. Oleh karena itu anak perlu mendapat perhatian khusus demi tumbuh kembang dirinya menuju kedewasaan yang baik dan bermartabat.  Anak adalah subjek hukum yang masih belum cakap hukum sehingga harus orang tua atau walinya berkewajiban menjaga dan menuntun anak tersebut karena orang tua atau walinya sudah memiliki kecakapan hukum. Sebagaimana yang dinyatakan dalam Deklarasi Hak-hak Anak atau dikenal dengan Deklarasi Jenewa atas hak-hak anak bahwa anak karena ketidakmatangan jasmani dan mentalnya memerlukan pengamanan dan pemeliharaan khusus termasuk perlindungan hukum yang layak baik sebelum maupun sesudah kelahirannya.  Dalam Konvensi hak-hak anak yaitu Convention On The Right Of The Child tahun 1989 ditegaskan bahwa negara harus menghormati dan menjamin hak-hak setiap anak dalam wilayah hukum negara tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun, tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama,pandangan politik atau pandangan lainnya, asal usul bangsa, suku bangsa atau sosial, harta kekayaan, cacat kelahiran atau status lainnya dari anak atau dari orang tua anak atau walinya yang sah menurut hukum.  Anak memiliki hak untuk mendapatkan kesejahteraan, asuhan, perawatan dan bimbingan baik dalam lingkungan keluaraga maupun dalam asuhan khusus untuk tumbuh kembang dengan sewajarnya. Anak juga memiliki hak untuk mendapatkan pemeliharaan dan perlindungan baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan (Undang-Undang nomor 4 tahun 1979 pasal 2 ayat 1 dan 3).
Co-Authors Abdalla, RM. Sheridan Al Alif, Supuan Sultan Alenda, Ina Arianto, Deni Cik Marhayani Dairi Dewi, Virna Duwaswita, Rosi Effendi, Farid Eko Riyadi Eko Riyadi, Eko Herlina Herlina Husni Thamrin Imanuddin, M. Marhayati, Cik Nissa, Nayu Pawari, Rahmianti Ranti Pawari, Rahmiati Ranti Pratama, Robby Rahmiati Ranti Pawari Ramrada, Aldila Sri Yuliana Sukrisno, Wijayono Hadi Vedercia, Arri Zulkifli, Muhamad Aziz