Garuda - Garba Rujukan Digital

PENJATUHAN SANKSI PIDANA BAGI ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PERBARENGAN (CONCURSUS), (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR : 445/PID. SUS/2011/PN.KAG). Devi Anggraini; Ardi Muthahir; Rheza Dwi Kristiani
Law Journal (LAJOUR) Vol 2 No 1 (2021): Law Journal (LAJOUR) April 2021
Publisher : LPPM Universitas Bina Insan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32767/law.v2i1.9

Abstract Concursus is criminal burden.This contradicts the concept of child protection which is currently an interesting issue in Indonesia. On the one hand, burdensome crime means giving special suffering to the perpetrator of a criminal act and on the other hand protection of children provides something that educates naughty children, not giving suffering to children. Talking about criminal acts, of course, cannot be separated from criminal sanctions. Criminal action correlates with criminal sanctions inherent in criminal acts. The problem of determining criminal sanctions is always related to views on the purpose of punishment. This study discusses the legal considerations of judges in imposing criminal sanctions for children of concurrent criminal offenders in the case verdict number: 445 / Pid. Sus / 2011 / PN.KAG and the suitability of the imposition of criminal sanctions in the case of decision number: 445 / Pid. Sus / 2011 / PN.KAG with the aim of punishment. This research was conducted with a focus related to the problems in this study. This research was conducted by studying the data obtained from the results of the literature review, namely the decision number: 445 / Pid. Sus / 2011 / PN.KAG, books, and legislation related to the problems in this thesis. This research is a normative legal research. In this study it can be argued that a child commits a crime due to environmental influences, both internal and external. Prison punishment is not the main effort to convict children. Prison sentences are not effective in improving children's behavior or preventing naughty children from doing their actions again.

TINJAUAN FILSAFAT HUKUM TENTANG NUSYUZ (TELAAH PASAL 80 DAN PASAL 84 KOMPILASI HUKUM ISLAM KHI) Ardi Muthahir; Ahmad Fuadi
Law Journal (LAJOUR) Vol 1 No 1 (2020): Law Journal (LAJOUR) Oktober 2020
Publisher : LPPM Universitas Bina Insan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32767/law.v1i1.41

Divorce is a failure in building a household, Allah really hates this divorce event, but in Islamic teachings it is still permissible, there are many factors that cause divorce, one of which is the existence of nusyuz (durhaka) both nusyuz carried out by wives and husbands. a wife is said to be nusyuz if she does not obey the husband's orders as long as these orders do not contradict the syari'at. Meanwhile, a husband is classified as nusyuz if he does not give his wife's rights properly, because husband and wife are ordinary human beings who at any time can make mistakes and mistakes. However, in the Islamic Law Compilation, there is no confirmation of the rules regarding the husband who performs nusyuz as the wife. In other words, if the husband does Nusyuz there is no legal consequence, based on the above assumptions, it can be concluded that there are various problems related to Nusyuz. This research aims to find out the true nature of nusyuz in KHI. This research is an analytic descriptive study using a normative juridical approach. The collected data were analyzed qualitatively with deductive and inductive thinking methods. In the end it can be concluded that there should be improvements and improvements to the compilation of Islamic law by considering the interests and rights of women in the provisions of the article on nusyuz, because in the compilation of Islamic law there are no articles regulating the problem of husband nusyuz, this tends to be more detrimental to the wife.

PENJATUHAN HUKUMAN MATI BAGI PELAKU KEJAHATAN NARKOBA DI TINJAU DARI PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM Agustinus Samosir; Abdul Jabar Rahim; Ardi Muthahir; Aidil Fitriyani
Law Journal (LAJOUR) Vol 2 No 1 (2021): Law Journal (LAJOUR) April 2021
Publisher : LPPM Universitas Bina Insan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32767/law.v2i1.63

Jurnal ini bertujuan untuk mengetahui apa itu narkoba dan bagaimana penetapan pidana mati akibat dari tindak pidana narkoba, serta bagaimana sudut pandang hukum dan sosial atau sosiologi hukum tentang hukuman mati terdakwa narkoba. Jurnal ini difokuskan hanya pada hukuman mati terdakwa narkoba serta dari pespektif sosiologi hukumnya. Menjadi pusat perhatian dalam hal ini yaitu hukuman mati terdakwa narkoba yang dijatuhkan sepanjang kurun waktu 2 Januari 2020 sampai dengan November 2020 dengan jumlah sebanyak 42 Orang. Hasil yang di dapat menunjukkan bahwa Hukuman mati menurut pendapat para ahli menyatakan bahwa hukuman mati dibenarkan apabila pelaku tindak pidana (kejahatan) telah memperlihatkan dari perbuatannya bahwa ia adalah individu yang sangat berbahaya bagi masyarakat. Oleh karenanya harus dibuat tidak berdaya lagi dengan cara dikeluarkan dari masyarakat atau dari pergaulan hidup. Selanjutnya dalam kasus tindak pidana narkoba yang dianggap sebagai kejahatan yang paling serius dan bahkan akibat yang ditimbulkan dapat menghancurkan masa depan anak bangsa. Hukuman mati bagi pelaku pidana narkoba adalah salah satu hukuman yang masih diterapkan di Indonesia di samping beberapa jenis hukuman lain. Meskipun kontroversial, hukuman mati di Negara ini bukanlah hukuman yang dilarang. Karena itu, dalam pandangan sosiologi hukum, khususnya teori pilihan rasional, sikap dan tindakan masyarakat Indonesia memilih menerapkan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana narkoba dapat dibenarkan, sekalipun di negara lain pidana mati tersebut sudah ditiadakan atau dihapuskan.

ANALISA PENELANTARAN LANSIA BERKEDOK PENITIPAN SEBAGAI TINDAK PIDANA DALAM KAJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (PKDRT) DI PANTI SOSIAL Ardi Muthahir; Fitriyani Fitriyani; Devi Anggreni Sy
Law Journal (LAJOUR) Vol 2 No 2 (2021): Law Journal (LAJOUR) Oktober 2021
Publisher : LPPM Universitas Bina Insan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32767/law.v2i2.66

Di kota Lubuklinggau salah satu tempat yang dijadikan penitipan lansia atau lanjut usia yaitu di Panti Sosial Tresna Werdha yang berada di kelurahan kayuara kecamatan lubuklinggau barat I. Panti Sosial Tresna Werdha sepenuhnya dibawah pengelolaan Dinas Sosial Sumatera Selatan. Fenomena penitipan lansia dipanti jompo ini menimbulkan pemikiran tentang kemungkinan-kemungkinan yang menjadi penyebab penelantaran terhadap para orang tua lanjut usia. Adapun alasan penelitian ini perlu dilakukan yaitu karena adanya kemungkinan orang tua lanjut usia yang sengaja dititipkan masih mempunyai keluarga utuh yang bisa dan sanggup untuk mengurusnya, karena seharusnya lansia tersebut bisa menikmati masa tua bersama orang-orang terkasih disekitarnya. Masalah dalam penelitian ini yaitu akibat hukumnya bagi orang yang melakukan penelantaran terhadap orang tua lanjut usia dengan menitipkannya di Panti Sosial Tresna Werdha Kota Lubuklinggau meskipun sebenarnya orang tersebut masih sanggup untuk merawatnya dan menganalisa tentang penelantaran lansia berkedok penitipan sebagai tindak pidana dalam kajian Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) di Panti Sosial Tresna Werdha Kota Lubuklinggau. Penelitian ini adalah penelitian hukum normative. Penelantaran adalah suatu pelanggaran hukum yang dapat di pidana. Dalam penelitian ini dapat dikemukakan bahwa penelantaran termasuk dalam kategori kekerasan dalam rumah tangga.

HUKUMAN MATI PENGEDAR NARKOTIKA DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA Ahmad Fuadi; Ardi Muthahir; Devi Anggreni Sy
Law Journal (LAJOUR) Vol 3 No 1 (2022): Law Journal (LAJOUR) April 2022
Publisher : LPPM Universitas Bina Insan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32767/law.v3i1.81

Peredaran narkotika merupakan ancaman yang serius bagi bangsa ini, keadaan tersebut memaksa pemerintah mencanangkan darurat narkotika sejak tahun 2015, namun demikian peredaran narkotika masih tetap eksis sampai saat ini, Indonesia merupakan satu dari beberapa negara yang menerapkan hukuman mati bagi pengedar narkoba, hukuman mati ini menui pro dan kontra, hukuman mati dirasa merampas hak asasi, yaitu hak untuk hidup yang dimilki manusia sejak lahir, yang pada dasarnya tidak bisa dicabut / mati. Dibutuhkan argumentasi yang kuat dari hukum Islam dan positif dalam melihat kelayakan pelaksanaan hukuman mati sebagai salah satu dasar pertimbangan dalam penegakan hukum. Hal ini menjadi persoalan yang menarik untuk dibahas lebih lanjut dalam penelitian ini sehingga didapatkan penjelasan yang komprehensif mengenai kelayaknya vonis hukuman mati bagi pengedar narkotika dari sudut pandang hukum Islam dan Hukum positif. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menggambarkan bahwa hukuman mati ini dapat menjadi solusi bagi permasalahan hukum di Indonesia. Selain sebagai bentuk upaya dalam represive act of penal law dan juga sebagai preventive act of penal law, hukuman mati bagi pengedar narkotika yang diterapkan secara konsisten dapat menjamin berkurangnya jumlah para pengedar narkotika di Indonesia

HUKUMAN MATI PENGEDAR NARKOTIKA DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA Fuadi, Ahmad; Muthahir, Ardi; Sy, Devi Anggreni
Law Journal (LAJOUR) Vol 3 No 1 (2022): Law Journal (LAJOUR) April 2022
Publisher : LPPM Universitas Bina Insan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32767/law.v3i1.81

Peredaran narkotika merupakan ancaman yang serius bagi bangsa ini, keadaan tersebut memaksa pemerintah mencanangkan darurat narkotika sejak tahun 2015, namun demikian peredaran narkotika masih tetap eksis sampai saat ini, Indonesia merupakan satu dari beberapa negara yang menerapkan hukuman mati bagi pengedar narkoba, hukuman mati ini menui pro dan kontra, hukuman mati dirasa merampas hak asasi, yaitu hak untuk hidup yang dimilki manusia sejak lahir, yang pada dasarnya tidak bisa dicabut / mati. Dibutuhkan argumentasi yang kuat dari hukum Islam dan positif dalam melihat kelayakan pelaksanaan hukuman mati sebagai salah satu dasar pertimbangan dalam penegakan hukum. Hal ini menjadi persoalan yang menarik untuk dibahas lebih lanjut dalam penelitian ini sehingga didapatkan penjelasan yang komprehensif mengenai kelayaknya vonis hukuman mati bagi pengedar narkotika dari sudut pandang hukum Islam dan Hukum positif. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menggambarkan bahwa hukuman mati ini dapat menjadi solusi bagi permasalahan hukum di Indonesia. Selain sebagai bentuk upaya dalam represive act of penal law dan juga sebagai preventive act of penal law, hukuman mati bagi pengedar narkotika yang diterapkan secara konsisten dapat menjamin berkurangnya jumlah para pengedar narkotika di Indonesia

EKSISTENSI MAHASISWA HUKUM UNIVERSITAS BINA INSAN LUBUKLINGGAU MEMINIMALISASI PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA SH MH, ARDI MUTHAHIR; Satriana, Satriana
Law Journal (LAJOUR) Vol 4 No 2 (2023): Law Journal (LAJOUR) Oktober 2023
Publisher : LPPM Universitas Bina Insan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32767/lajour.v4i2.187

Narkotika adalah zat berbahaya yang dapat disalahgunakan. Dampak peredaran dan penyalanggunaan narkotika sangat berdampak buruk bagi peradaban bangsa terkhusus golongan anak-anak muda sebagai generasi penerus dan pengemban tanggungjawab bangsa di masa depan. Seseorang yang masuk dalam lingkar penyalanggunaan narkotika akan membuat psikologisnya terganggu, sehingga selalu ada keinginan untuk kembali mengkonsumsinya atau dalam hal ini dapat juga dikatakan memiliki rasa candu. Selain itu seseorang yang telah menjadi pengguna atau pecandu narkotika akan sulit melepaskan diri dari keinginannya untuk mengkonsumsi narkotika, sehingga dalam hal ini perlu peran serta yang aktiv oleh negara dalam menindak dan menanggulangi pengedaran dan penyalanggunaan narkotika. Akan tetapi selain peran aktiv negara dibutuhkan juga peran serta masyarakat dalam menghindari narkotika baik secara individual serta turut mensosialisasikan bahaya narkotika dalam lingkup pergaulan sosial.

TINJAUAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ASURANSI PENDIDIKAN BAGI ANAK ASN: URGENSI REFORMULASI REGULASI NEGARA Muthahir, Ardi
Law Journal (LAJOUR) Vol 6 No 1 (2025): Law Journal (LAJOUR) April 2025
Publisher : LPPM Universitas Bina Insan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32767/lajour.v6i1.241

Legal protection in the form of education insurance for children of the State Civil Apparatus (ASN) in Indonesia still faces various problems in regulation and implementation. This study aims to analyze the urgency of regulatory clarity related to educatio n insurance for ASN children, as well as compare it with similar schemes in developed countries such as Japan and Australia. The research method uses a normative juridical approach with qualitative descriptive analysis techniques. The results of the study show that the legal provisions governing educational scholarships for ASN children in Indonesia have not met the principles of justice and maximum protection. Existing policies, such as scholarship assistance in Government Regulation Number 70 of 2015 and Government Regulation Number 102 of 2015, are still limited, not comprehensive, and do not cover all the educational needs of ASN children on an ongoing basis. In comparison, the Mutual Aid Association system in Japan and the Commonwealth Superannuation Sc heme in Australia show a more mature and sustainable model of education protection with the support of government contributions. Special regulations and active participation of the state are needed to present an education insurance program that guarantees the future of ASN children's education as a whole

KEDAULAN NEGARA ATAS WILAYAH UDARA : BATASAN HUKUM INTERNASIONAL DALAM ERA TEKNOLOGI DRONE Santriana, Santriana; Muthahir, Ardi
Law Journal (LAJOUR) Vol 6 No 2 (2025): Law Journal (LAJOUR) Oktober 2025
Publisher : LPPM Universitas Bina Insan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32767/lajour.v6i2.300

Abstrak Kedaulatan negara atas wilayah udara merupakan prinsip fundamental dalam hukum internasional yang memberikan hak eksklusif kepada negara untuk mengatur ruang udara di atas wilayah teritorialnya. Perkembangan teknologi modern seperti drone dan satelit telah menimbulkan tantangan baru terhadap implementasi prinsip tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana prinsip kedaulatan udara diatur dalam hukum internasional serta mengidentifikasi tantangan yang dihadapi negara dalam menegakkannya di era penggunaan drone dan satelit. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun prinsip kedaulatan udara telah diatur secara tegas dalam instrumen internasional seperti Chicago Convention 1944, batas antara ruang udara dan ruang angkasa belum ditentukan secara pasti dalam hukum internasional. Hal ini menciptakan ambiguitas hukum, khususnya dalam menghadapi lintas batas oleh satelit dan pelanggaran wilayah udara oleh drone yang sulit dideteksi. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan norma hukum internasional agar mampu menjawab tantangan teknologi masa kini dan tetap menjamin kedaulatan negara secara utuh.

URGENSI PEMBERIAN SANKSI BAGI PEMILIK IZIN TERHADAP PENYALAHGUNAAN IZIN USAHA PENGINAPAN DI KOTA LUBUKLINGGAU Muthahir, Ardi; Elvionita, Septiara; Azani, Adila
Law Journal (LAJOUR) Vol 6 No 2 (2025): Law Journal (LAJOUR) Oktober 2025
Publisher : LPPM Universitas Bina Insan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32767/lajour.v6i2.326

The misuse of lodging business permits in Lubuklinggau City has raised legal, administrative, and ethical concerns, highlighting weaknesses in local regulatory enforcement. This study aims to analyze the legal framework and the urgency of imposing administrative sanctions on business owners who violate licensing regulations, as well as to evaluate the effectiveness of these sanctions in supporting law enforcement and public order. The research employs a normative juridical method with a statutory and conceptual approach, relying on primary legal sources such as legislation and secondary materials including scholarly articles, books, and legal documents. The findings reveal that the regulation of sanctions for the misuse of lodging business permits remains fragmented across multiple regional regulations, resulting in legal uncertainty and inconsistent enforcement. The absence of a comprehensive regulatory mechanism weakens administrative control and reduces compliance among lodging business owners. Consequently, the implementation of clear, firm, and proportional sanctions is essential to strengthen administrative law enforcement, ensure legal certainty, promote fair competition, and realize the principles of good governance within the local tourism sector. Keywords: Administrative sanctions, business permit, lodging industry, local regulation

Title

Found 10 Documents
Search
Journal : Law Journal

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 10 Documents Search Journal : Law Journal

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 10 Documents
Search
Journal : Law Journal