Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.203
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Majalah Hukum Nasional Journal Science and Theory of law
Bahari, Syaiful
Universitas Sains Indonesia
Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 16 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 16 Documents
Search

 1   2 
ASPEK HUKUM POSITIF NASIONAL DALAM TATA KELOLA OLAHRAGA SEPAKBOLA (Suatu Perspektif Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2019 tentang Percepapan Pembangunan Persepakbolaan Nasional) Yusup Suparman; La Ode Mbunai; Muhammad Panca Prana Mustaqim Sinaga; Zahra Malinda Putri; Syaiful Bahari
JUSTLAW : Journal Science and Theory of law Vol. 2 No. 01 (2025): JUSTLAW : Journal Science and Theory of Law
Publisher : Universitas Sains Indonesia Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Konstruksi yuridis lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan dan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) merupakan wujud komitmen dan tanggungjawab negara dalam menjamin kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Hal ini tercermin dalam tata kelola Kompetisi sepak bola profesional memiliki arti yang penting bagi Indonesia, utamanya terkait tujuan negara untuk memajukan kesejahteraan umum. Dalam kompetisi sepak bola profesional, hukum nasional memiliki peranan yang strategis yaitu terkait penyediaan infrastruktur, perizinan dan hal-hal administrasi lain yang diatur oleh hukum Indonesia dan berhubungan dengan kompetisi sepak bola profesional. Momentum ditetapkannya Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Persepakbolaan Nasional sebagai komitmen kuat kehadiran dan relasi negara dalam membangun tata kelola perseoakbolaan nasional yang memiliki titik singgung dan irisan kuat dengan sistem hukum dalam pendekatan hukum olahraga (sports law) sehingga kewenangan pemerintah sebagai state tak boleh melanggar kedaulatan society, eksistensi society beserta kedaulatannya memiliki aturan hukum sendiri (the laws of the game) yang idealnya tidak melanggar kedaulatan state dan berlaku bagi komunitasnya untuk menyelesaikan urusannya sendiri, dan membutuhkan hukum nasional untuk urusan-urusan yang tak diatur oleh hukum society.
URGENSI PAYUNG HUKUM PEMERINTAH PROVINSI JAKARTA DALAM MEMBANGUN KETAHANAN PANGAN La Ode Mbunai; S.H.S Ulil Albab; Syaiful Bahari
JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Vol. 8 No. 4 (2025): November 2025
Publisher : Smart Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54314/jssr.v8i4.4602

Abstract

Abstract: The Special Capital Region of Jakarta is one of the most densely populated provinces in Indonesia. This condition presents a major challenge in meeting the population’s food needs, as Jakarta is not a food-producing region and relies heavily on supplies from outside areas. Such dependence makes Jakarta highly vulnerable to food crises, especially since the local government’s food reserves, particularly rice, remain insufficient compared to the city’s monthly and annual consumption needs. Furthermore, the Jakarta Provincial Government has yet to establish a formal policy in the form of a Regional Regulation (Perda) concerning food reserves and emergency food mitigation. The absence of such a regulation places Jakarta at high risk in the event of food supply disruptions. This study aims to analyze the urgency of establishing a legal framework for regional food security using a doctrinal research method through statutory and conceptual approaches to strengthen Jakarta’s food sovereignty. Keyword: Food Security, Jakarta, Regional Regulation, Food Sovereignty, Public Policy Abstrak: Daerah Khusus Jakarta merupakan provinsi dengan jumlah penduduk terbesar dan kepadatan tertinggi di Indonesia. Kondisi ini menimbulkan tantangan besar dalam pemenuhan kebutuhan pangan, mengingat Jakarta bukan daerah produsen pangan dan sangat bergantung pada pasokan dari luar wilayah. Ketergantungan tersebut menjadikan Jakarta rentan terhadap krisis pangan, terutama karena penguasaan cadangan pangan daerah, seperti beras, masih sangat terbatas dibandingkan kebutuhan masyarakat. Selain itu, hingga kini Pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum memiliki kebijakan formal berupa Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur tentang cadangan dan mitigasi darurat pangan. Ketiadaan regulasi tersebut menempatkan Jakarta pada posisi risiko tinggi dalam menghadapi potensi gangguan pasokan pangan. Penelitian ini bertujuan menganalisis urgensi pembentukan payung hukum ketahanan pangan daerah dengan menggunakan metode penelitian doktrinal melalui pendekatan perundang-undangan dan konseptual untuk memperkuat kedaulatan pangan di Jakarta. Kata Kunci: Ketahanan Pangan, Jakarta, Peraturan Daerah, Kedaulatan Pangan, Kebijakan Publik
MASALAH EKSISTENSI BANK TANAH DALAM SISTEM HUKUM PERTANAHAN NASIONAL DITINJAU DARI UUPA 1960 La Ode Mbunai; Syaiful Bahari; S.H.S Ulil Albab
JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Vol. 8 No. 4 (2025): November 2025
Publisher : Smart Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54314/jssr.v8i4.4603

Abstract

Abstract: Indonesia is one of country that is currently facing challenges in economic development. The main cause is the increasing of population, while that, the land supply is limited. The facts it was caused land conflict in various aspects and in some areas fighting over rare economics good, it is mean land. The government itself has difficulty obtaining land if it wants to build infrastructure or invite investment. Meanwhile, the available land regulations and land institutions are not sufficient to resolve the issue of land acquisition for economic development purposes. Therefore, Government Regulation Number 64 of 2021 concerning Land Bank Agency was issued. This study aims to analyze to the existence of the Land Bank when examined from the perspective of the UUPA. The method used in this study is doctrinal law with a statute approach. The conclusion of this study is that the existence of the Land Bank causes of conflict of legal norms in the national land law system and has not been able to create an effective solution in land acquisition for development public interest. Keyword: Land Scarcity, Land Acquisition, Land Bank, Conflict of Legal Norms, UUPA Abstrak: Indonesia termasuk negara yang kini menghadapi tantangan dalam pembangunan ekonomi. Penyebab utamanya adalah jumlah penduduk yang semakin meningkat namun persediaan tanah tidak bertambah. Akibatnya, di berbagai daerah seringkali terjadi konflik pertanahan karena memperebutkan “barang ekonomi” yang semakin langka dan berharga. Pemerintah sendiri mengalami kesulitan memperoleh tanah jika ingin membangun infrastruktur atau mengundang investasi. Sementara itu, regulasi dan lembaga pertanahan yang tersedia tidak cukup untuk menyelesaikan persoalan pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan ekonomi. Oleh kerena itu, diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2021 tentang Badan Bank Tanah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis eksistensi Bank Tanah jika dikaji dari perspektif UUPA. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum doktrinal dengan pendekatan perundang-undangan (statue approach). Kesimpulan dari penelitian ini adalah keberadaan Bank Tanah menimbulkan konflik norma hukum dalam sistem hukum pertanahan nasional dan belum dapat menciptakan solusi efektif dalam pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Kata kunci: Kelangkaan Tanah, Pengadaan Tanah, Bank Tanah, Konflik Norma Hukum, UUPA
MENYOAL KEDUDUKAN KONSTITUSIONALITAS KAWASAN HUTAN DALAM HUKUM AGRARIA NASIONAL Syaiful Bahari; La Ode Mbunai; S.H.S Ulil Albab
JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Vol. 9 No. 2 (2026): April 2026
Publisher : Smart Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54314/jssr.v9i2.6254

Abstract

Abstract: This article examines the constitutional status of forest areas within Indonesia’s national agrarian law system. The main issue addressed is the dualism of land control between the forestry regime and agrarian law, which originates from the colonial domein doctrine. Forest areas have developed as a legal entity operating outside the framework of the Basic Agrarian Law of 1960, resulting in normative inconsistencies and legal uncertainty over land rights, particularly for communities living within and around forest areas. This research employs a normative legal method supported by statutory, historical, and conceptual approaches to trace the origin and development of forest law norms. The findings reveal that the state’s unilateral authority to designate forest areas often disregards existing community rights and may violate constitutional principles. The Constitutional Court Decision Number 45/PUU-IX/2011 serves as a critical correction by affirming that forest areas must undergo a complete formal process before obtaining legal validity. However, its implementation remains limited. Therefore, the study emphasizes the need to integrate the forestry regime with the national agrarian legal system to ensure legal certainty and agrarian justice. Keywords: Forest Areas, Agrarian Law, Legal Dualism, Constitutional Court   Abstrak: Tulisan ini mengkaji kedudukan konstitusional kawasan hutan dalam sistem hukum agraria nasional Indonesia. Permasalahan utama yang diangkat adalah adanya dualisme penguasaan tanah antara rezim kehutanan dan hukum agraria yang berakar dari sejarah kolonial melalui asas domein. Kawasan hutan berkembang sebagai entitas hukum yang berdiri di luar sistem Undang-undang Pokok Agraria Tahun 1960, sehingga menciptakan ketidaksinkronan norma hukum dan ketidakpastian hak atas tanah, terutama bagi masyarakat yang tinggal di dalam dan sekitar kawasan hutan. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, sejarah, dan konseptual untuk menelusuri asal-usul dan perkembangan norma hukum kawasan hutan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan penunjukan kawasan hutan yang dilakukan secara sepihak oleh negara sering kali mengabaikan keberadaan hak-hak masyarakat dan berpotensi melanggar prinsip konstitusional. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PUU-IX/2011 menjadi titik penting dalam membatasi praktik tersebut dengan menegaskan bahwa kawasan hutan harus melalui proses penetapan yang lengkap agar memiliki legitimasi hukum. Namun demikian, implementasi putusan tersebut masih menghadapi berbagai kendala. Oleh karena itu, diperlukan integrasi antara rezim kehutanan dan hukum agraria nasional guna mewujudkan kepastian hukum dan keadilan agraria. Kata Kunci: Kawasan Hutan, Hukum Agraria, Dualisme Hukum, Mahkamah Konstitusi
Tata Kelola UU Ketenagakerjaan di Indonesia (Analisis UU Ketenagakerjaan, UU Cipta Kerja, Dan Putusan MK NO. 168/PUU-XXI/2023). Zahra Malinda Putri; S.H.S Ulil Albab; Syaiful Bahari; Yusup Suparman
JUSTLAW : Journal Science and Theory of law Vol. 3 No. 1 (2026): JUSTLAW : Journal Science and Theory of Law
Publisher : Universitas Sains Indonesia Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Law Number 13 of 2003 concerning Manpower constitutes the primary legal framework governing labor law in Indonesia. Following the enactment of the Job Creation Law, significant changes have been introduced to the Indonesian labor law system. Various changes in labor regulations, including those concerning the employment of foreign workers, wage regulations, fixed-term employment agreements (PKWT), and termination of employment, are considered to have caused losses and injustice to Indonesian workers. This study aims to provide a perspective on labor regulations in Indonesia that are more equitable and proportional for Indonesian workers. The research employs a normative-qualitative method through a literature review, utilizing secondary data consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials, as well as primary data as supporting evidence. The findings indicate that the Job Creation Law has largely overlooked aspects of justice for Indonesian workers by facilitating greater involvement of foreign workers, eliminating the time limit for fixed-term employment agreements (PKWT), establishing potentially biased wage-setting mechanisms, and allowing unilateral termination of employment by employers. This study recommends that the government reformulate the Manpower Law and separate it from the Job Creation Law.
SENTRALISASI KEWENANGAN PERIZINAN PERTAMBANGAN DALAM PERSPEKTIF OTONOMI DAERAH DAN PERTANGGUNGJAWABAN EKOLOGIS La Ode Mbunai; Syaiful Bahari
JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Vol. 9 No. 5 (2026): October (2026)
Publisher : Smart Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54314/w6smxe98

Abstract

Abstract: The centralization of mineral and coal mining licensing authority in Indonesia represents a fundamental transformation in central–regional government relations. This transformation raises questions not only about the distribution of governmental powers but also about accountability for the ecological consequences of mining activities. This article examines the legal politics of licensing centralization, its constitutional relationship with regional autonomy and state control over natural resources, and the reconstruction of ecological accountability within Indonesia's legal system. It employs normative legal research using statutory, conceptual, philosophical, and judicial-case approaches. The study argues that centralized licensing is not inherently unconstitutional, but it may create an imbalance between decision-making authority and institutional responsibility for ecological consequences. The article proposes the principle of alignment between governmental authority and ecological accountability as a normative framework for reconstructing relations among central government, regional governments, and mining operators. This framework requires accountable licensing decisions, meaningful regional participation, risk-based ecological supervision, and measurable environmental restoration. Accordingly, the constitutional legitimacy of state control over mineral and coal resources should be assessed not merely through licensing competence but through the state's capacity to safeguard ecological sustainability and public welfare. Keywords: mining licensing centralization; regional autonomy; state control over natural resources; ecological accountability; mining governance.   Abstrak: Sentralisasi kewenangan perizinan pertambangan mineral dan batubara di Indonesia memperlihatkan perubahan mendasar dalam hubungan pemerintah pusat dan daerah. Perubahan tersebut menimbulkan persoalan bukan hanya mengenai distribusi kewenangan pemerintahan, melainkan juga mengenai pertanggungjawaban atas konsekuensi ekologis kegiatan pertambangan. Penelitian ini menganalisis politik hukum sentralisasi perizinan, kedudukannya dalam perspektif otonomi daerah dan Hak Menguasai Negara, serta konstruksi pertanggungjawaban ekologis yang relevan bagi sistem hukum nasional. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, filosofis, dan kasus melalui kajian putusan Mahkamah Konstitusi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sentralisasi kewenangan tidak dengan sendirinya bertentangan dengan konstitusi, tetapi dapat menimbulkan ketidakseimbangan antara kewenangan pengambilan keputusan dan kemampuan institusional untuk mengendalikan akibat ekologisnya. Artikel ini menawarkan prinsip keselarasan kewenangan dan pertanggungjawaban ekologis sebagai dasar rekonstruksi hubungan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pelaku usaha pertambangan. Prinsip tersebut menuntut penguatan akuntabilitas keputusan perizinan, keterlibatan substantif daerah, pengawasan berbasis risiko ekologis, dan pemulihan lingkungan yang terukur. Dengan demikian, legitimasi penguasaan negara atas mineral dan batubara tidak cukup dinilai berdasarkan kewenangan menerbitkan izin, tetapi juga berdasarkan kemampuan negara menjamin keberlanjutan ekologis dan kemakmuran rakyat. Kata kunci: sentralisasi perizinan; otonomi daerah; Hak Menguasai Negara; pertambangan mineral dan batubara; pertanggungjawaban ekologis
Co-Authors Albab, S.H.S Ulil Azizah, Anisa Kurniatul bagus teguh santoso, bagus teguh Budi Pramono Collins, Josua Satria Elawati, Tuti Erwinda, Mira Fauzi, Resti Febriyanto, Satrio La Ode Mbunai Nurahmani, Aditya Qurrata Ayuni, Qurrata S.H.S Ulil Alba S.H.S Ulil Albab Safaruddin Harefa Sinaga, Muhammad Panca Prana Mustaqim Suparman, Yusup Tri Wahyu Pranoto Yusup Suparman Zahra Malinda Putri