Claim Missing Document
Check
Articles

Substantive Maturity In ‘Āishah’s Marriage Moch. Nurcholis; Mohammad Fajrul Falah Afandi; Maila Aflahul Karimah; Abdul Latif
Hikmatuna : Journal for Integrative Islamic Studies Vol 7 No 1 (2021): Hikmatuna: Journal for Integrative Islamic Studies, June 2021
Publisher : Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28918/hikmatuna.v7i1.3319

Abstract

This study aims to analyze the substantive maturity of Aishah's marriage, where based on the hadist of the Prophet, Aishah married the Prophet at the age of 6 years and started married at the age of 9 years. The information contained in the hadith is closely related to the issue of child marriage in the mainstream discourse of protecting children's rights, particularly the rules for limiting the age of marriage that have been implemented so far. The method used in analyzing the above problems is descriptive with an approach to the history of Islamic law. This study notes that 'Aishah marriage has fulfilled the substantive maturity element, both physically which is marked by reproductive readiness and non- physical with indicators of intellectual maturity. Besides that, the age of marriage 'Aishah is done by determining the element of purpose (al-ḥadf) in the form of maturity quality and the component of means (al-wasīlah) in the form of age. Thus, this element has significance for religious legality guarantees related to the rules for the age limit of marriage that apply in Muslim countries.
Best Interest of the Child (Ḥifẓ al-Awlād) Principle in Adjudicating Marriage Dispensation for Under-Age Couples Moch. Nurcholis; Iffatin Nur; Abd. Holik; Ahmad Muhtadi Anshor
AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial Vol. 20 No. 2 (2025)
Publisher : Faculty of Sharia IAIN Madura collaboration with The Islamic Law Researcher Association (APHI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19105/al-lhkam.v20i2.15927

Abstract

Since the enactment of Law Number 16 of 2019, which amended Law Number 1 of 1974 on Marriage, the Religious Court of Malang Regency has experienced a significant surge in marriage dispensation applications compared to the period when the previous Marriage Law was still in effect. This research aims to construct the concept of maqāṣid asy-syarī’ah fī ḥifẓ al-awlād by analyzing judicial reasoning of judges in determining marriage dispensations at Malang Regency Religious Court. It specifically explores how judges’ interpretations of the best interests of the child can be formulated into a new derivative of maqāṣid theory. This research is a normative-empirical juridical research with a case approach. The data were collected through interviews with three male judges and two female judges from the Religious Court of Malang Regency. Informants were selected using purposive sampling, targeting judges with the most extensive experience in handling marriage dispensation cases. As data saturation had been reached, the number of informants was deemed qualitatively representative. Data were also obtained from official documentation of legally binding marriage dispensation rulings (inkracht van gewijsde). All data were analyzed using a descriptive-analytical approach, and conclusions were drawn through the application of an interactive cyclical method. The principle of the best interests of the child in determining marriage dispensations aims at providing protection for the child, both physically and psychologically. It includes the age of the prospective bride and groom, economic adequacy, reliable guidance and assistance from the family, and adequate religious safety and protection of children in the womb.
Tawkil Wali Perkawinan Masyarakat Pesantren Perspektif Fenomenologi Alfred Schutz Moch. Nurcholis; Achmad Zaki Massaid
Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah Vol. 6 No. 2 (2025): Juli
Publisher : Lembaga Penerbitan Jurnal Ilmiah Institut Agama Islam Bani Fattah Jombang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52431/minhaj.v6i2.3863

Abstract

Artikel ini menganalisis praktik tawkil wali dalam masyarakat pesantren menggunakan pendekatan fenomenologi Alfred Schutz. Fokus kajian diarahkan untuk mengungkap motif-motif yang melatarbelakangi tindakan menyerahkan hak wali kepada Kiai dalam pernikahan santri. Dengan menggunakan kategori because motive dan in-order-to motive yang dikembangkan Schutz, artikel ini menunjukkan bahwa praktik tersebut tidak semata-mata tindakan legal-formal, melainkan mengandung makna sosial dan religius yang mendalam. Dalam komunitas pesantren, Kiai bukan sekadar tokoh agama, tetapi juga figur spiritual yang menjadi pusat otoritas moral dan sosial. Oleh karena itu, praktik menyerahkan wali kepada Kiai saat akad nikah tidak hanya bertumpu pada argumentasi fikih yang membolehkan, tetapi juga dibangun atas kesadaran sosial dan relasi kultural antara santri dan Kiai. Melalui pendekatan Schutz, praktik ini dianalisis dari dua sudut pandang: motif masa lalu yang membentuk tindakan sekarang (because motive), seperti tradisi penghormatan kepada Kiai dan pengalaman hidup di pesantren, serta motif ke depan (in-order-to motive), seperti harapan mendapat berkah, penguatan relasi spiritual, dan penciptaan kesakralan dalam prosesi pernikahan. Temuan menunjukkan bahwa tindakan tawkil wali memiliki makna simbolik yang kuat sebagai ekspresi kesalehan, ketundukan, dan harapan atas masa depan rumah tangga yang diridlai secara spiritual. Kajian ini merekomendasikan agar pemahaman terhadap praktik hukum keagamaan di komunitas muslim tradisional selalu mempertimbangkan dimensi subjektif dan sosial dari pelakunya.
Fenomena Childfree di Kalangan Muslim Milenial: Analisis Sosiologi Islam atas Pergeseran Nilai Keluarga dalam Perspektif Ibnu Khaldun Moch Aufal Hadliq Khaiyyul Millati Waddin; Moch. Nurcholis
Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah Vol. 7 No. 1 (2026): Januari
Publisher : Lembaga Penerbitan Jurnal Ilmiah Institut Agama Islam Bani Fattah Jombang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52431/minhaj.v7i1.4199

Abstract

Fenomena childfree di kalangan Muslim milenial muncul sebagai respons atas kompleksitas sosial kontemporer, termasuk tekanan ekonomi, krisis lingkungan, hasrat akan otonomi, serta kritik terhadap institusi keluarga. Penelitian ini bertujuan menganalisis dinamika tersebut melalui pendekatan sosiologi Islam dalam perspektif pemikiran Ibnu Khaldun. Metode yang digunakan bersifat kualitatif dengan studi pustaka dan pendekatan tokoh sebagai landasan analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pilihan childfree merepresentasikan pergeseran nilai dari pola relasional berbasis tanggung jawab kolektif menuju preferensi identitas individual yang lebih cair. Sakralitas keluarga dalam Islam, khususnya nilai hifz al-nasl dalam kerangka maqāsid al-syarī’ah, mengalami tekanan interpretatif akibat negosiasi nilai dalam budaya modern. Konsep ‘asabiyyah dari Ibnu Khaldun memberi pandangan kritis bahwa ketika solidaritas kolektif dalam keluarga melemah, kohesi sosial yang menopang peradaban ikut terancam. Fenomena childfree dapat dimaknai sebagai gejala awal dari disintegrasi nilai, yang dalam kerangka Ibnu Khaldun merupakan fase kemunduran sosial jika tidak dibarengi pembentukan solidaritas alternatif yang fungsional.
Penguatan Pemahaman Hukum Keluarga Islam Melalui Pendekatan Penyuluhan Hukum Interaktif Bagi Komunitas Ibu-Ibu Rumah Tangga Masjid Al-Rohmah Jombang Moch. Nurcholis; Moh. Syamsul Muarif
ABDIMASY: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 3 No. 2 (2024): Desember
Publisher : LPPM Institut Agama Islam Bani Fattah Jombang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52431/abdimasy.v3i2.3865

Abstract

Pemahaman terhadap hukum keluarga Islam memiliki peran strategis dalam membangun keluarga Muslim yang adil dan harmonis. Namun masih banyak ibu rumah tangga di komunitas akar rumput yang menghadapi keterbatasan akses informasi dan metode penyuluhan yang kurang partisipatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi tingkat pemahaman awal ibu rumah tangga di lingkungan Masjid Al-Rohmah, Jombang, terhadap hukum keluarga Islam serta menganalisis dampak program penyuluhan interaktif yang dirancang berdasarkan pendekatan Asset-Based Community Development (ABCD). Menggunakan metode mixed methods, penelitian ini menggabungkan data kuantitatif dari pre-test dan post-test dengan data kualitatif hasil observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan diskusi kelompok terfokus. Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam pemahaman peserta terhadap aspek-aspek hukum keluarga seperti hak dan kewajiban suami istri, pengasuhan anak, dan distribusi warisan, disertai perubahan sikap dan peningkatan partisipasi aktif dalam diskusi hukum berbasis komunitas. Temuan ini memperkuat relevansi pendekatan ABCD dalam memperkuat literasi hukum Islam melalui pengaktifan potensi sosial lokal dan prinsip pembelajaran orang dewasa. Kontribusi utama penelitian ini terletak pada pengembangan model edukasi hukum Islam berbasis komunitas yang kontekstual, partisipatif, dan berkelanjutan, serta memberikan alternatif strategis dalam pemberdayaan perempuan Muslim sebagai agen transformasi sosial dan keluarga dalam konteks lokal yang dinamis.
TRANSFORMASI POLA DISTRIBUSI HASIL PERTANIAN: ANALISIS KRITIS TERHADAP PRAKTIK JUAL BELIT DI LAHAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH YUSUF AL-QARADHAWI Sinta Fatimatus Zahro; Moch Nurcholis
MLIJo: Journal of Law and Islamic Thought Vol. 1 No. 3 (2026): MLIJo
Publisher : Sharia Faculty of Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/mlijo.v1i3.33875

Abstract

This study examines the practice of buying and selling vegetables and fruits directly on farmland in Prambon Village, Sidoarjo Regency, where buyers visit farmers and collect the harvest themselves. This practice emerged as a form of community adaptation during the Covid-19 pandemic and has continued after social restrictions ended. The study aims to describe the transaction mechanism and analyze it from the perspective of Islamic Economic Law according to Yusuf al-Qaradawi, particularly regarding trade ethics, maslahah, and the prohibition of talaqqi rukban (TR). This study employs an empirical legal method with a juridical-sociological approach. Primary data were collected through interviews and observations of farmers and buyers, while secondary data were obtained from fiqh muamalah literature, Yusuf al-Qaradawi’s works, and relevant regulations. Data were analyzed using the Miles and Huberman interactive model. The findings show that transactions involve meeting, price quotation, bargaining, agreement, harvesting, and collection of goods by buyers. This practice benefits farmers by reducing marketing costs and time and minimizing the risk of harvest damage. From Yusuf al-Qaradawi’s perspective, the transaction is permissible when conducted voluntarily, free from fraud, and beneficial to both parties. It does not automatically constitute talaqqi rukban because there is no interception of farmers to exploit their lack of market information or cause them loss.