Garuda - Garba Rujukan Digital

Keabsahan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tentang Perubahan Anggaran Dasar Dalam Keterlambatan Pemberitahuan Oleh Notaris Kepada Kementerian Hukum Republik Indonesia Sakti, Julio Omega; Setiawan, Dian Bakti; Mannas, Yussy Adelina
UNES Law Review Vol. 7 No. 3 (2025)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v7i3.2383

Permohonan persetujuan dan pemberitahuan perubahan anggaran dasar kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia harus diajukan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal akta Notaris yang memuat perubahan tersebut. Jika melewati jangka waktu tersebut, maka perubahan anggaran dasar tidak dapat diajukan sesuai dengan Pasal 18 ayat (7) Peraturan Menteri Hukum dan HAM. Namun, regulasi ini hanya mengatur ketidakberlakuan perubahan anggaran dasar yang terlambat dilaporkan, tanpa menjelaskan konsekuensi hukum yang lebih mendalam terhadap perusahaan atau langkah-langkah yang dapat ditempuh untuk mengatasi keterlambatan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan data sekunder dan primer melalui pendekatan perundang-undangan dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun akta perubahan yang terlambat tetap bersifat autentik, namun tidak memenuhi prinsip publikasi sehingga dapat berpotensi menimbulkan perbuatan melawan hukum. Untuk mengatasi permasalahan ini, pembuatan akta penegasan diperlukan dengan memperhatikan tanggung jawab penuh pihak terkait atas segala tindakan hukum yang terjadi sejak akta dibuat hingga akta penegasan ditandatangani.

Problematika Fungsi Kerapatan Adat Nagari (KAN) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari Sebagai Satuan Pemerintahan Terendah yang Menganut Otonomi Asli Setiawan, Dian Bakti; Alsyam, Alsyam
Nagari Law Review Vol 8 No 3 (2025): Nagari Law Review
Publisher : Faculty of Law, Andalas University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25077/nalrev.v.8.i.3.p.455-466.2025

The regulation concerning the functions of the Kerapatan Adat Nagari (KAN) in the Regional Regulation of West Sumatra Province presents several issues. On one hand, this regulation aims to strengthen the role of KAN by expanding its membership composition to ensure broader representation. However, on the other hand, this expansion becomes counterproductive as it leads to uncertainty regarding the number of KAN members. A fixed number of members is crucial for the validity of decision-making processes and the legitimacy of the decisions made. Similarly, the authority granted to KAN to formulate Peraturan Nagari (Perna) also raises concerns. Since Perna serves as a primary instrument in the implementation of Nagari autonomy, granting KAN the authority to establish Perna could be seen as an effort to reinforce KAN as a customary institution. However, it could also be viewed as a restriction of customary jurisdiction, as Peraturan Nagari must inherently take the form of written law. Furthermore, if Peraturan Nagari—except for the Nagari Revenue and Expenditure Budget (APB-Nag)—were to be established in an unwritten form, it would create difficulties in Nagari governance, as written regulations provide greater legal certainty and serve as essential documents for various administrative purposes. Therefore, KAN membership should ideally be limited to ninik mamak (customary elders), and its functions should be restricted to formulating policies within the domain of customary law. Additionally, KAN should be responsible for proposing recommendations for Perna to the Badan Permusyawaratan Nagari (Nagari Consultative Body) whenever certain matters are deemed significant enough to be formalized into Peraturan Nagari.

Konsistensi Putusan Mahkamah Konstitusi Mengenai Batas Minimal Usia Calon Presiden Dan Calon Wakil Presiden Fadila, Fauziah; Khairul Fahmi; Dian Bakti Setiawan
Jurnal Niara Vol. 18 No. 1 (2025): Mei
Publisher : FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI UNIVERSITAS LANCANG KUNING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31849/niara.v18i1.23665

Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023, sementara sebelumnya Mahkamah Konstitusi secara tegas menolak permohonan perkara Nomor 29-51-55/PUU-XXI/2023 terkait pengujian pasal yang sama yaitu Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 terkait pengaturan batas usia calon presiden dan calon wakil presiden yang menurutnya pengaturan batas usia merupakan kebijakan hukum terbuka (open legal policy) dari pembentuk undang-undang. Adanya perbedaan dalam pengambilan keputusan, sehingga menunjukkan pergeseran sikap Mahkamah Konstitusi dalam pengambilan keputusan. Penelitian ini membahas bagaimana pergeseran pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi dalam pengambilan Putusan mengenai batas minimal usia calon Presiden dan calon Wakil Presiden, Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi menolak perkara Nomor 29-51-55/PUU-XXI/2023 dengan alasan permohonan dalam perkara tersebut merupakan kebijakan hukum terbuka atau open legal policy, sedangkan Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk mengabulkan sebagian dari permohonan perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 karena Mahkamah Konstitusi menilai dalam perkara tersebut terdapat ketidakadilan yang intolerable, sehingga open legal policy dapat diabaikan, sehingga terlihat adanya pergeseran pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus permasalahan tersebut

Keabsahan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tentang Perubahan Anggaran Dasar Dalam Keterlambatan Pemberitahuan Oleh Notaris Kepada Kementerian Hukum Republik Indonesia Sakti, Julio Omega; Setiawan, Dian Bakti; Mannas, Yussy Adelina
UNES Law Review Vol. 7 No. 3 (2025)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v7i3.2383

Permohonan persetujuan dan pemberitahuan perubahan anggaran dasar kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia harus diajukan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal akta Notaris yang memuat perubahan tersebut. Jika melewati jangka waktu tersebut, maka perubahan anggaran dasar tidak dapat diajukan sesuai dengan Pasal 18 ayat (7) Peraturan Menteri Hukum dan HAM. Namun, regulasi ini hanya mengatur ketidakberlakuan perubahan anggaran dasar yang terlambat dilaporkan, tanpa menjelaskan konsekuensi hukum yang lebih mendalam terhadap perusahaan atau langkah-langkah yang dapat ditempuh untuk mengatasi keterlambatan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan data sekunder dan primer melalui pendekatan perundang-undangan dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun akta perubahan yang terlambat tetap bersifat autentik, namun tidak memenuhi prinsip publikasi sehingga dapat berpotensi menimbulkan perbuatan melawan hukum. Untuk mengatasi permasalahan ini, pembuatan akta penegasan diperlukan dengan memperhatikan tanggung jawab penuh pihak terkait atas segala tindakan hukum yang terjadi sejak akta dibuat hingga akta penegasan ditandatangani.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PESERTA BPJS (BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL) PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI SUMATERA BARAT Oktarina, Neneng; Setiawan, Dian Bakti; Andalusia, Andalusia; Syam, Misnar
UNES Journal of Swara Justisia Vol 6 No 4 (2023): Unes Journal of Swara Justisia (Januari 2023)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ujsj.v6i4.296

BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Kesehatan merupakan lembaga jaminan kesehatan dalam lingkup Negara Kesatuan Republik Indonesia,memiliki kedudukan yang sangat penting dalam sistem pelayanan kesehatan di Indonesia. Keberadaan BPJS Kesehatan di Indonesia merupakan penggantian terhadap Askes (Asuransi Kesehatan) yang mulai diberlakukan sejak tanggal 1 Januari 2014, yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011. Pelaksanaan pelayanan kesehatan melalui BPJS Kesehatan yang diberlakukan terhadap PNS, Polri, Pensiunan dan Masyarakat saat ini mengalami keterbatasan bagi pemerintah di dalam memberikan perlindungan hukum dalam pelayanan kesehatan. Keterbatasan tersebut menimbulkan masalah tersendiri bagi pemerintah dalam memberikan pelayanan publik dalam rangka mewujudkan asas pemerintahan yang baik (Good Governance) sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. Oleh sebab itu, perlu dirumuskan dan diketahui kebijakan pemerintah dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan melalui BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Kesehatan dalam rangka memberikan perlindungan hukum terhadap pasien dan untuk mewujudkan Asas Pemerintahan yang Baik (Good Governance), khususnya pada masa menghadapi pandemi covid-19 di Indonesia, khususnya di Provinsi Sumatera Barat.

Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Indonesia Ansori, Mhd.; Isra, Saldi; Setiawan, Dian Bakti; Fahmi, Khairul
Wajah Hukum Vol 8, No 1 (2024): April
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33087/wjh.v8i1.1465

The Regional People's Representative Council which is the state institution that has undergone the most changes. This research aims to determine and analyze the Implementation of the Supervisory Function of the Regional People's Representative Council in the Implementation of Regional Government in Indonesia. This type of research is normative juridical. The results of the research are the supervisory function carried out by the Regional People's Representative Council towards the Regional Government in order to realize good governance so that it can achieve its goals. The Regional Representative Council must be able to correctly interpret the function and objectives of supervision, so that it can become an effective check & balance mechanism, optimize supervision so that it can have a positive influence as expected on the management of regional government, prepare the supervisory agenda for the Representative Council Regional People, Formulating standards, systems and standard procedures for supervision of the Regional People's Representative Council, as well as involving community participation in the supervision process. For this reason, it is recommended that there is a need for community participation in carrying out supervision so that the implementation of regional government policies can run well and it is necessary to develop supervision guidelines by the Regional People's Representative Council so that the supervision function can run more focused.

Pemberhentian Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Masa Jabatannya Fauzatil Azmi, Bona; Khairani, Khairani; Setiawan, Dian Bakti
UNES Law Review Vol. 6 No. 2 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i2.1646

The leadership of the Regional People's Representative Council (DPRD) can be dismissed at any time before their term of office ends, as happened in Solok Regency, Bukittinggi City and West Pasaman Regency. The three DPRD Chairmen were dismissed from their positions before the end of their terms of office. The problem in this research is what are the arrangements and procedures for dismissing the chairman of the district/city Regional People's Representative Council according to the relevant laws and regulations and whether the dismissal of the Chairman of the Regional People's Representative Council is in accordance with the governing regulations. This research aims to determine the arrangements for dismissing the chairman of the district/city DPRD according to relevant laws and regulations during his term of office according to regional government regulations, the mechanism for dismissing the Chair of the DPRD and the legal consequences of dismissing the Chair of the DPRD during his term of office on the implementation of the functions and duties of the DPRD in accordance with the problem formulation and the planned research objectives, the method used in this research is empirical juridical. The research results show that: there are two types of procedures for dismissing the chairman of the district/city Regional People's Representative Council, namely, through a proposal from a political party or through a complaint to the Honorary Board of the district/city Regional People's Representative Council. Research carried out in three regions, can be concluded that first the dismissal of the chairman of the district DPRD. Solok could not be carried out because there was not enough evidence of violating the code of ethics, while the dismissal of the Chairman of the Bukittinggi City DPRD could not be carried out after the Padang PTUN decision which stated that Parizal Hafni as Chairman of the Bukittinggi City DPRD won his lawsuit against DPP Gerindra and finally the dismissal of the Chairman of the District DPRD. West Pasaman can be implemented because it is in accordance with existing procedures/mechanisms.

Politik Hukum Penyelesaian Non Yudisial Terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Berat Masa Lalu Setiawan, Dian Bakti; Alsyam
Jurnal Sakato Ekasakti Law Review Vol. 4 No. 3 (2025): Jurnal Sakato Ekasakti Law Review (Desember)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/vxes3k76

Salah satu persoalan warisan masa lalu yang diupayakan penyelesaiannya oleh pemerintah pada era Presiden Jokowidodo adalah persoalan pelanggaran HAM Berat masa lalu. Komnas HAM yang berwenang melakukan penyelidikan Pelanggaran HAM Berat telah menetapkan dua belas kasus sebagai pelanggaran HAM Berat Masa Lalu.. Tetapi upaya untuk membwa kasus-kasus tersebut ke pengadilan selalu gagal karena Jaksa Agung terkendala dengan ketersediaan alat bukti. Berkaca dari kenyataan tersebut pemerintah saat itu lalu menempuh upaya penyelesaian melalui jalur non yudisial. Jalur yang dimungkinkan olen UU Pengadilan HAM melalui lembaga omisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR). Tetapi Mahkamah Konstitusi (MK)Ternyata membatalkan UU tersebut dalam suatu uji konstitusionalitas. Pemerintahan Jokowi kemudian membentuk Keputusan Presiden (Kepres) untuk menggntikan fungsi yang seharusnya dijalankan melalui UU KKR tersebut. Karena itu muncul pertanyaan bagaimana prospek politik hukum penyelesaian non yudisial yang diambil pemerintah terhadap pelanggaran HAM berat pada masa lalu tersebut dan apakah pilihan politik hukum non yudisial yang sitempuh pemerintah telah merupakan alternatif politik hukum non yudisal terbaik untuk menjawab tantangan penyelesaian kasus pelanggaran HAM Berat Masa Lalu tersebut? hasil penelitian menujukkan bahwa politik hukum yang diambil pemerintahan Jokowi kurang prospektif karena berbagai kekurangan yang menyertainya seperi ketida tepatan instrument hukum yang dipakai, ketidaktepatan kebijakan dalam menyelsaikan persoalan yang menjadi isu krusial, dan kurang memadainya pemulihan hak-hak korban atau keluarganya. Karena itu disarankan agar dilakukan penggantian instrument hukum dengan instrument baru dalam bentuk hukum berupa Undang-undang, dan dilakukan mekanisme pengungkapan kebenaran antara pelaku yang dijamin pemberian amnestinya dengan korban yang dijamin haknya atas keadilan setelah kebenaran diungkapkan dan pada tahap berikutnya diadakan rekonsiliasi serta pemenuhan hak-hak korban berupa kompensasi yang diberikan oleh negara dan pelaku.

Title

Found 18 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 18 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 18 Documents
Search