Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
8.349
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Penyuluhan Unram Law Review Jurnal Akta Jurnal Bina Mulia Hukum Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia Widya Yuridika Jurnal Ius Constituendum Bina Hukum Lingkungan Jurnal Sains Sosio Humaniora WAJAH HUKUM JURNAL MERCATORIA Awang Long Law Review Jurnal Suara Keadilan Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ACTA DIURNAL : Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Selisik : Jurnal Hukum dan Bisnis Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat JURNAL ILMIAH ADVOKASI JUSTISI Al-Adl : Jurnal Hukum Vyavahara Duta JURNAL USM LAW REVIEW Paulus Law Journal CITRA JUSTICIA : Majalah Hukum dan Dinamika Kemasyarakatan Jurnal Hukum Lex Generalis Sultan Jurisprudence : Jurnal Riset Ilmu Hukum COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Bina Hukum Lingkungan Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS) Jurnal Indonesia Sosial Sains Jurnal Pendidikan Indonesia (Japendi) Sanskara Hukum dan HAM Innovative: Journal Of Social Science Research Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial Journal of Sharia and Legal Science Journal of Innovative and Creativity Jurnal Ar Ro'is Mandalika (Armada) Politika Progresif : Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora Media Hukum Indonesia (MHI) COSMOS Jurnal Ilmu Hukum, Ilmu Sosial dan Ekonomi Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora Konstitusi: Jurnal Hukum, Administrasi Publik, dan Ilmu Komunikasi Solusi Bersama : Jurnal Pengabdian Dan Kesejahteraan Masyarakat Unnes Law Journal : Jurnal Hukum Universitas Negeri Semarang
Sudaryat
Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemistry Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Energy Engineering Environmental Science Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Neuroscience Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 75 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 75 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
PEMAKNAAN BADAN HUKUM DALAM PASAL 21 AYAT 2 UNDANG-UNDANG POKOK AGRARIA DALAM PRESPEKTIF HUKUM KORPORASI Sudaryat
Jurnal Hukum dan Bisnis (Selisik) Vol 6 No 2 (2020): Desember 2020
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Pancasila

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (206.017 KB) | DOI: 10.35814/selisik.v6i2.2203

Abstract

Polarisasi pendapat terkait dengan badan hukum dalam kepemilikan hak atas tanah sering kali dibicarakan. Penguasaan atas tanah yang dilakukan badan hukum begitu menyita perhatian masyarakat.Terdapat perbedaan pemahaman antara badan usaha dengan badan hukum. Tidak semua badan usaha adalah badan hukum. Banyak ahli hukum berpendapat bahwa Firma dan CV merupakan badan usaha tetapi bukan badan hukum sementara PT dan Koperasi merupakan badan usaha juga badan hukum. Badan hukum tidak hanya badan hukum publik tetapi juga badan hukum privat. Berdasarkan asas nasionalitas sebagaimana tersirat dalam Pasal 21 Ayat (1) UU No.5 Tahun 1960, maka hanya warga negara Indonesia yang memiliki hak milik atas tanah dengan demikian badan hukum tidak boleh memiliki hak milik atas tanah, namun dapat memperoleh hak lain seperti HGU, HGB, dan Hak Pakai sebagaimana diatur dalam PP No. 40 Tahun 1996 kecuali untuk beberapa badan hukum yang ditetapkan oleh Pemerintah (Pasal 21 Ayat (2) UU No.5 Tahun 1960 jo PP No.38 Tahun 1963). Oleh karena dalam UU No.5 Tahun 1960 tidak memberikan definisi mengenai badan hukum namun secara tersirat memaknai badan hukum (korporasi) dalam arti luas yaitu badan usaha maka dalam pandangan hukum korporasi tidak hanya PT dan Koperasi, namun Firma dan CV pun karena memenuhi syarat materiil badan hukum juga tidak boleh memiliki hak milik atas tanah dan hanya boleh memiliki HGU, HGB, dan Hak Pakai. Namun untuk para pemilik badan hukum dapat memiliki hak milik atas tanah meski hak milik tersebut menjadi imbreng pada badan hukum dan badan hukum sebagai penerima manfaat dari hak atas tanah tersebut
DAYA DUKUNG PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG UNTUK PENERTIBAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA Sudaryat -
Jurnal Hukum dan Bisnis (Selisik) Vol 7 No 2 (2021): Desember 2021
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Pancasila

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (282.701 KB) | DOI: 10.35814/selisik.v7i2.3063

Abstract

Bandung city is a shopping tourism city. As a tourist destination, this city cannot be separated from the existence of street vendors who on the one hand cause urban irregularities but on the other hand have absorbed labor and increased local revenue. The purpose of this study was to obtain a juridical study of the carrying capacity of the Bandung City regional regulations in empowering and controlling street vendors. The results of the study show that the current Bandung City Regulations related to street vendors have not fully supported the empowerment of street vendors and have only touched on the controlling aspect and even then it is still not optimal. In addition, the Bandung City Regional Regulation related to street vendors must support the mission of the city of Bandung as a shopping tourism city not only from the side of control but also from the empowerment side only to make the city of Bandung clean and orderly but create a safe business environment, create jobs and increase local revenue for the city of Bandung
STIMULASI URGENSI PERLINDUNGAN KEKAYAAN INTELEKTUAL KARYA KREATIF DAN INOVATIF KARYA SISWA SMA NEGERI 8 BANDUNG DALAM MENDUKUNG EKONOMI DIGITAL Helitha novianty Muchtar; Ahmad M Ramli; Miranda Risang Ayu; Rika Ratna Permata; Sinta Dewi; Dadang Epi Sukarsa; U. Sudjana, Sudjana; Sudaryat Sudaryat; Muhamad amirulloh; Ranti Fauza Mayana; Aam Suryamah; Laina Rafianti; Tasya safiranita
Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 4, No 1 (2021): Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/kumawula.v4i1.31094

Abstract

Dalam era industri 4.0 saat ini ekonomi kreatif berbasis kekayaan intelektual sangat berkembang pesat dan sekaligus menjadi tumpuan ekonomi Indonesia. Saat ini, siswa SMA khususnya SMA Negeri 8 Bandung merupakan tumpuan bangsa di masa yang akan datang, kreativitas yang dihasilkan dari ekstrakurikuler membuat banyaknya potensi kekayaan intelektual. Siswa siswi SMA Negeri 8 Bandung sangat kreatif dan inovatif dalam menyelenggarakan aktivitas baik yang termasuk di dalam kegiatan belajar mengajar maupun kegiatan ekstra-kurikuler. Mareka telah memiliki pengetahuan awal mengenai kekayaan intelektual namun belum dapat mengelompokkan potensi-potensi pelindungan kekayaan intelektual berdasarkan karya yang dihasilkan. Kegiatan pengabdian pada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang hukum kekayaan intelektual di lingkungan SMA Negeri 8 Bandung seiring dengan industri 4.0 sehingga dapat mendukung ekonomi digital.Mengingat pandemi Covid-19 yang saat ini masih terjadi juga di Jawa Barat termasuk Kota Bandung, metode yang digunakan dalam pengabdian pada masyarakat saat ini adalah paparan dalam jejaring (daring). Hasil yang diharapkan diperoleh yaitu karya kreatif dan inovatif siswa SMA Negeri 8 Bandung berupa karya cipta, merek, paten, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang, perlindungan varietas tanaman dapat dimanfaatkan dalam era industri 4.0 dalam mendukung ekonomi digital.
TANGGUNG JAWAB PEMEGANG SAHAM MAYORITAS YANG MERANGKAP SEBAGAI DIREKSI TERHADAP KERUGIAN PIHAK KETIGA AKIBAT PERBUATAN MELAWAN HUKUM PERSEROAN Sudaryat
Jurnal Bina Mulia Hukum Vol. 4 No. 2 (2020): Jurnal Bina Mulia Hukum Volume 4 Nomor 2 Maret 2020
Publisher : Faculty of Law Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Perseroan Terbatas menjadi bentuk perusahaan yang banyak dipilih oleh investor sebagai sarana usahanya. Hal ini tidak lepas dari keistimewaan Perseroan Terbatas yang berstatus badan hukum dengan kekayaan yang terpisah dari kekayaan pemegang sahamnya. Banyak kasus dimana pemegang saham mayoritas perseroan sekaligus sebagai direksi perseroan. Ini menjadi persoalan saat perseroan melakukan perbuatan melawan hukum dan menimbulkan kerugian pada pihak lain, sementara pemegang saham tersebut berlindung dari tanggung jawab terbatas pemegang saham. Harta pribadi pemegang saham mayoritas yang juga menjadi direksi perseroan dapat diminta pertanggungjawaban tidak terbatas untuk menutupi kerugian yang dialami pihak ketiga yang ditimbulkan oleh tindakan perbuatan melawan hukum perseroan berdasarkan doktrin piercing the corporate veil, Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 97 ayat (3) Undang-Undang No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas mengingat sulit dipisahkannya tindakan perseroan dengan tindakan direksi yang juga sebagai pemegang saham mayoritas dalam pengendalian perseroan karena orangnya sama. Kata kunci: direksi; mayoritas; perseroan; saham. ABSTRACT Limited liability company becomes a form of companies that are widely selected by investors as a means of business. It is not separated from the limited liability company with the status of a legal entity with a separate wealth of shareholders. Many cases where the majority shareholder of the company as well as directors of the company. This becomes a problem when the company violates the law and causes losses to other parties, while the shareholders protect from the limited liability of shareholders. The personal property of the majority shareholder who is also a director of the company can be asked unlimited liability to cover the losses incurred by third parties caused by acts of action against the law of the company based on doctrine Piercing the corporate veil, article 3 paragraph (2) and Article 97 paragraph (3) of law No. 40 year 2007 about the limited liability company considering the difficult to separate actions of the company with the Act of directors who also as the majority shareholder in control Company in the same person. Keywords: company; directors; majority; stock.
PRINSIP KESEIMBANGAN (TASWIYAH) DALAM PERJANJIAN (AKAD) WARALABA BERDASARKAN SISTEM SYARIAH Sudaryat Sudaryat
Jurnal Bina Mulia Hukum Vol. 2 No. 2 (2018): Jurnal Bina Mulia Hukum Volume 2 Nomor 2 Maret 2018
Publisher : Faculty of Law Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKWaralaba merupakan pola kemitraan usaha sekaligus sarana untuk memperluas pemasaran barang dan/atau jasa juga sarana pemberdayaan UMKM. Perkembangan waralaba tidak hanya yang bersifat konvensional namun berkembang pula waralaba berdasarkan system syariah (waralaba syariah). Perjanjian waralaba pun terbagi dalam dua katagori yaitu perjanjian waralaba konvensional dan perjanjian waralaba syariah. Perjanjian (akad) waralaba bersifat standard, namun bagaimana penerapan prinsip keseimbangan (taswiyah) berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pada akad waralaba syariah. Hasil analisis menunjukan bahwa prinsip keseimbangan (taswiyah) dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah diterapkan dalam Perjanjian (akad) waralaba berdasarkan sistem syariah dengan pembuktian bahwa pada akad waralaba syariah mengutamakan taawun (tolong menolong), menghilangkan franchisee fee dan royalty fee, adanya kedudukan yang setara antara pemberi waralaba dan penerima waralaba, adanya keseimbangan hak dan kewajiban baik dari sisi kuantitas maupun kualitas, serta pembagian keuntungan dan risiko (profit and risk sharing) antara pemberi waralaba dengan penerima waralaba sehingga menjadi sarana sesungguhnya dalam pemberdayaan UMKM. Guna lebih memastikan diterapkannya prinsip keseimbangan (taswiyah) maka sebaiknya dalam perancangan akad waralaba syariah memperhatikan masukan dari penerima waralaba (UMKM), dipublikasi melalui media sebelum diberlakukan, mengingat stigma masyarakat UMKM bahwa perjanjian waralaba bersifat standar dan lebih dominannya kepentingan pemberi waralaba dibandingkan penerima waralaba.Kata kunci: akad; keseimbangan; risiko; syariah; waralaba. ABSTRACTFranchise is a pattern of business partnership as well as means to add goods and/or facilities for the empowerment of UMKM. The growth of franchise is not only conventional but also developing a franchise system based on sharia (sharia franchise). Meet the franchise was divided into two categories namely conventional franchise agreement and sharia franchise agreement. Agreement (akad) franchise is standard, but how to do the principle of balance (taswiyah) based on Compilation of Economic Law on sharia franchise contract. The results show that the principle of equilibrium (taswiyah) in the Compilation of Islamic Economic Law is given in the agreement (akad) based on the syariah system by proving in the shariah franchise contract prioritizing taawun (please help), eliminating the franchise’s fee and royalty fee, including the position given between the franchisor and recipients of franchises, guarantees and responsibilities both in terms of quantity and quality, as well as profit and risk sharing (profit sharing and risk) between franchisor and franchisor become an important tool in the empowerment of MSMEs. To further emphasize the application of the principle of balance (taswiyah), in the sharia franchise agreement, consider the input of the franchise recipients (UMKM), published through the media before it is enacted, given the stigma of UMKM community that the franchise agreement is the standard and franchisor is more dominant than franchisee.Keywords: akad; balance; risk; franchise; sharia.
Perlindungan Hukum Investor Trading Saham Online Ditinjau dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal Damos Wiratua Tampubolon; Elisatris Gultom; Sudaryat Sudaryat
JURNAL MERCATORIA Vol 15, No 1 (2022): JURNAL MERCATORIA JUNI
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/mercatoria.v15i1.6865

Abstract

Tulisan ini bertujuan untuk melihat peran serta investor dapat membantu pemulihan ekonomi berkelanjutan. Masalah difokuskan pada perdagangan saham dengan melakukan kegiatan transaksi secara online dimana transaksi tersebut tidak mempertemukan investor dengan perusahaan efek. Kondisi ini dapat dijadikan celah bagi pihak tertentu untuk melakukan suatu tindakan yang bertentangan dengan hukum. Perlindungan hukum diperlukan bagi investor yang mengalami kerugian dalam melakukan investasi berbasis aplikasi trading saham online, memberikan kepastian dan jaminan hukum terhadap investor saat beriventasi sehingga konsumen sektor jasa keuangan semakin tertarik melakukan kegiatan trading saham online. Guna mendekati masalah ini dipergunakan acuan teori dari Teori Perlindungan Hukum. Data- data dikumpulkan melalui kepustakaan dan studi lapangan pada OJK Kantor Regional 5 Sumatera Utara dan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Kajian ini menyimpulkan bahwa pertanggungjawaban pelaku usaha melalui Prinsip Keterbukaan dapat meminimalisir risiko yang mengakibatkan kerugian kepada investor pengguna aplikasi saham online. Pertanggungjawaban pelaku usaha/perusahaan sekuritas akibat kerugian yang dialami investor pengguna aplikasi saham online selain diatur dalam UU Pasar Modal juga diatur dalam UU OJK, UU Perlindungan Konsumen, UU ITE dan POJK No. 1/POJK.07/2013. Perlindungan hukum terhadap investor berdasarkan UU OJK bersifat preventif dan represif mengingat bahwa tugas OJK menjalankan fungsi pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan.
Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Merek Dagang Atas Penjualan Barang Palsu pada Platform Marketplace Bernadetta Lakshita Pradipta Utomo; Sudaryat Sudaryat; Aam Suryamah
Wajah Hukum Vol 5, No 1 (2021): April
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33087/wjh.v5i1.343

Abstract

Nowadays technology changes is more advanced. One of the changes caused by the development of information technology is human behavior in realizing the results of their intellectual property. We can view intellectual property through online platforms easily. The Covid-19 pandemic has caused the sale of goods that were offline becomes online. Other than that, there are also a lot of counterfeit goods which has peaked on the marketplace platform. This research aims to gain an understanding of legal protection for brand owners and about legal actions that can be taken by them for selling counterfeit goods on the marketplace platform. The research method used is normative juridical. The results of this study are based on Law no. 20 of 2016 concerning on Marks and GI and Law No. 19 of 2016 concerning Amendments to Law No. 11 of 2008 on EIT in order to obtain more comprehensive protection, trademark owners must first register their trademarks. In addition, efforts that can be made by trademark owners are taking actions such as making complaints to each marketplace platform, resolving alternative disputes, submitting requests for provisional decisions, civil lawsuits by requesting compensation, and criminal sanctions.
URGENSI STANDARDISASI PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN SECARA DARING DI MARKETPLACE BERBASIS USER GENERATED CONTENT Mirza Marali; Elisatris Gultom; Sudaryat Sudaryat
Citra Justicia : Majalah Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol 23, No 2 (2022): Agustus 2022
Publisher : Universitas Asahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36294/cj.v23i2.2664

Abstract

Tingginya angka transaksi perdagangan secara elektronik melalui marketplace berbasis user generated content (UGC) tidak hanya menghasilkan dampak positif, melainkan juga memiliki dampak negative yaitu semakin tingginya angka sengketa konsumen secara daring. Tidak adanya konsep standar penyelesaian sengketa konsumen secara daring dalam peraturan perundang-undangan menyebabkan adanya ketidakpastian hukum bagi para pihak yang bersengketa. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, memanfaatkan studi dokumen yang menggunakan data sekunder, dan menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Tahapan penelitian dan teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan secara online, dan seluruh data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan peraturan perundang-undangan yang ada saat ini tidak memadai untuk adanya penyelenggaraan penyelesaian sengketa konsumen secara daring khsusunya di marketplace berbasis user generated content. Konsep penyelesaian sengketa konsumen secara daring yang diusulkan Penulis menggunakan konsep integrasi setelah mengkomparasikan dengan praktik penyelesaian sengketa konsumen secara daring di negara lain dan praktik di marketplace yang sudah berjalan.
Tinjauan Yuridis Terhadap Pemblokiran Sub Rekening Efek untuk Kepentingan Peradilan Pidana Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal Mochamad Arya Gunawan; Nyulistiowati Suryanti; Sudaryat Sudaryat
Jurnal Sains Sosio Humaniora Vol. 6 No. 1 (2022): Volume 6, Nomor 1, Juni 2022
Publisher : LPPM Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Legalitas mengenai pemblokiran sub rekening efek untuk kepentingan peradilan pidana telah diatur sesuai Pasal 59 ayat 3 Undang-Undang Pasar Modal. Akan tetapi, ketentuan tersebut dinilai belum cukup memadai, pasalnya dalam praktik pemblokiran sub rekening efek untuk kepentingan peradilan pidana telah membawa kerugian yang besar bagi kegiatan di pasar modal. Tujuan penelitian ini dilakukan yaitu untuk memperjelas mekanisme pemblokiran sub rekening efek untuk kepentingan peradilan pidana yang sesuai dengan Undang-Undang Pasar Modal dan mendapatkan pemahaman mengenai perlindungan hukum yang dapat dilakukan oleh investor pasar modal ketika mengalami pemblokiran sub rekening efek untuk kepentingan peradilan pidana yang ditinjau berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal. Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian dilakukan dengan menelaah pada setiap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan terkait. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah desktiptif analitis yaitu penelitian diharapkan dapat menggambarkan secara lengkap, rinci, sistematis, dan juga menyeluruh terkait dengan pemblokiran sub rekening efek untuk kepentingan peradilan pidana sesuai peraturan-peraturan ataupun teori hukum yang relevan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, diperoleh hasil sebagai berikut bahwa: Pertama, mekanisme pemblokiran sub rekening efek untuk kepentingan peradilan pidana belum sesuai dengan Undang-Undang Pasar Modal. Kedua, perlindungan hukum bagi investor pasar modal yang mengalami pemblokiran sub rekening efek untuk kepentingan peradilan pidana dapat dilakukan secara mediasi dan litigasi. Mediasi dilakukan dengan cara melakukan permohonan bantuan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atas tindakan pemblokiran sub rekening efek tersebut dan litigasi dapat mengajukan permohonan pra peradilan dan mengajukan gugatan ganti rugi atas dasar perbuatan melawan hukum apabila terjadi pelanggaran terhadap undang-undang.
Pendaftaran Perizinan Melalui OSS RBA terhadap UMKM Ditinjau dari Teori Kepastian Hukum RM Hasbi Pratama Arya Agung; Sudaryat; Aam Suryamah
JURNAL MERCATORIA Vol. 15 No. 2 (2022): JURNAL MERCATORIA DESEMBER
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/mercatoria.v15i2.7793

Abstract

Tulisan ini bertujuan melihat implikasi hukum penerapan pendaftaran perizinan perusahaan melalui OSS RBA terhadap UMKM dikaitkan dengan kepastian hukum dan bagaimanakah kendala hukum yang dihadapi oleh pelaku usaha dalam proses pendaftaran perizinan melalui OSS RBA. Masalah difokuskan Pemberlakuan Komitmen pemenuhan persyaratan dilakukan untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan izin usaha atau izin komersial atau operasional yang telah diterbitkan. Apabila pemohon izin gagal dalam melakukan pemenuhan komitmen maka menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pemohon. Guna mendekati masalah ini dipergunakan acuan teori dari Teori Kepastian Hukum. Data- data dikumpulkan melalui kepustakaan dan studi lapangan, dan alat pengumpul data studi dokumen dan wawancara dan dianalisis secara  deskriptif  kualitatif. Kajian ini menyimpulkan bahwa Implikasi yang timbul adalah ketidaksesuaian antara klasifikasi usaha dengan proses. Sistem OSS RBA belum siap dilaksanakan, kendala masih sering dihadapi khususnya pada izin yang akan diberikan oleh Pemerintah Daerah. Dalam hal pengembangan masih sulit dilakukan dan Kendala yang terjadi khususnya bagi daerah yang belum memiliki koneksi internet dan listrik, banyak pengusaha yang sulit melakukan perizinan pada OSS RBA karena belum dapat melakukan migrasi data dari OSS 1.1.  pelaksanaan OSS RBA.
Co-Authors AA Agustia Sinta Dewi Aam Suryamah Aam Suryamah Aditya Rachman, Aditya Agus Suwandono Agustus Sani Nugroho & Ema Rahmawati Heryaman, Agustus Sani Nugroho & Ahmad Aulia Ahmad M Ramli Alexander Samosir, Tony Richard Alfriza Juntiana Buay Pemaca Alya Sabila Rusyana Amelia Cahyadini Amri Jahi Ana Rusmardiana Anggawira Anggawira Anisa Putri Anita Afriana Ardiansyah, Erpan Aria Wirajuna Asep Hakim Zakiran Ayu, Miranda Risang Bainal Munthaha, Alif Basyra, Tiara Putri Bernadetta Lakshita Pradipta Utomo Christina Marintan, Gabriella Cindi Elvina Azarine Dadang Epi Sukarsa Damos Wiratua Tampubolon david ronaldo Deviana Yuanitasari Devina Monic Ritonga Eddy Damian Eddy Damian Elisatris Gultom Elsa Benia Eryani, Susi Ester Gurning, Teresia Gabriella Christina Marintan Hania Arvalia Hanif, Muhammad Fauzan Helitha Novianty Muchtar Helza Nova Lita Ikhwan Nul Yusuf Maulana Ikhwan Nul Yusuf Maulana Ina Heliany Indra Perwira Indra Perwira, Indra Josephine Josephine, Josephine Jozu Kenjiro Samudra Kartika Eka Pertiwi Laina Rafianti Lastuti Abubakar Maharani, Anindita Marla Satika Qurratu’aini Maulana, Ikhwan Nul Yusuf Mikhdar, Nabila Syifa Mirza Marali Mochamad Arya Gunawan Muhamad Amirulloh, Muhamad Nadya Hanifah Nailla Rahma Nasruddin Khalil Harahap Nicholas Napitupulu Nyulistiowati Suryanti Prabowo Tjitropranoto Rai Mantili Ranti Fauza Mayana Renny Supriyatni Bachro Ricoriady Simamora Ridha Hitalalla Hayuningtyas Soetomo Rika Ratna Permata Rika Ratna Permata Risya Ainun Rivelino, Reyhan RM Hasbi Pratama Arya Agung Ronaldo, David Sabila Rusyana, Alya Salma Alifya Khairunnisa Salsabil Qodrunnada Salsabila, Raddine Samosir, Tony Richard Alexander Sasya Rida Amanda Shafira Shava Rahmanissa Simamora, Ricoriady Sinta Dewi Sudjana Sudjana Tasya safiranita Teresia Ester Gurning Tony Richard Alexander Samosir U. Sudjana, Sudjana Ulkhaq, M Rifqy Dhiya Veronica Dwi Widianti