Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.938
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Lex Renaissance Jurnal Yuridis Jurnal Jatiswara Indonesia Berdaya Indonesian Journal of Law and Economics Review Jurnal Rechts Vinding : Media Pembinaan Hukum Nasional RIO LAW JURNAL Wijaya Putra Law Review Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Lex Journal : Kajian Hukum dan Keadilan Primagraha Law Review MULTIPLE: Journal of Global and Multidisciplinary Jurnal Ilmu Sosial Ekonomi dan Politik (JISOSEPOL) Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat IPTEKS Realism: Law Review Jurnal DIskresi Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat IPTEKS
Eduard Awang Maha Putra
Fakultas Hukum, Universitas Bumigora, Mataram
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Veterinary Other

Published : 22 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : Lex Renaissance

 1 
Penguatan Ideologi Partai Politik dalam Upaya Peningkatan Kualitas Demokrasi Indonesia Eduard Awang Maha Putra; Lalu Aria Nata Kusuma; Fahrurrozi Iman Jayadi Syahid; Novia Salfat Anggraini
Lex Renaissance Vol 9 No 2 (2024): DESEMBER 2024
Publisher : Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/JLR.vol9.iss2.art8

Abstract

The shift in the role of ideology in political parties, which was initially a guideline or direction for political parties, has begun to shift and be sidelined by an excessive orientation towards power, patrons, or certain political figures and popularity. Currently, many members of political parties are present without a sufficiently deep understanding of the ideology and main ideas of their party, so this study aims to reconstruct the strengthening of political party ideology to improve the quality of Indonesian democracy. The formulation of the problem discussed in this study is the shift in the role of ideology in political parties in Indonesia; and how the ideal reconstruction of the strengthening of political party ideology. The research method used is normative legal research, using a legislative approach and a conceptual approach. The results of the study show that the relationship between ideology and political parties, namely ideology is a set of ideas that influence the goals and programs of political parties. The history of the development of political party ideology in Indonesia began in the early post-independence period which emphasized stream politics in policy making. However, most political parties today do not pay attention to the quality of their members but only prioritize popularity, wealth, and strong personalities to attract public votes. Strengthening the ideology of political parties that will have an impact on improving the quality of democracy in Indonesia can be done in several ways, namely by limiting the term of office of the general chairman of political parties, optimizing political education for party cadres, and providing additional requirements that stipulate that party cadres who can be nominated by political parties in the General Election are cadres who have been members of the party for a certain time.Key Words: Ideology, Political Parties, Democracy AbstrakPergeseran peran ideologi pada partai politik yang awalnya merupakan pedoman atau arah bagi partai politik pada faktanya mulai bergeser dan dikesampingkan oleh orientasi berlebihan terhadap kekuasaan, patron atau tokoh politik tertentu dan popularitas. Saat ini banyak anggota partai politik hadir tanpa adanya pemahaman yang cukup mendalam terkait ideologi dan pokok-pokok pikiran partainya, sehingga penelitian ini bertujuan untuk merekonstruksi penguatan ideologi partai politik dalam upaya peningkatan kualitas demokrasi Indonesia. Adapun rumusan masalah yang dibahas pada penelitian ini yaitu bagaimana pergeseran peran ideologi pada partai politik di Indonesia; dan bagaimana rekonstruksi ideal terhadap penguatan ideologi partai politik. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukan bahwa hubungan antara ideologi dan partai politik yakni ideologi merupakan seperangkat gagasan yang memengaruhi tujuan dan program partai politik. Sejarah perkembangan ideologi partai politik di Indonesia dimulai sejak awal pasca kemerdekaan yang lebih menonjolkan politik aliran dalam pengambilan kebijakan. Namun kebanyakan partai politik dewasa ini tidak memperhatikan kualitas daripada anggotanya melainkan hanya mementingkan popularitas, harta kekayaan, dan ketokohan yang kental untuk menggaet suara masyarakat. Penguatan ideologi partai politik yang akan berdampak pada peningkatan kualitas demokrasi di Indonesia dapat dilakukan dengan beberapa cara yakni melalui limitasi masa jabatan ketua umum partai politik, mengoptimalkan pendidikan politik untuk kader partai, dan memberikan persyaratan tambahan yang mengatur bahwa kader partai yang dapat diusung oleh partai politik dalam Pemilu adalah kader yang telah menjadi anggota partai pada jangka waktu tertentu.Kata Kunci: Ideologi, Partai Politik, Demokrasi
Aspek Hukum Administrasi dan Hukum Pidana dalam Pengadaan Barang dan Jasa: Peranannya dalam Mewujudkan Pengadaan Barang dan Jasa yang Akuntabel Eduard Awang Maha Putra; Hamdani, Fathul; Ana Fauzia; Gea Ossita S.; Baiq Amilia Kusumawarni
Lex Renaissance Vol 9 No 1 (2024): JUNI 2024
Publisher : Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/JLR.vol9.iss1.art9

Abstract

Procurement of goods and services must be based on the principle of accountability to achieve procurement of goods and services that can advance public welfare and provide protection and fulfillment of human rights. It can be said that corrupt practices by government agencies and institutions at the central, regional, and other government institutions are easily carried out in the procurement of goods and services. The purpose of this study is to examine the aspects of administrative law and criminal law in the procurement of goods and services, as well as their role in realizing accountable procurement of goods and services. The method of writing this article is normative legal research with a statutory and conceptual approach. The results of the study show that in the aspect of administrative law, one of the inherent functions is the regulatory function. This regulatory function is related to the legal relationship between providers and users in the preparation process up to the process of issuing a letter of determination of providers of goods and services. This administrative law can be an instrument for building a paradigm that leads to the implementation of accountable procurement of goods and services, because, through its regulatory function, additional indicators can be created for users of goods and services in decision-making, such as the requirement for anti-bribery certification and assessment based on performance track records that have not been implemented in Indonesia. If a criminal offense is committed by the user or provider of goods or services during the procurement process, then the criminal law aspect of procurement will be applied. Therefore, it is important to have a kind of paradigm development that leads to accountable procurement of goods and services to avoid potential criminal violations.Keywords: State Administrative Law, Criminal Law, Procurement of Goods and Services AbstrakKegiatan pengadaan barang dan jasa harus dilandasi dengan prinsip akuntabilitas agar tercapai pengadaan barang dan jasa yang dapat memajukan kesejahteraan umum serta memberikan perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia. Karena dapat dikatakan bahwa praktik-praktik korupsi oleh badan-badan dan lembaga-lembaga pemerintah di tingkat pusat, regional, dan lembaga-lembaga pemerintah lainnya dengan mudah dilakukan dalam pengadaan barang dan jasa. Tujuan penelitian ini adalah mengkaji aspek hukum administrasi dan hukum pidana dalam pengadaan barang dan jasa, serta pernanannya dalam mewujudkan pengadaan barang dan jasa yang akuntabel. Metode penulisan artikel ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam aspek hukum administrasi, salah satu fungsi yang melekat adalah fungsi mengatur. Fungsi mengatur ini berkaitan dengan hubungan hukum antara penyedia dan pengguna pada proses persiapan sampai dengan proses penerbitan surat penetapan penyedia barang dan jasa. Hukum administrasi ini dapat menjadi instrumen untuk membangun paradigma yang mengarah pada pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang akuntabel, sebab melalui fungsi mengaturnya, dapat dibuat indikator-indikator tambahan bagi pengguna barang dan jasa dalam pengambilan keputusan, seperti keharusan adanya sertifikasi anti suap dan penilaian berdasarkan track record kinerja yang selama ini belum diterapkan di Indonesia. Jika pelanggaran pidana dilakukan oleh pengguna atau penyedia barang atau jasa selama proses pengadaan, maka aspek hukum pidana dari pengadaan akan diterapkan. Oleh karena itu penting ada semacam pembangunan paradigma yang mengarah pada pengadaan barang dan jasa yang akuntabel sehingga terhindar dari potensi pelanggaran pidana.Kata Kunci: Hukum Administrasi Negara, Hukum Pidana, Pengadaan Barang dan Jasa
Co-Authors Akbar, Dinul Apriliana Akbariman, Lalu Nahudatu Ana Fauzia Anam, Fathul Khairul Ananda, Suci Rizki Apriliana Akbar, Dinul Azwar, Lalu Muhammad Bahri, Putri Rizkika Baiq Amilia Kusumawarni Baiq Riska Anggi Safitri Fahrurrozi Iman Jayadi Syahid Fathul Hamdani Fauzia, Ana Febrian Rizki Pratama Fiqri, Muhamad Rizalul Gatot Dwi Hendro Wibowo, Gatot Dwi Hendro Gea Ossita S Gea Ossita S. Haeruman Jayadi Hamdani, Fathul Hilman Prayuda Imam Alfurqan Khairul Anam, Fathul Kusuma, Lalu Aria Nata Lalu Aria Nata Kusuma Lalu Muhammad Azwar Lalu Syamsul Imam WN Lalu Syamsul Imam WN Minollah, Minollah Mohamed, Muhammad Azimuddin Muhammad Azwar , Lalu Muslimin, Muhammad Khairi Novia Salfat Anggraini Opan Satria Mandala Ossita S , Gea Pambudi, Bagus Ageng Pangastuti, Diah Puji Prayuda, Hilman Puji Pangastuti, Diah Renda, Rapi Safitri, Baiq Riska Anggi Sofwan Sofwan Suntarajaya Kwangtama Tekayadi Walini, Eno Liska