Articles
<![CDATA[Saintifikasi Hukum Islam dalam Kasus Mahram Sepersusuan (Rad{a>’ah) Perspektif Sains Kedokteran dengan Teknik Komparasi Illat Hukum (Silogisme) ]]>
<![CDATA[Ahmad Amin Febrianto]]>;
<![CDATA[Moch. Nurcholis]]>;
<![CDATA[Muhammad Za'im Muhibbulloh]]>
<![CDATA[ The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law Vol 5 No 1 (2024): April ]]>
Publisher : <![CDATA[Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Tuban ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.51675/jaksya.v5i1.737
<![CDATA[Ketentuan tentang mahram sebab persamaan asupan air susu ibu (ASI) dimaknai oleh sarjana muslim klasik sebagai ajaran dogmatis semata. Dalam perkembangan selanjutnya dunia sains mengungkap data-data saintifik terkait persoalan kandungan ASI. Artikel ini berupaya mengkaitkan temuan sains yang rasional dengan ajaran agama yang bersifat dogmatis tersebut. Pertanyaan dalam artikel ini berkisar pada persoalan dampak ASI terhadap seorang anak perspektif sains kedokteran dan rasionalisasi mahram radha’ah dalam Islam perspektif sains kedokteran terhadap penetapan mahram seseorang anak. Persoalan tersebut penting untuk diungkap agar nilai-nilai ajaran agama dapat dipahami secara rasional oleh dunia modern. Penelitian kualitatif ini menggunakan data kepustakaan. Data kepustakaan diperoleh melalui metode dokumentasi. Data yang telah terkumpul dianalisis menggunakan metode komparatif dengan paradigma berfikir induktif, penarikan kesimpulan menggunakan teknik siklus interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman. Artikel ini menyimpulkan dua hal. Pertama, ASI memiliki dampak yang signifikan terhadap tumbuh kembang bayi di awal masa kelahirannya, yakni sebagai asupan sempurna, pengawal bagi penyakit dan alergi dengan resiko kematian, menyempurnakan perkembangan otak dan mental, serta pembelajaran dari sisi psikis, sosial dan emosional. Kedua, alasan yang menyebabkan menyusui bayi dapat menjadikan mahram adalah disamakan dengan alasan mahram karena hubungan nasab, yaitu terdapat bagian dari tubuh orang tua yang masuk kedalam bayi dan menjadi bagian darinya. Telah ditemukan juga kesamaan manfaat dan kandungan yang terdapat didalam ASI sebagai perwakilan dari mahram sepersusuan dan mani sebagai perwakilan dari mahram sebab nasab.]]>
<![CDATA[Substantive Maturity In ‘Āishah’s Marriage ]]>
<![CDATA[Nurcholis, Moch.]]>;
<![CDATA[Mohammad Fajrul Falah Afandi]]>;
<![CDATA[Maila Aflahul Karimah]]>;
<![CDATA[Abdul Latif]]>
<![CDATA[ Hikmatuna : Journal for Integrative Islamic Studies Vol 7 No 1 (2021): Hikmatuna: Journal for Integrative Islamic Studies, June 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.28918/hikmatuna.v7i1.3319
<![CDATA[This study aims to analyze the substantive maturity of Aishah's marriage, where based on the hadist of the Prophet, Aishah married the Prophet at the age of 6 years and started married at the age of 9 years. The information contained in the hadith is closely related to the issue of child marriage in the mainstream discourse of protecting children's rights, particularly the rules for limiting the age of marriage that have been implemented so far. The method used in analyzing the above problems is descriptive with an approach to the history of Islamic law. This study notes that 'Aishah marriage has fulfilled the substantive maturity element, both physically which is marked by reproductive readiness and non- physical with indicators of intellectual maturity. Besides that, the age of marriage 'Aishah is done by determining the element of purpose (al-ḥadf) in the form of maturity quality and the component of means (al-wasīlah) in the form of age. Thus, this element has significance for religious legality guarantees related to the rules for the age limit of marriage that apply in Muslim countries.]]>
<![CDATA[The Dialectics of Child Marriage and the Age of Maturity for Marriage: A Qur'anic Exegesis ]]>
<![CDATA[Abd. Holik]]>;
<![CDATA[Moch. Nurcholis]]>
<![CDATA[ Hikmatuna : Journal for Integrative Islamic Studies Vol 9 No 2 (2023): Hikmatuna: Journal for Integrative Islamic Studies, December 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.28918/hikmatuna.v9i2.1338
<![CDATA[This article aims to analyze the gaps in the study of child marriage from a specific Qur'anic perspective. The primary focus of this study centers on the issue of the concept of marriage maturity in the Qur'an. The central problems addressed involve the practice of child marriage as portrayed in the Qur'anic context and the positioning of marriage maturity during the stage of maturity as per the Qur'an's perspective. To conduct this research, descriptive research methods were employed. This paper aims to delineate child marriage within the Qur'anic context and explore the stages of maturity by examining key phrases related to the concept of maturity found in various Qur'anic verses. The key phrases under consideration include "balāghatul aṭfāl minkum al-hulūm," "balāghun al-nikāh," and "balāgh ashuddah." The research findings reveal that, first, the practice of child marriage, as depicted in the Qur'an, serves as a reflection of the prevailing social conditions and is not to be construed as an endorsement of such practices; second, the maturity required for marriage is defined as the second stage of maturity, where both the physical and psychological aspects are fulfilled, even though individuals may not have reached a state of perfection. This research provides a foundation for arguments advocating the discontinuation of child marriage practices. Such practices are detrimental to developmental progress and infringe upon the rights of children.]]>
<![CDATA[Perhitungan Weton di Desa Banjaragung Sebagai Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah dalam Perspektif ‘Urf ]]>
<![CDATA[Rinwanto, Rinwanto]]>;
<![CDATA[Aditama, Pepsi Juwita]]>;
<![CDATA[Supriyadi, Imam]]>;
<![CDATA[Nurcholis, Moch.]]>
<![CDATA[ Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah Vol. 5 No. 2 (2024): Juli ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penerbitan Jurnal Ilmiah Institut Agama Islam Bani Fattah Jombang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.52431/minhaj.v5i2.3003
<![CDATA[Tradisi perhitungan weton sebelum pernikahan adalah sebuah tradisi yang di jalankan oleh masyarakat desa banjaragung kecamatan rengel kabupaten tuban, namun fiqih munakahat sebagai acuan hukum islam tidak ada aturan khusus tentang memperbolehkan atau melarang tradisi tersebut. Sehinga tradisi tersebut dalam aplikasinya masih menjadi perdebatan antara tradisi masyarakat yang berjalan dan hukum islam. Masalah inilah yang menjadi titik fokus dan kajian oleh peneliti. Penelitian ini di harapkan memberikan jawaban terhadap rumusan masalah (1) Bagaimana Praktek Perhitungan Weton Untuk Pernikahan Dalam Perspektif Urf di Desa Banjaragung? (2) Bagaimana Persepsi Masyarakat Terhadap Praktek Perhitungan Weton Dalam Proses Pernikahan Di Desa Banjaragung?. Penelitian ini bertujuan untuk (1) untuk mengetahui bagaimana proses penentuan hari nikah melalui weton jawa di desa banjaragung rengel (2) untuk mengetahui bagaimana persepsi masyarakat terhadap praktek perhitungan weton dalam proses pernikahan di desa banjaragung. Pendekatan dalam penelitian ini mengunakan kualitatif dengan metode deskriptif untuk menggali makna dan fungsi weton dalam kehidupan sehari-hari masyarakat desa banjaragung serta bagaimana perhitungannya dilihat dari sudut pandang urf. Data di peroleh melalui studi kasus, wawancara mendalam dengan masyarakat yang sudah menikah dan menggunakan perhitungan weton dalam pernikahannya dan para ahli/ sesepuh desa banjaragung yang menghitung weton, dan observasi langsung di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perhitungan weton memiliki landasan yang kuat dalam tradisi masyarakat desa banjaragung dan masih dipraktikkan hingga saat ini. Dari perspektif 'urf, weton dianggap sah dan memiliki nilai-nilai positif selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariat Islam. Selain itu, weton juga berfungsi sebagai sarana memperkuat ikatan sosial dan budaya dalam masyarakat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perhitungan weton dalam perspektif 'urf dapat dijadikan sebagai salah satu bentuk kearifan lokal yang perlu dilestarikan dan diapresiasi. Dalam konteks modern, penting untuk memahami dan menghargai tradisi-tradisi lokal seperti weton, sambil tetap memperhatikan kesesuaian dengan ajaran Islam.]]>
<![CDATA[Analisis Teori Keadilan John Rawls Dalam Penentuan Nafkah Madliyah Pada Perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Kabupaten Jombang ]]>
<![CDATA[Nurcholis, Moch.]]>;
<![CDATA[Izzah, Ayra Channifah Fahrun]]>
<![CDATA[ Tafáqquh: Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman Vol. 12 No. 2 (2024): Desember ]]>
Publisher : <![CDATA[INSTITUT AGAMA ISLAM BANI FATTAH (IAIBAFA) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.52431/tafaqquh.v12i2.3212
<![CDATA[Pada perkara cerai talak dalam putusan Pengadilan Agama Kabupaten Jombang, nominal nafkah madliyah yang terkandung dalam setiap putusan berbeda-beda, sedangkan hakim yang ditunjuk untuk menangani perkara tersebut sama. Hal ini menunjukkan ketidak konsisten-an hakim dalam menentukan besaran nafkah madliyah. Dari sinilah timbul dua permasalah yang akan dikaji dalam penelitian ini; pertama, Bagaimana pertimbangan hakim dalam menentukan besaran nafkah madliyah pada perkara cerai talak dalam putusan yang ditetapkan oleh hakim Pengadilan Agama Jombang? Kedua, Bagaimana pertimbangan hakim dalam menentukan besaran nafkah madliyah pada perkara cerai talak perspektif teori keadilan John Rawls? Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dengan menggunakan pendekatan studi kasus dan pendekatan konseptual. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data yang didapat kemudian dianalisis dengan pola deduktif-induktif. Dari penelitian ini, penulis menyimpulkan bahwa hakim Pengadilan Agama Jombang dalam menentukan besaran nafkah madliyah pada perkara cerai talak menggunakan pertimbangan 1. Kesepakatan bersama dalam mediasi; 2. Melihat penghasilan pekerjaan suami; 3. Jumlah nominal kebiasaan yang sudah berjalan ketika memberikan nafkah kepada istri; 4. Kesediaan suami. Kedua, hakim pengadilan agama jombang dalam menentukan besaran nafkah madliyah pada perkara cerai talak dengan ketiga prinsip-prinsip keadilan John Rawls diantaranya Equal Liberty Of Principle (prinsip kebebasan yang sama), Difference Principle (prinsip perbedaan), dan Equal Opportunity Principle (prinsip persamaan kesempatan) sudah selaras dan berkesinambungan dalam masing-masing prinsip.]]>
<![CDATA[Kompetensi Pedagogik Guru Dalam Meningkatkan Kualitas Pembelajaran Siswa MTs ]]>
<![CDATA[Nurcholis, Moch.]]>; Arifah, Nur;
<![CDATA[Almahiroh, Fatmawati]]>;
<![CDATA[Najwa, Laila Nurin]]>;
<![CDATA[Nadiroh, Intan]]>;
<![CDATA[Masrury, Farhan]]>
<![CDATA[ ABDIMASY: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 3 No. 1 (2024): Juni ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Institut Agama Islam Bani Fattah Jombang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.52431/abdimasy.v3i1.3042
<![CDATA[Kompetensi pedagogic guru merupakan kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang guru, kemampuan ini memberikan gambaran umum tentang setiap guru dalam mengelola kelas saat pembelajaran serta mampu meningkatakan kualitas hasil pembelajaran peserta didik. Sedangkan kualitas pembelajaran adalah tingkat keefektifan proses pembelajaran dalam mencapai tujuan pembelajaran. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan kualitas pembelajaran melalui peningkatan aktifitas belajar dan peningkatan prestasi belajar siswa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kompetensi pedagogic dalam meningkatkan kualitas pembelajaran siswa MTs-MA Al Anwar Cangkringrandu Perak Jombang. Metode penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan observasi langsung dan wawancara. Adapun hasil penelitian ini adalah Kompetensi Pedagogik guru merupakan salah satu bentuk penilaian kualitas pembelajaran, kualitas pembelajaran merupakan tingkat keefektifan dalam proses pembelajaran untuk mecapai tujuan pembelajaran. Namun fakta di lapangan penggunaan kurikulum pesantren mengakibatkan kompetensi pedagogic guru tidak berjalan semestinya karena ketimpangan jam mengajar antara mata pelajaran umum dan agama sehingga peningkatan kualitas pembelajaran masih belum menyeluruh.]]>
<![CDATA[Wife’s Obligations According to Marriage Law: Perspective of Legal Purpose Theory ]]>
<![CDATA[Hidayat, Deden Adi]]>;
<![CDATA[Nurcholis, Moch]]>
<![CDATA[ At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Muamalah Vol 12 No 2 (2024): At-Tahdzib ]]>
Publisher : <![CDATA[Sekolah Tinggi Agama Islam At-Tahdzib, Ngoro, Jombang, Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.61181/at-tahdzib.v12i2.395
<![CDATA[Background. The wife’s obligations under marriage law are contrary to Islamic law.. This difference raises questions about the suitability of the law with social values. Social history records significant developments in the role of the wife in the dynamics of household affairs. Aims. To analyze the basis of Article 34 paragraph 2 of the Marriage Law concerning the wife's obligation to manage household affairs and theoretical views on the purpose of the law on the article. Methods. Normative legal research uses a conceptual approach to explore the understanding of the basis of law. Data were obtained through literature studies and analyzed descriptively based on the theory of the purpose of law. Results. Article 34 paragraph 2 iin terms of justice, reflects distributive and commutative justice. The fair division of roles between husband and wife is reflected and affirms equality in lineage and family identity. Justice will be achieved by avoiding exploitation or inequality in the exchange of roles. The wife's obligations in terms of benefits are considered an effort to achieve the greatest possible benefits for individuals and families. Consistent and clear application of the law is very important in terms of certainty. The history of marriage law shows the complexity in the interpretation and application of the law. Efforts to create legal certainty have been made through the unification and simplification of laws, as well as the affirmation of norms that regulate the wife's obligations firmly and unambiguously.]]>
<![CDATA[PEMBERDAYAAN MEDITOR LOKAL SEBAGAI PROBLEM SOLVER DALAM SENGKETA PERCERAIAN MASYARAKAT MUSLIM DESA KALISAT PASURUAN ]]>
<![CDATA[Salam, Nor]]>;
<![CDATA[Nurcholis, Moch.]]>;
<![CDATA[Junaidin, Junaidin]]>
<![CDATA[ ABDIMASY: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 2 No. 1 (2023): Juni 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Institut Agama Islam Bani Fattah Jombang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.52431/abdimasy.v2i1.2009
<![CDATA[The activity with the theme “Empowering Local Meditors as Problem Solvers in Divorce Disputes in the Muslim Community of Kalisat Pasuruan Village” was motivated by the presence of a Supreme Court Regulation (PERMA) with one of its “doctrines” namely the validity of mediators who are entitled to mediate in divorce disputes are mediators consisting of judges or non-judge but certified mediators. This has implications for the "oppression" of local mediators with a wealth of functional insight into the life of village communities. For this reason, in this mentoring program, we use Asset Based Community Development (ABCD) as the approach used. This departs from the initial assumption that local mediators have the ability and insight that are functional in people's lives, primarily related to divorce dispute resolution. Through this mentoring program, there is an increase in the understanding of mediators in understanding and practicing mediation which is known outside the provisions of fiqh, as a companion to the abilities they already have.]]>
<![CDATA[Penguatan Pemahaman Hukum Keluarga Islam Melalui Pendekatan Penyuluhan Hukum Interaktif Bagi Komunitas Ibu-Ibu Rumah Tangga Masjid Al-Rohmah Jombang ]]>
<![CDATA[Nurcholis, Moch.]]>;
<![CDATA[Muarif, Moh. Syamsul]]>
<![CDATA[ ABDIMASY: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 3 No. 2 (2024): Desember ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Institut Agama Islam Bani Fattah Jombang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.52431/abdimasy.v3i2.3865
<![CDATA[Pemahaman terhadap hukum keluarga Islam memiliki peran strategis dalam membangun keluarga Muslim yang adil dan harmonis. Namun masih banyak ibu rumah tangga di komunitas akar rumput yang menghadapi keterbatasan akses informasi dan metode penyuluhan yang kurang partisipatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi tingkat pemahaman awal ibu rumah tangga di lingkungan Masjid Al-Rohmah, Jombang, terhadap hukum keluarga Islam serta menganalisis dampak program penyuluhan interaktif yang dirancang berdasarkan pendekatan Asset-Based Community Development (ABCD). Menggunakan metode mixed methods, penelitian ini menggabungkan data kuantitatif dari pre-test dan post-test dengan data kualitatif hasil observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan diskusi kelompok terfokus. Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam pemahaman peserta terhadap aspek-aspek hukum keluarga seperti hak dan kewajiban suami istri, pengasuhan anak, dan distribusi warisan, disertai perubahan sikap dan peningkatan partisipasi aktif dalam diskusi hukum berbasis komunitas. Temuan ini memperkuat relevansi pendekatan ABCD dalam memperkuat literasi hukum Islam melalui pengaktifan potensi sosial lokal dan prinsip pembelajaran orang dewasa. Kontribusi utama penelitian ini terletak pada pengembangan model edukasi hukum Islam berbasis komunitas yang kontekstual, partisipatif, dan berkelanjutan, serta memberikan alternatif strategis dalam pemberdayaan perempuan Muslim sebagai agen transformasi sosial dan keluarga dalam konteks lokal yang dinamis.]]>
<![CDATA[Substantive Maturity In ‘Āishah’s Marriage ]]>
<![CDATA[Nurcholis, Moch.]]>;
<![CDATA[Mohammad Fajrul Falah Afandi]]>;
<![CDATA[Maila Aflahul Karimah]]>;
<![CDATA[Abdul Latif]]>
<![CDATA[ Hikmatuna : Journal for Integrative Islamic Studies Vol 7 No 1 (2021): Hikmatuna: Journal for Integrative Islamic Studies, June 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.28918/hikmatuna.v7i1.3319
<![CDATA[This study aims to analyze the substantive maturity of Aishah's marriage, where based on the hadist of the Prophet, Aishah married the Prophet at the age of 6 years and started married at the age of 9 years. The information contained in the hadith is closely related to the issue of child marriage in the mainstream discourse of protecting children's rights, particularly the rules for limiting the age of marriage that have been implemented so far. The method used in analyzing the above problems is descriptive with an approach to the history of Islamic law. This study notes that 'Aishah marriage has fulfilled the substantive maturity element, both physically which is marked by reproductive readiness and non- physical with indicators of intellectual maturity. Besides that, the age of marriage 'Aishah is done by determining the element of purpose (al-ḥadf) in the form of maturity quality and the component of means (al-wasīlah) in the form of age. Thus, this element has significance for religious legality guarantees related to the rules for the age limit of marriage that apply in Muslim countries.]]>
