Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.573
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Jurnal Media Akademik (JMA) Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik
Budi Rizki Husin
Unknown Affiliation
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 10 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 10 Documents
Search

 1 
IMPLEMENTASI ASAS PRADUGA TIDAK BERSALAH DALAM MEWUJUDKAN HAK-HAK TERSANGKA PADA PROSES PEMERIKSAAN TINGKAT PENYIDIKAN (STUDI KASUS DI POLDA LAMPUNG) Sianturi, Kristiandy Sianturi; Budi Rizki Husin; Fristia Berdian Tamza
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 11 No. 7 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v11i7.12211

Abstract

Asas praduga tidak bersalah (presumption of innocence) merupakan prinsip fundamental dalam sistem peradilan pidana yang bertujuan untuk melindungi hak-hak tersangka dari tindakan sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum. Penelitian ini membahas implementasi asas praduga tidak bersalah dalam menjamin hak-hak tersangka selama proses penyidikan di Polda Lampung, termasuk kendala yang dihadapi serta solusi yang dapat diterapkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun asas ini telah dijamin dalam berbagai peraturan perundang-undangan, masih terdapat tantangan dalam penerapannya, seperti paradigma represif penyidik, keterbatasan akses terhadap penasihat hukum, tekanan publik dan media, serta lemahnya pengawasan internal.
Peran Asas Dubio Pro Reo dalam Pasar Pertimbangan Putusan Bebas (Vrijspraak) pada Kasus Pemerkosaan dan Pembunuhan: (Studi Putusan Nomor : 155/Pid/2020/PT TJK) Budi Rizki Husin; Fransisca Emilia; Maroni Maroni
Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik Vol. 2 No. 2 (2025): Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/demokrasi.v2i2.855

Abstract

The in dubio pro reo principle is a fundamental principle in criminal law that states that if there is doubt in the proof of a case, then the decision must be taken in favor of the defendant. The application of this principle is particularly crucial in rape and murder cases, where the legal consequences faced by the accused are severe. However, the use of this principle often causes debate because it can have an impact on the sense of justice for victims and society. This research uses a normative qualitative method with a normative juridical approach to analyze laws and regulations, legal doctrines, and court decisions related to the application of the in dubio pro reo principle. Data was collected through literature study by analyzing relevant court decisions. The results showed that the application of this principle is based on the negatief wettelijk evidentiary system, which requires a minimum of two valid pieces of evidence and the judge's conviction to impose a sentence. However, in practice, the difficulty of proof in rape and murder cases can lead to the defendant being acquitted despite indications of guilt. Therefore, the balance between the protection of the defendant's rights and justice for the victim must be considered in the application of this principle.
Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Agama dalam KUHP Nasional Dwinta Yulyanti; Diah Gustiniati Maulani; Maya Shafira; Budi Rizki Husin; Muhammad Farid
Mandub : Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Vol. 3 No. 3 (2025): September : Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora
Publisher : STAI YPIQ BAUBAU, SULAWESI TENGGARA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59059/mandub.v3i3.2750

Abstract

Criminal law formulation policy is the initial stage in criminal law politics that establishes legal norms formulated in legislation, including religious offenses. In the National Criminal Code enacted through Law No. 1 Year 2023, this policy is reflected in Article 300 - Article 305 of the National Criminal Code which regulates criminal offenses against religion, belief, and worship. In this case, it is important to analyze how the formulation policy on religious criminal offenses in the National Criminal Code and what are the juridical implications of the formulation policy on religious criminal offenses in the National Criminal Code. The research method used is normative juridical and supported by empirical juridical method. The data used are primary data, secondary data, and tertiary data. The data obtained is then analyzed qualitatively. Based on the results of the research, it is known that in the National Criminal Code passed through Law No. 1 of 2023, In Article 300 to Article 305 of the National Criminal Code, the state attempts to reorganize religious offenses by clarifying the elements of the act and the intention of the perpetrator, thus preventing multiple interpretations and abuse of the law. This formulation also expands the reach of legal protection not only to official religions, but also to public order and diversity of beliefs in society. However, in substance, the juridical implications of the policy formulation of religious criminal articles in the National Criminal Code include higher legal certainty, protection of citizens' constitutional rights, and changes in the orientation of punishment from repressive to more educative and preventive.
FAKTOR PENGHAMBAT PROPAM DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA Taufik Sepdi Ariananda; Eko Raharjo; Muhammad Farid; Firganefi; Budi Rizki Husin
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 3 No. 10 (2025): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Oktober
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/2ncwqc02

Abstract

Citra Kepolisian Republik Indonesia sering kali tercoreng akibat tindakan oknum anggota yang menyimpang dan melanggar Kode Etik Profesi Polri (KEPP). Kondisi ini menimbulkan tantangan serius dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang menghambat Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda Lampung dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris yang didukung oleh yuridis normatif, dengan pengumpulan data melalui studi dokumen, wawancara, dan observasi langsung. Analisis kualitatif dilakukan untuk menggali kendala-kendala yang dihadapi oleh Propam dalam menjalankan tugasnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor penghambat utama, antara lain adanya tumpang tindih substansi hukum yang menyebabkan ketidakjelasan dalam penerapan aturan, serta perubahan peraturan yang sering terjadi sehingga menyulitkan adaptasi dan konsistensi penegakan hukum. Selain itu, faktor internal seperti keterbatasan sumber daya manusia dan dukungan organisasi juga turut mempengaruhi efektivitas kinerja Propam. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, penelitian ini merekomendasikan peningkatan efektivitas peran Propam melalui penguatan regulasi yang jelas dan konsisten, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta penanganan faktor penghambat secara sistematis dan berkelanjutan. Upaya ini diharapkan dapat mengoptimalkan peran Propam dalam menjaga integritas, profesionalisme, dan kepercayaan masyarakat terhadap Polri.
PENERAPAN DIVERSI DAN PERAN MASYARAKAT DALAM MEWUJUDKAN KEADILAN RESTORATIF BAGI ANAK KURIR NARKOTIKA Mutiara Ratu; Budi Rizki Husin; Fristia Berdian Tamza
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 3 No. 11 (2025): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi November
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/2dda0s47

Abstract

Penelitian ini membahas peran masyarakat dalam mewujudkan keadilan restoratif bagi anak yang berperan sebagai kurir narkotika, dengan menekankan pentingnya partisipasi sosial dalam mendukung sistem peradilan anak yang humanis. Permasalahan utama penelitian ini adalah: (1) mengapa keadilan restoratif sulit diterapkan terhadap anak yang menjadi kurir narkotika, dan (2) bagaimana bentuk serta model partisipasi masyarakat dalam mendukung penerapannya. Metode yang digunakan ialah pendekatan yuridis empiris yang didukung pendekatan yuridis normatif. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan hakim, jaksa, penyidik Satres Narkoba, dan dosen hukum pidana di wilayah hukum Kota Bandar Lampung, sedangkan data sekunder diperoleh dari literatur hukum dan peraturan perundang-undangan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kendala utama penerapan keadilan restoratif terletak pada batasan diversi dalam UU SPPA, yang membatasi penerapan diversi hanya pada tindak pidana dengan ancaman pidana di bawah tujuh tahun. Selain itu, paradigma represif aparat penegak hukum, lemahnya koordinasi antar lembaga, serta stigma masyarakat terhadap anak pelaku turut memperburuk keadaan. Namun demikian, masyarakat memiliki peran penting dalam pencegahan, pendampingan, dan pemulihan sosial anak melalui pendekatan kolaboratif bersama penegak hukum. Saran penelitian ini yaitu perlunya kolaborasi antara aparat penegak hukum dan masyarakat yang menjadi fondasi penting untuk membangun sistem peradilan anak yang lebih humanis, partisipatif, dan berorientasi pemulihan.
Kontradiksi Antara Pidana Penjara dan Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak dalam Kasus Kekerasan Mengakibatkan Kematian Rahayu, Julia; Rini Fathonah; Diah Gustiniati Maulani; Dona Raisa Monica; Budi Rizki Husin
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2538

Abstract

Kontradiksi antara penjatuhan pidana penjara terhadap anak pelaku tindak kekerasan yang mengakibatkan kematian dengan asas kepentingan terbaik bagi anak terus menjadi perdebatan kritis dalam sistem peradilan pidana, karena pemidanaan yang ditujukan untuk menciptakan efek jera kerap berbenturan dengan mandat perlindungan anak yang mensyaratkan dukungan terhadap perkembangan psikologis, pendidikan, dan reintegrasi sosial mereka. Penelitian ini bertujuan menganalisis ketegangan yuridis antara tujuan pemidanaan dan perlindungan anak pelaku kejahatan berat. Melalui metode penelitian hukum normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan, asas hukum, serta putusan pengadilan, hasil kajian menunjukkan bahwa pidana penjara masih dominan dijatuhkan terhadap anak dalam kasus serius, namun implementasinya belum sepenuhnya sejalan dengan semangat Konvensi Hak Anak dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Temuan ini mengimplikasikan urgensi penguatan alternatif pemidanaan berbasis keadilan restoratif guna menjamin kepastian hukum dan hak korban tanpa mengabaikan masa depan serta martabat anak pelaku
Efektivitas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Memberantas Kejahatan Narkotika Naylla Shabilla Callistha Husin; Budi Rizki Husin; Firstia Berdian Tamza; Muhammad Farid; Sri Riski
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3200

Abstract

Putusan dalam perkara penyelundupan narkotika menunjukkan bahwa hakim menjatuhkan pidana satu tahun lebih ringan dari tuntutan jaksa dengan mempertimbangkan peran terdakwa yang hanya bertindak sebagai kurir. Faktor sosiologis, seperti tekanan ekonomi, ketergantungan pada pihak pengendali, dan posisi terdakwa sebagai pelaku tingkat bawah dalam jaringan, dinilai lebih dominan dibandingkan pertimbangan yuridis mengenai beratnya dampak kejahatan narkotika. Pendekatan tersebut mencerminkan upaya memadukan aspek kemanusiaan dalam pemidanaan, namun juga menimbulkan pertanyaan mengenai konsistensi penegakan hukum terhadap kejahatan yang dikategorikan serius dan terorganisasi. Ketidakseimbangan antara pertimbangan sosial dan aspek normatif membuka ruang diskusi mengenai batas wajar judicial discretion dalam perkara narkotika.
Penerapan Teori Reward dalam Bentuk Apresiasi Hukum Pidana Tindakan Pembelaan Diri dalam Tindak Pidana Penodongan Anova Fitriani; Deni Achmad; Budi Rizki Husin
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3714

Abstract

Penelitian ini menganalisis penerapan teori reward dalam bentuk apresiasi hukum pidana terhadap tindakan pembelaan diri pada kasus tindak pidana penodongan sebagaimana diatur dalam pasal 49 KUHP jo. Pasal 365 KUHP, menggunakan pendekatan normatif dengan metode library research deskriptif analisis yang mengintegrasikan data primer dari KUHP lama dan baru (UU No. 1 Tahun 2023), Perkap No.8 Tahun 2009, serta doktrin teori reward-punishment Moh. Zaiful Rosyid dan Aminol Rosid Abdullah untuk menekankan ganjaran positif bagi korban yang bertindak proposional dan subsider terhadap ancaman imminent seperti perampokan dengan senjata tajam. Temuan utama menyoroti bahwa apresiasi perampokan dengan senjata tajam. temuan utama menyoroti bahwa apresiasi seperti piagam penghargaan dari Polres (contoj kasus Sidomulyo, Lampung Selatan) tidak hanya membebaskan pidana melalui noodweer tetapi juga mendorong partisipasi masyarakat dalam penegakan hukum preventif, menyeimbangkan punishment bagi pelaku dengan reward restiratif utuk korban guna mengatasi inklosistensi interpretasi proposionalitas dan trauma psikologis. Penelitian merekomendasi amandemen Perkap untuk regulasi eksplisit reward, memperkaya paradigma keadilan substantif Indonesia pasca-KUHP baru yang berlaku 2026, dengan implikasi peningkatan sinergi polisi-masyarakat dan efek pendidikan hukum luas.
Penanggulangan Kejahatan Kekerasan Seksual Sesama Jenis yang Dilakukan Anak di Kota Bandar Lampung Arina Khasanah; Deni Achmad; Budi Rizki Husin
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.4223

Abstract

Kejahatan kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak terhadap anak lain, termasuk dalam konteks sesama jenis, merupakan fenomena yang semakin mendapat perhatian serius dalam sistem peradilan pidana anak. Di Kota Bandar Lampung, kasus kekerasan seksual sesama jenis yang melibatkan anak menunjukkan adanya kompleksitas permasalahan, baik dari aspek hukum, sosial, maupun psikologis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya penanggulangan kejahatan kekerasan seksual sesama jenis yang dilakukan oleh anak serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan sosiologis. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan aparat penegak hukum serta pihak terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanggulangan kejahatan kekerasan seksual sesama jenis yang dilakukan oleh anak di Kota Bandar Lampung dilakukan melalui upaya penal dan non-penal. Upaya penal diwujudkan melalui penerapan sistem peradilan pidana anak yang mengedepankan prinsip keadilan restoratif, sedangkan upaya non-penal dilakukan melalui pencegahan, pembinaan, dan rehabilitasi terhadap anak pelaku maupun korban. Namun demikian, pelaksanaannya masih menghadapi kendala berupa keterbatasan pemahaman masyarakat, lemahnya pengawasan lingkungan, serta kurang optimalnya koordinasi antar lembaga. Oleh karena itu, diperlukan sinergi yang lebih kuat antara aparat penegak hukum, pemerintah daerah, dan masyarakat guna mewujudkan penanggulangan kejahatan kekerasan seksual anak yang lebih efektif dan berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak.
Kebijakan Hukum Pidana dalam Menanggulangi Premanisme Bermodus Parkir Liar Agri Natasia Br Perangin-Angin; Firganefi; Budi Rizki Husin
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.4486

Abstract

Premanisme dengan modus parkir liar merupakan salah satu bentuk kejahatan jalanan yang kerap menimbulkan keresahan masyarakat serta mengganggu ketertiban umum. Praktik ini tidak hanya merugikan pengguna jalan secara ekonomi, tetapi juga sering disertai unsur pemaksaan, ancaman, dan kekerasan, sehingga berpotensi melanggar ketentuan hukum pidana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi premanisme bermodus parkir liar, baik melalui pendekatan penal maupun non-penal. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi parkir liar yang dilakukan oleh preman masih menghadapi berbagai kendala, antara lain lemahnya penegakan hukum, tumpang tindih kewenangan antarinstansi, serta rendahnya efek jera terhadap pelaku. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan hukum pidana yang komprehensif dan terintegrasi, yang tidak hanya menitikberatkan pada penindakan pidana, tetapi juga pada upaya pencegahan melalui pembinaan sosial, penataan sistem perparkiran, serta peningkatan koordinasi antara aparat penegak hukum dan pemerintah daerah.
Co-Authors Agri Natasia Br Perangin-Angin Anova Fitriani Arina Khasanah Deni Achmad Diah Gustiniati Maulani Dona Raisa Monica Dwinta Yulyanti Eko Raharjo Firganefi Firstia Berdian Tamza Fransisca Emilia Fristia Berdian Tamza Maroni Maroni Maya Shafira Muhammad Farid Mutiara Ratu Naylla Shabilla Callistha Husin Rahayu, Julia Rini Fathonah Sianturi, Kristiandy Sianturi Sri Riski Taufik Sepdi Ariananda