Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.44
P-Index
This Author published in this journals
All Journal QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary
Kansil, Christine S T
Unknown Affiliation
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Nursing Social Sciences

Published : 10 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search
Journal : Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary

 1 
Perlindungan Hukum Atas Hak Kesehatan Warga Negara: Tanggung Jawab Negara Dalam Sistem Kesehatan Nasional Najla, Tengku Amira; Kansil, Christine S T
Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary Vol 2, No 2 (2024): Desember 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jerumi.v2i2.4403

Abstract

Hak atas kesehatan merupakan hak asasi manusia yang fundamental dan diakui secara internasional, termasuk dalam sistem hukum Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum yang diberikan oleh negara terhadap hak kesehatan warga negara dalam kerangka Sistem Kesehatan Nasional (SKN), serta mengevaluasi tanggung jawab negara dalam menjamin akses layanan kesehatan yang adil dan merata. Melalui pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan, penelitian ini mengumpulkan data dari berbagai sumber hukum, termasuk undang-undang dan dokumen internasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun ada regulasi yang kuat, tantangan dalam implementasi, seperti kesenjangan akses layanan dan biaya pengobatan yang tinggi, masih menjadi kendala signifikan. Penegakan hukum dan partisipasi masyarakat juga diidentifikasi sebagai faktor kunci dalam melindungi hak kesehatan. Temuan ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang tantangan dan peluang dalam mewujudkan hak kesehatan yang adil dan merata bagi seluruh warga negara Indonesia, serta memberikan kontribusi bagi kebijakan publik yang lebih efektif.
Perlindungan Hukum bagi Pekerja Outsourcing: Studi Kasus Implementasi UU No. 13 Tahun 2003 di BUMN Rusli, Vennia Neshya; Kansil, Christine S T
Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary Vol 2, No 2 (2024): Desember 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jerumi.v2i2.4281

Abstract

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bertujuan memberikan perlindungan hukum bagi pekerja di Indonesia. Namun, pelanggaran terhadap ketentuan ini masih sering terjadi, seperti dalam kasus kecelakaan kerja Heri Irwansyah, yang mencerminkan kurangnya penerapan standar keselamatan dan kewajiban penyediaan alat pelindung diri (APD) oleh perusahaan. Penelitian ini menganalisis pelanggaran yang dilakukan PT. PLN serta peran lembaga pemerintah dan non-pemerintah dalam meningkatkan perlindungan hukum bagi pekerja outsourcing. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan evaluatif. Hasil penelitian menunjukkan adanya kekurangan dalam perlindungan hak-hak normatif pekerja dan perlunya kolaborasi aktif dari berbagai lembaga untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan adil. Reformasi kebijakan ketenagakerjaan sangat diperlukan untuk memastikan kesejahteraan semua pekerja.
Analisis Pertanggung Jawaban Korporasi Dalam Penanggulangan Limbah: Studi Kasus 20/Pdt.G/LH/2024/PN Sby Tarigan, Egieta Christy; Kansil, Christine S T
Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary Vol 2, No 2 (2024): Desember 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jerumi.v2i2.4293

Abstract

Penelitian ini membahas analisis hukum dan tanggung jawab korporasi terhadap pencemaran lingkungan, dengan studi kasus pencemaran Sungai Citarum oleh PT SS. Kasus ini mencerminkan tantangan serius yang dihadapi Indonesia dalam menjaga kelestarian lingkungan di tengah pertumbuhan industri yang pesat. PT SS, sebagai industri tekstil, terbukti telah melakukan pencemaran dengan membuang limbah berbahaya ke sungai, mengakibatkan dampak negatif bagi ekosistem dan kesehatan masyarakat sekitar. Dalam upaya penegakan hukum, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menggugat PT SS dan berhasil memperoleh putusan dari Pengadilan Negeri Surabaya yang menghukum perusahaan tersebut membayar ganti rugi sebesar Rp 48 Miliar untuk kepentingan lingkungan. Penegakan hukum ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menerapkan prinsip "polluter pays principle" dan mengingatkan industri lainnya untuk bertanggung jawab terhadap dampak lingkungan dari kegiatan operasional mereka. Dengan demikian, kasus ini diharapkan dapat menjadi pelajaran bagi korporasi lain untuk mematuhi regulasi lingkungan demi menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan aman bagi masyarakat dan generasi mendatang.
Kepastian Hukum Dalam Pengangkatan dan Putusan Hubungan Kerja Pegawai Negeri Sipil di Indonesia Vadia, Nada; Kansil, Christine S T
Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary Vol 2, No 2 (2024): Desember 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jerumi.v2i2.4434

Abstract

Kepastian hukum dalam pengangkatan dan pemutusan hubungan kerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Indonesia sangat penting untuk memastikan perlakuan adil dan transparan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Meskipun terdapat undang-undang yang mengatur pengangkatan dan pemberhentian PNS, praktik di lapangan sering kali tidak sesuai dengan prinsip meritokrasi dan objektivitas. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk ambiguitas peraturan, intervensi politik, dan lemahnya sistem manajemen sumber daya manusia. Ketidakpastian hukum ini berdampak negatif terhadap motivasi, komitmen, dan kinerja PNS, serta menurunkan kualitas pelayanan publik. Oleh karena itu, diperlukan reformasi kebijakan dan peraturan untuk menciptakan kepastian hukum yang lebih baik, melalui penyusunan regulasi yang jelas, peningkatan transparansi, dan sistem penilaian kinerja yang objektif.
Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Kasus Polusi Laut: Tinjauan Hukum Terhadap Tumpahan Minyak dan Sampah Plastik Athayya, Keira Adzra; Kansil, Christine S T
Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary Vol 2, No 2 (2024): Desember 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jerumi.v2i2.4435

Abstract

Polusi laut, khususnya akibat tumpahan minyak dan sampah plastik, menjadi masalah lingkungan yang semakin mendesak dan mempengaruhi ekosistem serta kehidupan masyarakat pesisir. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban korporasi dalam kasus polusi laut melalui tinjauan hukum, dengan fokus pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan, yang mencakup analisis terhadap regulasi dan literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip "pencemar membayar" memberikan dasar hukum untuk menuntut pertanggungjawaban korporasi yang mencemari laut. Namun, tantangan dalam implementasi dan pengawasan masih perlu diatasi, termasuk koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah serta partisipasi masyarakat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan kebijakan dan penegakan hukum yang konsisten diperlukan untuk melindungi ekosistem laut dan mencegah kerusakan lebih lanjut. Rekomendasi untuk perbaikan regulasi juga disampaikan guna meningkatkan efektivitas tanggung jawab korporasi terhadap pencemaran laut.
Kewenangan Presiden dalam Keadaan Darurat: Kajian Perspektif Hukum Tata Negara Akbar, Farrel Nouvaleo; Kansil, Christine S T
Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary Vol 2, No 2 (2024): Desember 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jerumi.v2i2.4321

Abstract

Kewenangan presiden dalam keadaan darurat merupakan aspek penting dalam hukum tata negara Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar hukum, batasan, serta penerapan kewenangan presiden selama keadaan darurat, dengan fokus pada pandemi COVID-19 sebagai studi kasus. Dasar hukum kewenangan presiden dalam keadaan darurat diatur oleh UUD 1945 Pasal 12, Undang-Undang No. 23 Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya, serta Undang-Undang No. 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Meskipun presiden memiliki kewenangan luas, tindakan yang diambil tetap harus diawasi oleh lembaga-lembaga negara seperti Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Mahkamah Konstitusi (MK) guna memastikan sesuai dengan prinsip negara hukum dan demokrasi. Penelitian ini juga membandingkan kewenangan presiden dalam keadaan darurat di Indonesia dengan negara-negara lain, seperti Amerika Serikat, Prancis, India, dan Jerman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan presiden selama pandemi COVID-19 telah sesuai dengan ketentuan hukum tata negara, meskipun terdapat beberapa kritik terkait pengawasan legislatif yang kurang optimal. Reformasi dalam undang-undang darurat dan penguatan mekanisme pengawasan diperlukan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan kewenangan darurat di masa depan.
Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cuti Pekerja Perempuan Dalam Sistem Ketenagakerjaan Indonesia Yandika, Nayla Putri; Kansil, Christine S T
Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary Vol 2, No 2 (2024): Desember 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jerumi.v2i2.4270

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap hak cuti pekerja perempuan di Indonesia, serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam implementasinya. Fokus utama dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi bagaimana regulasi yang ada dapat memberikan perlindungan efektif dan mengapa masih terdapat kesenjangan dalam pelaksanaannya. Metode yang digunakan adalah kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka, yang mencakup analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan, literatur akademik, dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat kerangka hukum yang jelas dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang memberikan hak cuti melahirkan, cuti haid, dan cuti keguguran dengan tetap memberikan upah penuh, implementasi hak-hak tersebut masih terhambat oleh beberapa faktor. Hambatan utama yang diidentifikasi adalah kurangnya pemahaman dan kesadaran di kalangan pekerja dan pemberi kerja tentang hak-hak yang dimiliki, serta minimnya pengawasan dan penegakan hukum oleh pemerintah. Penelitian ini juga menemukan bahwa pekerja perempuan sering kali mengalami ketakutan akan kehilangan pekerjaan jika mereka menggunakan hak cuti yang mereka miliki. Solusi yang diusulkan mencakup peningkatan edukasi dan sosialisasi mengenai hak-hak pekerja perempuan, serta penguatan sistem pengawasan dan penegakan hukum untuk memastikan kepatuhan perusahaan terhadap regulasi yang berlaku. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan perlindungan hukum terhadap hak cuti pekerja perempuan dapat terlaksana dengan lebih efektif dan adil.
Hak dan Kewajiban Pekerja: Analisis Hukum Kepegawaian di Indonesia Sandi, Maydi Jack; Kansil, Christine S T
Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary Vol 2, No 2 (2024): Desember 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jerumi.v2i2.4296

Abstract

Studi ini berfokus pada pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, serta peraturan terkait lainnya, dalam hal hak dan kewajiban pekerja dalam konteks hukum kepegawaian Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi seberapa efektif perlindungan hukum bagi pekerja dan mengidentifikasi masalah dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Data dikumpulkan melalui penelitian dokumentasi dan kepustakaan, dan analisisnya dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Indonesia memiliki kerangka hukum yang lengkap untuk melindungi pekerja, masih ada beberapa masalah dalam menerapkannya, seperti kurangnya pengawasan, kurangnya kesadaran hukum, dan transformasi digital yang menghasilkan jenis pekerjaan baru. Studi menemukan bahwa kasus perselisihan industrial meningkat sebesar 15% setiap tahun dari tahun 2020 hingga 2023. Sebagian besar kasus tersebut berkaitan dengan pelanggaran hak-hak dasar pekerja. Peningkatan pendidikan dan kesadaran hukum, perbaikan sistem pengawasan ketenagakerjaan, pembaruan regulasi untuk menerima jenis kerja baru, dan optimalisasi peran sistem tripartit dalam hubungan industrial adalah beberapa rekomendasi.
Co-Authors Akbar, Farrel Nouvaleo Athayya, Keira Adzra Najla, Tengku Amira Rusli, Vennia Neshya Sandi, Maydi Jack Tarigan, Egieta Christy Vadia, Nada Yandika, Nayla Putri Yuwono, Lila Graciella Zimah, Amelia Abdullah