Articles
<![CDATA[Efektivitas Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Anak ]]>
<![CDATA[Madralio, Pryma]]>;
<![CDATA[Ismansyah]]>
<![CDATA[ Ekasakti Legal Science Journal Vol. 1 No. 4 (2024): Oktober ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.60034/qk0kd224
<![CDATA[Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah bentuk perlindungan dan jaminan negara atas hak Anak. Terobosan dalam UU SPPA dalam penanganan tindak pidana Anak adalah pendekatan keadilan restoratif. Pencurian sebagai salah satu tindak pidana yang sering dilakukan Anak. Permasalahan yang muncul terkait penerapan keadilan restoratif yang ditemukan di tengah masyarakat adalah tidak berkurangnya kasus yang terjadi dan anak yang kasusnya telah selesai melalui keadilan restoratif kembali mengulangi perbuatan yang serupa. Penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana pencurian yang dilakukan Anak oleh penyidik Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Pasaman sudah dilaksanakan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini terbukti dari dari adanya penyelesaian tindak pidana pencurian yang dilakukan anak pada tahap penyelidikan, penyidikan, penyelesaian oleh Bhabinkamtibmas, dan secara kekeluargaan oleh masyarakat. Penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana pencurian yang dilakukan anak oleh penyidik Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Pasaman dapat dikatakan sudah efektif untuk menyelesaikan sebagian besar dari kasus pencurian yang dilakukan Anak di wilayah Kabupaten Pasaman.]]>
<![CDATA[The Investigation Process of Plantation Crimes in the Production Forest Area ]]>
<![CDATA[Bahri, Afwanul]]>;
<![CDATA[Ismansyah]]>;
<![CDATA[Rosadi, Otong]]>
<![CDATA[ Ekasakti Journal of Law and Justice Vol. 2 No. 2 (2024): December ]]>
Publisher : <![CDATA[Master of Law Program, Ekasakti University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.60034/fejz4v77
<![CDATA[Law No. 18 of 2013 on the Prevention and Eradication of Forest Destruction regulates the unauthorised use of the area. The investigation process of the criminal offence of plantation in a production forest area by investigators at the West Pasaman Police Satreskrim begins with receiving a report. Plantation activities without a business permit in the Production forest area, in Jorong Pigogah Patibubur Nagari Air Bangis, Sungai Beremas District, West Pasaman Regency. After checking the crime scene, it was found that there were palm oil plants aged 1 (one) to 2 (two) years and a wooden hut. Taking the coordinate points shows that the crime scene is included in the production forest area and the reported party cannot show legal legality, so this can be used as preliminary evidence by the investigator. The investigation period was deemed insufficient by investigators to complete the investigation of the case. In addition to running away, the suspects often use the mode of claiming to be indigenous people around the forest. They claim that the land used as a plantation is customary land/customary forest. The obstacles in the investigation process of plantation crimes in production forest areas by investigators at the West Pasaman Police Criminal Investigation Unit are the location of the crime scene which is far from residential areas, the difficulty of reaching the location or crime scene (TKP) to handle criminal cases, the facilities used are still limited as well as the number of members who handle various incidents with the guidance of time all must be fulfilled. The lack of budget makes it difficult to bring in expert witnesses to provide testimony. Experts are needed, especially forest damage experts, legal experts, and planologists. The lack of maximum supporting facilities, such as GPS devices that function to find out the coordinates of the crime scene are only available 2 pieces. This is not proportional to the number of forestry crime cases handled by investigators.]]>
<![CDATA[Penyidikan Tindak Pidana Penghasutan Dalam Unjuk Rasa Anarkis Oleh Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota Padang ]]>
<![CDATA[Zahara, Usi]]>;
<![CDATA[Ismansyah]]>;
<![CDATA[Yoserwan Hamzah]]>
<![CDATA[ UNES Journal of Swara Justisia Vol 8 No 1 (2024): Unes Journal of Swara Justisia (April 2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/ujsj.v8i1.494
<![CDATA[Aksi unjuk rasa anarkis kerap kali dipicu oleh tindakan penghasutan oleh oknum tertentu. Seperti kasus Demonstrasi yang terjadi di depan kantor DPRD Sumatera Barat kota Padang pada tanggal 25 September 2019, yang berakhir anarkis akibat adanya dugaan penghasutan yang dilakukan oleh Ananda Harahap. Pembuktian tindak pidana ini, sering kali menimbulkan dilema bagi aparat penegak hukum, disebabkan mudahnya tindak pidana penghasutan berlindung dibalik hak untuk kemerdekaan berserikat dan menyatakan pendapat. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis yang bersifat deskriptif. Jenis data yang digunakan adalah data primer berupa hasil wawancara dan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, studi dokumen dan bahan kepustakaan. Berdasarkan kasus yang menjadi objek penelitian ini ditemukan fakta bahwa, perbuatan Ananda Harahap, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana penghasutan. Selain itu, terdapat kendala yang dihadapi penyidik Ditreskrimum Polda Sumbar dalam pemenuhan unsur tindak pidana ini pada unjuk rasa anarkis, yaitu: tindak pidana penghasutan merupakan delik materiil, tindak pidana penghasutan dalam Pasal 160 KUHP sebagai konstitusional bersyarat (conditionally constitutional), dan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-VII/2009 tentang Pengujian terhadap Pasal 160 KUHP sebagai pasal yang melanggar Hak Asasi Manusia.]]>
<![CDATA[Kepastian Hukum Penggunaan Saksi Mahkota Dalam Pembuktian Pidana Ditinjau Dari Asas Hak Terdakwa Tidak Boleh Mendakwa Dirinya Sendiri (Non Self Incrimination) ]]>
<![CDATA[chaniago, anjani upik]]>;
<![CDATA[Ismansyah]]>;
<![CDATA[Mulyati, Nani]]>
<![CDATA[ UNES Journal of Swara Justisia Vol 8 No 4 (2025): Unes Journal of Swara Justisia (Januari 2025) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/sy41r659
<![CDATA[Saksi mahkota merupakan salah satu alat bukti yang tidak diatur dalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Sementara itu, saksi mahkota hanya diatur dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor. 1986 K/Pid/1989 tanggal 21 Maret 1990, dalam yuriprudensi tidak menjelaskan definisi dari saksi mahkota, tetapi hanya menjelaskan konsep penggunaan dari saksi mahkota. Permasalahan dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana perbandingan pengaturan penggunaan saksi mahkota di Belanda dan Indonesia? (2) Bagaimana kepastian hukum penggunaan saksi mahkota dalam pembuktian pidana ditinjau dari asas hak terdakwa tidak boleh mendakwa dirinya sendiri (non self incrimination)?. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif. Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Adapun teknik pengumpulan data melalui studi dokumen. Data dianalisis dengan analisis kualitatif. Kesimpulan hasil penelitian adalah: (1). Kepastian hukum penggunaan saksi mahkota yang termasuk dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor. 1986 K/Pid/1989 tanggal 21 Maret 1990 tentang penggunaan saksi mahkota tidak menjamin kepastian hukum dari segi perlakuan hak terhadap terdakwa yang akan dijadikan saksi mahkota dan perlindungan hukumnya. Penggunaan saksi mahkota ini dianggap bertentangan dengan hak asasi manusia terkhususnya hak terdakwa dalam memberikan keterangan. (2) Perbandingan saksi mahkota dalam peradilan pidana Belanda dan Indonesia pada dasarnya memiliki konsep yang sama yaitu kedudukan seorang terdakwa dalam perkara yang berbeda ditunjuk untuk menjadi saksi di perkara temannya. Konsep tersebut terdapat dalam Pasal 226g KUHAP Belanda. Saksi mahkota di Belanda penggunaannya dilakukan melalui kesepakatan antara JPU dengan terdakwa, sedangkan saksi mahkota di Indonesia penggunaannya diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum karena kurangnya alat bukti.]]>
<![CDATA[Pertanggungjawaban Notaris/PPAT Terkait Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum ]]>
<![CDATA[Juanda Sari, Vinsa]]>;
<![CDATA[Ismansyah]]>;
<![CDATA[Azmi Fendri]]>
<![CDATA[ Jurnal Niara Vol. 17 No. 3 (2025): Januari ]]>
Publisher : <![CDATA[FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI UNIVERSITAS LANCANG KUNING ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31849/niara.v17i3.22259
<![CDATA[Penelitian ini mengkaji pertanggungjawaban Notaris/PPAT dalam pelaksanaan peralihan hak atas tanah dan pertimbangan hakim terkait pertanggungjawaban Notaris/PPAT dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum, dengan fokus pada Putusan Nomor 27/PIDSUS/TPK/2016/PN.PDG. Studi ini menganalisis kasus Eli Satria Pilo, seorang Notaris/PPAT yang dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi terkait pengadaan tanah untuk pembangunan Kampus III IAIN Imam Bonjol Padang. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap Notaris/PPAT dalam kasus ini perlu ditinjau ulang, mengingat sifat formil dari tugas Notaris/PPAT dan prinsip ultimum remedium dalam hukum pidana. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kesalahan administratif seharusnya tidak serta-merta dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi tanpa adanya bukti yang kuat mengenai niat jahat dan perbuatan melawan hukum yang disengaja. Diperlukan keseimbangan antara penegakan hukum dan perlindungan terhadap profesi Notaris/PPAT untuk menjamin integritas sistem hukum dan pelayanan optimal kepada masyarakat. Penelitian ini merekomendasikan penyempurnaan regulasi terkait jabatan Notaris/PPAT dan peningkatan sistem pengawasan serta perlindungan hukum bagi profesi ini.]]>
<![CDATA[A TERRITORIAL RIGHTS PROVISION ALLOWING FOR THE ENTRY OF FOREIGN INVESTMENTS ]]>
<![CDATA[Pelawi, Jhon Tyson]]>;
<![CDATA[Ismansyah]]>;
<![CDATA[Lubis, Muhammad Yamin]]>;
<![CDATA[Marlina]]>;
<![CDATA[Rosmalinda]]>
<![CDATA[ Ultimate Journal of Legal Studies Vol. 2 No. 1 (2024): Develompment of Legal Science ]]>
Publisher : <![CDATA[Talenta Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32734/uljls.v2i1.16707
<![CDATA[One of the main issues that arises when investors plan to make investments in Indonesia is the transfer of land rights to one of the five investment barriers, which are connected to obstacles to land certification, building licenses, and land zoning. This effort discusses how problems involving land transfers are handled by national criminal law and how giving foreign investors legal certainty is achieved by the effectiveness of criminal legislation against land transfers. The aim of this research is to find out whether criminal law can resolve disputes related to the transfer of land rights so as to provide certainty and security for foreign investors regarding the transfer of land rights. by investigating problems through normative legal research or legal research carried out in libraries using a jurisprudential approach and theory of legal objectives, we will get solutions to existing problems so that this research provides qualitative research results based on the data and theory used. The study's findings lead to the conclusion that Article 52, paragraphs (1) and (2) of the UUPA, which deals with criminal laws against the transfer of land rights, regulates the criminal law of land area for its infringement. The form of attained legal certainty in the transfer of land rights for investors is provided by the effectiveness of criminal law in enforcing the law against communities that occupy property over the subject matter.]]>
<![CDATA[Studi Perbandingan Terhadap Rumusan Pidana Mati Pada Kitab Undang Undang Hukum Pidana Dengan Undang Undang Nomor 01 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana ]]>
<![CDATA[Aritonang, David Rioland]]>;
<![CDATA[Ismansyah]]>;
<![CDATA[Elvandari, Siska]]>
<![CDATA[ Delicti : Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi Vol. 2 No. 1 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Andalas ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25077/delicti.v.2.i.1.p.1-15.2024
<![CDATA[There is a comparison the regulation of the formulation of the death penalty between the Indonesian Criminal Code and Law Number 01 of 2023 concerning the Criminal Code. The research method used is normative juridical, which is a research method using library literature, which consists of books, laws, scientific works, and various kinds of library literature. The data sources used are primary, secondary and tertiary legal data. The implementation of the death penalty based on Law No.02/PNPS/1964 concerning the Implementation of the Death Penalty, namely that the death penalty imposed in general justice or military justice is carried out by being shot to death. A comparison of the formulation of the death penalty between the Old Criminal Code and the National Criminal Code is that the death penalty can be changed to life imprisonment if the convict behaves well during the 10 years in prison, the death penalty is no longer included in the basic criminal category and becomes an alternative (special) punishment, the regulation of delaying the death penalty Pregnant women, breastfeeding mothers and mentally ill people are included in the National Criminal Code, the death penalty in the National Criminal Code prioritizes human rights, the regulation of the death penalty in the National Criminal Code is more modern, advanced and follows Indonesian legal culture]]>
<![CDATA[Proses Penyidikan Tindak Pidana Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi oleh Penyidik Satreskrim Polresta Padang ]]>
<![CDATA[Refdiantoni]]>;
<![CDATA[Ismansyah]]>;
<![CDATA[Arliman S, Laurensius]]>
<![CDATA[ Jurnal Sakato Ekasakti Law Review Vol. 4 No. 1 (2025): Jurnal Sakato Ekasakti Law Review (April) ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Ekasakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/8kk9rr03
<![CDATA[Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang ditambah dan dirubah pada Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Satreskrim Polresta Padang menerima laporan Polisi Nomor: LP/A/02/I/2024/SPKT.Satreskrim/Polresta Padang/Polda Sumatera Barat, tanggal 22 Januari 2024 tentang penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak bersubsidi. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitis. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif yang didukung pendekatan yuridis empiris. Hasil penelitan dapat dijelaskan bahwa: Proses penyidikan tindak pidana penyalahgunaan bahan bakar minyak bersubsidi yang dilakukan oleh penyidik Satreskrim Polresta Padang terhadap tersangka Basirun pada tanggal 22 Januari 2024 menunjukkan langkah-langkah yang komprehensif dalam mengungkap kejahatan terkait distribusi BBM bersubsidi. Berdasarkan bukti yang diperoleh dari keterangan saksi, ahli, dan tersangka, serta alat bukti berupa barang bukti yang diamankan (termasuk drum, jerigen, dan dokumen transaksi), penyidik berhasil menunjukkan bahwa tersangka telah melakukan tindak pidana yang melibatkan penyalahgunaan pengangkutan dan niaga BBM bersubsidi yang dilakukan tanpa izin yang sah. Tersangka membeli BBM jenis pertalite dan solar dengan harga di bawah harga pasar, kemudian menjualnya kembali dengan harga yang jauh lebih tinggi. Berdasarkan fakta-fakta ini, penyidik berpendapat bahwa tindak pidana penyalahgunaan BBM bersubsidi yang dilakukan oleh Basirun telah cukup bukti untuk disidangkan di pengadilan, untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan hukum yang berlaku. Penyidik di Satreskrim Polresta Padang menghadapi berbagai kendala baik hukum maupun non-hukum dalam proses penyidikan tindak pidana penyalahgunaan BBM bersubsidi. Kendala hukum seringkali terkait dengan kesulitan dalam mengumpulkan bukti yang sah, seperti dokumen distribusi yang tidak lengkap atau manipulasi data yang sulit dilacak.]]>
<![CDATA[Peran Petugas Jaga Pada Lembaga Pemasyarakatan Untuk Mengantisipasi Tindakan Kekerasan oleh Sesama Warga Binaan ]]>
<![CDATA[Wiraharma, Junaedhi]]>;
<![CDATA[Ismansyah]]>;
<![CDATA[Fitriati]]>
<![CDATA[ UNES Journal of Swara Justisia Vol 9 No 1 (2025): Unes Journal of Swara Justisia (April 2025) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/p3z6nw39
<![CDATA[Tugas Petugas jaga di lembaga pemasyarakatan ini diatur dalam Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2015 Tentang Pengamanan Pada Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara. Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan spesifikasi yang bersifat deskriptif analitis. Peran petugas jaga pada Rumah Tahanan Kelas IIB Lubuk Sikaping untuk mengantisipasi tindakan kekerasan oleh sesama warga binaan adalah mencegah terjadinya Tindakan kekerasan sesama warga binaan dengan melakukan pendekatan terhadap warga binaan. Melalui pendekatan, petugas akan mendapatkan informasi mengenai kondisi warga binaan di masing-masing blok dan kamar. Peran lainnya melakukan kontrol ke blok-blok warga binaan serta melakukan penjagaan dan pengawasan. Petugas keamanan membuat laporan harian dan berita acara pelaksanaan pengamanan, tentang penjagaan dan pengawasaan terhadap warga binaan di Rumah Tahanan Kelas IIB Lubuk Sikaping, diperoleh informasi bahwa pengawasan dan penjagaan warga binaan ini dilakukan dengan bekerja sama dengan pihak Kepolisian. Kerja sama ini dimaksudkan untuk lebih meningkatkan keamanan dan ketertiban. Memaksimalkan metode pembinaan dengan sistem penjagaan ketat pada masa orientasi. Memberikan sanksi terhadap warga binaan yang melakukan tindakan kekerasan. Hambatan dalam peran petugas jaga pada Rumah Tahanan Kelas IIB Lubuk Sikaping untuk mengantisipasi tindakan kekerasan oleh sesama warga binaan adalah jumlah warga binaan melebihi kapasitas. Kondisi inilah yang menyebabkan tidak kondusifnya atau sering terjadi kekerasan antar sesama warga binaan, karena pengawasan dilakukan petugas tidak maksimal. Berdasarkan data yang diperoleh, saat ini petugas keamanan hanya berjumlah 49 orang, jika dibandingkan dengan jumlah penghuni Lapas sangat tidak sebanding. kurangnya Sarana dan Prasarana dan dana misalnya senjata untuk petugas keamanan. Kurangnya keterampilan yang menunjang tugas-tugas penjagaan, di dalam rumah tahanan kelas IIB Lubuk Sikaping, petugas jaga sebagian besar adalah lulusan Sekolah Menengah Umum (SMU) atau yang sederajat sehingga mereka sangat minim pengetahuan dibidang pengamanan.]]>
<![CDATA[Fungsi Palanta Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Melalui Jalur Mediasi ]]>
<![CDATA[Dedi, Amri]]>;
<![CDATA[Ismansyah]]>;
<![CDATA[Fitriati]]>
<![CDATA[ Ekasakti Legal Science Journal Vol. 2 No. 3 (2025): Juli ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.60034/048aw321
<![CDATA[Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan spesifikasi yang bersifat deskriptif analitis. Fungsi palanta dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencurian kendaraan bermotor melalui jalur mediasi di Polsek Padang Utara Polresta Padang adalah untuk melakukan pemulihan keadaan baik bagi korban ataupun pelaku. Di Polsek Padang Utara, restorative justice dilakukan melalui Palanta Mediasi. Polisi berperan sebagai fasilitator dalam mediasi antara pelaku dan korban. Tujuannya adalah untuk mencapai kesepakatan, di mana pelaku mengakui kesalahannya dan memberikan kompensasi kepada korban. Kompensasi bisa dalam bentuk ganti rugi finansial atau pengembalian barang yang dicuri. Polsek Padang Utara tetap memantau pelaku untuk memastikan mereka tidak mengulangi tindakannya dan mematuhi kesepakatan yang dibuat selama mediasi. hambatan yang ditemui oleh Polsek Padang Utara dalam mengoptimalkan fungsi palanta dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencurian kendaraan bermotor melalui jalur mediasi di Polsek Padang Utara Polresta Padang diantaranya pihak korban dan pihak pelaku tidak tercapai kesepakatan damai. Adanya intervensi dari pihak ketiga Namun terkadang ada pihak ketiga yang memprovoksi pihak korban agar proses dilanjutkan melalui peradilan. Ketiadaan aturan setingkat undang-undang yang berlaku untuk mengakomodir konsep keadilan restoratif. Kurangnya pemahaman masyarakat terkait dengan konsep restorative justice, khususnya di kalangan korban tindak pidana. Pelaku tindak pidana juga sering kali tidak kooperatif dalam proses mediasi. Palanta Mediasi di Polsek Padang Utara mungkin masih mengalami keterbatasan dari segi sumber daya manusia maupun fasilitas yang memadai untuk melaksanakan mediasi yang optimal.]]>
