Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.177
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Perspektif : Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan YUSTISI Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) Jurnal Hukum Sasana Yustisi: Jurnal Hukum dan Hukum Islam Jurnal Cahaya Mandalika Rechtsnormen Jurnal Indonesia Sosial Sains Blantika : Multidisciplinary Journal Jurnal Global Ilmiah Greenation International Journal of Law and Social Sciences
Napitupulu, Diana R.W.
Unknown Affiliation
Humanities Astronomy Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Energy Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Medicine & Pharmacology Neuroscience Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 16 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 16 Documents
Search

 1   2 
Dampak Regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap Industri Asuransi di Indonesia Siahaan, Ester Debora; Sitorus, Olivia Aurora; Napitupulu, Diana R.W.
Rechtsnormen Jurnal Komunikasi dan Informasi Hukum Vol. 4 No. 1 (2025): Edisi Agustus
Publisher : Ilmu Bersama Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56211/rechtsnormen.v4i1.1212

Abstract

Asuransi, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), adalah suatu perjanjian antara dua pihak, di mana pihak yang satu berkewajiban membayar iuran, dan pihak lainnya berkewajiban memberikan jaminan apabila terjadi suatu kejadian yang merugikan pihak pertama. Hal ini sejalan dengan definisi yang terdapat dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian yang menyebutkan bahwa asuransi adalah perjanjian antara perusahaan asuransi dan pemegang polis, dengan tujuan untuk memberikan penggantian kerugian atau pembayaran kepada tertanggung atas peristiwa yang tidak pasti. Dalam praktiknya, asuransi melibatkan kontrak yang mengikat antara pihak penanggung dan tertanggung, di mana penanggung berjanji untuk membayar kerugian yang timbul akibat kejadian yang tidak dapat diprediksi. Perjanjian ini diatur dalam Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), yang menggariskan kewajiban pihak penanggung untuk membebaskan tertanggung dari kerugian yang diakibatkan oleh peristiwa yang tidak pasti. Sebagai pengatur sektor ini, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki peran penting dalam memastikan kegiatan asuransi berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. OJK bertugas mengawasi agar kegiatan asuransi dapat berlangsung secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, serta melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.
Analisa Pertanggungjawaban Pidana Direksi dan Komisaris Perusahaan Efek dalam Kasus Insider Trading Pasca Perkembangan Regulasi 2019-2024 Lizardo, Jimmy; Sambuaga, Eddy; Napitupulu, Diana R.W.
Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) Vol 8, No 2 (2025): Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS), November
Publisher : Mahesa Research Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34007/jehss.v8i2.2808

Abstract

Law enforcement against capital market crimes, particularly insider trading, has become increasingly relevant in line with regulatory developments in Indonesia during the 2019–2024 period. This study aims to analyze the forms of criminal liability that can be imposed on directors and commissioners of securities companies in insider trading cases, as well as how current regulations strengthen or change previous legal approaches. This research uses a normative juridical method with a regulatory approach, case studies, and analysis of current legal literature. The results show that post-2019 regulations, including updates to the Capital Market Law and OJK regulations, expand the scope of criminal liability not only to direct perpetrators but also to parties with supervisory and control functions, such as commissioners and directors. It was also found that the principles of strict liability and command responsibility are beginning to be accommodated in capital market law enforcement practices. In conclusion, increased standards of corporate compliance and transparency require an active role from directors and commissioners, while also opening up the possibility of criminal liability in the event of negligence or involvement in insider trading practices.
AKIBAT HUKUM DAN TANGGUNG JAWAB BANK TERHADAP NASABAH ATAS TERJADINYA PELANGGARAN KERAHASIAAN DATA NASABAH YANG DISEBABKAN KELALAIAN PEGAWAI BANK Wenur, Grace Mathilda Theresa; Napitupulu, Diana R.W.; Yurikosari, Andari
Jurnal Cahaya Mandalika ISSN 2721-4796 (online) Vol. 3 No. 2 (2022)
Publisher : Institut Penelitian Dan Pengambangan Mandalika Indonesia (IP2MI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dari penelitian ini ialah Untuk menganalisis pengaturan hukum tentang kerahasiaan data nasabah menurut peraturan perundang – undangan yang berlaku di Indonesia dan untuk menganalisis akibat hukum dan tanggung jawab bank terhadap nasabah atas terjadinya pelanggaran kerahasiaan bank yang disebabkan kelalaian oleh pegawai bank. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang dilakukan sebagai upaya untuk mendapatkan data yang diperlukan sehubungan dengan permasalahan. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengaturan hukum tentang kerahasiaan data nasabah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia telah memberikan kepastian hukum bagi nasabah. Dengan adanya pengaturan hukum ini, nasabah dapat merasa aman dalam memberikan data pribadinya kepada bank, serta yakin bahwa haknya akan dilindungi jika terjadi pelanggaran kerahasiaan data nasabah. Secara umum, pengaturan hukum tentang kerahasiaan data nasabah menurut peraturan perundang- undangan yang berlaku di Indonesia telah memberikan kepastian hukum bagi nasabah. Dengan adanya pengaturan hukum ini, nasabah dapat merasa aman dalam memberikan data pribadinya kepada bank, serta yakin bahwa haknya akan dilindungi jika terjadi pelanggaran kerahasiaan data nasabah. Tanggung jawab bank terhadap nasabah atas terjadinya pelanggaran kerahasiaan bank yang disebabkan kelalaian oleh pegawai bank didasarkan pada teori tanggung jawab pengganti atau vicarious liability. Menurut teori ini, seseorang yang bertanggung jawab atas perbuatan orang lain adalah orang yang memiliki hubungan hukum dengan orang tersebut, sehingga orang tersebut dapat dianggap sebagai wakil dari orang yang melakukan perbuatan tersebut.
The Strength of the Peace Deed in the Settlement of Land Disputes Through Mediation at the Karawang Regency Land Office Fobia, Bella Febriani; Tehupeiory, Aartje; Napitupulu, Diana R.W.
Jurnal Indonesia Sosial Sains Vol. 6 No. 1 (2025): Jurnal Indonesia Sosial Sains
Publisher : CV. Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/jiss.v6i1.1571

Abstract

Land dispute resolution through mediation is one of the alternative methods regulated in Article 44 Paragraph (5) of the Regulation of the Minister of Agrarian and Spatial Planning/Head of the National Land Agency of the Republic of Indonesia Number 21 of 2020 concerning the Handling and Settlement of Land Cases. This study aims to examine the legal strength of peace deeds produced through the mediation process at the Karawang Regency Land Office, as well as the effectiveness of its implementation in resolving land disputes. The method used is a normative juridical approach with reference to legal documents, legal doctrines, and interviews with relevant sources. The results of the study show that the peace deed has binding legal force equivalent to a court decision with permanent legal force, but its effectiveness in the field is still low due to factors such as lack of public understanding, the ego of the parties to the dispute, and the low level of attendance in the mediation process. To increase the success of mediation, it is recommended that BPN be more active in socialization, increase the capacity of mediators, and strengthen legal arrangements related to peace deeds so that they can be more reliable in the process of resolving land disputes.
The Authority of the Indonesia Deposit Insurance Corporation (LPS) to File Bankruptcy Petitions Against Controlling Shareholders of Non-Systemic Failed Banks Napitupulu, Diana R.W.
Greenation International Journal of Law and Social Sciences Vol. 3 No. 4 (2025): (GIJLSS) Greenation International Journal of Law and Social Sciences (December
Publisher : Greenation Research & Yayasan Global Resarch National

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/gijlss.v3i4.698

Abstract

This article examines the legal authority of the Indonesia Deposit Insurance Corporation (Lembaga Penjamin Simpanan/LPS) to file bankruptcy petitions against controlling shareholders of non-systemic failed banks. The issue arises from the need to recover state funds used in bank resolution while simultaneously upholding fundamental principles of corporate and insolvency law, particularly limited liability and legal certainty. Using normative juridical research, this study analyzes statutory provisions governing deposit insurance, banking supervision, and bankruptcy, complemented by doctrinal analysis and relevant legal principles in financial regulation. The article argues that the authority of LPS to initiate bankruptcy proceedings against controlling shareholders constitutes a special legal mechanism that departs from the general concept of shareholder immunity. Such authority is designed to prevent moral hazard, ensure accountability of bank owners, and protect public interests embedded in the stability of the financial system. In the context of non-systemic failed banks, this mechanism reflects a policy choice to prioritize efficient recovery of resolution costs without triggering broader systemic risk. However, the exercise of this authority raises several legal challenges. First, ambiguities remain regarding the scope and limits of LPS’s standing before the Commercial Court, particularly in establishing a direct causal link between the actions of controlling shareholders and the bank’s failure. Second, the interaction between the LPS Law and the general Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Law creates potential tensions concerning procedural safeguards and the principle of due process. Third, inconsistent interpretation of shareholder liability may undermine predictability in judicial practice. This article concludes that while the authority of LPS to file bankruptcy petitions against controlling shareholders of non-systemic failed banks is legally justifiable as a lex specialis regime, its implementation requires clearer statutory standards and more consistent judicial interpretation. Strengthening these aspects is essential to balance public financial protection with the rule of law and shareholder rights.
Kepastian Hukum Pemagangan di Kabupaten Bekasi Dalam Melindungi Hak Peserta Magang Sirait, Idul Fitri Kuengsi; Napitupulu, Diana R.W.; Nadapdap, Binoto
PERSPEKTIF: Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan Vol. 31 No. 2 (2026): Edisi Mei
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30742/perspektif.v31i2.949

Abstract

Program pemagangan dalam negeri didesain Pemerintah untuk mempersiapkan atau meningkatkan keahlian bagi calon tenaga kerja berbasis pelatihan kerja. Perusahaan yang menerima program pemagangan tetap harus melindungi hak-hak tenaga pemagangan sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pemagangan di Dalam Negeri. Peserta Magang mempunyai hak mulai dari mendapatkan bimbingan instruktur, fasilitas keselamatan dan kesehatan kerja, uang saku, program jaminan sosial serta mendapatkan sertifikat. Terdapat banyak perusahan di Kabupaten Bekasi yang menggunakan tenaga kerja dengan status magang. Menggunakan tenaga magang menjadi alternatif untuk mendapatkan buruh dengan cost upah yang rendah (upah murah), menghindari perselisihan hubungan industrial serta adanya kemudahan untuk menghentikan peserta magang jika tidak dibutuhkan sewaktu-waktu tanpa memberikan kompensasi apapun. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji hak-hak peserta magang dengan kesesuaian penerapan aktual di lapangan khususnya di daerah Kabupaten Bekasi Metode penelitian yang dipergunakan ialah penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah perlu membuat regulasi yang memberikan kepastian hukum terhadap hak-hak peserta magang. Pengawas ketenagakerjaan perlu diberikan wewenang penuh untuk memberikan sanksi kepada perusahaan yang melanggar hak-hak peserta magang, bukan hanya sekedar memeriksa dan memberikan rekomendasi. The domestic apprenticeship program is designed by the government to prepare or improve the skills of prospective workers based on job training. Companies that accept apprenticeship programs must still protect the rights of apprentices as stipulated in Article 13 of the Minister of Manpower Regulation No. 6 of 2020 concerning the Implementation of Domestic Apprenticeships. Interns have rights ranging from receiving instructor guidance, occupational safety and health facilities, pocket money, social security programs, and obtaining certificates. Many companies in Bekasi Regency use apprentices. Using apprentices is an alternative to obtaining workers with low wages (cheap wages), avoiding industrial relations disputes, and providing the ease of terminating apprentices if they are not needed at any time without providing any compensation. This study aims to examine the rights of apprentices and their suitability for actual implementation in the field, especially in Bekasi Regency. The research method used is normative juridical research. The results of the study indicate that the government needs to create regulations that provide legal certainty for the rights of apprentices. Labor inspectors need to be given full authority to impose sanctions on companies that violate the rights of apprentices, not just to inspect and provide recommendations.
Co-Authors Aartje Tehupeiory, Aartje Andari Yurikosari, Andari Arifin , Dian Arifin, Dian Binoto Nadapdap Fachry Abda El Rahman Fobia, Bella Febriani Lase, Apriaman Lizardo, Jimmy Marintan, Rima Patricia Pakpahan, Daniel Saputra Pandin, Ignatius Sinar Rachel, Leviana Sadiqien, Radhitya A. Sambuaga, Eddy Saputra, Indrawan Yoswanda Siahaan, Ester Debora Sirait, Idul Fitri Kuengsi Sitepu, Ied Veda Sitorus, Olivia Aurora Sutphin , Anita Sabara Wenur, Grace Mathilda Theresa Wicaksono, Wiradhika