Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

Kritikalitas Pembagian Fungsi Pengawasan dan Regulasi antara Bank Indonesia, OJK, dan LPS Ali Asdon Tanjung; Dafa Ariza; Feryanto Nababan; Raymond Panuturi Siboro; Hasyim Hasyim
Akuntansi dan Ekonomi Pajak: Perspektif Global Vol. 1 No. 2 (2024): Mei: Akuntansi dan Ekonomi Pajak: Perspektif Global (AEPPG)
Publisher : Asosiasi Riset Ekonomi dan Akuntansi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61132/aeppg.v1i2.139

Abstract

This study focuses on the effectiveness of supervision and regulation conducted by Bank Indonesia (BI), the Financial Services Authority (OJK), and the Deposit Insurance Corporation (LPS) in maintaining financial system stability in Indonesia. (LPS) in maintaining financial system stability in Indonesia. Through a qualitative qualitative approach with a literature review method, this research explores the role of each institution and identifies potential overlaps in each institution and identifies potential overlapping regulations that could affect national financial stability. can affect national financial stability. The results show that BI, through consolidated supervision and macroprudential policies, plays a significant role in maintaining monetary and financial stability. OJK, with its overarching mandate over the financial services sector, has implemented various regulations to ensure the integrity and stability of the financial system. to ensure the integrity and stability of the financial system. LPS contributes by guaranteeing customer deposits and handling failed banks, as well as coordinating with BI and OJK to maintain banking stability. with BI and OJK to maintain banking stability. To improve effectiveness, it is recommended to strengthen inter-agency coordination, regulatory harmonization, supervisory capacity, macroprudential policy, education and transparency, and international collaboration to maintain financial system stability, support sustainable economic growth, and improve public welfare.
Pengaruh Produk Domestik Bruto dan Kurs Terhadap Inflasi Melalui Jumlah Uang Beredar di Indonesia Tahun 1995-2023 Nurlia Aprianti Sinurat; Febryanti Angkat; Joan Agus Sirait; Dafa Ariza; Noubel Putra Nainggolan
EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Vol. 4 No. 3: Maret 2025
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/ekoma.v4i3.6459

Abstract

Penelitian ini menganalisis pengaruh produk domestik bruto dan kurs terhadap inflasi melalui jumlah uang beredar sebagai variabel intervening di Indonesia dari tahun 1995 hingga 2023. Penelitian ini menggunakan metode Path Analysis data time series. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Produk Domestik Bruto (PDB) dan nilai tukar berpengaruh signifikan terhadap inflasi. Namun, PDB tidak memiliki pengaruh langsung terhadap inflasi melalui jumlah uang beredar, sementara kurs berpengaruh signifikan terhadap inflasi melalui jumlah uang beredar. Penelitian ini memberikan wawasan bagi pembuat kebijakan untuk merumuskan strategi pengendalian inflasi yang lebih efektif, serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Indonesia.
Ketidaksetaraan Gender dan Diskriminasi Terhadap Wanita Pada Dunia Kerja dalam Mazhab Ekonomi Feminis dan Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Sari, Arsiska; Rahel Veronika Siregar; Dafa Ariza; Bonaraja Purba
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 4 No. 6: Oktober 2025
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v4i6.10021

Abstract

Diskriminasi dan ketidaksetaraan gender terhadap perempuan masih menjadi persoalan serius dalam dunia kerja di Indonesia. Dalam perspektif ekonomi feminis, ketimpangan ini bukan sekadar persoalan kurangnya keterampilan atau pilihan pribadi, tetapi berkaitan erat dengan struktur kekuasaan patriarki yang tertanam dalam budaya, hukum, dan kebijakan kerja. Perempuan sering kali mengalami subordinasi, kesenjangan upah, hambatan promosi jabatan, hingga minimnya representasi di posisi strategis. Padahal, hukum ketenagakerjaan Indonesia sebenarnya telah memuat prinsip non-diskriminasi dan perlakuan adil. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi pustaka untuk mengulas sejauh mana efektivitas regulasi yang ada dalam mengatasi diskriminasi gender. Hasil kajian menunjukkan bahwa implementasi hukum masih lemah, terutama di sektor swasta dan wilayah terpencil, serta masih adanya stereotip yang menghambat perempuan. Oleh karena itu, dibutuhkan reformasi hukum yang lebih substantif, perubahan budaya kerja, dan kebijakan afirmatif agar kesetaraan gender benar-benar terwujud di lingkungan kerja.
Peran Koperasi dalam Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Hilirisasi Kelapa Sawit di Riau Rahel Veronika; Arsiska Sari; Dafa Ariza; Khairani Alawiyah Matondang
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 4 No. 6: Oktober 2025
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v4i6.10102

Abstract

Kelapa sawit menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat Riau. Banyak warga menggantungkan penghasilan dari sektor ini, terutama sebagai petani atau pekerja di perkebunan. Namun, sebagian besar dari mereka belum terlibat dalam proses pengolahan hasil sawit yang justru memiliki nilai tambah lebih tinggi. Penelitian ini bertujuan melihat sejauh mana koperasi mampu mendorong masyarakat agar ikut berperan dalam hilirisasi sawit, tidak hanya sebagai penghasil bahan mentah. Metode yang digunakan bersifat deskriptif, dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber dan studi lapangan. Hasilnya menunjukkan bahwa koperasi yang aktif dan dikelola dengan baik bisa menjadi sarana untuk meningkatkan keterampilan, membuka akses pasar, dan memperluas jaringan usaha anggotanya. Peran koperasi semakin terasa saat ada dukungan pelatihan, pendampingan usaha, dan akses terhadap teknologi sederhana. Jika dijalankan secara konsisten, koperasi bisa membantu masyarakat berkembang, bukan hanya dari sisi ekonomi, tapi juga dalam hal pengetahuan dan kemandirian.
Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk Terhadap Kemiskinan Melalui Pendapatan Per Kapita Sebagai Variabel Mediasi Ali Asdon Tanjung; Dafa Ariza; Feryanto Nababan; Raymond Panuturi Siboro; Zaki Edi Saputra; Armin Rahmansyah Nasution; Nasrullah Hidayat
Jurnal Publikasi Ekonomi dan Akuntansi Vol. 5 No. 2 (2025): Mei: Jurnal Publikasi Ekonomi dan Akuntansi (JUPEA)
Publisher : Pusat Riset dan Inovasi Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51903/jupea.v5i2.3828

Abstract

This study aims to analyze the effect of population on poverty with per capita income as a mediating variable in Aceh Province, a special autonomy region that still faces structural poverty challenges post-conflict and natural disasters. Using a quantitative approach with panel data from the Central Statistics Agency (BPS), Bank Indonesia, and the Financial Services Authority (OJK), this study analyzes the relationship between population growth, per capita income, and poverty percentage through path analysis with the Sobel test. The results show that population growth has a negative and significant effect on per capita income, as well as a positive impact on increasing poverty. Meanwhile, per capita income is shown to have a negative and significant effect on poverty, indicating that an increase in income can reduce the poverty rate. Mediation analysis reveals that per capita income acts as a significant intervening variable, proving that population growth not only affects poverty directly, but also indirectly through a decrease in per capita income. These findings highlight the importance of policies that control population growth while promoting economic growth based on income generation to reduce poverty in Aceh. The policy implications of this study emphasize the need for integrated development programs, improved access to education and health, and strengthening productive sectors to strengthen the economic resilience of the community.