Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.715
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Bina Mulia Hukum Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia Widya Yuridika JURNAL MERCATORIA Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Selisik : Jurnal Hukum dan Bisnis Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Al-Adl : Jurnal Hukum Unnes Law Journal Vyavahara Duta Paulus Law Journal CITRA JUSTICIA : Majalah Hukum dan Dinamika Kemasyarakatan COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Sanskara Hukum dan HAM Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial Journal of Law and Humanity Studies
Sudaryat
Universitas Padjadjaran
Religion Arts Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Social Sciences Other

Published : 26 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 26 Documents
Search

 1   2   3 
PRINSIP KESEIMBANGAN (TASWIYAH) DALAM PERJANJIAN (AKAD) WARALABA BERDASARKAN SISTEM SYARIAH Sudaryat Sudaryat
Jurnal Bina Mulia Hukum Vol. 2 No. 2 (2018): Jurnal Bina Mulia Hukum Volume 2 Nomor 2 Maret 2018
Publisher : Faculty of Law Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKWaralaba merupakan pola kemitraan usaha sekaligus sarana untuk memperluas pemasaran barang dan/atau jasa juga sarana pemberdayaan UMKM. Perkembangan waralaba tidak hanya yang bersifat konvensional namun berkembang pula waralaba berdasarkan system syariah (waralaba syariah). Perjanjian waralaba pun terbagi dalam dua katagori yaitu perjanjian waralaba konvensional dan perjanjian waralaba syariah. Perjanjian (akad) waralaba bersifat standard, namun bagaimana penerapan prinsip keseimbangan (taswiyah) berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pada akad waralaba syariah. Hasil analisis menunjukan bahwa prinsip keseimbangan (taswiyah) dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah diterapkan dalam Perjanjian (akad) waralaba berdasarkan sistem syariah dengan pembuktian bahwa pada akad waralaba syariah mengutamakan taawun (tolong menolong), menghilangkan franchisee fee dan royalty fee, adanya kedudukan yang setara antara pemberi waralaba dan penerima waralaba, adanya keseimbangan hak dan kewajiban baik dari sisi kuantitas maupun kualitas, serta pembagian keuntungan dan risiko (profit and risk sharing) antara pemberi waralaba dengan penerima waralaba sehingga menjadi sarana sesungguhnya dalam pemberdayaan UMKM. Guna lebih memastikan diterapkannya prinsip keseimbangan (taswiyah) maka sebaiknya dalam perancangan akad waralaba syariah memperhatikan masukan dari penerima waralaba (UMKM), dipublikasi melalui media sebelum diberlakukan, mengingat stigma masyarakat UMKM bahwa perjanjian waralaba bersifat standar dan lebih dominannya kepentingan pemberi waralaba dibandingkan penerima waralaba.Kata kunci: akad; keseimbangan; risiko; syariah; waralaba. ABSTRACTFranchise is a pattern of business partnership as well as means to add goods and/or facilities for the empowerment of UMKM. The growth of franchise is not only conventional but also developing a franchise system based on sharia (sharia franchise). Meet the franchise was divided into two categories namely conventional franchise agreement and sharia franchise agreement. Agreement (akad) franchise is standard, but how to do the principle of balance (taswiyah) based on Compilation of Economic Law on sharia franchise contract. The results show that the principle of equilibrium (taswiyah) in the Compilation of Islamic Economic Law is given in the agreement (akad) based on the syariah system by proving in the shariah franchise contract prioritizing taawun (please help), eliminating the franchise’s fee and royalty fee, including the position given between the franchisor and recipients of franchises, guarantees and responsibilities both in terms of quantity and quality, as well as profit and risk sharing (profit sharing and risk) between franchisor and franchisor become an important tool in the empowerment of MSMEs. To further emphasize the application of the principle of balance (taswiyah), in the sharia franchise agreement, consider the input of the franchise recipients (UMKM), published through the media before it is enacted, given the stigma of UMKM community that the franchise agreement is the standard and franchisor is more dominant than franchisee.Keywords: akad; balance; risk; franchise; sharia.
Perlindungan Hukum Investor Trading Saham Online Ditinjau dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal Damos Wiratua Tampubolon; Elisatris Gultom; Sudaryat Sudaryat
JURNAL MERCATORIA Vol 15, No 1 (2022): JURNAL MERCATORIA JUNI
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/mercatoria.v15i1.6865

Abstract

Tulisan ini bertujuan untuk melihat peran serta investor dapat membantu pemulihan ekonomi berkelanjutan. Masalah difokuskan pada perdagangan saham dengan melakukan kegiatan transaksi secara online dimana transaksi tersebut tidak mempertemukan investor dengan perusahaan efek. Kondisi ini dapat dijadikan celah bagi pihak tertentu untuk melakukan suatu tindakan yang bertentangan dengan hukum. Perlindungan hukum diperlukan bagi investor yang mengalami kerugian dalam melakukan investasi berbasis aplikasi trading saham online, memberikan kepastian dan jaminan hukum terhadap investor saat beriventasi sehingga konsumen sektor jasa keuangan semakin tertarik melakukan kegiatan trading saham online. Guna mendekati masalah ini dipergunakan acuan teori dari Teori Perlindungan Hukum. Data- data dikumpulkan melalui kepustakaan dan studi lapangan pada OJK Kantor Regional 5 Sumatera Utara dan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Kajian ini menyimpulkan bahwa pertanggungjawaban pelaku usaha melalui Prinsip Keterbukaan dapat meminimalisir risiko yang mengakibatkan kerugian kepada investor pengguna aplikasi saham online. Pertanggungjawaban pelaku usaha/perusahaan sekuritas akibat kerugian yang dialami investor pengguna aplikasi saham online selain diatur dalam UU Pasar Modal juga diatur dalam UU OJK, UU Perlindungan Konsumen, UU ITE dan POJK No. 1/POJK.07/2013. Perlindungan hukum terhadap investor berdasarkan UU OJK bersifat preventif dan represif mengingat bahwa tugas OJK menjalankan fungsi pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan.
URGENSI STANDARDISASI PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN SECARA DARING DI MARKETPLACE BERBASIS USER GENERATED CONTENT Mirza Marali; Elisatris Gultom; Sudaryat Sudaryat
Citra Justicia : Majalah Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol 23, No 2 (2022): Agustus 2022
Publisher : Universitas Asahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36294/cj.v23i2.2664

Abstract

Tingginya angka transaksi perdagangan secara elektronik melalui marketplace berbasis user generated content (UGC) tidak hanya menghasilkan dampak positif, melainkan juga memiliki dampak negative yaitu semakin tingginya angka sengketa konsumen secara daring. Tidak adanya konsep standar penyelesaian sengketa konsumen secara daring dalam peraturan perundang-undangan menyebabkan adanya ketidakpastian hukum bagi para pihak yang bersengketa. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, memanfaatkan studi dokumen yang menggunakan data sekunder, dan menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Tahapan penelitian dan teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan secara online, dan seluruh data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan peraturan perundang-undangan yang ada saat ini tidak memadai untuk adanya penyelenggaraan penyelesaian sengketa konsumen secara daring khsusunya di marketplace berbasis user generated content. Konsep penyelesaian sengketa konsumen secara daring yang diusulkan Penulis menggunakan konsep integrasi setelah mengkomparasikan dengan praktik penyelesaian sengketa konsumen secara daring di negara lain dan praktik di marketplace yang sudah berjalan.
ASPEK HUKUM PENJUALAN MINERAL IKUTAN BERUPA PASIR KUARSA OLEH PERUSAHAAN PEMEGANG IUP OP TAMBANG KAULINE Sudaryat
Jurnal Hukum dan Bisnis (Selisik) Vol 8 No 2 (2022): Desember 2022
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Pancasila

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35814/selisik.v8i2.4484

Abstract

Mineral mining activities, both metallic and non-metallic minerals, generally produce main minerals and associated minerals. The amount of the main mineral with associated minerals varies depending on the mineral itself. For nonmetallic minerals in the form of kauline as the main mineral and quartz sand as an accompanying mineral, the percentage is 30 percent compared to 70 percent. The amount of associated minerals of quartz sand is more than that of kauline as the main mineral. Due to this fact, miscommunication often occurs which leads to disputes regarding the rights of mining companies to certain types of non-metallic minerals, namely kauline with a mineral as a by-product in the form of quartz sand, between mining companies and communities around the mine represented by local NGOs and their solutions. The results of the study were analyzed using a qualitative juridical method. The results showed that the holder of the IUP OP of the Kauline Commodity has the right to sell quartz sand as a byproduct after conducting a feasibility study and paying a production fee as stated in Article 59 of the Minister of Energy and Mineral Resources Regulation No. 7 of 2020. If there is a difference of opinion regarding the sale of quartz sand as a co-mineral between the NGOs around the mine representing the voices of the community around the mine and the company holding the IUP OP, efforts should be made to resolve the dispute outside the court in the form of consultations with the Ministry of Energy and Mineral Resources, negotiations between the companies holding the IUP OP and NGOs and if not achieved, proceed with mediation involving the local government as a mediato
Konten Video Parodi pada Platform Digital dalam Perspektif Pelindungan Hak Cipta dan Doktrin Fair Use Shafira Shava Rahmanissa; Sudjana Sudjana; Sudaryat Sudaryat
Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 15, No 1 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31602/al-adl.v15i1.9351

Abstract

Parody video content on digital platforms is generally made by imitating previous works, but in it, there are also characteristics of parody makers that are different from the original work. The purpose of this study was to determine the application of the fair use doctrine, namely the doctrine that allows the use of copyrighted material without the creator's permission concerning parody video content on digital platforms and to describe the copyright protection of parody video content reviewed under Law Number 28 of 2014 concerning Copyright. This research is normative legal research by examining library materials or secondary data. The approach method used is a conceptual approach (conceptual approach), statutory approach (statute approach), and comparative approach (comparative approach). The data were obtained through a literature study using primary, secondary and tertiary legal materials. These data were processed and analyzed, then presented in a qualitative descriptive manner. The results of the study show that the application of the fair use doctrine to parody video content on digital platforms is limited in some instances. Parody video content can be considered fair use if it meets the indicators required in the provisions of Article 43 letter d or Article 44 paragraph (1) letter a UUHC. These indicators include being non-commercial, benefiting the creator or copyright holder of the original work, or he expresses no objection, or as long as the parody video content mentions and includes the full name of the creator or copyright holder of the original work, aims to criticize an issue, and does not harm the interests of the original work. From the creator or the copyright holder of the original work. Copyright protection can apply to parody video content on digital platforms made with the permission of the creator or copyright holder of the original work and are original, namely as derivative works. However, parody video content does not meet the requirements as a derivative work or is even proven to violate Copyright. In that case, it cannot be protected unless it is considered fair use.
NOTIFIKASI PENGAMBILAN SAHAM OLEH KPPU DALAM UPAYA MENJALANKAN FUNGSI PENGAWASAN BERDASARKAN HUKUM PERSAINGAN USAHA Ridha Hitalalla Hayuningtyas Soetomo; Nyulistiowati Suryanti; Sudaryat
Paulus Law Journal Vol 4 No 2 (2023): Maret 2023
Publisher : Fakultas Hukum Univesitas Kristen Indonesia Paulus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51342/plj.v4i2.567

Abstract

Based on Law Number 5 the Year 1999, KPPU has the function of supervising business competition in Indonesia. The supervision is carried out, among others, on the acquisition of shares through the notification system. The purpose of this study is to find out, determine, and formulate the practice of implementing the notification system in share takeovers (acquisitions) concerning KPPU's supervisory efforts in the context of preventing monopolistic practices and unfair business competition. This research uses descriptive-analytical specifications by examining a matter that has a relationship with the existing problems. The approach method used is juridical-normative which is a research approach that focuses on literature study. The results of this study concluded that the supervisory function by KPPU on the acquisition of shares is carried out using two systems, namely Pre-Notification and Post-Notification, so there is legal dualism.
Tinjauan Yuridis Pelindungan Hukum Bagi Pemilik Merek Dikaitkan Dengan Implementasi Asas Contante Justitie Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Merek di Indonesia Elsa Benia; Rika Ratna Permata; Sudaryat
Sanskara Hukum dan HAM Vol. 1 No. 03 (2023): Sanskara Hukum dan HAM (SHH)
Publisher : Eastasouth Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/shh.v1i03.91

Abstract

The process of resolving brand criminal cases in court still refers to the principles of good justice, including the principle of contante justitie (simple, fast, and low cost). In practice, brand criminal cases were found that did not perfectly implement the principle of contante justitie for example the case of counterfeiting the Cressida and Damor brands which was decided by way of Central Jakarta District Court Decision Number 1778/Pid.B/2011/PN.JKT.Pst. The implementation of the contante justitie principle in the process of resolving trademark criminal cases is not optimal so that legal protection for brand owners who experience violations of trademark rights is difficult to obtain legal certainty. This condition occurs because there are obstacles both in terms of positive law which have not optimally regulated the settlement of criminal cases, especially brands and parties who are less cooperative in carrying out the case settlement process and trial agenda.
Copyright Protection of Podcast-Based Audiobooks Adapted by Third Party Without Permission on Digital Platform Based on Indonesian Positive Law Salma Alifya Khairunnisa; Rika Ratna Permata; Sudaryat Sudaryat
Widya Yuridika Vol 6, No 2 (2023): Widya Yuridika: Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Widya Gama Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31328/wy.v6i2.4451

Abstract

Podcasts are basically digital audio content that is much loved by the public and audiobooks become one of the contents that have recently been incorporated into podcast content on a digital platform. The presence of this podcast-based audiobook raises a new problem in copyright related to its adaptation. This study aims to examine legal protection regarding podcast-based audiobooks from the perspective of copyright based on Indonesian Copyright Law and ITE Law. Furthermore, this study was also conducted to analyze the act of adapting books into podcast-based audiobooks on a digital platform carried out by content creators without the permission of the creators or copyright holders. This study uses normative juridical approach with descriptive specifications. The normative juridical approach is carried out by exploring legal theories and principles as well as applicable laws and regulations. This study describes legal problems that occur in society and is analyzed based on the applicable laws and regulations. The result of the study shows that copyright protection for podcast-based audiobook content has been regulated in several articles in the Copyright Law, including Article 40 paragraph (1) and Article 9 paragraph (1) regarding the right to adapt a creation. In addition, the act of adapting and uploading without permits made by content creators on a digital platform is considered to have violated the provisions of Article 9 of the Copyright Law and Article 25 of the ITE Law. 
Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Asuransi yang Disebabkan Oleh Pihak ke Tiga Elisatris Gultom; Sudaryat Sudaryat; Risya Ainun
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Syntax Corporation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (204.322 KB) | DOI: 10.36418/syntax-literate.v7i10.12513

Abstract

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Adapun permasalahan yang dibahas adalah bagaimana tanggung jawab hukum yang diberikan oleh penanggung dan apa upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pihak ketiga dalam perjanjian asuransi apabila terjadi resiko. Hasil dan kesimpulan yang diperoleh yakni apabila ada kejadian yang melibatkan pihak ketiga yang disebabkan oleh tertanggung dalam perjanjian asuransi kendaraan bermotor, maka ganti kerugian terhadap pihak ketiga diberikan oleh penanggung. Pihak penanggung akan mengganti kerugian yang diderita pihak ketiga atau pihak yang berkepentingan dengan berdasarkan isi dari polis asuransi. Upaya hukum yang dapat dilakukan pihak ketiga apabila terjadi resiko adalah dengan tiga cara, yaitu musyawarah langsung, mengundang pihak ketiga dari instansi perusahaan asuransi, dan jalur arbitrase.
Perlindungan Konsumen Pemilik Barang Atas Kerugian yang Dialami Akibat Terbakarnya Gudang Ekspedisi JNE Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Nailla Rahma; Sudaryat Sudaryat; Deviana Yuanitasari
Hakim Vol 1 No 4 (2023): November : Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial
Publisher : LPPM Universitas Sains dan Teknologi Komputer

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51903/hakim.v1i4.1423

Abstract

The case of the burning of the JNE Cimanggis storage branch warehouse, Depok is the focus of this research. After the fire incident, JNE issued a statement of commitment to carry out a compensation process for affected customer goods, which also included damage to property in the surrounding community. This research identifies that consumers who experience losses have the option to file a lawsuit, either through litigation or non-litigation. The litigation process involves filing a lawsuit in civil court, while non-litigation includes an out-of-court approach with the aim of reaching a mutually beneficial agreement. Legal norms in consumer protection function as a legal framework for assessing violations of consumer rights. Although it is hoped to provide a solution, in practice, there are gaps and confusion regarding the implementation of the law, especially when the courts are involved in examining cases that challenge the decisions of the Consumer Dispute Resolution Agency (BPSK), due to aspects of the Civil Procedure Law. Apart from completing non-litigation settlements, consumers can also file a Class Action lawsuit with the court. Class Action is a legal development in Indonesia that allows people to submit or defend their rights collectively through representatives. The results of this research reflect the complexity in guaranteeing the rights of consumers who own goods who suffered losses due to the fire in the shipping warehouse, by emphasizing resistance in the implementation of consumer protection laws and the importance of alternative solutions, including Class Action lawsuits.
Co-Authors Aam Suryamah Afriana, Anita Ahmad Aulia Ahmad M Ramli Alfriza Juntiana Buay Pemaca Asep Hakim Zakiran Dadang Epi Sukarsa Damos Wiratua Tampubolon Deviana Yuanitasari Elisatris Gultom Elsa Benia Ema Rahmawati Gabriella Christina Marintan Hamdiyah Helitha Novianty Muchtar Ikhwan Nul Yusuf Maulana Laina Rafianti Mantili, Rai Miranda Risang Ayu Palar Mirza Marali Muhamad Amirulloh Nailla Rahma Nyulistiowati Suryanti Orias, Marco Ranti Fauza Mayana Ridha Hitalalla Hayuningtyas Soetomo Rika Ratna Permata Risya Ainun Salma Alifya Khairunnisa Shafira Shava Rahmanissa Sinta Dewi Sudjana Sudjana Tasya safiranita Teresia Ester Gurning U. Sudjana, Sudjana