Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.332
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI INTEGRITAS : Jurnal Pengabdian TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum JURNAL ILMIAH GLOBAL EDUCATION Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance Journal Of Human And Education (JAHE) Socius: Social Sciences Research Journal
Rabawati, Dwityas Witarti
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Social Sciences Other

Published : 8 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search

 1 
Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Hukuman Ringan pada Kasus Perjudian (Studi Putusan Nomor 65 /PID.B/2013 /PN.LBJ) Samara, Finsensius; Rabawati, Dwityas Witarti; Kelen, Rosalia Martha Jawa; Umar, Sonya Prisilia; Bukifan, Francisco Tolentino Bukifan; Oelue, Jeremias
TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum Vol 4, No 10 (2024): Volume 4 Nomor 10, Desember 2024
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pattimura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47268/tatohi.v4i10.2779

Abstract

Introduction: In 2024, Indonesia remains among the ten Asian countries with the lowest income. PPATK data reveals that 2.2 million low-income Indonesians are gamblers, threatening the vision of Indonesia Emas 2045. Gambling, categorized as a crime under Articles 303 of the Indonesian Criminal Code (KUHP), causes significant losses.Purposes of the Research: The objective of this research is to analyze the judge's considerations in giving light sentences in gambling cases, specifically those involving the offering of gambling games, using Decision Number 65/PID.B/2013/PN.LBJ as a case study.Methods of the Research: This research employs a normative legal research method with an analytical approach. The analysis is conducted on legal norms, court decisions, and related literature to understand the judge's considerations in the case.Results of the Research: The findings show that although the defendant fulfilled the elements of Article 303 of the KUHP, the judge considered mitigating circumstances, such as the defendant's age, pregnancy, respectful demeanor in court, admission of guilt, and remorse. The judge balanced legal certainty with justice and utility, demonstrating an educative and preventive approach in sentencing
Analisis Implementasi Pembelajaran Anti Korupsi di Lembaga Kampus : Kajian Studi Literatur Moata, Shelomita Firsty; Rabawati, Dwityas Witarti
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 9 No. 1 (2025)
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jptam.v9i1.24957

Abstract

Korupsi menjadi permasalahan yang terus dihadapi oleh berbagai negara termasuk Indonesia. Untuk itu dibutuhkan pembelajaran anti korupsi dalam berbagai tingkat pendidikan seperti pada tingkat perguruan tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi pembelajaran anti korupsi di lembaga kampus. Metode penelitian yaitu penelitian kualitatif deskriptif dengan kajian secara studi literatur. Hasil temuan menunjukkan bahwa di lembaga kampus masih ditemui berbagai praktik dan kebiasaan seperti mencontek, membolos, menitip absen, gratifikasi dosen, juga penyuapan dalam penerimaan mahasiswa baru. Hal ini menjadi bibit-bibit tindak pidana korupsi. Adapun dalam implementasi pembelajaran anti korupsi untuk meminimalisir kasus korupsi dilakukan dengan mengintegrasikan nilai anti korupsi sebagai bagian kurikulum. Pendidikan anti korupsi disampaikan dalam berbagai mata kuliah yang relevan seperti Pendidikan Kewarganegaraan, Pendidikan Pancasila, ataupun Pendidikan Agama. Meskipun sudah diterapkan namun implementasi pembelajaran anti korupsi masih menemui tantangan terutama karena mahasiswa hanya memahami teori antikorupsi saja namun belum melakukan praktik perilaku anti korupsi. Hal ini disebabkan karena tantangan misalnya kesadaran dan komitmen dalam menjalankan nilai anti korupsi yang masih rendah, penerapan kurikulum yang belum optimal, juga pengawasan yang kurang memadai. Dengan demikian, diharapkan bagi seluruh pihak agar memiliki kesadaran dalam membudayakan perilaku anti korupsi dengan mencegah berbagai bentuk korupsi sekecil apapun.
YURISDIKSI DAN KOMPETENSI PENGADILAN PIDANA INTERNASIONAL Rabawati, Dwityas Witarti; Nandito S. Wadan , Alessandro; Adhyantara Saba , Excel; Kirania Manu Bulu , Penta; Betekeneng , Kristina
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance Vol. 4 No. 3 (2024): Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance
Publisher : Gapenas Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53363/bureau.v4i3.491

Abstract

This study discusses the role of the code of ethics in building a reputable profession and enhancing public trust. The research method used is qualitative with a literature study approach. The research found that the code of ethics is an important moral foundation in maintaining the integrity and professionalism of professional members. Strict enforcement of the code of ethics helps increase public trust and preserve professional dignity. However, the study also identifies challenges in implementing the code of ethics, such as low ethical awareness and weak ethical enforcement. Recommendations include increased socialization, development of an adaptive code of ethics, and strict enforcement of ethics.
Lonto Leok (Sebagai Mekanisme Penyelesaian Tindak Pidana Pada Masyarakat Adat Manggarai) Ngompat, Yohanes Leonardus; Pedo, Yustinus; Rabawati, Dwityas Witarti
Jurnal Ilmiah Global Education Vol. 6 No. 3 (2025): JURNAL ILMIAH GLOBAL EDUCATION
Publisher : LPPM Institut Pendidikan Nusantara Global

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/jige.v6i3.4013

Abstract

Masyarakat Manggarai memiliki kearifan lokal dalam penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat, yang dalam tradisi setempat dikenal dengan istilah Lonto Leok. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menemukan serta menganalisis pelaksanaan penyelesaian tindak pidana melalui mekanisme Lonto Leok oleh lembaga adat Manggarai, termasuk kedudukannya dalam kerangka hukum nasional. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum, peraturan perundang-undangan, dan sejarah hukum. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa Lonto Leok merupakan mekanisme penyelesaian tindak pidana melalui peradilan adat yang mengedepankan nilai-nilai musyawarah dan mencerminkan kearifan lokal masyarakat Manggarai. Proses penyelesaian ini dilaksanakan oleh lembaga adat Manggarai yang terdiri dari para pemimpin adat atau tua adat yang memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan. Para tua adat yang terlibat dalam penyelesaian tindak pidana melalui Lonto Leok antara lain tu’a kilo, tu’a panga, dan tu’a gendang. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa penyelesaian tindak pidana melalui mekanisme Lonto Leok memperoleh pengakuan dan penghormatan dalam kerangka hukum nasional.
SOSIALISASI KUHP BARU UNTUK MENINGKATKAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT DI DESA WANGA KECAMATAN UMALULU SUMBA TIMUR Arman, Yohanes; Rabawati, Dwityas Witarti; Ngompat, Yohanes Leonradus; Samara, Finsensius; Lobo, Ferdinandus Ngau; Do Carmo, Jacinta Da Reissureicao
INTEGRITAS : Jurnal Pengabdian Vol 9 No 2 (2025): AGUSTUS - DESEMBER
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat - Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36841/integritas.v9i2.6572

Abstract

Pembaharuan hukum pidana telah lama menjadi agenda dalam program legislasi nasional. Setelah melalui berbagai penundaan, pada tahun 2023 disahkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru) yang menggantikan KUHP warisan kolonial Belanda. Kehadiran undang-undang ini mencerminkan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia, menandakan telah dihilangkannya sifat kolonialis dalam sistem hukum pidana nasional. Salah satu cirinya adalah pengakuan terhadap eksistensi hukum adat serta dimuatnya berbagai ketentuan yang bercorak keindonesiaan. Karena tergolong baru dan belum dikenal luas oleh masyarakat, diperlukan upaya sosialisasi untuk memperkenalkan substansi KUHP Baru. Sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap perkembangan hukum pidana di Indonesia. Kegiatan ini menggunakan pendekatan partisipatif-edukatif. Hasil pelaksanaan menunjukkan bahwa kegiatan pengabdian berjalan dengan baik, mendapat antusiasme tinggi dari masyarakat, dan berhasil meningkatkan pemahaman mereka terhadap berbagai isu yang dibahas selama kegiatan berlangsung.
MEKANISME PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCURIAN HASIL BUMI BERDASARKAN HUKUM MASYARAKAT ADAT OEPERIGI KECAMATAN NOEMUTI KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA Luchiany Bau, Ivena O.; Rabawati, Dwityas Witarti; Samara, Finsensius
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance Vol. 5 No. 3 (2025): Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance
Publisher : Gapenas Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53363/bureau.v5i3.800

Abstract

Indonesia is a country rich in cultural diversity. The existence of various tribes, ethnicities, religions, and groups in accordance with the constitution is stated in Article 18b paragraph 2 of the 1945 Constitution. Regarding customary life, one of the villages that often still uses the customary system is Oeperigi Village. Oeperigi Village is one of the villages that has its own customary law to resolve criminal cases that occur. One of the problems often faced by the community, especially in rural areas such as Oeperigi Village is stealing agricultural products. The formulation of the problem in this study is how the mechanism for resolving criminal acts of theft of agricultural products based on customary law in Oeperigi Village, Noemuti District, North Central Timor Regency and the purpose of the problem in this study is to find out the mechanism for resolving criminal acts of theft of agricultural products based on customary law in Oeperigi Village, Noemuti District, North Central Timor Regency. The type of research used in this study is empirical legal research, the approach method used is empirical law, the data sources used in the study are primary data obtained from direct sources using data collection methods in the form of direct interviews at the research location and secondary data through literature studies. The results of this study are the mechanism for resolving criminal acts of theft of agricultural products based on customary law in Oeperigi Village, Noemuti District, North Central Timor Regency and this settlement mechanism consists of several steps, namely a report of the case from the victim to the customary leader verbally, followed by a preparation process consisting of (summoning the parties from the perpetrator, then summoning witnesses), tracing making decisions made by the customary leader which are announced publicly, then continued with the imposition of sanctions in the form of paying fines, and finally implementing peace efforts. In observing and analyzing the method of resolving criminal acts of theft of agricultural products in Oeperigi Village, it appears to use a method of resolving problems peacefully within the local community. The conclusion in the study is the mechanism for resolving criminal acts of theft of agricultural products based on customary law in Oeperigi Village and from the customary settlement mechanism in Oeperigi Village. As well as suggestions that researchers remember is that it is necessary to combine the customary law system with official legal provisions in Village Regulations.
Penyuluhan Hukum tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap untuk Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat di Kelurahan Manulai II Kota Kupang Maran, Mary Grace Megumi; Lay, Benediktus Peter; Rade, Stefanus Don; Faot, Petrus; Carmo, Jacinta Da Reissureicao do; Ngompat, Yohanes Leonardus; Geme, Maria Theresia; Pedo, Yustinus; Rabawati, Dwityas Witarti; Samara, Finsensius; Lobo, Ferdinandus Ngau; Wohon, Ernesta Uba; Arman, Yohanes; Santo, Maria Fransiska Owa da
Journal Of Human And Education (JAHE) Vol. 4 No. 6 (2024): Journal of Human And Education (JAHE)
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jh.v4i6.1818

Abstract

Pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) merupakan kegiatan yang penting bagi masyarakat untuk memperoleh sertifikat ha katas tanah dengan cara yang terjangkau. Namun dalam kenyataannya masih ada masyarakat di Kelurahan Manulai II yang belum sadar dan belum mendaftarkan tanahnya. Oleh karena itu Permasalahan yang ditangani dalam kegiatan ini terkait permasalahan kesadaran hukum dan pengetahuan masyarakat terkait pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL). Berdasarkan permasalahan tersebut maka diselenggarakan kegiatan penyuluhan hukum tentang PTSL di Kelurahan Manulai II. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan meningkatkan pengetahuan masyarakat terkait PTSL. Dalam kegiatan tersebut tim pengabdian kepada masyarakat menyampaikan informasi-informasi terkait PTSL yakni pengertian yuridis mengenai pendaftaran tanah dan PTSL, dasar hukum PTSL, objek PTSL, manfaat masyarakat mengikuti PTSL, pembiayaan dalam PTSL, dan tahapan pelaksanaan PTSL yang terdiri dari 12 tahapan. Kegiatan ini disambut baik oleh masyarakat Kelurahan Manulai II dengan turut hadir dan berpartisipasi dalam diskusi.
Peran dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Pelayanan Kepada Publik Sesuai Dengan Moral Etika Profesi dan Undang-Undang Bondi, Adipapa Jefrianto; Aradoni, Emanuel Bryan; Naif, Maria Yovita; Rabawati, Dwityas Witarti
Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Vol 1, No 6 (2024): Januari
Publisher : Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.10516410

Abstract

The existence of a notary as a public official who has the authority to make authentic deeds has actually been confirmed in Article 1868 of the Civil Code. However, in reality, what happens sometimes is: authentic deeds which are ascertained by the notary not only are intervened by the government but also involve a lot of problems that lead to lawsuits in court, even though the notary has the role of authenticating the deeds that provide legal certainty (vide Article 1970 of the Civil Code) in private legal actions. Therefore, the problem is how the role and responsibility of the notary in service to the public can be in accordance with the profession’s ethical morals and laws. To answer the problem, the method used is critical legal studies. Both Article 1868 and Article 1870 of the Civil Code as well as the laws on the position of notaries are used as the analytic blades to the problem. Referring to such provisions, it is concluded that authentic deeds area perfect proofthat aimsto ensure legal certainty and protection, for the parties. Thus, order can be created in the traffic of private law. The role of a notary is seen from the legality and formalityof an authentic deed which must be met by those appearing, and those appearing arerecognized by the notary. In order for the role and responsibility to be carried out properly, a notary is demanded by the profession’sethical morals (code of ethics) and laws on notary position. Such responsibility is a logical consequence that must be requested from a legal profession including a notary in carrying out his or her duties. The responsibility is not only based on morals but also based on laws especially Law Number 30 of 2004 on Notary Position, in conjunction with Law Number 2 of 2014 on Notary Position
Co-Authors Adhyantara Saba , Excel Aradoni, Emanuel Bryan Betekeneng , Kristina Bondi, Adipapa Jefrianto Bukifan, Francisco Tolentino Bukifan Carmo, Jacinta Da Reissureicao do Do Carmo, Jacinta Da Reissureicao Ernestha Uba Wohon Faot, Petrus Kelen, Rosalia Martha Jawa Kirania Manu Bulu , Penta Lay, Benediktus Peter Lobo, Ferdinandus Ngau Luchiany Bau, Ivena O. Maran, Mary Grace Megumi Maria T.Geme Moata, Shelomita Firsty Naif, Maria Yovita Nandito S. Wadan , Alessandro Ngompat, Yohanes Leonradus Nurwijayanti Oelue, Jeremias Rade, Stefanus Don Samara, Finsensius Santo, Maria Fransiska Owa da Umar, Sonya Prisilia Yohanes Leonardus Ngompat