Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.326
P-Index
This Author published in this journals
All Journal jurnal niara Unes Law Review UNES Journal of Swara Justisia Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Ekasakti Journal of law and Justice Delicti : Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi Ekasakti Legal Science Journal Jurnal Sakato Ekasakti Law Review ULJLS
Ismansyah
Unknown Affiliation
Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences

Published : 16 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 16 Documents
Search

 1   2 
Judge's Considerations in Criminalizing the Crime of Plantation Without a Permit in Forest Areas: Decision No. 789/Pid.B/LH/2023/PN.Pdg Gusti, Mahesa Cakra; Ismansyah
Delicti : Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi Vol. 3 No. 1 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Andalas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25077/delicti.v.3.i.1.p.38-53.2025

Abstract

Deforestation in Indonesia is a serious issue that has broad impacts on both environmental and legal aspects. One of the main contributing factors is the conversion of forest areas into plantation land without official permits. This act is regulated under Law Number 18 of 2013 concerning the Prevention and Eradication of Forest Destruction and Law Number 6 of 2023 concerning the Job Creation Law. One notable case reflecting this issue is the Timbul Hasibuan case in Nagari Air Bangis, West Pasaman Regency, decided through the Padang District Court Decision Number 789/Pid.B/LH/2023/PN.Pdg, in which the defendant was found guilty of conducting plantation activities within a forest area without a business permit. This study aims to identify the legal considerations of the judges in rendering their decision and to analyze the evidentiary process applied in the case. The research employs a normative juridical method with a descriptive-analytical approach, using both case and statute approaches. Secondary data were used and processed through a legal data editing technique. The results indicate that the panel of judges based their decision on juridical considerations, including the indictment, witness testimonies, evidence, and criminal law provisions, as well as non-juridical considerations such as the defendant’s background and personal condition. However, it was found that relevant facts, such as the defendant’s tax payments and the selective enforcement of law by authorities were not fully considered. Moreover, the ultimum remedium principle in forestry criminal law after the enactment of the Job Creation Law has not been optimally implemented. Therefore, this study emphasizes the need for a more selective, objective, proportional, and equitable enforcement of forestry criminal law to ensure justice for communities living around forest areas.
Diskresi Kepolisian Dalam Penggeledahan Tersangka Tindak Pidana Narkotika Sebagai Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Pada Satuan Reserse Narkoba Polres Kota Payakumbuh Hendini, Putri; Ismansyah; Rias, Irzal
UNES Law Review Vol. 7 No. 4 (2025)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v7i4.2461

Abstract

Diskresi kepolisian adalah konsep otoritas polisi yang diberikan oleh hukum untuk melakukan tindakan sesuai dengan pertimbangan hati nurani petugas maupun institusi. Jenis penggeledahan yaitu penggeledahan rumah, penggeledahan pakaian dan penggeledahan badan. Tindak pidana narkotika dapat dirumuskan sebagai crime without victim, dimana para pelaku juga berperan sebagai korban. Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba masih terus menjadi ancaman serius, hal ini diiakibatkan oleh terjadinya peningkatan produksi narkoba secara illegal dan pendistribusian yang begitu cepat dan meluas dengan tidak lagi mengenal batas antar negara. Rumusan masalah penelitian ini adalah 1) Bagaimana pengaturan dan pelaksanaan diskresi penggeledahan oleh kepolisian unit satnarkoba Polres Kota Payakumbuh? 2) Apakah pertimbangan dilakukan dikresi kepolisian pada proses penggeledahan tersangka yang dilakukan oleh satnarkoba Polres Kota Payakumbuh? 3) Apa kendala-kendala dan upaya-upaya dilakukan dikresi kepolisian pada proses penggeledahan tersangka yang dilakukan oleh satnarkoba Polres Kota Payakumbuh?. Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan sifat penelitian deskriptif. Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pengaturan dan pelaksanaan diskresi kepolisian satnarkoba Polres Kota Payakumbuh sudah mengikuti peraturan perundang-undangan yang ada. Kemudian pertimbangan kepolisian dalam melakukan diskresi yaitu atas dasar kemanusiaan, dengan pertimbangan jika tetap dilakukan penggeledahan terhadap tersangka, maka akan berdampak buruk, yang jika dikaitkan dengan teori diskresi kepolisian maka pihak kepolisian memiliki kewenangan tersebut. Selanjutnya dalam pelaksanaan diskresi tersebut pihak kepolisian memiliki kendala, namun pihak kepolisian melakukan upaya untuk mengatasi kendala tersebut.
Strategi Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan yang Dilakukan oleh Anak Terhadap Orang atau Barang Secara Bersama-Sama Firmansyah, Firmansyah; Ismansyah; Delmiati, Susi
UNES Journal of Swara Justisia Vol 7 No 3 (2023): Unes Journal of Swara Justisia (Oktober 2023)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ujsj.v7i3.413

Abstract

Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan dari gangguan ketertiban merupakan tugas dan kewajiban Kepolisian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Termasuk menanggulangi terjadinya tindak pidana yang terjadi di tengah masyarakat. Salah satunya tindak pidana yang dilakukan oleh anak terhadap orang atau barang secara bersama-sama, yang marak terjadi akibat aksi tawuran di wilayah hukum Polsek Pauh Kota Padang. Peristiwa pidana tersebut membutuhkan penanganan serius, sebab tindak pidana tersebut berujung merugikan masyarakat sekitar lokasi terjadinya aksi kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama. Tidak hanya mengakibatkan luka pada korban juga perbuatan tersebut sangat meresahkan masyarakat, sehingga diperlukan strategi penanggulangannya.
Pengajuan Upaya Hukum Banding Terhadap Putusan Bebas Dalam Perkara Tindak Pidana Pemilu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu di Kota Solok Tahun 2019 Ridwan; Ismansyah; Khairul Fahmi
UNES Journal of Swara Justisia Vol 7 No 4 (2024): Unes Journal of Swara Justisia (Januari 2024)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ujsj.v7i4.429

Abstract

Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih wakil-wakilnya yang dilaksanakan secara luber dan jurdil. Namun dalam pelaksanannya tidak jarang terjadi pelanggaran. Oleh karenanya hukum pidana memegang peranan penting sebagai instrumen dalam mengawal pemilihan umum yang jujur dan adil. Dengan menggunakan pendekatan pidana, diharapkan berbagai pelanggaran yang dilakukan dapat ditindak guna memastikan proses pemilu berjalan secara fair. Meskipun demikian, dalam pengaturan dan pelaksanaannya, hukum pidana penyelenggaraan pemilu belum terasa efektif. Salah satunya adalah proses hukum tindak pidana pemilu hanya dibatasi sampai tingkat banding. Pembatasan tersebut telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan hukum di tengah masyarakat. Perumusan masalah dalam penelitian 1. Bagaimana pengajuan upaya hukum banding terhadap putusan bebas perkara tindak pidana pemilu berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu di Kota Solok tahun 2019? 2. Mengapa upaya hukum kasasi dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu tidak diperbolehkan dalam mensikapi putusan bebas perkara tindak pidana pemilu? Metode dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dan bersifat deskriptif. Data utama dalam penelitian ini adalah data primer dengan menggunakan metode wawancara dan pengumpulan data di Kejaksaan Negeri Solok. Data sekunder diperoleh meliputi Undang-Undang, putusan hakim serta didukung oleh berbagai literatur seperti buku, jurnal akademik, laporan penelitian, dan artikel ilmiah lainnya. Kesimpulan dari penelitian menyatakan bahwa pengajuan upaya hukum banding terhadap putusan bebas perkara tindak pidana pemilu telah bertentangan dengan ketentuan pasal 67 KUHAP dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 114/PUU-X/2012 dan telah menimbulkan multitafsir dan ketidakpastian hukum dalam penerapannya. Alasan upaya hukum kasasi tidak ada dalam perkara tindak pidana pemilu adalah karena pembuat undang-undang menilai proses penyelesaian perkara kasasi di Mahkamah Agung memakan waktu lama sehingga dikhawatirkan akan mengganggu agenda ketatanegaraan yang potensial dapat mengancam ketertiban kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk itu perlu agar dilakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum khususnya pasal 482 ayat (5) mengenai pembatasan upaya hukum. Selanjutnya melakukan perubahan sistem di Mahkamah Agung sehingga proses kasasi perkara pemilu dapat selesai dalam jangka waktu 1 (satu) bulan.
Sanksi Pidana Bagi Pejabat yang Menyalahgunakan Wewenang dalam Pemberian Izin Pertambangan Dafit Riadi; Ismansyah; Elwi Danil
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 2 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i2.3181

Abstract

Sejak era Otonomi Daerah, pemberian izin Usaha Pertambangan menjadi tidak terkendali karena daerah berlomba-lomba mengeluarkan izin guna peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Pemberian izin pertambangan oleh pejabat didaerah juga seringkali dilakukan dengan melawan hukum antara lain nepotisme, suap, gratifikasi dan sebagainya. Penghapusan pasal 165 UU Nomor 4 tahun 2009 mengenai sanksi pidana bagi pejabat yang menyalahgunakan wewenang untuk memberi  izin  usaha Pertambangan  Khusus  (IUPK),  Izin  Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dalam Undang-undang nomor 3 tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menjadi polemik karena tidak ada  sanksi  pidana  bagi  pejabat  yang  menyalahgunakan  izin  pertambangan tersebut. Namun demikian, aparat penegak hukum dapat menerapkan ketentuan pidana korupsi terhadap penyalahgunaan izin pertambangan bila ditemukan perbuatan melawan hukum.  Ketentuan dalam UU tindak pidana korupsi yang mengatur suap dan gratifikasi adalah pada Pasal 12B Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Informasi Data Melalui Skimming ATM Bank BNI Cabang Padang Perdana, Muhammad Fajri Akbar; Ismansyah; Rembrandt
UNES Law Review Vol. 8 No. 2 (2025)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/mhg1dg94

Abstract

Kemajuan teknologi komputer, telekomunikasi, dan internet telah memicu munculnya kejahatan siber, termasuk skimming ATM yang mencuri data nasabah melalui alat pengganda informasi kartu dan PIN yang dipasang pada mesin ATM. Meskipun Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE telah mengatur penegakan hukum kejahatan ini, kasus skimming tetap terjadi seperti yang dialami mesin ATM Bank BNI Cabang Padang. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengumpulan alat bukti dalam penyidikan, kendala yang dihadapi penyidik, dan upaya mengatasi kendala tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris yang bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan data sekunder yang diperkuat dengan data primer. Data tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif dan disajikan dalam bentuk deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyidikan kasus pencurian data ATM Bank BNI Cabang Padang melibatkan lima tahap: penangkapan, penyitaan alat bukti, pemeriksaan saksi dan tersangka, serta analisis forensik digital. Kendala utama meliputi teknologi canggih pelaku, keterbatasan alat dan SDM, birokrasi, serta kesulitan pelacakan akibat enkripsi dan server asing. Penyidik mengatasi hambatan ini melalui peningkatan kapasitas forensik, koordinasi antarlembaga, pelatihan khusus, dan sosialisasi pencegahan. Upaya terpadu ini bertujuan memaksimalkan efektivitas penyidikan dan meminimalkan kejahatan serupa di masa depan.
Co-Authors Aritonang, David Rioland Azmi Fendri Bahri, Afwanul chaniago, anjani upik Dafit Riadi Dedi, Amri Elwi Danil Firmansyah Firmansyah Fitriati Gusti, Mahesa Cakra Hendini, Putri Jhon Tyson Pelawi Juanda Sari, Vinsa Khairul Fahmi Laurensius Arliman S Madralio, Pryma Marlina Muhammad Yamin Lubis, Muhammad Yamin Nani Mulyati Otong Rosadi Perdana, Muhammad Fajri Akbar Refdiantoni Rembrandt Rias, Irzal Ridwan Rosmalinda Siska Elvandari Susi Delmiati Wiraharma, Junaedhi Yoserwan Yoserwan Zahara, Usi