Garuda - Garba Rujukan Digital

Problematika Pemenuhan Hak Korban Tindak Pidana: Miskonsepsi Terminologi Restitusi (Analisis Teori Konstruksi Sosial) Mahmud Mulyadi; Rafiqoh Lubis; Rosmalinda; Rangkuti, Liza Hafidzah Yusuf
JUSTITIA JURNAL HUKUM Vol 8 No 1 (2024): Justitia Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30651/justitia.v8i1.21446

Restitution rights are problematic in fulfilling the rights of victims of crime, mainly due to misconceptions about restitution terminology. This research aims to explore and analyze the misconceptions of restitution terminology by the society and its impact on the fulfillment of the rights of victims of crime using the analysis of Social Construction Theory. This research uses an empirical juridical approach by utilizing primary data in the form questionnaires distributed to community service participants and the focused discussion process in Community Service activities and secondary data in the form of primary, secondary and tertiary legal materials. The findings of this study indicate that the misconception of restitution terminology is formed through the social construction of legal norms on the wrong meaning of restitution terminology These misconceptions take the form of restitution being understood as peace, restitution is the same as compensation and restitution results in the elimination of imprisonment for the perpetrator. These misconceptions have implications for the non-fulfillment of the rights of victims of crime, which will arrise in the difficulty in submitting requests for restitution, the victim's perception of justice is reduced and a negative impact on the victim's recovery process. This misconception will also lead to weak law enforcement against criminal offenders.

Organisasi Non-Profit Sebagai Media Tindak Pidana Pencucian Uang Sirait, Ningrum Natasya; Rangkuti, Liza Hafidzah Yusuf
AML/CFT Journal : The Journal Of Anti Money Laundering And Countering The Financing Of Terrorism Vol 1 No 2 (2023): Permasalahan Hukum terkait Tindak Pidana Pencucian Uang
Publisher : Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)

Non-Profit Organisations (NPOs) as known as Foundation received attention when there was suspicion of money laundering. Several cases that has become the highlight is the Aksi Cepat Tanggap Foundation (ACT) and Yayasan Keadilan Untuk Semua Foundation (YKUS). In its development, the Foundation has been used as a medium for money laundering due to weak regulations on the organization of the Foundation. This study aims to find out how the law regulates Foundation, maps risk factors and preventive measures against Foundation as a medium for money laundering crimes. The research is normative using statutory and conceptual approaches. The results showed that Foundation are regulated through laws and government regulations, there are four risk factors for running Foundation as a medium for money laundering, namely anonymous donations/mysterious donors, overvaluation of donation assets, misuse of funds, and other unusual transactions. Likewise, the importance of applying proper due diligence procedures as an effort to prevent money laundering in accepting foundation donations. The conclusion is that money laundering threatens the integrity and stability of the system and financial institutions, including Foundation. Regulations for Foundation in Indonesia are still limited, not yet comprehensive and highly vulnerable to money laundering, so further research is needed to compare laws and regulations in other countries related Foundation.

Organisasi Non-Profit Sebagai Media Tindak Pidana Pencucian Uang Sirait, Ningrum Natasya; Rangkuti, Liza Hafidzah Yusuf
AML/CFT Journal : The Journal Of Anti Money Laundering And Countering The Financing Of Terrorism Vol 1 No 2 (2023): Permasalahan Hukum terkait Tindak Pidana Pencucian Uang
Publisher : Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59593/amlcft.2023.v1i2.54

Non-Profit Organisations (NPOs) as known as Foundation received attention when there was suspicion of money laundering. Several cases that has become the highlight is the Aksi Cepat Tanggap Foundation (ACT) and Yayasan Keadilan Untuk Semua Foundation (YKUS). In its development, the Foundation has been used as a medium for money laundering due to weak regulations on the organization of the Foundation. This study aims to find out how the law regulates Foundation, maps risk factors and preventive measures against Foundation as a medium for money laundering crimes. The research is normative using statutory and conceptual approaches. The results showed that Foundation are regulated through laws and government regulations, there are four risk factors for running Foundation as a medium for money laundering, namely anonymous donations/mysterious donors, overvaluation of donation assets, misuse of funds, and other unusual transactions. Likewise, the importance of applying proper due diligence procedures as an effort to prevent money laundering in accepting foundation donations. The conclusion is that money laundering threatens the integrity and stability of the system and financial institutions, including Foundation. Regulations for Foundation in Indonesia are still limited, not yet comprehensive and highly vulnerable to money laundering, so further research is needed to compare laws and regulations in other countries related Foundation.

Nilai Keadilan sebagai Landasan Pembentukan Undang-undang Bantuan Hukum Guna Mewujudkan Akses Terhadap Keadilan Rangkuti, Liza Hafidzah Yusuf; Pane, Orin Sabrina
Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues Vol. 3 No. 1 (2024): Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues
Publisher : Talenta Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32734/nlr.v3i1.15695

Pancasila sebagai norma dasar (grundnorm) hukum Indonesia, menjadi sumber utama dalam pengembangan hukum nasional. Keadilan, salah satu nilai Pancasila, menjadi dasar penting dalam pembentukan undang-undang serta memastikan pemberian hak dan kewajiban yang adil kepada semua individu, tanpa memandang latar belakang. Fokus pada hak-hak masyarakat miskin, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum lahir sebagai respons terhadap kesulitan akses keadilan oleh kelompok tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Penelitian ini mengeksplorasi bagaimana nilai keadilan menjadi landasan pembentukan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, khususnya untuk masyarakat miskin. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum membantu mencapai akses terhadap keadilan (access to justice) melalui penyelenggaraan bantuan hukum, diukur dengan menggunakan beberapa indikator. Pengejawantahan nilai keadilan tergambar dalam norma hukum yang termuat dalam Undang-undang Bantuan Hukum serta secara inheren sebagai landasan dalam penyelenggaraan bantuan hukum. Adapun tantangan dalam penyelenggaraan bantuan hukum adalah pemerataan penyebaran Organisasi Bantuan Hukum. Maka, sebagai rekomendasi, pemerataan Organisasi Bantuan Hukum perlu ditingkatkan melalui program-program strategis, terutama di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan akses terhadap keadilan (access to justice) secara merata di seluruh lapisan masyarakat Indonesia, memastikan bahwa hak-hak konstitusional masyarakat, termasuk yang kurang mampu, dapat diakses dengan lebih mudah.

Menelaah Risiko Keterlibatan Non-profit Organisations (NPOs/Yayasan) Sebagai Pelaku Pencucian Uang di Indonesia Rangkuti, Liza Hafidzah Yusuf; Mulyadi, Mahmud; Sirait, Ningrum Natasya
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 5 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i5.4798

Non-profit organisations (NPO/Yayasan) rentan dimanfaatkan sebagai sarana penampungan kekayaan yang berasal dari tindak pidana, baik oleh pendirinya maupun pihak lain. Kerentanan ini muncul karena tidak adanya kewajiban hukum yang tegas bagi NPO/Yayasan untuk memverifikasi asal-usul dana yang diterima. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor risiko yang menyebabkan NPO/Yayasan dapat terlibat sebagai pelaku tindak pidana pencucian uang, baik sebagai pelaku aktif (principle violator dan aider) maupun pasif (abettor). Metode yang digunakan adalah yuridis normatif memanfaatkan bahan hukum primer mencakup Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Hasil penelitian menunjukkan dua kategori utama faktor risiko: (1) sumber perolehan harta kekayaan Yayasan, termasuk kekayaan awal dan sumbangan lain yang tidak jelas asal-usulnya, serta (2) tujuan penggunaan harta kekayaan, seperti penyalahgunaan dana dan pendanaan aktivitas ilegal. Pencegahan risiko keterlibatan NPO/Yayasan dalam TPPU dapat dilakukan melalui penguatan prinsip kehati-hatian, khususnya penerapan uji tuntas terhadap donor (donor due diligence) dalam setiap transaksi.

INDIGENOUS FORESTS AND CARBON TRADING: ASSESSING THE POTENTIAL FOR HUMAN RIGHTS VIOLATIONS Rangkuti, Liza Hafidzah Yusuf; Batubara, Dinda Aprilia; Syam, Farhans Mahendra
Indonesian Law Journal Vol. 17 No. 2 (2024): Indonesian Law Journal Volume 17 No 2, 2024
Publisher : Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33331/ilj.v17i2.156

To promote national economic growth, the Indonesian government has introduced several laws, including investment policies related to carbon trading in indigenous forests. This article explores the legal concerns surrounding how investment strategies involving carbon trading in these forests could potentially lead to human rights violations, especially affecting Indigenous Peoples (IP). This study utilizes normative research methods and a case approach, with data collected through library research. This study shows that indigenous peoples gain both economically and environmentally from investment strategies involving carbon trading in indigenous forests. However, it may result human rights violations against IP. The state's failure to fully recognize Indigenous Peoples's rights has delayed the official acknowledgment of Indigenous Territories and Indigenous Forests. In contrast, business licenses for companies in the forestry sector trading carbon in Indonesia are processed quickly. This discrepancy can lead to potential human rights violations against IP, including threats to their indigenous forests and unfair access to social forestry management licenses.

FULL E-BOOK INDONESIAN LAW JOURNAL VOLUME 17 N0. 2, 2024 Muhammad, Fahrurozi; Widayat, Wisnu; Hartati, Besse; Adillah, Muhammad Arief; Sihombing, Putrida; Rangkuti, Liza Hafidzah Yusuf; Batubara, Dinda Aprilia; Syam, Farhans Mahendra; Chang, Soonpeel; Gonzales, Marcellino
Indonesian Law Journal Vol. 17 No. 2 (2024): Indonesian Law Journal Volume 17 No 2, 2024
Publisher : Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

The 2024's second edition of Indonesian Law Journal Volume 16 has been published. The discussion topic of this edition is Legal Impact of Geopolitical Tensions on International Trade Agreements and Business and Human Rights National Strategy in relation with Business and Investment Policy. This edition presents 6 (six) articles from authors with various backgrounds. Please enjoy reading as we hope these article in our Journal are beneficial and constructive towards the development of national law.

Problematika Pemenuhan Hak Korban Tindak Pidana: Miskonsepsi Terminologi Restitusi (Analisis Teori Konstruksi Sosial) Mahmud Mulyadi; Rafiqoh Lubis; Rosmalinda; Rangkuti, Liza Hafidzah Yusuf
JUSTITIA JURNAL HUKUM Vol 8 No 1 (2024): Justitia Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30651/justitia.v8i1.21446

Restitution rights are problematic in fulfilling the rights of victims of crime, mainly due to misconceptions about restitution terminology. This research aims to explore and analyze the misconceptions of restitution terminology by the society and its impact on the fulfillment of the rights of victims of crime using the analysis of Social Construction Theory. This research uses an empirical juridical approach by utilizing primary data in the form questionnaires distributed to community service participants and the focused discussion process in Community Service activities and secondary data in the form of primary, secondary and tertiary legal materials. The findings of this study indicate that the misconception of restitution terminology is formed through the social construction of legal norms on the wrong meaning of restitution terminology These misconceptions take the form of restitution being understood as peace, restitution is the same as compensation and restitution results in the elimination of imprisonment for the perpetrator. These misconceptions have implications for the non-fulfillment of the rights of victims of crime, which will arrise in the difficulty in submitting requests for restitution, the victim's perception of justice is reduced and a negative impact on the victim's recovery process. This misconception will also lead to weak law enforcement against criminal offenders.

Title

Found 8 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 8 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 8 Documents
Search