Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.78
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL HUKUM Dinamika Hukum Masalah-Masalah Hukum Jurnal Komunikasi Hukum Proceeding SENDI_U Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) Bina Hukum Lingkungan Jurnal Meta-Yuridis WAJAH HUKUM Unes Law Review Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum JURNAL ILMIAH ADVOKASI Transparansi Hukum Pro Patria: Jurnal Pendidikan, Kewarganegaraan, Hukum, Sosial, dan Politik JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana UNES Journal of Swara Justisia PROFICIO: Jurnal Pengabdian Masyarakat Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum Bina Hukum Lingkungan Klausula: Jurnal Hukum Tata Negara, Hukum Adminitrasi, Pidana dan Perdata Jurnal As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga Law and Justice Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum
Wenny Megawati
Universitas Stikubank
Religion Humanities Computer Science & IT Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 42 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 42 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
RELASI PENYELENGGARAAN PERADILAN PIDANA YANG CEPAT, SEDERHANA DAN BIAYA MURAH TERHADAP PELAKSANAAN PIDANA CAMBUK DI NANGROE ACEH DARUSSALAM: KONSTRUKSI TERHADAP PEMBAHARUAN RUU KUHP Safik Faozi; Rochmani; Wenny Megawati
Jurnal Komunikasi Hukum Vol 8 No 2 (2022): Agustus, Jurnal Komunikasi Hukum
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jkh.v8i2.51179

Abstract

Article 2 paragraph 4 of Law no. 48 of 2009 concerning Judicial Powers of Punishment states that trials are carried out in a simple, fast and low cost manner. This principle has been implemented in the implementation of the imposition of caning in Aceh. The implementation is in an open field and ends in 1 day. It is interesting to study from the principles of fast, simple, and low-cost justice. The execution of the caning sentence which ends in 1 day embodies the principle of a fast trial, carried out in the open field by wearing a certain size of rattan, showing a simple trial. The implementation also demonstrates the principle of low-cost justice. In the perspective of the Criminal Code Bill, the implementation of this punishment is based on living law and has been stated in the applicable law in Aceh, realizing the criminal objectives of prevention, fostering perpetrators, restoring balance, and resolving conflicts. Its rationality rests on the laws that live in Aceh, and embodies the principles of fast, simple and low-cost justice. Philosophically, this punishment is built on the basis of the Acehnese people's view of life which relies on philosophical values ​​derived from Islamic law. Sociologically, caning has been around for a long time in Acehnese society. Juridically normative based on the 1945 Constitution, the implementation of caning reflects the law that lives in society as an embodiment of customary units that apply in Acehnese society as stipulated in Article 18 B.
PENERAPAN SANKSI PIDANA BAGI ISTRI SEBAGAI PELAKU KDRT SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN BAGI KORBAN: STUDI PUTUSAN NOMOR 201/PID SUS/2024/PN YYK Ramadani, Nimas Ayu; Megawati, Wenny
Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum Vol 4, No 01 (2025): Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/jaeap.v4i01.4204

Abstract

Penelitian ini mengkaji bagaimana penerapan hukuman pidana terhadap istri yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga dapat melindungi korban. Berdasarkan putusan Nomor 201/Pid.Sus/2024/PN Yyk dengan fokus pada upaya perlindungan terhadap korban. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif serta menggunakan metode analisis deskriptif. Pengumpulan data dilakukan secara kualitatif melalui studi kepustakaan, dengan menelaah perundang-undangan, putusan pengadilan, beserta literatur yang relevan. Hasil dari kajian ini menunjukkan bahwa dalam perkara putusan Nomor 201/Pid.Sus/2024/PN.Yyk, terdakwa merupakan seorang istri telah terbukti secara sah melakukan tindak kekerasan berupa kekerasan fisik terhadap suaminya dalam konteks rumah tangga. Tindakan tersebut melanggar ketentuan Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Selain hal tersebut, hak suami sebagai korban untuk mendapatkan perlindungan hukum juga dijamin dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 mengenai Perlindungan Saksi dan Korban. Berdasarkan ketentuan tersebut, korban berhak memperoleh perlindungan dari berbagai pihak, seperti keluarga, aparat penegak hukum, lembaga peradilan, penasihat hukum, serta dukungan layanan medis, psikologis, dan bimbingan rohani. Implementasi dari penelitian ini dapat dilakukan dengan memperkuat peran aparat dan lembaga perlindungan dalam memberikan pendampingan dan layanan bagi korban kekerasan rumah tangga tanpa memandang gender.
LEGAL REALISM DALAM PENYELESAIAN PERKARA LINGKUNGAN HIDUP di PENGADILAN PASCA PANDEMI COVID-19 DI INDONESIA Rochmani, Rochmani; Faozi, Safik; Megawati, Wenny
Bina Hukum Lingkungan Vol. 5 No. 3 (2021): Bina Hukum Lingkungan, Volume 5, Nomor 3, Juni 2021
Publisher : Asosiasi Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penyelesaian perkara lingkungan hidup Pasca Pandemi COVID-19 perlu ditegakkan. Dalam penyelesaian perkara lingkungan hidup di pengadilan perlu memperhatikan teori legal realism. Permasalahan yang timbul adalah bagaiamana implementasi teori Legal Realism dalam penyelesaian perankara lingkungan hidup di pengadilan Pasca Pandemi COVID-19. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji implementasi teori legal relism dalam penyelesaian perkara lingkungan hidup di pengadilan. Metode penelitian yang digunakan adalah socio – legal yang menekankan pembuatan deskripsi tentang realitas sosial dan hukum, serta berusaha memahami dan menjelaskan logika keterhubungan logis antara keduanya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim belum mengimplementasi teori legal realism dalam penyelesaian perkara lingkungan hidup di pengadilan, karena terikat oleh asas ultra petita. Hal ini berakibat hakim hanya menemukan hukum saja. Hakim selayaknya disebut sebagai pembuat hukum bukan hanya menemukan hukum. Penegakan hukum lingkungan hidup Pasca Pandemi COVID-19 tidak hanya melindungi manusia saja, tetapi juga perlu memberikan perlindungan terhadap lingkungan itu sendiri yang sebenarnya juga bisa menjadi korban.
Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Anak Jalanan (Studi Kasus di Dinas Sosial Kota Semarang) Zaradiva, Assyifa Mahend; Megawati, Wenny
UNES Journal of Swara Justisia Vol 7 No 3 (2023): Unes Journal of Swara Justisia (Oktober 2023)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ujsj.v7i3.384

Abstract

Eksploitasi anak jalanan merupakan salah satu jenis tindak pidana yang sering terjadi akhir-akhir ini, banyak anak jalanan yang kehilangan haknya dan tidak memiliki perlindungan yang layak dari keluarga, komunitas, atau pemerintah. Dalam rangka meningkatkan perlindungan terhadap anak, khususnya anak jalanan, maka melalui peran Dinas Sosial Kota Semarang memberikan perlindungan terhadap eksploitasi. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui peran Dinas Sosial Kota Semarang dalam upaya penanganan dan memberikan perlindungan hukum serta hambatan Dinas Sosial Kota Semarang dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak jalanan sebagai korban eksploitasi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis, merupakan metode penelitian yang berpegang pada hukum dan mengacu pada hal nyata dan penerapan dalam masyarakat. Data penelitian ini diperoleh melalui wawancara Dinas Sosial Kota Semarang. Hasil Penelitian yang didapat bahwa peran Dinas Sosial Kota Semarang dalam memberikan perlindungan hukum kepada korban eksploitasi yaitu melalui tahapan implementasi Perda Nomor 5 Tahun 2014 terdiri pengendalian sewaktu-waktu, penampungan sementara, pendekatan awal, pengungkapan dan pemahaman masalah (assesment),bimbingan sosial dan pemberdayaan, dan rujukan. Hambatan Dinas Sosial Kota Semarang dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual diantaranya komunikasi, Dinas Sosial Kota Semarang seringkali kesulitan dalam pendekatan terhadap anak yang terjaring razia.
Peran BNNP Jawa Tengah dalam Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Pada Pelajar SMA di Kota Semarang Damaryanti, Listyaningrum; Megawati, Wenny
UNES Journal of Swara Justisia Vol 7 No 3 (2023): Unes Journal of Swara Justisia (Oktober 2023)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ujsj.v7i3.391

Abstract

Dimasa sekarang ini, penyalahgunaan narkotika semakin meluas bahkan merambah ke kalangan pelajar SMA, tidak terkecuali di Kota Semarang. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana peran Badan Nakotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Tengah dalam mencegah dan menanggulangi penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh pelajar SMA di Kota Semarang beserta hambatan pelaksanaanya. Metode yang akan digunakan dalam menyusun skripsi ini adalah pendekatan yuridis sosiologis yang menekankan penelitian untuk memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan terjun langsung ke objeknya, yakni di Instansi Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Tengah. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa peran BNNP Jawa Tengah telah signifikan dan maksimal dalam mencegah dan memberantas penyalahgunaan narkotika di Semarang, dilihat dari data rawan penyalahgunaan narkotika dari tahun 2019 hingga 2023, pada tahun 2019 sebanyak 234, pada tahun 2020 sebanyak 205, pada tahun 2021 sebanyak 180, pada tahun 2022 sebanyak 173, dan pada tahun 2023 sebanyak 97. Dari data tersebut dapat dianalisis data rawan di Semarang dari selama 5 (lima) tahun terakhir mengalami penurunan tren penyalahgunaan narkotika. Hambatan dalam pelaksanaan P4GN oleh BNNP Jawa Tengah cenderung mendapat apatisme dari beberapa pihak, selain itu rasa takut korban yang menggunakan narkotika takut untuk melapor kepada BNNP, hal ini menghambat upaya pencegahan dalam hal sosialisasi dan edukasi terhadap masyarakat.
Analisis Yuridis Terhadap Perantara Penjualan Narkotika Golongan I Non-Tanaman di Pengadilan Negeri Semarang Kinzi, Farriq Sufufa Al; Megawati, Wenny
Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Vol. 5 No. 3 (2025): Volume 5 Nomor 3 Tahun 2025
Publisher : Actual Insight

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56393/nomos.v5i3.3455

Abstract

Peran perantara dalam distribusi narkotika merupakan elemen krusial dalam rantai peredaran ilegal, namun sering diabaikan dalam proses penegakan hukum pidana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan hukum pidana terhadap perantara dalam penjualan narkotika golongan I bukan tanaman, dengan studi kasus pada Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Smg. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus, yang berfokus pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim menjatuhkan pidana berdasarkan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan mempertimbangkan peran terdakwa sebagai perantara aktif. Temuan ini menunjukkan pentingnya pembedaan secara yuridis antara peran perantara dan pengedar untuk menghindari penerapan sanksi yang tidak proporsional. Penelitian ini berkontribusi dalam memperkuat kejelasan normatif dan mendorong reformulasi kebijakan dalam penanganan pidana tindak pidana narkotika. Selain itu, studi ini menekankan urgensi perlakuan hukum yang berbeda terhadap para pelaku berdasarkan perannya masing-masing dalam kasus narkotika guna mewujudkan keadilan dan proporsionalitas dalam pemidanaan. Temuan ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi praktik peradilan dan pengembangan legislasi di bidang penegakan hukum narkotika.
LEGAL REALISM DALAM PENYELESAIAN PERKARA LINGKUNGAN HIDUP di PENGADILAN PASCA PANDEMI COVID-19 DI INDONESIA Rochmani, Rochmani; Faozi, Safik; Megawati, Wenny
Bina Hukum Lingkungan Vol. 5 No. 3 (2021): Bina Hukum Lingkungan, Volume 5, Nomor 3, Juni 2021
Publisher : Asosiasi Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penyelesaian perkara lingkungan hidup Pasca Pandemi COVID-19 perlu ditegakkan. Dalam penyelesaian perkara lingkungan hidup di pengadilan perlu memperhatikan teori legal realism. Permasalahan yang timbul adalah bagaiamana implementasi teori Legal Realism dalam penyelesaian perankara lingkungan hidup di pengadilan Pasca Pandemi COVID-19. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji implementasi teori legal relism dalam penyelesaian perkara lingkungan hidup di pengadilan. Metode penelitian yang digunakan adalah socio – legal yang menekankan pembuatan deskripsi tentang realitas sosial dan hukum, serta berusaha memahami dan menjelaskan logika keterhubungan logis antara keduanya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim belum mengimplementasi teori legal realism dalam penyelesaian perkara lingkungan hidup di pengadilan, karena terikat oleh asas ultra petita. Hal ini berakibat hakim hanya menemukan hukum saja. Hakim selayaknya disebut sebagai pembuat hukum bukan hanya menemukan hukum. Penegakan hukum lingkungan hidup Pasca Pandemi COVID-19 tidak hanya melindungi manusia saja, tetapi juga perlu memberikan perlindungan terhadap lingkungan itu sendiri yang sebenarnya juga bisa menjadi korban.
Penegakan Hukum Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Reklame di Kabupaten Kendal Oleh Satuan Poisi Pamong Praja Putra, Diaz Angger Novarizhendy; Listyarini, Dyah; Megawati, Wenny
Wajah Hukum Vol 8, No 1 (2024): April
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33087/wjh.v8i1.1408

Abstract

In the business world, advertising plays a crucial role in the success of a company's marketing of goods and services. Billboards, banners, and advertising banners on the streets have become common as effective tools for introducing products or services to the public. This research employs a qualitative method with a focus on advertising enforcement by the Regional Police Unit in Kendal Regency. This approach allows for a direct relationship between the researcher and the respondents. The results indicate that the enforcement of advertising laws in accordance with Regional Regulation Number 11 of 2015 has been implemented. Preventive law enforcement methods are utilized, such as verbal warnings to individuals who violate regulations by placing advertisements in unauthorized locations. Despite effective law enforcement, there are still issues with some individuals not fully complying with the regulations. Some prohibited advertisements mandated by the government remain in place, indicating suboptimal implementation of these regulations. In such cases, non-compliant advertisements can be dismantled in accordance with the rules established in the Regional Regulation of Kendal Regency.
Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Residivis Pada Penyalahgunaan Narkotika Di Kabupaten Batang (Studi Putusan Nomor 44/PID.SUS/2023/PNBTG) Bastomi, Moch Ya'lu; Megawati, Wenny
UNES Law Review Vol. 6 No. 1 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i1.725

Abstract

Drug abuse is a serious problem in society, especially among the younger generation. In law enforcement related to narcotics abuse, it is necessary to increase supervision and control in order to prevent and eradicate this crime. Decision Number 44/PID.SUS/2021/PN BTG is an example of drug abuse against recidivists. The research uses normative juridical research methods and a qualitative approach. The results of the study discuss the application of criminal sanctions for drug abuse recidivists in Decision Number 44/Pid.Sus/2021/PN The judge imposed a prison sentence of 5 years and a fine of Rp. 1,000,000,000. The evidence was confiscated and destroyed except for the returned motorcycle. Juridical, sociological, and philosophical considerations were used in the decision. The purpose of imprisonment is deterrent effect and protection of society. This decision reflects the judges' consideration of juridical, sociological, and philosophical aspects in applying criminal sanctions. Decision Number 44/Pid.Sus/2021/PN Btg against M. Wahyu Wijayanto Alias Anto Bin (Alm.) Kayun Wibowo shows that the defendant was legally proven to have committed the crime of being an intermediary in the sale and purchase of class I narcotics. The defendant admitted to abusing drugs twice in 2022. The judge sentenced the defendant to 5 years imprisonment and a fine of Rp 1,000,000,000, with the provision of 1 month imprisonment if the fine is not paid. The evidence, except for the motorcycle, was destroyed. The defendant is also required to pay court costs of Rp. 5,000.
Kedudukan Hukum Alat Bukti Petunjuk Rekaman Cctv Oleh Hakim Dalam Menjatuhi Hukuman Pidana (Studi Kasus Putusan NO.141/PID.B/2018/PN SLW/Pengadilan Negri Slawi) Yanuarita, Ika; Megawati, Wenny
UNES Law Review Vol. 6 No. 1 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i1.906

Abstract

This research discusses the legal position of CCTV footage evidence by judges in sentencing criminal law (Case Study of Decision No.141/PID.B/2018/PN SLW/Slawi District Court). The type used in this research is normative juridical. Normative juridical where law is conceptualized as what is written in statutory regulations (law in books) or law is conceptualized as rules or norms which are benchmarks for human behavior that are considered appropriate. In this case study, the authors examine decisions related to the research topic, namely Decision No.141/PID.B/2018/PN SLW/Slawi District Court. The decision is a decision in a criminal case of theft using Close Circuite Television (CCTV) evidence. The data analysis method used in this study is a qualitative analysis method. Data obtained from the results of the literature, juridically, will be presented and analyzed based on the theory of criminal law and applicable legal regulations, so that from here correct and objective conclusions will be obtained about the legal position of evidence of CCTV recording instructions by judges in sentencing criminal sentences. The results of this study are: 1) The position of CCTV footage as evidence in the criminal justice process in the Slawi District Court case study does not include evidence. However, the CCTV along the toll road up to Tegal was used as evidence by the Slawi District Court and the public prosecutor because there was information from experts; and 2) The judge's consideration of the CCTV footage as valid evidence in a crime in the decision of the Panel of Judges makes the CCTV footage a reinforcement of the statements of witnesses presented in the investigation and supported by expert testimony.
Co-Authors Adi Suliantoro Agung Setyo Hutomo Askar Yunianto Astuti, Sepfina Puji Widya Bastomi, Moch Ya'lu Damaryanti, Listyaningrum Dyah Listyarini Dyah Listyarini Dyah Listyarini, Dyah Ebuzer Ersoy, Muhammet Eka Rahmatika Euis Soliha Fitika Andraini Khasanah, Dian Ratu Ayu Uswatun Kinzi, Farriq Sufufa Al Listiyarini, Dyah Mahfud Anjali, David Moch Ya'lu Bastomi Natasya Premita Destyani Novita Lailatul Fauziah Prakoso, Wahyu Dwi Putra, Diaz Angger Novarizhendy Qikhan Maulidya Ramadani, Nimas Ayu Rifki Aditya, Rifki Rizal Surya Syahputra Rochmani Rochmani Rochmani Rosanti, Devian Tria Safik Faozi Safik Faozi Safik Faozi Safik Faozi, Safik Satya Yovita Yogaswari Septiawan, Andi Wibowo, Fajar Satrio Yanuarita, Ika Zaradiva, Assyifa Mahend