Claim Missing Document
Check
Articles

Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Residivis Pada Penyalahgunaan Narkotika Di Kabupaten Batang (Studi Putusan Nomor 44/PID.SUS/2023/PNBTG) Moch Ya'lu Bastomi; Wenny Megawati
UNES Law Review Vol. 6 No. 1 (2023): UNES LAW REVIEW (September 2023)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i1.725

Abstract

Drug abuse is a serious problem in society, especially among the younger generation. In law enforcement related to narcotics abuse, it is necessary to increase supervision and control in order to prevent and eradicate this crime. Decision Number 44/PID.SUS/2021/PN BTG is an example of drug abuse against recidivists. The research uses normative juridical research methods and a qualitative approach. The results of the study discuss the application of criminal sanctions for drug abuse recidivists in Decision Number 44/Pid.Sus/2021/PN The judge imposed a prison sentence of 5 years and a fine of Rp. 1,000,000,000. The evidence was confiscated and destroyed except for the returned motorcycle. Juridical, sociological, and philosophical considerations were used in the decision. The purpose of imprisonment is deterrent effect and protection of society. This decision reflects the judges' consideration of juridical, sociological, and philosophical aspects in applying criminal sanctions. Decision Number 44/Pid.Sus/2021/PN Btg against M. Wahyu Wijayanto Alias Anto Bin (Alm.) Kayun Wibowo shows that the defendant was legally proven to have committed the crime of being an intermediary in the sale and purchase of class I narcotics. The defendant admitted to abusing drugs twice in 2022. The judge sentenced the defendant to 5 years imprisonment and a fine of Rp 1,000,000,000, with the provision of 1 month imprisonment if the fine is not paid. The evidence, except for the motorcycle, was destroyed. The defendant is also required to pay court costs of Rp. 5,000.
PERLINDUNGAN HUKUM ATAS TINDAKAN DEBT COLLECTOR YANG MENGAKIBATKAN KERUGIAN PIHAK BERHUTANG DENGAN MELAKUKAN PENYITAAN BENDA ATAS DASAR AMANAH INSTANSI Agung Setyo Hutomo; Wenny Megawati
JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 5 No 3 (2023): EDISI BULAN SEPTEMBER
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/jurnalrectum.v5i3.3482

Abstract

Keberadaan debt collector yang dipekerjakan oleh instansi-instansi yang menyediakan jasa peminjaman dinilai cukup meresahkan masyarakat karena dalam melakukan pekerjaaannya debt collector menggunakan cara-ara anarkis yang mengakibatkan kerugian bagi pihak-pihak yang bersangkutan, hal ini tentu saja berlawanan dengan nilai kemanusiaan yang ada dimana kekerasan serta ancaman digunakan untuk mencapai target yang diberikan oleh instansi penyedia jasa pinjaman tersebut tanpa memperdulikan akibat yang akan diterima oleh pihak berhutang. Penulisan ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui lebih luas tinjauan yuridis mengenai perlindungan hukum aparat penegak hukum dalam mengatasi tindak kekerasan yang dilakukan oleh pihak debt collector serta pertanggung jawaban instansi yang memperkerjakan debt colletor dengan kekerasan, adapun metode penulisan yang digunakan adalah metode yuridis normatif bersumber kepada Peraturan perundang-undangan, serta sumber kepustakaan lainnya.
Criminal Liability in Mob Attack Crimes Committed by Children Resulting in Death (A Case Study of Decision Number 22/Pid.Sus-Anak/2018/PN Smg) Satya Yovita Yogaswari; Wenny Megawati
Law and Justice Vol. 8 No. 1 (2023): Law and Justice
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/laj.v8i1.2321

Abstract

Maraknya Anak melakukan perbuatan melawan hukum yang terjadi di masyarakat sebagai indikasi sosial yang mengganggu kehidupan bermasyarakat. Salah satu tindak pidana pada Anak yang pernah terjadi pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Semarang dengan Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2018/PN Smg sebagaimana anak pelaku tindak pidana pengeroyokan oleh anak yang mengakibatkan kematian. Atas perbuatan yang dilakukan maka hakim menerapkan sanksi pidana penjara kepada anak dengan pidana penjara selama 4 bulan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana pengeroyokan oleh anak yang mengakibatkan kematian, serta dasar pertimbangan hukum bagi hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana pengeroyokan oleh anak yang mengakibatkan kematian dalam Putusan Perkara Nomor: 22/Pid.Sus-Anak/2018/PN Smg. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, yang didukung dengan data yang didapat dari data kepustakaan diantaranya buku-buku, peraturan perundang-undangan, serta Putusan Pengadilan. Data dikumpulkan dari sumber data sekunder dan sumber data primer, dimana data sekunder diperoleh dari bahan pustaka untuk mendukung atau menambah wawasan informasi, sedangkan sumber data primer berupa data pendukung tambahan wawancara.  Berdasarkan hasil penelitian bahwa pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana pengeroyokan oleh anak yang mengakibatkan kematian dapat dilihat pengaturannya dalam Undang-Undang pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP dengan mengikuti ketentuan pidana penjara pasal 79 UU SPPA. Anak dipidana dengan ancaman ½ (setengah) dari ketentuan pasal 170 ayat 2-3 KUHP. Kata Kunci :  Pengeroyokan, Anak, Pertanggungjawaban     The rise of children committing acts against the law that occur in society is a social indication that disrupts community life. One of the crimes against children that has occurred in the jurisdiction of the Semarang District Court with Decision Number 22/Pid.Sus-Anak/2018/PN Smg as the child who is the perpetrator of the crime of beating by a child which results in death. For the actions committed, the judge imposes prison sentences on children with imprisonment for 4 months. The purpose of this study is to determine criminal responsibility in the crime of beatings by children which results in death, as well as the legal basis for judges in imposing criminal decisions on criminal liability in the crime of beatings by children which results in death in Case Decision Number: 22/Pid.Sus-Anak/2018/PN Smg. The type of research used is normative juridical research with a statutory approach and a case approach, which is supported by data obtained from library data including books, laws and regulations, and court decisions. Data were collected from secondary data sources and primary data sources, where secondary data were obtained from library materials to support or add insight into information, while the primary data source was in the form of additional supporting data from interviews. Based on the results of the study, criminal responsibility in the crime of beatings by children which resulted in death can be seen in the provisions in Article 170 paragraph (2) of the 3rd Criminal Code by following the provisions of imprisonment in Article 79 of the SPPA Law. Children are punished with the threat of ½ (half) of the provisions of Article 170 paragraph 2 3 of the Criminal Code. Keywords: Beatings. Child, Accountability.
LEGAL RESPONSES AND CHALLENGES IN ADDRESSING SEXUAL VIOLENCE IN CONTEMPORARY INDONESIAN SOCIETY: A FOCUS ON POLICY GAPS AND VICTIM PROTECTION Faozi, Safik; Megawati, Wenny
Jurnal Meta-Yuridis Vol 7, No 2 (2024)
Publisher : fakultas hukum universitas PGRI Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26877/m-y.v7i2.20309

Abstract

This study critically examines Indonesia’s high rate of sexual violence in relation to modern law. Despite legal efforts, the issue remains alarming. Using a juridical-empirical approach and qualitative-critical-descriptive analysis.The study finds that crime and punishment are rooted in social philosophy. The liberalization of sexual behavior based on consent weakens social, customary, and religious norms, creating a criminogenic environment. This trend is seen in modern countries. Indonesia’s Law Number 12 of 2022 on Sexual Violence Crimes legalizes consensual relations, ignoring customary and religious laws, which fosters a criminogenic atmosphere. Strengthening cultural and religious values is a strategic solution to combat this growing crisis. Sexual violence, often committed by close individuals such as boyfriends, is prevalent in educational institutions, including religious ones. The actual rate of sexual violence is much higher than reported, highlighting the urgent need for effective intervention and cultural reinforcement to address this escalating issue.
PENANGGULANGAN KEKERASAN SEKSUAL DENGAN PERLINDUNGAN KORBAN MELALUI PUTUSAN PENGADILAN, PEMANFAATAN MEDIA SOSIAL, KEBIJAKAN TANPA PEMIDANAAN Faozi, Safik; Megawati, Wenny; Listyarini, Dyah; Andraini, Fitika
Jurnal Ilmiah Dinamika Hukum Vol 25 No 1 (2024): Edisi April 2024
Publisher : Universitas Stikubank

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35315/dh.v25i1.9663

Abstract

Penelitian ini bertujuan menjelaskan penanggulangan kekerasan seksual yang melindungi korban melalui putusan pengadilan, media sosial, dan kebijakan tanpa pemidanaan. Adanya putusan pengadilan dengan terdakwa Herry Wirawan dan Moch Subchi Azal Tsani pada tindak pidana kekerasan seksual menunjukkan putusan yang dapat dipersoalkan dari sudut perlindungan korban. Realitas ini berada pada kondisi masyarakat yang mengalami erosi moralitas, korban yang seharusnya memperoleh perlindungan dari putusan pengadilan justru sebaliknya. Kondisi ini menjadi materi pemberitaan media massa, apalagi terkait dengan korban kekersan seksual yang menderita fisik, mental, dan sosial. Adanya realita peradilan pidana seperti ini menarik ditengah keterbatasan hukum pidana melindungi korban, dan pada sisi yang lain ada sarana sanksi lain yang dapat digunakan untuk melindungi korban ke dalam kerangka pidana tambahan. Penelitian bersifat yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian hukum inkonkreto. Analisisnya berupa analisis deskriptif analitis. Hasil penelitian mengungkapkan penanggulangan tindak pidana kekerasan seksual melalui putusan pengadilan tidak menunjukkan konsistensi pada perlindungan korban kekerasan. Pidana yang dijatuhkan mendekati tuntutan jaksa. Begitu pula pengenaan sanksi restitusi dengan nilai nominal yang tidak sama. Masih adanya putusan yang tidak mencakup restitusi menunjukkan lemahnya perlindungan bagi pemulihan korban, meskipun secara normatif pengenaan restitusi telah diatur. Pemberitaan media massa telah bermanfaat mempengaruhi persepsi masyarakat tentang kekerasan seksual dan dampaknya bagi korban termasuk pengenaan sanksi pidana yang berat, pemulihan korban dan ancaman pencabutan ijin operasional. Merekonstruksi perlindungan korban kekerasan seksual melalui penguatan media massa termasuk media sosial, penerapan sanksi pidana yang membuat jera, pemulihan korban melalui restitusi dan kompensasi kebijakan sosial yang mewujudkan kesejahteraan korban dengan memulihkan hak-hak korban, penguatan kesehatan mental masyarakat melalui perilaku yang menjunjung tinggi moralitas, menguatkan evaluasi yang berbasis laporan masyarakat dan penerapan sanksi perdata dan adminstrasi sebagai pidana tambahan. Kata Kunci : Penanggulangan, Media, Kebijakan, kesehatan Mental, Restitusi
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL BERDASARKAN UU NO 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK (STUDI DI DP3A KOTA SEMARANG) Eka Rahmatika; Wenny Megawati
Transparansi Hukum Vol. 6 No. 2 (2023): TRANSPARANSI HUKUM
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/transparansi.v6i2.4876

Abstract

ABSTRAKKekerasan seksual kepada anak di Kota Semarang salah satu bagian tidak pidana mengalami meningkat akhir-akhir ini, banyak anak masih dilanggar haknya dan tidak memiliki perlindungan yang layak dari keluarga, komunitas, atau pemerintah. Dalam rangka meningkatkan perlindungan bagi anak maka UndangUndang Nomor 35 Tahun 2014 melui peran DP3A Kota Semarang dan Peraturan Walikota Semarang Nomor 101 Tahun 2021 saat pemberian perlindungan kekerasan seksual. Tujuan riset berikut ialah mengenali peranan DP3A Kota Semarang terkait pemberian perlindungan hukum berdasarkan UU No. 35 Tahun 2014 mengenai Perlindungan Anak serta hambatan DP3A Kota Semarang terkait pemberian perlindungan hukum pada anak korban kekerasan seksual. Riset ini menggunakan metode yuridis empiris, merupakan metode riset yang berpegang pada hukum dan mengacu pada hal-hal nyata dan penerapan dalam masyarakat. Data riset ini diperoleh melalui wawancara DP3A Kota Semarang. Hasil Riset yang didapat bahwa peran DP3A Kota Semarang saat pemberian perlindungan hukum kepada korban kekerasan seksual yakni melalui pendampingan hukum, serta bantuan medis dan psikologis dan hambatan DP3A Kota Semarang saat pemberianperlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual seperti sulit mencari bukti yang benar terjadinya kekerasan seksual, informasi dari korban dan sekitar lingkungan korban.Kata kunci: Kekerasan Seksual, Anak, Perlindungan, DP3A Kota Semarang
PENANGANAN KASUS KEKERASAN TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR KORBAN PERCERAIAN YANG DI TANGANI OLEH DP3A KOTA SEMARANG Rizal Surya Syahputra; Wenny Megawati
Transparansi Hukum Vol. 7 No. 1 (2024): TRANSPARANSI HUKUM
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/transparansi.v7i1.5467

Abstract

ABSTRAKKetika berbicara mengenai perceraian maka yang terbayang adalah segala dampakdari perceraian tersebut. Korban-korban dari tragedi tersebut tidak dapat dihindari,Seluruh anggota keluarga merasakan dampaknya. Korban yang paling merasakandampak dari perceraian itu adalah anak. Perceraian orang tua, meninggalkankonflik yang sangat besar bagi seorang anak. Konflik tersebut sangat menganggukondisi fisik mereka, yang selanjutnya mengganggu kondisi kesehatan mereka.Selain dampak fisik, dampak psikologis juga mempengaruhi anak korbanperceraian. Dampak inilah yang paling dirasakan oleh seorang anak korbanperceraian. Tujuan penilaian ini adalah menjelaskan penanganan kasus kekerasananak di bawah umur korban penceraian serta pencegahan kekerasan anak yang dilakukan oleh DP3A Kota Semarang. Penelitian ini menggunakan metode yuridissosiologis dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yangberlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat. Penelitian inidiperoleh melalui wawancara DP3A Kota Semarang. Hasil penelitian yang didapatbahwa penanganan kasus yang di berikan DP3A Kota Semarang berupapendampingan hukum dan pendampingan psikologis, pencegahan kasus kekerasanterhadap anak di bawah umur korban perceraian yang di tangani DP3A KotaSemarang yaitu memiliki program untuk mengurangi tingkat kekerasan terhadapanak dengan melalui sosialisasi. penanganan serta program kerja untuk melakukanpencegahan kekerasan anak di bawah umur menunjukan grafik penurunan di setiaptahunnya. Hal ini menandakan apa yang sudah di upayakan oleh DP3A KotaSemarang berbuah hasil yang baik, membuktikan kinerja Dinas PemberdayaanPerlindungan Perempuan dan Anak Kota Semarang dalam menangani danmencegah kasus kekerasan terhadap anak sangat maksimal.Kata Kunci : Perceraian, kekerasan, anak
Akibat Hukum Penggeledahan dan Penyitaan Barang Bukti Yang Tidak Sah dalam Pra Peradilan (Studi Kasus Putusan Nomor 1/PID.PRA/2020/PN TLK) Mahfud Anjali, David; Megawati, Wenny
UNES Law Review Vol. 6 No. 3 (2024): UNES LAW REVIEW (Maret 2024)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i3.1703

Abstract

The case taken for examination was Decision Number 1/Pid.Pra/2020/PN Tlk, Legal Standing in the decision of the case was the Petitioner because the seizure and search carried out by the Respondent were invalid, because the search and confiscation contained an element of coercive effort which violated limits of the Petitioner's Human Rights, therefore the Petitioner requested the cancellation of the goods/objects confiscated by the Respondent because they were not related to the position of the case. The aim to be achieved in this research is to examine the legal consequences of illegal searches and confiscation of evidence in pre-trial based on Decision Number 1/Pid.Pra/2020/PN Tlk and the judge's considerations based on Decision Number 1/Pid.Pra/2020/PN Tlk. The research method used is normative research, because it examines norms, rules, principles and statutory regulations regarding evidence in Pre-Trial. The results of the research show that the legal consequences that arise are a consequence of illegal seizures and searches, so investigators must return the existing evidence to be returned in accordance with the decision of the Panel of Judges. In Case Number 1/Pid.Pra/2020/PN Tlk the judge in deciding the case had considered three aspects, including those based on juridical, sociological and philosophical aspects. The Panel of Judges granted the Petitioner's favor and ordered the Investigator to return the confiscated items according to legal procedures, and declared that the search carried out by the Respondent of the Petitioner's house was invalid, along with all decisions or determinations issued further regarding the search carried out by the Respondent.
Upaya Pencegahan Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Lingkungan Kampus Megawati, Wenny; Faozi, Safik; Rochmani
Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum Vol. 11 No. 1 (2024): JURNAL ILMIAH PENEGAKAN HUKUM JUNI
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/jiph.v11i1.10013

Abstract

This article aims to provide guidance for higher education institutions to formulate policies and take action to prevent and handle sexual violence related to the implementation of the Tridharma of Higher Education. The problem is focused on preventing criminal acts of sexual violence in the campus environment. Permendikbudristek Number 30 of 2021 has regulated protection in the form of prevention and how to handle it if sexual violence occurs in the campus environment. In order to approach this problem, theoretical references from Juridical Normativ are used. Data is collected through literature studies that are relevant to the latest material to be studied and analyzed qualitatively. This study concludes that universities are obliged to implement Permenristekdikti Number 30 of 2021 regarding sexual violence in the campus environment and in preventing criminal acts of sexual violence. Universities are obliged to make policies and implement them by creating a PPKS task force in order to create an independent campus, one of which is freedom from violence. sexual intercourse by prioritizing protection for the victim and not recurring.
PENINGKATAN PRODUKTIVITAS MELALUI INOVASI PRODUK OLAHAN KETELA, PEMASARAN MEDIA SOSIAL DAN SERTIFIKAT HALAL Soliha, Euis; Yunianto, Askar; Megawati, Wenny
PROFICIO Vol. 6 No. 1 (2025): PROFICIO : Jurnal Abdimas FKIP UTP
Publisher : FKIP UNIVERSITAS TUNAS PEMBANGUNAN SURAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36728/jpf.v6i1.4121

Abstract

Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) Abdi Sesami ini berdiri pada 22 Oktober 2022 dengan anggota ibu-ibu Akseptor KB yang sebagian besar belum produktif. Ibu-ibu akseptor KB berusaha untuk dapat meningkatkan pendapatan keluarga. Oleh karena itu UPPKA membutuhkan pendampingan untuk memproduksi dan memasarkan produk olahan singkong serta memproses NIB dan Sertifikasi Halal. Adapun yang menjadi permasalahan bagi UPPKA adalah bagaimana meningkatkan ketrampilan anggota UPPKA sehingga produktif menghasilkan olahan singkong dan pengemasannya, bagaimana memproses NIB dan sertifikasi halal serta bagaimana pelatihan media sosial melalui tik tok dan instagram. Rangkaian pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui 2 tahap yaitu 1) Tahap Sosialisasi dan Pelatihan Sertifikasi Halal dan Pemasaran Media Sosial. Dalam tahap ini anggota UPPKA mengikuti sosialisasi sekaligus pelatihan terkait sertifikasi halal. 2) Tahap Pelatihan Pembuatan Ceriping Singkong dan Singkong Balado. Anggota UPPKA mengikuti pelatihan pembuatan ceriping singkong dan singkong balado. Berdasarkan hasil analisis masalah dan solusi yang telah ditentukan, serta didukung oleh metode pelakasanaan yang tepat, maka disimpulkan bahwa tujuan pelaksanaan kegiatan pengabdian ini dapat tercapai dengan baik. Hal tersebut dibuktikan melalui peningkatan pengetahuan terkait sertifikasi halal dan pemasaran media sosial. Selain itu juga anggota UPPKA Abdi Sesami memahami bagaimana proses memproduksi dan mengemas ceriping singkong rasa original dan balado.