Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.78
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL HUKUM Dinamika Hukum Masalah-Masalah Hukum Jurnal Komunikasi Hukum Proceeding SENDI_U Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) Bina Hukum Lingkungan Jurnal Meta-Yuridis WAJAH HUKUM Unes Law Review Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum JURNAL ILMIAH ADVOKASI Transparansi Hukum Pro Patria: Jurnal Pendidikan, Kewarganegaraan, Hukum, Sosial, dan Politik JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana UNES Journal of Swara Justisia PROFICIO: Jurnal Pengabdian Masyarakat Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum Bina Hukum Lingkungan Klausula: Jurnal Hukum Tata Negara, Hukum Adminitrasi, Pidana dan Perdata Jurnal As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga Law and Justice Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum
Wenny Megawati
Universitas Stikubank
Religion Humanities Computer Science & IT Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 42 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 42 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2013 Tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan Dan Pengemis Di Kabupaten Kendal Aditya, Rifki; Listyarini, Dyah; Megawati, Wenny
Hukum dan Masyarakat Madani Vol. 14 No. 1 (2024): Mei
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/humani.v14i1.8378

Abstract

Penelitian ini membahas isu-isu seputar implementasi Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis di Kabupaten Kendal, dengan fokus pada anak jalanan, gelandangan, dan pengemis sebagai segmen masyarakat yang membutuhkan perhatian. Anak-anak ini memerlukan dukungan dari pemerintah dan masyarakat untuk mendapatkan tempat tinggal, pendidikan, dan pekerjaan yang sesuai, sehingga mereka dapat menjalani kehidupan yang layak dan menghindari potensi risiko. Penelitian mencakup evaluasi terhadap efektivitas penegakan hukum dan pelaksanaan sanksi dalam Peraturan Daerah tersebut. Selain itu, penelitian juga mengidentifikasi kendala-kendala yang mungkin timbul dalam pelaksanaan program pembinaan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis di Kabupaten Kendal. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan data diperoleh melalui wawancara langsung, dokumentasi, dan observasi studi kasus terkait pelaksanaan hukum oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Kendal. Data tambahan diperoleh dari berbagai sumber seperti buku, internet, literatur, karya-karya relevan, dan dokumen terkait. Hasil riset menunjukkan bahwa penegakan Peraturan Daerah tersebut telah dijalankan melalui pendekatan preventif, represif, dan rehabilitatif. Meskipun demikian, tingkat efektivitasnya belum optimal, dengan masih adanya anak jalanan, gelandangan, dan pengemis di Kabupaten Kendal. Sanksi yang diberlakukan terhadap pelanggaran perlu ditingkatkan agar menciptakan efek jera yang lebih optimal. Hambatan-hambatan yang dihadapi melibatkan keterbatasan jumlah petugas, anggaran operasional yang terbatas, dan adanya rasa simpati dari masyarakat.
Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Hukum Dan Hambatan Nya Pada Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pengendalian, Pengawasan Dan Penertiban Minuman Beralkohol Di Kabupaten Kendal Septiawan, Andi; Listyarini, Dyah; Megawati, Wenny
Hukum dan Masyarakat Madani Vol. 14 No. 1 (2024): Mei
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/humani.v14i1.8379

Abstract

Minuman yang mengandung etanol atau etil alkohol, sering disebut sebagai minuman beralkohol atau Miras, memiliki tingkat kandungan alkohol yang bervariasi sesuai dengan jenisnya. Meskipun istilah "minuman beralkohol" dan "minuman keras" memiliki pen gertian yang berbeda, di Indonesia, kedua istilah ini sering dianggap sama oleh masyarakat, menciptakan kerancuan konsep. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan peran Polisi Pamong Praja dalam menerapkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pengendalian, Pengawasan, dan Penertiban Minuman Beralkohol di Kabupaten Kendal. Metode penelitian yang digunakan adalah metode Yuridis Normatif dengan fokus studi kasus pada penegakan hukum oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Kendal. Data yang dikumpulkan mencakup informasi tentang bar, restoran, tempat karaoke, dan/atau penyedia minuman alkohol yang tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Perda No.4 Tahun 2009. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih banyak tempat yang tidak mematuhi ketentuan yang berlaku. Peran Polisi Pamong Praja terlihat dalam dua dimensi utama, yaitu litigasi dan non-litigasi. Dalam litigasi, mereka melakukan proses penegakan hukum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam KUHAP. Sementara itu, dalam dimensi non-litigasi, mereka melakukan mediasi untuk menutup sementara tempat-tempat yang tidak mematuhi peraturan. Adanya faktor-faktor penghambat dalam penegakan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 di Kabupaten Kendal juga diidentifikasi dalam penelitian ini. Oleh karena itu, pemahaman lebih lanjut terkait dengan perbedaan antara "minuman beralkohol" dan "minuman keras" perlu ditingkatkan, dan upaya harus dilakukan untuk mengatasi hambatan yang mungkin muncul dalam penegakan peraturan tersebut.
Penanggulangan Perbuatan Body Shamming (Citra Tubuh) Di Media Sosial Instagram Melalui Penerapan Hukum Pidana Menurut UU ITEPasal 45 Ayat 1 Astuti, Sepfina Puji Widya; Megawati, Wenny
Hukum dan Masyarakat Madani Vol. 13 No. 2 (2023): November
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/humani.v13i2.7115

Abstract

Body shamming adalah suatu bentuk tindakan mengkritik atau mengomentari fisik diri sendiri atau orang lain. Di Indonesia, body shamming sudah menjadi hal yang umum terjadi di diberbagai platform termasuk di media sosial. Pemerintah telah mengatur tindakan penggunaan media sosial melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui penanggulangan perbuatan body shamming berdasarkan UU ITE Pasal 45 Ayat 1 dan hambatan dalam penanggulangan penegakan hukum tindak pidana perbuatan body shamming. Penelitian menggunakan penelitian hukum kepustakaan dengan metode yuridis normatif. Data dikumpulkan dari bahan pustaka atau data sekunder. Dengan menganalisis kasus-kasus body shamming yang telah ditangani oleh pihak berwenang dengan menggunakan UU ITE Pasal 45 Ayat 1.Penggunaan media sosial telah membawa perubahan dalam aspek sosial budaya masyarakat, terutama oleh generasi milenial yang merupakan pengguna media sosial terbanyak. Hasil penelitian yang didapat bahwa dalam kasus body shamming yang terjadi pada selebriti, selebgram, atau aktris, sering kali komentar-komentar yang berisi pelecehan terhadap penampilan fisik yang membanjiri akun media sosial mereka. Penanggulangan body shamming di media sosial, khususnya di Instagram, dapat dilakukan melalui penerapan hukum pidana menurut UU ITE Pasal 45 Ayat 1.Untuk mengatasi body shamming, diperlukan peningkatan kesadaran masyarakat akan dampak negatifnya dan pentingnya menghormati hak privasi individu dan aparat penegak hukum mengalami beberapa hambatan terkait kasus body shamming berupa kurangnya alat bukti, saksi.
Tinjauan Yuridis Sanksi Rehabilitasi Terhadap Pengguna Narkotika Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Prakoso, Wahyu Dwi; Megawati, Wenny
Hukum dan Masyarakat Madani Vol. 13 No. 1 (2023): Mei
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/humani.v13i1.6171

Abstract

Kita ketahui bersama bahwa Undang-Undang Narkotika memberikan sanksi pidana yang cukup berat, termasuk sanksi rehabilitasi. Namun faktanya, selama lima tahun terakhir, jumlah orang yang melakukan kejahatan justru meningkat. Penulis menggunakan pendekatan sosiologis dan hukum dengan menggunakan data empiris. Sumber data menggunakan data primer dan sekunder beserta bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Analisis data menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Polisi konsisten memperhatikan ketentuan yang mengatur ketentuan rehabilitasi dalam penyidikan dan penyidikan ketentuan pidana pasal 127ayat(2) danayat(3),  dapat disimpulkan bahwa hakim dalam memutus perkara yang disebutkan dalam Pasal 127 ayat (1)  Perlu memperhatikan ketentuan yang mengatur tentang peraturan rehabilitasi agar nantinya pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba dapat direhabilitasi baik dalam rehabilitasi medis maupun sosial dan tidak lagi dipidana penjara atau kurungan karena rehabilitasi dianggap sebagai pidana penjara.Kendala yang berasal dari pemerintah ini oleh, yaitu:a) Tiada ketersediaan tempat bagi para penyalahguna termasuk korban-korban penyalah guna narkotika supaya melaksanakan rehabilitasi, b) Pembiayaan rehabilitasi menjadi permasalahan bagi mereka,c) tidak ada pusat rehabilitasi yang ditunjuk pemerintah d) Ada perbedaan hasil antara tersangka, saksi, dan lembaga penyidikan pidana. e) Masalah eksekusi telah terjadi. Solusi dari kendala yang ada antara lain: a) menyediakan tempat rehabilitatif khusus bagi pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba; b) memberikan subsidi untuk mengurangi biaya rehabilitasi bagi narapidana kasus penyalahgunaan narkoba; c) membantu pengguna narkoba untuk melakukan rehabilitasi di fasilitas rehabilitasi; d) menyediakan fasilitas rehabilitasi bagi pengguna narkoba; Peningkatan sumber daya bagi aparat penegak hukum dalam menangani penyalahgunaan.
Lembaga Pemasyaratan Swasta Sebagai Alternatif (Studi Perbandingan Hukum) Megawati, Wenny; Rochmani, Rochmani; Faozi, Safik
Hukum dan Masyarakat Madani Vol. 12 No. 2 (2022): November
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/humani.v12i2.5305

Abstract

Revitalisasi sistem dan membenahi infrastruktur lembaga pemasyarakatan menarik perhatian dari beberapa kalangan. Penulis tertarik untuk membuat ide adanya swastanisasi Lembaga pemasrakatan yang ditinjau dari studi perbandingan diberbagai negara untuk mengetahui bagaimana keefektifannya jika diterapkan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk  untuk mengetahui perkembangan wacana swastanisasi lembaga pemasyarakatan dan untuk mengetahui dan memahami studi perbandingan tentang lembaga pemasyarakatan swasta di beberapa negara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis normative dengan studi kepustaakan dari buku-buku yang relevan. Hasil penelitian yang didapat yaitu perkembangan wacana swastanisasi lembaga pemasyarakatan di Indonesia masih menjadi pro dan kontra dengan dibuktikannya beberapa dari hasil seminar nasional, selain itu banyak yang harus dibenahai terlebih dahulu mengenai substansi dalam pelaksanaannya. Studi perbandingan tentang lembaga pemasyarakatan swasta di beberapa negara yang diambil dari penulis adalah Negara Amerika dan Australia. Negara-negara tersebut sudah lama melaksanakannya, namun dalam melaksanakan swastanisasi penjara terdapat beberapa kelemahan yaitu Swastanisasi penjara memungkinkan terjadinya eksploitasi narapidana sebagai pekerja murah.
PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP ANAK SEBAGAI PERANTARA JUAL BELI NARKOTIKA BERDASARKAN UU NO 35 TAHUN 2009 (STUDI PUTUSAN 05/PID.SUS-ANAK/2015) Novita Lailatul Fauziah; Wenny Megawati
Pro Patria: Jurnal Pendidikan, Kewarganegaraan, Hukum, Sosial, dan Politik Vol 7 No 1 (2024): PRO PATRIA: Jurnal Pendidikan, Kewarganegaraan, Hukum, Sosial dan Politik
Publisher : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, FKIP, Universitas Banten Jaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47080/propatria.v7i1.3199

Abstract

ABSTRACT The methodology approach used in this study is normative legal analysis. Legal provisions for safeguarding children's rights throughout the judicial proceedings are applied from the investigative stage, inquiry, prosecution, court examination, to the execution of court judgments. Throughout the legal process, the protection of children's rights must adhere to the relevant legal regulations and, consequently, should be consistently executed by the parties participating in addressing juvenile delinquency issues, as stipulated in Law No. 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System.
CRIMINOLOGICAL REVIEW OF DRUG ABUSE IN THE JURISDICTION OF SALATIGA POLICE RESORT Rosanti, Devian Tria; Megawati, Wenny
Jurnal Ilmiah Advokasi Vol 12, No 3 (2024): Jurnal Ilmiah Advokasi
Publisher : Universitas Labuhanbatu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36987/jiad.v12i3.5932

Abstract

Salatiga, a small city in Indonesia with a population of 177,088, has witnessed a concerning rise in narcotics-related cases from 2019 to 2023. With 29 cases solved and 37 under investigation in 2023, this study delves into the factors driving narcotics abuse and the Salatiga Police Department's countermeasures. Employing a socio-legal approach, the study incorporates Sutherland's Differential Association Theory and Social Control Theory to gain insights. The study identifies factors such as family disharmony, socioeconomic instability, and inadequate education as contributing to narcotics abuse. The lack of social control, as emphasized by Social Control Theory, further exacerbates the situation. The Salatiga Police Department has implemented various preventive and enforcement measures, including school-based education programs, patrols in high-risk areas, and raids on entertainment venues. Addressing this issue comprehensively requires a holistic approach that integrates education, social support, and rehabilitation. The Salatiga Police Department's commitment to law enforcement and community protection through these strategies is commendable.Keywords: Law Enforcement, Narcotics Abuse, Social Control Theory
PENGATURAN PENEGAKAN HUKUM PIDANA LINGKUNGAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP Rochmani, Rochmani; Megawati, Wenny; Listyarini, Dyah
Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol 12, No 2 (2024): Jurnal Ilmiah Galuh Justisi
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/justisi.v12i2.16777

Abstract

Dalam Draf Final UU No.1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP Baru)  mengatur penegakan Hukum Pidana Lingkungan pada Pasal 344 dan 345. Dalam UU No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolalaan Lingkungan Hidup juga  mengatur dalam Pasal; 98, 99, 103, 59, 109,112. Pasal 344 dan 345 RUUHP menghidupkan kembali “syarat melawan hukum” yang sudah dihapuskan oleh UU No. 32 Tahun 2009. Dengan dihidupkan kembali “syarat mealawan hukum”,seolah dimungkinkan adanya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan yang tak melawan hukum. Menurut UU No 32 tahun 2009, setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan. Hal tersebut menjadikan penegakan hukum pidana lingkungan bagi pencemaran dan/ atau perusakan lingkungan hampir tidak mengkin ditegakkan. Dengan adanya unsur tersebut, kegiatan yang memiliki izin menjadi tak dapat dipidana meskipun telah menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan. Dalam perkembangan pembaharuan RUUHP, ketentuan Pasal 344 dan Pasal 345 dihapus dan diserahkan untuk diatur dalam Undang-Undang 32 Tahun 2009. Adanya unsur ”secara melawan hukum” dalam Pasal 344 dan Pasal 345 RUUHP  berpotensi terhadap  pemrakarsa yang bertanggung jawab terhadap kegiatan yang memiliki izin menjadi tak dapat dipidana meski telah menimbulkan pencemaran dan /atau kerusakan lingkungan. Hal tersebut merupakan kendala dalam pemidanaan. Dengan demikian pengaturan penegakan hukum pidana lingkungan selanjutnya kembali menggunakan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Penglolalaan Lingkungan Hidup.
An Effective Environmental Dispute Resolution Model That Supports Environmental Sustainability Rochmani, Rochmani; Megawati, Wenny; Suliantoro, Adi; Ebuzer Ersoy, Muhammet
Jurnal Hukum Vol 41, No 2 (2025): Jurnal Hukum
Publisher : Unissula

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/jh.41.2.277-295

Abstract

In resolving environmental disputes, it can be done through litigation or non-litigation. The purpose of this study is to examine and analyze an effective environmental dispute resolution model that can support environmental sustainability. The research method used is normative legal research to find the law for in-concocreto disputes. The environmental dispute resolution model through litigation with criminal law instruments preceded by an environmental impact study by a judge is more effective because it can carry out prosecution, environmental restoration. Effectiveness of Criminal Law Instruments in Resolving Environmental Disputes Through Litigation In judicial practice, prosecutors have broader coercive powers, such as detention, searches, faster executions. The results of research and innovation are effective environmental dispute resolution carried out through litigation with criminal law instruments preceded by an environmental impact study by a judge.
Penegakan Hukum, Sanksi dan Kendala Dari Pelanggaran Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Kendal Qikhan Maulidya; Dyah Listyarini; Wenny Megawati
As-Syar i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga  Vol. 6 No. 2 (2024): As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Publisher : Institut Agama Islam Nasional Laa Roiba Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47467/as.v6i2.1706

Abstract

Waste management is still an unresolved problem to this day. This research aims to examine problems in waste management in Kendal Regency. This research is normative legal research with a statutory approach. Data was collected using literature studies and analyzed qualitatively. Kendal Regency has several laws and regulations related to waste management, especially Regional Regulation Number 13 of 2012 concerning Waste Management and several other laws and regulations. Law enforcement in waste management refers to three legal systems which are a combination of structural, material and cultural components. Apart from that, related to law enforcement in waste management, it can be studied from 2 sides, namely preventive and repressive law enforcement. Even though a strong legal basis has been provided by regional regulations, the implementation of sanctions still faces problems. The main obstacles are low public awareness, limited resources, and technical problems in waste management infrastructure. Sanctions applied for violations of regulations include verbal warnings, written warnings and fines. Sanctions have not been able to provide significant deterrence, according to the evaluation. Therefore, this research provides suggestions for improving the law enforcement system, increasing public awareness, and overcoming technical problems so that Regional Regulation Number 13 of 2012 in Kendal Regency can be better implemented in terms of sustainable waste management. Effective law enforcement can help create a clean, healthy and sustainable environment while ensuring that each party is responsible for waste management.
Co-Authors Adi Suliantoro Agung Setyo Hutomo Askar Yunianto Astuti, Sepfina Puji Widya Bastomi, Moch Ya'lu Damaryanti, Listyaningrum Dyah Listyarini Dyah Listyarini Dyah Listyarini, Dyah Ebuzer Ersoy, Muhammet Eka Rahmatika Euis Soliha Fitika Andraini Khasanah, Dian Ratu Ayu Uswatun Kinzi, Farriq Sufufa Al Listiyarini, Dyah Mahfud Anjali, David Moch Ya'lu Bastomi Natasya Premita Destyani Novita Lailatul Fauziah Prakoso, Wahyu Dwi Putra, Diaz Angger Novarizhendy Qikhan Maulidya Ramadani, Nimas Ayu Rifki Aditya, Rifki Rizal Surya Syahputra Rochmani Rochmani Rochmani Rosanti, Devian Tria Safik Faozi Safik Faozi Safik Faozi Safik Faozi, Safik Satya Yovita Yogaswari Septiawan, Andi Wibowo, Fajar Satrio Yanuarita, Ika Zaradiva, Assyifa Mahend