Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search
Journal : JURNAL MULTIDISIPLIN ILMU AKADEMIK

Tinjauan Prosedural Perlindungan Hukum Bagi Wajib Pajak Dalam Keberatan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Danendra Aryasatya Maheswara; Fatih Henning Octavian Haq; Yusrul Hana; Aprila Niravita; Muhammad Adymas Hikal Fikri; Harry Nugroho
JURNAL MULTIDISIPLIN ILMU AKADEMIK Vol. 1 No. 6 (2024): Desember
Publisher : CV. KAMPUS AKADEMIK PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61722/jmia.v1i6.2918

Abstract

This article examines the procedural review of legal protection for taxpayers in filing objections to the Land and Building Rights Acquisition Duty (BPHTB). Legal protection for taxpayers is essential to ensure administrative justice and provide a guarantee of rights for those who dispute the BPHTB value determined by the authorities. This study highlights the stages of the objection procedure, the rights and obligations of taxpayers, and the role of the tax court in dispute resolution. Using a normative juridical approach, the article identifies shortcomings in the procedural system that may hinder access to justice for taxpayers. The findings reveal that a more transparent procedure and robust protection mechanisms are essential to safeguard taxpayers' rights in BPHTB dispute resolution.
PENGENAAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN PADA PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP Icha Tri Utami; Dini Vriska Anggraini; Aprila Niravita; Muhammad Adymas Hikal Fikri; Harry Nugroho
JURNAL MULTIDISIPLIN ILMU AKADEMIK Vol. 1 No. 6 (2024): Desember
Publisher : CV. KAMPUS AKADEMIK PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61722/jmia.v1i6.3059

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Indonesia. Latar belakang penelitian ini adalah kebutuhan untuk memastikan pelaksanaan hukum agraria yang akurat dan transparan, khususnya terkait pendaftaran tanah dan pengenaan pajak. BPHTB merupakan instrumen fiskal penting yang mencerminkan komitmen pemerintah terhadap pendaftaran tanah yang terstruktur, sejalan dengan kebijakan publik yang adil dan transparan. Namun, terdapat tantangan dalam penerapan BPHTB, karena praktik yang tidak konsisten dan ketidakjelasan regulasi dapat menyebabkan penegakan yang tidak efisien dan beban pajak yang tidak adil bagi pemilik tanah. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, studi ini menelaah regulasi yang ada dan sumber-sumber hukum resmi untuk mengevaluasi peran dan dampak BPHTB dalam program PTSL. Penelitian ini menekankan pentingnya pedoman yang jelas dan penegakan yang adil untuk menjamin kepastian hukum dan kepercayaan publik dalam pelaksanaan hukum agraria. Penyempurnaan kebijakan BPHTB dalam PTSL sangat penting untuk mendukung pendaftaran tanah yang sistematis, sah secara hukum, dan berkeadilan sosial.
ANALISIS YURIDIS PENYELESAIAN SENGKETA PULAU BATU ANTARA MALAYSIA DENGAN SINGAPURA DALAM PERPSEKTIF HUKUM INTERNASIONAL Syaiful Ihsan Hilmi; Maulana Akhyar; Aprila Niravita
JURNAL MULTIDISIPLIN ILMU AKADEMIK Vol. 2 No. 1 (2025): Februari
Publisher : CV. KAMPUS AKADEMIK PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61722/jmia.v2i1.3166

Abstract

Artikel ini membahas urgensi dan tantangan dalam implementasi digitalisasi pendaftaran tanah di Indonesia. Sertifikat tanah elektronik, yang diatur dalam Peraturan Menteri ATR/BPN No. 1 Tahun 2021, bertujuan meningkatkan efisiensi administrasi, keamanan data, dan transparansi pengelolaan tanah. Penelitian deskriptif analitis menunjukkan bahwa sertifikat ini penting untuk mempercepat birokrasi, mencegah pemalsuan, dan mempermudah akses masyarakat. Namun, tantangan meliputi keterbatasan infrastruktur teknologi, rendahnya literasi digital, dan kebutuhan keamanan data yang tinggi. Untuk mengatasinya, pemerintah perlu memperkuat infrastruktur digital, memperluas jaringan internet, mengelola data center secara berkala, serta mengadakan edukasi publik dan pelatihan petugas. Langkah-langkah ini diharapkan mendukung efektivitas pendaftaran tanah digital dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.