Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.642
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Progressive Law Review JUDGE: Jurnal Hukum Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Jurnal Media Akademik (JMA) Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi Nemui Nyimah
Firganefi
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 19 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 19 Documents
Search

 1   2 
Penyelesaian Keadilan Restoratif Kecelakaan Lalu Lintas Kendaraan Roda Dua sebagai Wujud Peran Faktual Satlantas Polresta Bandar Lampung Ferni Kriswidiana; Firganefi; Deni Achmad
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.4136

Abstract

Penelitian ini menganalisis penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas kendaraan roda dua melalui mekanisme keadilan restoratif sebagai wujud peran faktual Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polresta Bandar Lampung dalam kerangka penegakan hukum yang humanis dan berkeadilan substantif. Pendekatan yang digunakan adalah normatif-empiris dengan metode deskriptif-analitis melalui studi kepustakaan terhadap KUHAP, UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Perpol No. 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, serta regulasi teknis kepolisian; dikombinasikan dengan data empiris kasus di wilayah Polresta Bandar Lampung. Temuan utama menunjukkan bahwa penerapan keadilan restoratif efektif menekan eskalasi konflik, mempercepat penyelesaian perkara, memulihkan hubungan sosial antara pelaku–korban, serta mengedepankan musyawarah, kesepakatan damai, pemenuhan ganti rugi, dan pemulihan kerugian sebagai orientasi utama, tanpa mengabaikan kepastian hukum. Peran Satlantas terlihat faktual melalui fasilitasi mediasi penal, penjaminan kesukarelaan para pihak, pengawasan kesepakatan, serta harmonisasi kepentingan hukum negara, korban, dan pelaku. Namun, ditemukan tantangan berupa keterbatasan pemahaman aparat dan masyarakat, disparitas penerapan, serta belum optimalnya standardisasi prosedural. Penelitian merekomendasikan penguatan regulasi turunan, peningkatan kapasitas aparat, serta sosialisasi masif kepada masyarakat guna memperkuat legitimasi dan efektivitas keadilan restoratif sebagai instrumen penegakan hukum lalu lintas yang adaptif, proporsional, dan berorientasi pemulihan.
Kebijakan Hukum Pidana dalam Menanggulangi Premanisme Bermodus Parkir Liar Agri Natasia Br Perangin-Angin; Firganefi; Budi Rizki Husin
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.4486

Abstract

Premanisme dengan modus parkir liar merupakan salah satu bentuk kejahatan jalanan yang kerap menimbulkan keresahan masyarakat serta mengganggu ketertiban umum. Praktik ini tidak hanya merugikan pengguna jalan secara ekonomi, tetapi juga sering disertai unsur pemaksaan, ancaman, dan kekerasan, sehingga berpotensi melanggar ketentuan hukum pidana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi premanisme bermodus parkir liar, baik melalui pendekatan penal maupun non-penal. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi parkir liar yang dilakukan oleh preman masih menghadapi berbagai kendala, antara lain lemahnya penegakan hukum, tumpang tindih kewenangan antarinstansi, serta rendahnya efek jera terhadap pelaku. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan hukum pidana yang komprehensif dan terintegrasi, yang tidak hanya menitikberatkan pada penindakan pidana, tetapi juga pada upaya pencegahan melalui pembinaan sosial, penataan sistem perparkiran, serta peningkatan koordinasi antara aparat penegak hukum dan pemerintah daerah.
ANALISIS PENANGGULANGAN NON-PENAL TERHADAP KEKERASAN ANAK OLEH PENDIDIK PANTI ASUHAN Rifanya Maharani, Aura; Firganefi; Rini Fathonah; Ahmad Irzal Fardiansyah; Aisyah Muda Cemerlang
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 07 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i07.2105

Abstract

Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat, martabat, dan hak asasi manusia yang wajib dijunjung tinggi. Pada kenyataannya korban mengalami penganiayaan fisik yang dilakukan secara berkelompok oleh sesama penghuni panti dan melibatkan pendidik. Cara beroperasinya kejahatan itu memperlihatkan adanya pola sistematis yang memungkinkan terjadinya tindakan kekerasan secara berulang tanpa ada mekanisme perlindungan yang efektif bagi korban. Penelitian ini bertujuan menganalisis penanggulangan non-penal terhadap kekerasan anak oleh pendidik panti asuhan. Menggunakan pendekatan normatif empiris yaitu, dalam penelitian ini memadukan unsur hukum normative yang selanjutnya didukung dengan penambahan data atau unsur empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model pencegahan yang cocok kekerasan berbasis sekolah pada upaya penciptaan lingkungan yang aman dan mendukung dengan menangani berbagai faktor risiko dan menerapkan strategi yang komprehensif. Mulai dari upaya identifikası dan intervensi dini dalam mengenali tanda-tanda awal indikasi kekerasan di antara pengurus serta anak asuh, pelibatan seluruh anak asuh, komunitas, dan Keluarga dalam upaya meningkatkan kesadaran mengenai isu kekerasan di sekolah, hingga pelaksanaan pelatihan kognitif-perilaku dan aktivitas pemantauan serta adaptasi berkelanjutan. Mengenai model pencegahan kekerasan berbasis sekolah dalam studi/kajian kriminologi, kurang lebih sudah banyak juga diadopsi oleh lembaga/Kementerian. Upaya penanggulangan dengan melalui sarana non penal yakni dengan cara melakukan sosialısası sebagaimana yang dilakukan oleh Dinas Sosial Bandar Lampung terkait upaya pemberdayaan anak sesuai dengan keahliannya. Perlunya menciptakan lingkungan pendidikan dan pergaulan yang aman dan mendidik bagi anak-anak, serta memberikan pemahaman yang benar mengenal bahaya kekerasan dan dampak negatifnya.
ANALISIS KEADILAN SUBSTANTIF PADA PUTUSAN HAKIM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMALSUAN  SURAT IZIN MENGEMUDI (STUDI PUTUSAN NOMOR: 107/PID.B/2023/PN.KBU) Hanan Rusdi Majid; Tri Andrisman; Dona Raisa Monica; Firganefi; Refi Meidiantama
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 4 No. 2 (2026): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Februari
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/2gtn8y70

Abstract

Salah satu jenis tindak pidana yang ada di dalam konteks kehidupan masyarakat adalah tindak pidana pemalsuan, termasuk pemalsuan Surat Izin Mengemudi (SIM) sebagaimana dalam Putusan Nomor: 107/Pid.B/2023/PN.Kbu. Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan, yang masih terlalu tinggi mengingat terdakwa bukan pelaku utama. Selain itu peralatan kerja terdakwa di bidang usaha percetakan dirampas untuk negara. Permasalahan penelitian adalah bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan Surat Izin Mengemudi (Putusan Nomor 107/Pid.B/2023/PN.Kbu) dan apakah pidana yang dijatuhkan hakim terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan Surat Izin Mengemudi telah sesuai dengan keadilan substantif. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi Lapangan. Narasumber penelitian terdiri dari Hakim, Jaksa dan Dosen Bagian Hukum pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Analisis data dilakukan secara kualitatif untuk mendapat simpulan sesuai dengan permasalahan yang dibahas. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan Surat Izin Mengemudi dalam Putusan Nomor: 107/Pid.B/2023/PN.Kbu terdiri dari pertimbangan yuridis, filosofis dan sosiologis. Pertimbangan yuridis yaitu perbuatan terdakwa terbukti melanggar Pasal 263 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP. Pertimbangan filosofis yaitu hakim menilai bahwa pemidanaan tidak hanya bertujuan untuk menimbulkan efek jera pada pelakunya tetapi sebagai upaya pemidanaan terhadap terdakwa agar terdakwa tidak mengulangi tindak pidana. Pertimbangan sosiologis yaitu hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan yaitu perbuatan terdakwa menimbulkan citra buruk bagi kepolisian dan perbuatan terdakwa menyebabkan kerugian bagi para saksi. Keadaan yang meringankan adalah terdakwa berterus terang selama menjalani persidangan, terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan terdakwa belum pernah dihukum. Selain itu hakim mempertimbangkan bahwa pidana yang dijatuhkan dapat memberikan manfaat kepada  masyarakat.  Pidana  yang dijatuhkan hakim terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan Surat Izin Mengemudi belum memenuhi aspek keadilan substantif, karena pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan masih terlalu tinggi mengingat terdakwa dalam perkara ini bukan pelaku utama. Selain itu dalam putusan ditetapkan bahwa peralatan kerja terdakwa di bidang usaha percetakan dirampas untuk negara. Hakim idealnya menjatuhkan pidana yang lebih ringan, sebab peralatan kerja tersebut merupakan sumber bagi terdakwa untuk menghasilkan pendapatan (uang) dengan kembali bekerja di bidang percetakan setelah terdakwa nantinya selesai menjalani masa pidana.
Kejahatan Kekerasan Seksual Intra-Familial terhadap Anak: Analisis Kriminologis terhadap Peran Ayah sebagai Pelaku Listioningsih, Retno; Firganefi; Muhammad Farid; Rini Fathonah; Aisyah Muda Cemerlang
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4767

Abstract

Kejahatan kekerasan seksual intra-familial terhadap anak merupakan bentuk kejahatan serius yang tidak hanya melanggar hukum pidana, tetapi juga mencerminkan kegagalan relasi perlindungan dalam institusi keluarga. Salah satu bentuk yang paling kompleks adalah kekerasan seksual yang dilakukan oleh ayah terhadap anak kandung, karena melibatkan relasi kuasa, ketergantungan, dan kepercayaan yang bersifat struktural. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor kriminologis yang menyebabkan terjadinya kejahatan kekerasan seksual yang dilakukan oleh ayah terhadap anak kandung serta mengkaji upaya penanggulangan kejahatan tersebut. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain penelitian kriminologis deskriptif-analitis melalui studi kasus di wilayah hukum Polres Way Kanan. Data diperoleh melalui studi kepustakaan, analisis dokumen hukum, dan telaah terhadap praktik penegakan hukum terkait kasus kekerasan seksual intra-keluarga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab kejahatan meliputi dominasi relasi kuasa dalam keluarga, gangguan kontrol diri pelaku, lemahnya pengawasan sosial, serta kerentanan psikologis dan struktural anak sebagai korban. Upaya penanggulangan belum optimal karena masih didominasi pendekatan represif, sementara pendekatan preventif dan rehabilitatif belum terintegrasi secara sistematis. Penelitian ini menegaskan pentingnya pendekatan kriminologis yang komprehensif dalam merumuskan kebijakan perlindungan anak dan strategi penanggulangan kekerasan seksual intra-familial di Indonesia.
Dampak Pornografi Sebagai Pemicu Terjadinya Kejahatan Pemerkosaan Menurut Kajian Kriminologi Siti Nikmah Al Azizah; Heni Siswanto; Firganefi; Ahmad Irzal Fardiansyah; Budi Rizki Husin
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.5107

Abstract

Kejahatan pemerkosaan merupakan salah satu bentuk kejahatan seksual yang kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya adalah konsumsi pornografi yang berpotensi memicu perilaku agresif seksual. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak pornografi sebagai faktor pemicu terjadinya kejahatan pemerkosaan dari perspektif kriminologi serta mengkaji upaya pencegahan dan penanggulangannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dan yuridis empiris dengan memanfaatkan data primer dan sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan penelitian lapangan, kemudian dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsumsi pornografi dapat menjadi salah satu faktor pemicu terjadinya kejahatan pemerkosaan karena berpotensi memengaruhi fungsi Prefrontal Cortex (PFC) yang berperan dalam pengendalian diri, pengambilan keputusan, serta penilaian moral. Gangguan pada fungsi tersebut dapat menurunkan kemampuan individu dalam membedakan perilaku yang benar dan salah serta meningkatkan kecenderungan perilaku menyimpang. Selain itu, pornografi juga dapat memperkuat fantasi seksual agresif dan menormalisasi kekerasan seksual dalam persepsi pelaku. Upaya penanggulangan kejahatan ini dilakukan melalui pendekatan penal dan non-penal, yaitu penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku kejahatan seksual dan penyebaran pornografi, serta langkah preventif melalui edukasi, pengawasan, dan pembinaan sosial. Dengan demikian, pencegahan kejahatan pemerkosaan memerlukan peran aktif keluarga, pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan sosial yang sehat dan bermoral
Problematika Pidana Uang Pengganti dalam Mewujudkan Pemulihan Kerugian Negara pada Perkara Korupsi Doloksaribu, Esteben; G Maulani, Diah; Susanti, Emilia; Firganefi; S Ginting, Mamanda
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.5339

Abstract

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang menimbulkan kerugian besar terhadap keuangan negara serta menghambat pembangunan nasional. Salah satu instrumen hukum untuk memulihkan kerugian negara adalah pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun dalam praktiknya, pelaksanaan pidana uang pengganti masih menghadapi berbagai kendala sehingga pemulihan kerugian negara belum optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum pidana uang pengganti, mengkaji problematika penerapannya, serta merumuskan upaya penguatan agar mekanisme tersebut lebih efektif dalam mewujudkan pemulihan kerugian negara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pidana uang pengganti telah memiliki dasar hukum yang kuat, dalam praktiknya masih terdapat berbagai permasalahan seperti rendahnya realisasi pembayaran oleh terpidana, kesulitan pelacakan aset hasil tindak pidana korupsi, serta kendala dalam pelaksanaan eksekusi oleh jaksa. Oleh karena itu, diperlukan penguatan mekanisme pelacakan aset dan peningkatan efektivitas pelaksanaan eksekusi guna mendukung optimalisasi pemulihan kerugian negara.
Fungsionalisasi Hukum Pidana Dalam Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Ketenteraman Masyarakat Dan Ketertiban Umum Maya Shafira; Salman Ade Chandra; Maroni; Firganefi; Aisyah Muda Cemerlang
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.5405

Abstract

Penelitian ini menganalisis fungsionalisasi hukum pidana dalam Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Ketenteraman Masyarakat dan Ketertiban Umum melalui metode yuridis normatif dan empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan sanksi dalam Perda tersebut belum sepenuhnya mengimplementasikan prinsip ultimum remedium, di mana sanksi pidana cenderung diprioritaskan dibandingkan pengoptimalan sanksi administratif yang bersifat preventif dan edukatif. Hal ini dinilai kurang sejalan dengan semangat pembaharuan hukum dalam UU Nomor 1 Tahun 2023 (KUHP Nasional) yang menekankan pada moderasi pemidanaan. Selain kendala regulasi, efektivitas penegakan hukum di lapangan masih terhambat oleh keterbatasan sumber daya dan kewenangan PPNS, koordinasi antar-aparat yang belum solid, serta rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat di Kota Bandar Lampung.. Kata Kunci: Peraturan Daerah, Ketertiban Umum, Ultimum Remedium
Penerapan Digital Forensik Oleh Unit Siber Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pemerasan Berbasis Sextortion: Studi pada Kepolisian Daerah Lampung Natana Reyra Duani; Firganefi; Fristia Berdian Tamza; Heni Siswanto; Refi Meidiantama
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.5744

Abstract

Perkembangan teknologi informasi telah membawa dampak signifikan terhadap munculnya berbagai bentuk kejahatan siber, salah satunya adalah sextortion yang merupakan tindak pidana pemerasan berbasis konten seksual melalui media elektronik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan digital forensik oleh Unit Siber Polda Lampung dalam pembuktian tindak pidana sextortion serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dalam proses penegakan hukumnya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dan yuridis empiris dengan pendekatan studi lapangan pada Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Lampung serta studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi digital forensik telah dilakukan secara sistematis melalui tahapan identifikasi, pengamanan, pemeriksaan, dan analisis bukti digital dengan prinsip chain of custody, sehingga mampu mendukung pembuktian perkara dan memperkuat keyakinan hakim dalam mencapai kebenaran materiil. Namun demikian, efektivitas penerapan digital forensik masih menghadapi berbagai kendala, antara lain keterbatasan perangkat dan sumber daya manusia, hambatan akses data dari platform digital, serta faktor korban dan pelaku yang memengaruhi kualitas alat bukti. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sarana prasarana, peningkatan kompetensi SDM, serta optimalisasi kerja sama lintas instansi guna meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana sextortion.
Co-Authors Agri Natasia Br Perangin-Angin Aisyah Muda Cemerlang Andrisman, Tri Arif Rahmanto Aulia, Nadia Artha Azmi Akmalia Syifa Budi Rizki Husin Deni Achmad Doloksaribu, Esteben Dona Raisa Monica Eko Raharjo Emilia Susanti Erna Dewi Fardiansyah, Ahmad Irzal Ferni Kriswidiana Fristia Berdian Tamza G Maulani, Diah Hanan Rusdi Majid Hanna Heni Siswanto Listioningsih, Retno Mamanda Syahputra Ginting Maroni Maroni Maya Shafira Muhammad Farid Natana Reyra Duani Refi Meidiantama Rifanya Maharani, Aura Rini Fathonah Rini Fathonan S Ginting, Mamanda Salman Ade Chandra Shabina Al Fitri Siti Nikmah Al Azizah Syahrani, Dhiva Tamza, Fristia Berdian Taufik Sepdi Ariananda Tiara Putri Aliba Tri Andrisman tri, yesi