Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.715
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Bina Mulia Hukum Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia Widya Yuridika JURNAL MERCATORIA Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Selisik : Jurnal Hukum dan Bisnis Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Al-Adl : Jurnal Hukum Unnes Law Journal Vyavahara Duta Paulus Law Journal CITRA JUSTICIA : Majalah Hukum dan Dinamika Kemasyarakatan COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Sanskara Hukum dan HAM Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial Journal of Law and Humanity Studies
Sudaryat
Universitas Padjadjaran
Religion Arts Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Social Sciences Other

Published : 26 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 26 Documents
Search

 1   2   3 
Talent Pool on The Appointment of Directors of PLN (Persero) Viewed from Good Corporate Governance Ikhwan Nul Yusuf Maulana; Elisatris Gultom; Sudaryat Sudaryat
Unnes Law Journal Vol 6 No 2 (2020): Unnes L.J. (October, 2020)
Publisher : Faculty of Law Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/ulj.v6i2.39150

Abstract

Talent Pool on the appointment of BUMN Directors that has been implemented at this time still leaves problems. This research aims to know how the application of the Talent Pool on the appointment of Directors of PLN (Persero) viewed from Good Corporate Governance and the implications for compliance and performance aspects. The research method used in this study is a normative juridical approach which is done analytically descriptive. The results showed there were still mismatches in the application of the Talent Pool on the appointment of the Directors of PLN (Persero) to several GCG principles that are transparency principle related to the need for an information system to appoint Directors of BUMN which is transparent and accountable, accountability principle is relating to the need for the development of a performance appraisal system for Directors, BoC and Shareholders and the accountability arrangements for professional institutions or teams formed by the Minister of BUMN in conducting due diligence and propriety tests for candidates for the BoD and independence principle is relating to the process of appointing BUMN Directors which must be done in stages by involving the final assessment by Tim Penilai Akhir. The implications of the application of the Talent Pool that applies GCG principles have a significant impact on compliance and performance aspects, this is evidenced by increased compliance with applicable laws and regulations through prevention of acts against the law and increased performance through company profitability.
Studi Komparasi Perbandingan Pengaturan Komersialisasi Paten Dalam Negeri Berdasarkan Hukum Positif Indonesia dan Hukum Positif Korea Selatan Alfriza Juntiana Buay Pemaca; Sudaryat Sudaryat; Ranti Fauza Mayana
COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 3 No. 07 (2023): COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/comserva.v3i07.1050

Abstract

Seorang inventor menciptakan sebuah invensi melalui proses penuangan kreativitas yang tentunya panjang. Pendaftaran invensi yang dilakukan oleh inventor dilakukan untuk memeroleh pelindungan paten untuk melindungi invensi yang telah diciptakannya. Setelah terdaftar dalam paten, seorang inventor memiliki hak eksklusif yaitu hak ekonomi dan hak moral yang melekat dalam dirinya. Salah satu tahap yang sangat penting untuk memaksimalkan perolehan hak eksklusif khususnya hak ekonomi yang dimiliki oleh seorang inventor adalah tahap komersialisasi. Komersialisasi paten dalam negeri dapat memberikan dampak yang cukup besar baik untuk inventor itu sendiri maupun untuk negara. Keberhasilan tahap komersialisasi paten dalam negeri dapat membantu meningkatkan rasa kesadaran akan paten. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana perbandingan kepastian hukum pengaturan komersialisasi paten dalam negeri yang berlaku di Indonesia dan Korea Selatan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif dimana analisis dalam penelitian akan dilakukan berdasarkan bahan pustaka berupa peraturan hukum di Indonesia dan Korea Selatan, jurnal ilmiah, dan buku. Korea Selatan secara spesifik sangat mengatur mengenai komersialisasi paten dalam negeri dibandingkan dengan di Indonesia, sehingga kepastian hukum yang ada di Korea Selatan tentunya lebih bersifat kuat. Pengaturan komersialisasi paten dalam negeri merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk memberikan dukungan bagi para inventor dan pemegang paten untuk dapat memeroleh hak ekonominya secara optimal.
Urgensi Pembentukan Pengadilan Khusus Kekayaan Intelektual di Era Digital Teresia Ester Gurning; Rika Ratna Permata; Sudaryat Sudaryat
COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 3 No. 08 (2023): COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/comserva.v3i08.1107

Abstract

Sengketa kekayaan intelektual termasuk jenis sengketa yang sering muncul pada era perkembangan yang luar biasa di era digital ini. Namun, kerap kali terdapat permasalahan atas penyelesaian sengketa kekayaan intelektual hingga saat ini, termasuk tidak terakomodirnya kepastian hukum dalam berbagai putusan mengenai sengketa KI. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui urgensi pembentukan Pengadilan Khusus Kekayaan Intelektual di era digital dalam menyelesaikan sengketa kekayaan intelektual sesuai dengan asas peradilan cepat, sederhana, biaya ringan serta menilik prospektif pembentukan Pengadilan Khusus kekayaan Intelektual dapat memberikan kepercayaan terkait penegakan hukum bagi pemegang hak kekayaan intelektual di tengah kompleksitas sengketa digital. Penulis dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Berdasarkan penelitian ini didapatkan hasil bahwa pembentukan pengadilan khusus ini dapat menjadi solusi untuk memastikan penyelesaian sengketa kekayaan intelektual sesuai dengan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan serta memiliki prospek yang sangat baik untuk memberikan kepercayaan terkait penegakan hukum bagi pemegang hak kekayaan intelektual di tengah kompleksitas sengketa digital.
Kajian Yuridis Atas Penegakan Hukum terhadap Mantan Karyawan Waralaba Terkenal yang Membocorkan Resep Rahasia Perusahaan Ahmad Aulia; Muhamad Amirulloh; Sudaryat Sudaryat
COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 3 No. 09 (2024): COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/comserva.v3i09.1146

Abstract

Rahasia Dagang atau bisnisnya sangat rentan mengalami risiko terjadinya pembocoran atau pencurian terhadap antara lain resep makanan maupun minuman sebagaimana yang telah disepakati untuk tidak boleh dibocorkan. Dari uraian ini sebagai latar belakang masalah diidentifikasi masalah untuk dijadikan kajian secara yuridis yakni terkait perlindungan dan tindakan hukum apa saja yang dapat dilakukan dalam upaya penegakan hukumnya ditinjau menurut Menurut Undang Undang No. 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang. Penelitian ini meneliti atau membahas perlindungan dan tindakan hukum apa saja yang dapat dilakukan dalam upaya penegakan hukum Rahasia Dagang dalam perjanjian waralaba (franchise).  Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan data sekunder sebagai sumber datanya. Dalam penelitian  ini menunjukkan bahwa rahasia dagang sangat penting dilindungi dalam bisnis waralaba, karena dalam suatu bisnis waralaba dapat diketahui rahasia dagang pemilik hak (pemberi waralaba), sehingga potensi terungkapnya rahasia dagang dalam suatu bisnis waralaba menjadi besar. Mengingat pentingnya perlindungan Rahasia Dagang dalam perjanjian waralaba, maka perjanjian  waralaba haruslah dibuat secara komprenhensif. Perjanjian tersebut tidak hanya harus dapat menjamin perlindungan Rahasia Dagang pada saat berlangsungnya perjanjian namun juga pada saat setelah perjanjian tersebut berakhir. Selanjutnya dalam penelitian ini juga untuk mengkaji tindakan hukum apa saja yang dapat dilakukan dalam upaya  penegakan hukum bagi pihak yang melakukan pelanggaran Rahasia Dagang dalam usaha waralaba. Hasil penelitian atau kajian ini menunjukkan bahwa Rahasia Dagang dalam usaha di bidang makanan dan minuman mendapatkan perlindungan yang resepnya tidak boleh diketahui oleh umum tanpa adanya perjanjian lisensi didalamnya. Tindakan hukum yang dapat dilakukan dalam Upaya penegakan hukum dan atau sanksi hukum bagi pihak yang telah membocorkan Rahasia Dagang adalah dapat dikenakan sanksi administrasi dan sanksi pidana yang diatur dalam UU No 30 Tahun 2000 tentang rahasia dagang serta Kitab Undang – Undang Hukum Perdata dan Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.
Analisis Hukum Terhadap Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1146 K/PDT.SUS-HKI.2020 Terkait Penerapan Persamaan pada Pokoknya dalam Kasus Merek “PREDATOR” Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis Gabriella Christina Marintan; Rika Ratna Permata; Sudaryat Sudaryat
COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 3 No. 12 (2024): COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/comserva.v3i12.1281

Abstract

Keberadaan merek saat ini memilik peran penting sebagai suatu identitas yang baik untuk melindungi produk serta menjadi jaminan atas kualitas produk atau layanan dalam persaingan pasar. Untuk dapat dilindungi, suatu merek harus didaftarkan terlebih dahulu dan sudah memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang. Merek dapat saja ditolak atau dibatalkan apabila tidak memenuhi syarat yang ditentukan. Pada kasus sengketa merek “PREDATOR”, Acer Incorporated selaku Penggugat mengajukan gugatan kepada Komisi Banding Merek yang telah mengajukan putusan untuk menolak permohonan banding atas pendaftaran merek “PREDATOR” milik Penggugat karena adanya persamaan pada pokoknya dengan merek yang telah terdaftar dengan nama dan jenis barang yang sama. Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan penedekatan yuridis normatif berdasarkan hukum yang berlaku. Hasil penelitian menunjukan bahwa Pertama, terdapat disparitas antara Majelis Hakim pada Pengadilan Niaga dan Hakim Agung pada Pengadilan Kasasi. Kedua, terdapat inkosistensi pada Putusan Majelis Kasasi dalam menafsirkan unsur Persamaan Pada Pokoknya dan menafsirkan tujuan dari gugatan Penggugat
Transformation of National Law Towards a Just Democratic State Sudaryat; Hamdiyah; Marco Orias
Journal of Law and Humanity Studies Vol. 2 No. 1 (2025): Journal of Law and Humanity Studies
Publisher : Penerbit Mandalika Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59613/xbfbde43

Abstract

The transformation of national law is a strategic process in realizing a just and democratic state. This article aims to analyze the dynamics of legal reform in aligning national legal systems with the principles of democracy and social justice. Using a qualitative approach and library research method, this study examines various regulations, legal doctrines, and previous research related to the development of national law. The findings indicate that legal transformation involves not only normative changes in legislation but also institutional reform, public participation in the legislative process, and the strengthening of the rule of law. However, structural challenges such as legal dualism, regulatory overlap, and weak law enforcement remain significant obstacles to achieving substantive justice. Therefore, legal reform must be grounded in constitutional values, human rights, and public aspirations as the foundational elements in building a democratic and just rule of law state.
Co-Authors Aam Suryamah Afriana, Anita Ahmad Aulia Ahmad M Ramli Alfriza Juntiana Buay Pemaca Asep Hakim Zakiran Dadang Epi Sukarsa Damos Wiratua Tampubolon Deviana Yuanitasari Elisatris Gultom Elsa Benia Ema Rahmawati Gabriella Christina Marintan Hamdiyah Helitha Novianty Muchtar Ikhwan Nul Yusuf Maulana Laina Rafianti Mantili, Rai Miranda Risang Ayu Palar Mirza Marali Muhamad Amirulloh Nailla Rahma Nyulistiowati Suryanti Orias, Marco Ranti Fauza Mayana Ridha Hitalalla Hayuningtyas Soetomo Rika Ratna Permata Risya Ainun Salma Alifya Khairunnisa Shafira Shava Rahmanissa Sinta Dewi Sudjana Sudjana Tasya safiranita Teresia Ester Gurning U. Sudjana, Sudjana