Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
5.01
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL HUKUM Dinamika Hukum Masalah-Masalah Hukum Jurnal Komunikasi Hukum Proceeding SENDI_U Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) Bina Hukum Lingkungan Jurnal Meta-Yuridis WAJAH HUKUM Unes Law Review Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum Transparansi Hukum Pro Patria: Jurnal Pendidikan, Kewarganegaraan, Hukum, Sosial, dan Politik JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana UNES Journal of Swara Justisia PROFICIO: Jurnal Pengabdian Masyarakat Jurnal Hukum Pelita Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum Bina Hukum Lingkungan Klausula: Jurnal Hukum Tata Negara, Hukum Adminitrasi, Pidana dan Perdata Jurnal As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga Law and Justice Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum
Wenny Megawati
Universitas Stikubank
Religion Arts Humanities Computer Science & IT Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 43 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 43 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
Perlindungan Hukum bagi Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Seksual dalam Hubungan Berpacaran (Studi Kasus Di DP3A Kota Semarang) Theofany Renessa Dicta Natalie Putri; Wenny Megawati
JURNAL HUKUM PELITA Vol. 6 No. 2 (2025): Jurnal Hukum Pelita November 2025
Publisher : Direktorat Penelitian dan Pengabdian (DPPM) Universitas Pelita Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37366/jhp.v6i2.6031

Abstract

This study examines the regulation and authority of the Medical Profession Disciplinary Council (MDPK) in enforcing professional discipline after the enactment of Law Number 17 of 2023 on Health, which repealed Law Number 29 of 2004 on Medical Practice. The research aims to analyze the legal framework governing MDPK, identify weaknesses in the regulation, and explore the urgency of reconstructing its authority to improve effectiveness in protecting patients and ensuring legal certainty for medical professionals. Using a normative juridical method with a statute, case, and conceptual approach, the study reveals that although the new regulation strengthens MDPK’s role in preventing over-criminalization of medical practitioners, it still suffers from regulatory gaps, overlapping authority, and implementation challenges. These include limited resources, lack of integrated information systems, and weak enforcement mechanisms. The findings propose a reconstruction model through the formulation of detailed technical regulations, granting semi-judicial status to MDPK, integrating it into a special medical court system, and developing an integrated case management system. Strengthening MDPK’s authority is essential to create a disciplinary enforcement system that is effective, transparent, and balanced between patient protection and the rights of medical practitioners
Analisis Yuridis Terhadap Perantara Penjualan Narkotika Golongan I Non-Tanaman di Pengadilan Negeri Semarang Farriq Sufufa Al Kinzi; Wenny Megawati
Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Vol. 5 No. 3 (2025): Volume 5 Nomor 3 Tahun 2025
Publisher : Actual Insight

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56393/nomos.v5i3.3455

Abstract

Peran perantara dalam distribusi narkotika merupakan elemen krusial dalam rantai peredaran ilegal, namun sering diabaikan dalam proses penegakan hukum pidana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan hukum pidana terhadap perantara dalam penjualan narkotika golongan I bukan tanaman, dengan studi kasus pada Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Smg. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus, yang berfokus pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim menjatuhkan pidana berdasarkan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan mempertimbangkan peran terdakwa sebagai perantara aktif. Temuan ini menunjukkan pentingnya pembedaan secara yuridis antara peran perantara dan pengedar untuk menghindari penerapan sanksi yang tidak proporsional. Penelitian ini berkontribusi dalam memperkuat kejelasan normatif dan mendorong reformulasi kebijakan dalam penanganan pidana tindak pidana narkotika. Selain itu, studi ini menekankan urgensi perlakuan hukum yang berbeda terhadap para pelaku berdasarkan perannya masing-masing dalam kasus narkotika guna mewujudkan keadilan dan proporsionalitas dalam pemidanaan. Temuan ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi praktik peradilan dan pengembangan legislasi di bidang penegakan hukum narkotika.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENYEBABKAN KEMATIAN (Studi Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2013/PN.Kray jo Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2014/PT.Smg) Andika Setiawan Pambudi; Wenny Megawati
Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol 14, No 2 (2026): Jurnal Ilmiah Galuh Justisi
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/justisi.v14i2.23359

Abstract

Kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak sebagai pelaku dan mengakibatkan meninggalnya orang lain menimbulkan persoalan hukum yang kompleks. Di satu sisi, hukum pidana menuntut adanya pertanggungjawaban atas perbuatan yang menimbulkan korban jiwa, sementara di sisi lain anak sebagai pelaku tetap harus memperoleh perlindungan hukum sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi anak sebagai pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian serta mengkaji pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2013/PN.Kray jo Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2014/PT.Smg. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim tetap membebankan pertanggungjawaban pidana kepada anak, namun dengan mempertimbangkan usia, kondisi psikologis, serta dampak pemidanaan terhadap masa depan anak. Pertimbangan tersebut mencerminkan upaya menyeimbangkan kepastian hukum, keadilan bagi korban, dan perlindungan hukum bagi anak, meskipun penerapan prinsip Sistem Peradilan Pidana Anak belum dirumuskan secara eksplisit dalam pertimbangan putusan.
Co-Authors Adi Suliantoro Agung Setyo Hutomo Andika Setiawan Pambudi Askar Yunianto Astuti, Sepfina Puji Widya Bastomi, Moch Ya'lu Damaryanti, Listyaningrum Dyah Listyarini Dyah Listyarini Dyah Listyarini, Dyah Ebuzer Ersoy, Muhammet Eka Rahmatika Euis Soliha Farriq Sufufa Al Kinzi Fitika Andraini Khasanah, Dian Ratu Ayu Uswatun Listiyarini, Dyah Mahfud Anjali, David Moch Ya'lu Bastomi Natasya Premita Destyani Novita Lailatul Fauziah Prakoso, Wahyu Dwi Putra, Diaz Angger Novarizhendy Qikhan Maulidya Ramadani, Nimas Ayu Rifki Aditya, Rifki Rizal Surya Syahputra Rochmani Rochmani Rochmani Safik Faozi Safik Faozi Safik Faozi Safik Faozi, Safik Satya Yovita Yogaswari Septiawan, Andi Theofany Renessa Dicta Natalie Putri Wibowo, Fajar Satrio Yanuarita, Ika Zaradiva, Assyifa Mahend