Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.835
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Jurnal Media Akademik (JMA) Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik
Budi Rizki Husin
Unknown Affiliation
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
IMPLEMENTASI ASAS PRADUGA TIDAK BERSALAH DALAM MEWUJUDKAN HAK-HAK TERSANGKA PADA PROSES PEMERIKSAAN TINGKAT PENYIDIKAN (STUDI KASUS DI POLDA LAMPUNG) Sianturi, Kristiandy Sianturi; Budi Rizki Husin; Fristia Berdian Tamza
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 11 No. 7 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v11i7.12211

Abstract

Asas praduga tidak bersalah (presumption of innocence) merupakan prinsip fundamental dalam sistem peradilan pidana yang bertujuan untuk melindungi hak-hak tersangka dari tindakan sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum. Penelitian ini membahas implementasi asas praduga tidak bersalah dalam menjamin hak-hak tersangka selama proses penyidikan di Polda Lampung, termasuk kendala yang dihadapi serta solusi yang dapat diterapkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun asas ini telah dijamin dalam berbagai peraturan perundang-undangan, masih terdapat tantangan dalam penerapannya, seperti paradigma represif penyidik, keterbatasan akses terhadap penasihat hukum, tekanan publik dan media, serta lemahnya pengawasan internal.
Peran Asas Dubio Pro Reo dalam Pasar Pertimbangan Putusan Bebas (Vrijspraak) pada Kasus Pemerkosaan dan Pembunuhan: (Studi Putusan Nomor : 155/Pid/2020/PT TJK) Budi Rizki Husin; Fransisca Emilia; Maroni Maroni
Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik Vol. 2 No. 2 (2025): Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/demokrasi.v2i2.855

Abstract

The in dubio pro reo principle is a fundamental principle in criminal law that states that if there is doubt in the proof of a case, then the decision must be taken in favor of the defendant. The application of this principle is particularly crucial in rape and murder cases, where the legal consequences faced by the accused are severe. However, the use of this principle often causes debate because it can have an impact on the sense of justice for victims and society. This research uses a normative qualitative method with a normative juridical approach to analyze laws and regulations, legal doctrines, and court decisions related to the application of the in dubio pro reo principle. Data was collected through literature study by analyzing relevant court decisions. The results showed that the application of this principle is based on the negatief wettelijk evidentiary system, which requires a minimum of two valid pieces of evidence and the judge's conviction to impose a sentence. However, in practice, the difficulty of proof in rape and murder cases can lead to the defendant being acquitted despite indications of guilt. Therefore, the balance between the protection of the defendant's rights and justice for the victim must be considered in the application of this principle.
Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Agama dalam KUHP Nasional Dwinta Yulyanti; Diah Gustiniati Maulani; Maya Shafira; Budi Rizki Husin; Muhammad Farid
Mandub : Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Vol. 3 No. 3 (2025): September : Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora
Publisher : STAI YPIQ BAUBAU, SULAWESI TENGGARA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59059/mandub.v3i3.2750

Abstract

Criminal law formulation policy is the initial stage in criminal law politics that establishes legal norms formulated in legislation, including religious offenses. In the National Criminal Code enacted through Law No. 1 Year 2023, this policy is reflected in Article 300 - Article 305 of the National Criminal Code which regulates criminal offenses against religion, belief, and worship. In this case, it is important to analyze how the formulation policy on religious criminal offenses in the National Criminal Code and what are the juridical implications of the formulation policy on religious criminal offenses in the National Criminal Code. The research method used is normative juridical and supported by empirical juridical method. The data used are primary data, secondary data, and tertiary data. The data obtained is then analyzed qualitatively. Based on the results of the research, it is known that in the National Criminal Code passed through Law No. 1 of 2023, In Article 300 to Article 305 of the National Criminal Code, the state attempts to reorganize religious offenses by clarifying the elements of the act and the intention of the perpetrator, thus preventing multiple interpretations and abuse of the law. This formulation also expands the reach of legal protection not only to official religions, but also to public order and diversity of beliefs in society. However, in substance, the juridical implications of the policy formulation of religious criminal articles in the National Criminal Code include higher legal certainty, protection of citizens' constitutional rights, and changes in the orientation of punishment from repressive to more educative and preventive.
FAKTOR PENGHAMBAT PROPAM DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA Taufik Sepdi Ariananda; Eko Raharjo; Muhammad Farid; Firganefi; Budi Rizki Husin
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 3 No. 10 (2025): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Oktober
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/2ncwqc02

Abstract

Citra Kepolisian Republik Indonesia sering kali tercoreng akibat tindakan oknum anggota yang menyimpang dan melanggar Kode Etik Profesi Polri (KEPP). Kondisi ini menimbulkan tantangan serius dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang menghambat Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda Lampung dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris yang didukung oleh yuridis normatif, dengan pengumpulan data melalui studi dokumen, wawancara, dan observasi langsung. Analisis kualitatif dilakukan untuk menggali kendala-kendala yang dihadapi oleh Propam dalam menjalankan tugasnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor penghambat utama, antara lain adanya tumpang tindih substansi hukum yang menyebabkan ketidakjelasan dalam penerapan aturan, serta perubahan peraturan yang sering terjadi sehingga menyulitkan adaptasi dan konsistensi penegakan hukum. Selain itu, faktor internal seperti keterbatasan sumber daya manusia dan dukungan organisasi juga turut mempengaruhi efektivitas kinerja Propam. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, penelitian ini merekomendasikan peningkatan efektivitas peran Propam melalui penguatan regulasi yang jelas dan konsisten, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta penanganan faktor penghambat secara sistematis dan berkelanjutan. Upaya ini diharapkan dapat mengoptimalkan peran Propam dalam menjaga integritas, profesionalisme, dan kepercayaan masyarakat terhadap Polri.
PENERAPAN DIVERSI DAN PERAN MASYARAKAT DALAM MEWUJUDKAN KEADILAN RESTORATIF BAGI ANAK KURIR NARKOTIKA Mutiara Ratu; Budi Rizki Husin; Fristia Berdian Tamza
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 3 No. 11 (2025): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi November
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/2dda0s47

Abstract

Penelitian ini membahas peran masyarakat dalam mewujudkan keadilan restoratif bagi anak yang berperan sebagai kurir narkotika, dengan menekankan pentingnya partisipasi sosial dalam mendukung sistem peradilan anak yang humanis. Permasalahan utama penelitian ini adalah: (1) mengapa keadilan restoratif sulit diterapkan terhadap anak yang menjadi kurir narkotika, dan (2) bagaimana bentuk serta model partisipasi masyarakat dalam mendukung penerapannya. Metode yang digunakan ialah pendekatan yuridis empiris yang didukung pendekatan yuridis normatif. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan hakim, jaksa, penyidik Satres Narkoba, dan dosen hukum pidana di wilayah hukum Kota Bandar Lampung, sedangkan data sekunder diperoleh dari literatur hukum dan peraturan perundang-undangan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kendala utama penerapan keadilan restoratif terletak pada batasan diversi dalam UU SPPA, yang membatasi penerapan diversi hanya pada tindak pidana dengan ancaman pidana di bawah tujuh tahun. Selain itu, paradigma represif aparat penegak hukum, lemahnya koordinasi antar lembaga, serta stigma masyarakat terhadap anak pelaku turut memperburuk keadaan. Namun demikian, masyarakat memiliki peran penting dalam pencegahan, pendampingan, dan pemulihan sosial anak melalui pendekatan kolaboratif bersama penegak hukum. Saran penelitian ini yaitu perlunya kolaborasi antara aparat penegak hukum dan masyarakat yang menjadi fondasi penting untuk membangun sistem peradilan anak yang lebih humanis, partisipatif, dan berorientasi pemulihan.
Co-Authors Diah Gustiniati Maulani Dwinta Yulyanti Eko Raharjo Firganefi Fransisca Emilia Fristia Berdian Tamza Maroni Maroni Maya Shafira Muhammad Farid Mutiara Ratu Sianturi, Kristiandy Sianturi Taufik Sepdi Ariananda