Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.48
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Berajah Journal International Journal of Islamic Education, Research and Multiculturalism (IJIERM) Jurnal DIALEKTIKA : Jurnal Ilmu Sosial JUDGE: Jurnal Hukum HUMANITIS : Jurnal Humaniora, Sosial dan Bisnis Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi IRDH International Journal of Social Sciences & Humanities (IRDH IJSCH) PESHUM
Tarsisius Susilo
Unknown Affiliation
Religion Aerospace Engineering Arts Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Public Health Social Sciences Other

Published : 19 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 19 Documents
Search

 1   2 
Kepemimpinan Trump dan Nasionalisme Sumber Daya: Refleksi terhadap Kemandirian Doktrin Pertahanan Indonesia Didik Iwan; Ali Isnen Pasaribu; Tarsisius Susilo; Budiman Marpaung; Bambang Budi Kuncoro
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 04 (2025): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i04.1705

Abstract

Dinamika geopolitik global saat ini menunjukkan kompleksitas persaingan sumber daya dan kekuatan strategis antarnegara besar, di mana gaya kepemimpinan para tokoh dunia memainkan peran penting dalam orientasi nasional dan doktrin pertahanan. Penelitian ini bertujuan menganalisis gaya kepemimpinan Donald Trump yang menekankan America First, kemandirian industri pertahanan, dan pengelolaan energi sebagai instrumen strategis, serta menilai implikasinya terhadap pengembangan doktrin pertahanan Indonesia yang berlandaskan Pancasila, nilai kejuangan TNI, dan visi Indonesia Emas 2045. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi literatur, analisis kebijakan, dan teori kepemimpinan transformasional, adaptif, dan strategis militer, dilengkapi analisis doktrin pertahanan, logistik, energi, dan kesiapan multi-domain. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemandirian sumber daya, proteksionisme industri, dan kesiapan logistik yang menjadi ciri kepemimpinan Trump dapat diadaptasi untuk Indonesia, namun harus disesuaikan dengan nilai-nilai Pancasila dan kejuangan TNI agar tetap inklusif, etis, dan berorientasi kesejahteraan rakyat. Rekomendasi strategis mencakup pembangunan industri pertahanan domestik, penguatan cadangan energi, pengembangan SDM dan teknologi, serta modernisasi doktrin multi-domain yang adaptif, mandiri, dan tanggap terhadap ancaman modern. Penerapan strategi ini diharapkan memperkuat kedaulatan nasional sekaligus mendukung pembangunan pertahanan yang berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045.
Kepemimpinan Transformasional dan Mobilisasi Sumber Daya untuk Doktrin Pertahanan Adaptif Indonesia 2045 Hamdani, Dadan; Muhammad Darwis; Tarsisius Susilo; Muhammad Asep Apandi; Saharto Silaban
PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora Vol. 4 No. 6: Oktober 2025
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/peshum.v4i6.11829

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan Indonesia dalam menghadapi dinamika geopolitik global, ancaman perang hibrida, dan perkembangan teknologi yang menuntut doktrin pertahanan adaptif menuju Visi Indonesia Emas 2045. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis peran kepemimpinan transformasional dalam mobilisasi sumber daya manusia (SDM) dan sumber daya alam (SDA), serta merumuskan model kepemimpinan yang relevan dengan pertahanan nasional. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis dengan kajian literatur, SWOT analysis, Analytical Hierarchy Process (AHP), dan content analysis terhadap kebijakan pertahanan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan transformasional meningkatkan motivasi, disiplin, dan inovasi prajurit melalui empat dimensi utama: pengaruh ideal, motivasi inspiratif, stimulasi intelektual, dan perhatian individual. Analisis AHP menekankan tiga prioritas strategis, yaitu penguatan SDM unggul, penguasaan teknologi pertahanan, dan diplomasi multi-matra. Model kepemimpinan yang diusulkan mengintegrasikan prinsip ambidextrous leadership untuk menyeimbangkan inovasi dan efisiensi. Temuan ini menegaskan kontribusi teoritis bagi pengembangan model kepemimpinan militer dan rekomendasi praktis untuk penguatan strategi pertahanan adaptif Indonesia.
Xi Jinping dan Mobilisasi Sumber Daya Nasional Tiongkok: Model Kepemimpinan Teknokratis dan Implikasinya bagi Indonesia Iswari, Erwin; Effendi Mtr; Tarsisius Susilo; Gusti Bagus Oka Tapayasa; H.D. Arifin Simanjuntak
PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora Vol. 4 No. 6: Oktober 2025
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/peshum.v4i6.12416

Abstract

Tulisan ini membahas model kepemimpinan teknokratis Xi Jinping dalam memobilisasi sumber daya nasional Tiongkok, dengan fokus pada sinergi antara riset, teknologi, industri pertahanan, dan pengembangan SDM unggul. Kepemimpinan Xi merepresentasikan konsolidasi politik dan teknokrasi yang menghasilkan percepatan inovasi teknologi, industrialisasi strategis, serta reformasi militer. Tulisan ini juga merefleksikan implikasi strategis bagi Indonesia, khususnya dalam reformulasi strategi pertahanan dan digitalisasi TNI. Metode yang digunakan adalah studi literatur, analisis kebijakan, serta pendekatan komparatif dengan konteks Indonesia. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun model Tiongkok memiliki potensi untuk menginspirasi pembangunan nasional, Indonesia perlu menjaga keseimbangan antara inovasi, demokrasi, dan kemandirian strategis. Tulisan ini diharapkan dapat memperkaya diskursus mengenai modernisasi pertahanan Indonesia di era digital.
The Responsibility of Military Command in the Enforcement of Humanitarian Law: A Case Study of the Russia–Ukraine Conflict Nadi Chaidir; Dedi Iryanto; Tarsisius Susilo; Rahman Yadi; Joko Prasetyo
Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial Vol. 23 No. 2 (2025): Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu sosial
Publisher : Pengurus Pusat Perkumpulan Ilmuwan Administrasi Negara Indonesia (PIANI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63309/dialektika.v23i2.554

Abstract

International humanitarian law (IHL) imposes a strict obligation on military leaders to protect civilians and prevent their troops from committing violations through the principle of command responsibility. However, field practices often deviate, especially during the Russia-Ukraine conflict that escalated since February 2022. This research aims to (1) describe the normative framework of command responsibility, (2) analyze the implementation of command accountability in the conflict, and (3) provide strategic recommendations to enhance the enforcement of IHL. The research design uses a normative-qualitative approach with case studies, where international legal instruments (Geneva Conventions, Additional Protocol I, Rome Statute) and International Criminal Court rulings are used as primary sources. Secondary data in the form of reports from leading NGOs (Human Rights Watch, Amnesty International, ICRC) and peer-reviewed academic literature were analyzed through content analysis to examine the elements of knowledge, prevention, and enforcement by military commanders. Source triangulation and peer debriefing ensure the validity and reliability of the findings. The research findings reveal patterns of serious violations, including indiscriminate attacks, forced displacement of civilians, and destruction of humanitarian facilities, occurring without adequate prevention or enforcement efforts by the military command. Political obstacles, destruction of evidence, denial of jurisdiction, and limited institutional capacity hinder accountability. In conclusion, although the HHI framework has matured, its implementation requires strengthening scenario-based training, revising standard operating procedures for rapid investigations, and access protocols for international investigators. Further studies are recommended to involve field interviews and internal document analysis to enrich the understanding of command responsibility practices. Keywords: Command accountability, Command responsibility, Enforcement of law, International humanitarian law, Russia–Ukraine conflict
The Role of International Institutions in the Enforcement of Humanitarian Law in Contemporary Conflicts Kurnia Hadi; Dilli Setiawan; Tarsisius Susilo; Setiawan Arismunandar; Arinto Beny Sarana
Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial Vol. 23 No. 2 (2025): Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu sosial
Publisher : Pengurus Pusat Perkumpulan Ilmuwan Administrasi Negara Indonesia (PIANI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63309/dialektika.v23i2.556

Abstract

Contemporary wars, such as the Russian invasion of Ukraine since February 2022, the Israel-Hamas conflict in Gaza since October 2023, and the civil war in Yemen since 2014, have caused widespread humanitarian crises: thousands dead, tens of thousands injured, and millions displaced and starving (Janowski, 2025; Al-Mughrabi & Farge, 2025; ACAPS, 2024). In an effort to protect civilians, International Humanitarian Law (IHL) rooted in jus in bello and the 1949 Geneva Conventions along with their Additional Protocols establishes basic protection norms in armed conflicts. This research aims to: (1) identify the roles of the United Nations (UN), the International Committee of the Red Cross (ICRC), and the International Criminal Court (ICC) in the enforcement of IHL; (2) evaluate the actual achievements and structural obstacles faced; and (3) compare the effectiveness of IHL enforcement mechanisms in the three conflicts. The method used is qualitative with a policy study and comparative design. Data were collected from official documents of the UN, ICRC, ICC, NGO reports (Amnesty, HRW), international law journals, and secondary field data from 2021–2025. Thematic analysis and cross-case source triangulation ensure the validity of the findings. The research findings indicate that the UN plays a role in normative advocacy and humanitarian assistance but is hindered by the Security Council's veto power; the ICRC carries out the mandate to protect victims but relies on access and negotiation with conflicting parties; while the ICC is only effective if the conflict countries ratify the Rome Statute, as in the case of Ukraine, whereas its jurisdiction over Israel and Yemen is limited. This study concludes that although international institutions strengthen HHI norms, political and legal constraints demand reform of the veto mechanism, expansion of ICC jurisdiction, and guarantees of unhindered humanitarian access. Keywords: Contemporary Conflicts, International Humanitarian Law, International Institutions, Protection of Civilians, War Law Enforcement.
TRANSFORMASI KEPEMIMPINAN TEKNOKRATIS DI TIONGKOK ERA XI JINPING: IMPLIKASI TERHADAP KETAHANAN DAN PEMBANGUNAN INDONESIA Victor Jacob Lucas Lapulalan; Ari Susiono; Tarsisius Susilo; Agus Soeprianto; Wahyu Tunggul Wiratama
Berajah Journal Vol. 5 No. 5 (2025): Berajah Journal
Publisher : CV. Lafadz Jaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47353/bj.v5i5.243

Abstract

This study investigates the transformation of technocratic leadership in China under Xi Jinping and its implications for Indonesia’s resilience and development. Xi’s leadership, characterized by the fusion of technocratic competence, political centralization, and ideological consolidation, generates a paradox: while it enhances bureaucratic efficiency and strengthens China’s global influence, it also creates risks of economic dependency, geopolitical pressure, and erosion of democratic principles. For Indonesia, this transformation offers development opportunities through initiatives such as the Belt and Road, yet simultaneously poses challenges to maritime sovereignty and strategic autonomy. By employing a qualitative literature review of academic studies, policy documents, and relevant publications, this research contributes to the discourse on technocratic leadership by underscoring its cross-national consequences and provides practical insights for Indonesia to formulate adaptive responses through partnership diversification, institutional strengthening, and enhanced national resilience.
MODEL KEPEMIMPINAN STRATEGIK BERBASIS INTEGRITAS DAN PANCASILA DALAM PENGELOLAAN SDM PERTAHANAN ADAPTIF MENUJU INDONESIA EMAS 2045 Muhammad Hadis Hamsyah; Anto Indriyanto; Tarsisius Susilo; Budiman Marpaung; Bambang Budi Kuncoro
Berajah Journal Vol. 5 No. 5 (2025): Berajah Journal
Publisher : CV. Lafadz Jaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47353/bj.v5i5.302

Abstract

This study discusses the urgency of an integrity-based strategic leadership model and Pancasila in adaptive defence human resource management towards Indonesia Emas 2045. The aim is to formulate a conceptual framework capable of responding to the complexity of global challenges characterised by an era of volatility, uncertainty, complexity, and ambiguity. The research uses qualitative methods with a systematic literature review approach to relevant national and international literature for the period 2000–2025. The results of the study show that effective strategic leadership requires the integration of three main pillars: national values based on Pancasila, the internalisation of integrity as a moral foundation, and adaptive resilience capacity in the face of hybrid threats. The discussion emphasises that these three pillars interact with each other to form an integrative leadership model that can strengthen the character, professionalism, and competitiveness of defence human resources while ensuring moral legitimacy and national cohesion. These findings have implications for the formulation of defence policies that emphasise a balance between technical competence, national values, and strategic adaptability. Thus, this study contributes to enriching the literature on strategic leadership and offers practical guidance for the development of Indonesian defence human resources that are characterful, sustainable, and visionary.
INTEGRITAS KEPEMIMPINAN TRANSFORMASIONAL SEBAGAI BEKAL SDM MENGHADAPI DOKTRIN PERTAHANAN INDONESIA DI ERA GEOPOLITIK BARU Bambang Suyono; Andri Andriyanto Wibowo; Tarsisius Susilo; Muhammad Asep Apandi; Sahatro Silaban
Berajah Journal Vol. 5 No. 5 (2025): Berajah Journal
Publisher : CV. Lafadz Jaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47353/bj.v5i5.501

Abstract

Global geopolitical shifts demand that Indonesia’s defense relies not only on technology but also on defense human resources with integrity. This study examines the role of integrity in transformational leadership as a strategic foundation for developing defense human resources in facing the defense doctrine within the new geopolitical era. A literature review with thematic analysis of scholarly articles, books, and policy documents was conducted. The findings show that integrity serves as a normative foundation that strengthens value consistency, leadership legitimacy, and preparedness against multidimensional threats. Honesty, consistency, moral courage, accountability, and empathy enhance professionalism, organizational cohesion, and adaptability. The discussion emphasizes that integrity-based transformational leadership not only reinforces defense doctrine but also elevates Indonesia’s global credibility. The study concludes that integrity-driven transformational leadership is a strategic asset for achieving the vision of Golden Indonesia 2045, while suggesting further empirical research for practical validation.
Digital-Era Leadership In Indonesia: Challenges And Strategies For Navigating Global Information Warfare Dwi Agung; Jati Kusumo; Djuli Supriono; Aqsa Erlangga; Tarsisius Susilo
International Journal of Islamic Education, Research and Multiculturalism (IJIERM) Vol 8 No 1 (2026)
Publisher : The Islamic Education and Multiculturalism Foundation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47006/ijierm.v8i1.615

Abstract

Abstract Era digital telah memunculkan ancaman perang informasi yang mengganggu stabilitas politik, sosial, dan keamanan nasional. Indonesia menghadapi tantangan serius berupa disinformasi, polarisasi, dan lemahnya regulasi digital, sehingga menuntut kepemimpinan yang adaptif dan visioner. Penelitian ini bertujuan menganalisis tantangan kepemimpinan Indonesia dalam menghadapi perang informasi global serta merumuskan strategi penguatan kepemimpinan digital. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis normatif dan studi kepustakaan, dengan kerangka teori kepemimpinan transformasional dan perspektif keamanan non-tradisional. Analisis menunjukkan bahwa kepemimpinan digital di Indonesia masih terbatas akibat rendahnya literasi digital, kapasitas sumber daya manusia yang lemah, dan fragmentasi kebijakan, namun terdapat peluang melalui penguatan regulasi perlindungan data, pembangunan ekosistem literasi digital, dan kolaborasi hexa-helix. Kajian ini menegaskan celah kajian yang masih terbatas dalam mengintegrasikan kepemimpinan digital, kepemimpinan transformasional, dan keamanan non-tradisional dalam konteks resiliensi informasi Indonesia. Penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas kepemimpinan digital Indonesia terletak pada integrasi visi transformasional, tata kelola inklusif, dan pemanfaatan teknologi modern untuk menjaga kedaulatan informasi serta memperkuat resiliensi nasional.Kata Kunci: kepemimpinan digital, perang informasi, strategi nasional, regulasi, resiliensi. Abstract The digital era has introduced the threat of information warfare that disrupts political, social, and national security stability. Indonesia faces major challenges such as disinformation, polarization, and weak digital regulations, demanding adaptive and visionary leadership. This study analyzes Indonesia’s leadership challenges in dealing with global information warfare and formulates strategies for strengthening digital leadership. It employs a qualitative, literature-based normative analysis framed by transformational leadership theory and the perspective of non-traditional security. The analysis indicates that Indonesia’s digital leadership remains constrained by low digital literacy, weak human resource capacity, and fragmented policies, yet opportunities exist through strengthening data protection and platform accountability, developing a digital literacy ecosystem, and fostering hexa-helix collaboration. Addressing a gap in integrative scholarship, this article links digital leadership, transformational leadership, and non-traditional security to propose a coherent strategy for national information resilience. The study concludes that effective digital leadership lies in integrating a transformational vision, inclusive governance, and modern technology to safeguard information sovereignty and reinforce national resilience.Keywords: digital leadership, information warfare, national strategy, regulation, resilience
Co-Authors Agung Nugroho Agus Soeprianto Ali Isnen Pasaribu Andi Ichsan Andri Andriyanto Wibowo Andy Mustafa Akad Anto Indriyanto Aqsa Erlangga Aqsha Erlangga Ari Susiono Arinto Beny Sarana Arip Supriyadi Bambang Budi Kuncoro bambang suyono Beny Leonard Limbong Budi Saroso Budi Sugiarto Budiman Marpaung Dadan Hamdani, Dadan Dedi Iryanto Didik Iwan Dilli Setiawan Dinand Tumpak Willians Djuli Supriono Dudik Purwanto Dwi Agung Edi Wahyudi Educ Permadi Eko Putro Basuki Effendi Mtr Evi Bayu Priatno Fadjar Wahyudi Broto Filianto Adiwibowo Gatot Dwi Nugroho Gusti Bagus Oka Tapayasa H.D. Arifin Simanjuntak Hendra Saputra I Ketut Bina S Ilham Faisal Siregar Iswari, Erwin Iwan Setiawan Jati Kusumo Joko Prasetyo Kurnia Hadi Mochamad Rochman Muh Saifudin Khoiruzzamani Muh. Darwis Muhammad Asep Apandi Muhammad Hadis Hamsyah Muhammad Taufiq Zega Nadi Chaidir Nurhidayat Petrus Bambang Setya Budi Rachmat Basuki Rahman Yadi Riyandi Roli Dewanto Saharto Silaban Sahatro Silaban Setiawan Arismunandar Setiawan, Eko Supri Sutarto Tuwadi Victor Jacob Lucas Lapulalan Wahyu Ramadhanus Suryawan Wahyu Tunggul W Wahyu Tunggul Wiratama