Claim Missing Document
Check
Articles

Found 20 Documents
Search

SIMULASI ANTRIAN PENERIMAAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DENGAN MENERAPKAN ALGORITMA FIRST IN FIRST OUT(STUDI KASUS : PT. POS INDONESIA (PERSERO) LUBUK PAKAM Oktafrida Saragih; Lince Tomoria Sianturi; Henry Kristian Siburian; Suginam Suginam
JURIKOM (Jurnal Riset Komputer) Vol 3, No 6 (2016): Desember 2016
Publisher : STMIK Budi Darma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30865/jurikom.v3i6.186

Abstract

Simulasi adalah suatu cara untuk menduplikasikan ciri, tampilan, dan karakteristik dari suatu sistem yang nyata. Ide awal simulasi adalah untuk meniru situasi dunia nyata yang secara matematis, kemudian mempelajari sifat dan karakter operasionalnya serta akhirnya membuat suatu kesimpulan dan membuat. FIFO (First In First Out) jarang digunakan secara tersendiri tetapi dikombinasi dengan algoritma lain karena dapat menyebabkan job yang penting harus menunggu selesainya job panjang, atau job yang penting harus menunggu job yang kurang penting. FIFO (First In First Out) cocok untuk sistem batch yang sangat jarang berinteraksi dengan pengguna, tetapi sangat buruk untuk sistem interaktif dan sistem real-time, karena cenderung memberikan response time yang buruk. Antrian adalah kedatangan pelanggan untuk mendapatkan pelayanan, menunggu untuk dilayani jika fasilitas pelayanan (server) masih sibuk, mendapatkan pelayanan dan kemudian meninggalkan sistem setelah dilayani. Dari sudut pandang pihak server, efisiensi sistem dapat diestimasikan dengan mengevaluasi ukuran waktu rata-rata dari antrian tunggal (single queue) atau antrian terpisah. Kata Kunci : Simulasi, FIFO (First In First Out) ,Macromedia Flash CS3
IMPACT OF THE LEGAL DEFAULT ON MICRO BUSINESS LOAN RECIPIENTS Henry Kristian Siburian
Fox Justi : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 12 No. 2 (2022): Fox justi : Jurnal Ilmu Hukum, Januari 2022
Publisher : SEAN Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58471/justi.v12i2.649

Abstract

. Micro Business Credit (KUM) is a type of soft loan which: is intended for Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) with business feasibility but limited capital. It can be seen that if the credit recipient or debtor defaults into the main problem in the Micro Business Loan Agreement. Thus, the banking institution as the party providing the credit will cause an indication of default by the debtor which results in losses for the bank providing the credit. The type of research used in this study from the point of view of its nature is normative research (juridical normative) legal research conducted by examining library materials. Based on research resultsThe provision of Micro, Small and Medium Business Credit cannot be separated from the legal aspect of the assignment/agreement, namely the existence of two parties that bind themselves, namely the bank as the borrower.The rights and obligations of micro business credit recipients, namely micro business credit customers have the right to know the products offered. The debtor's default includes debtors who have wrong achievements, debtors who are slow in the process of completing presentations.
Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Bibit Pada Lahan Pasir Berlempung Menggunakan Metode Moora Muhammad Farhan Rizki; Berto Nadeak; Henry Kristian Siburian
KOMIK (Konferensi Nasional Teknologi Informasi dan Komputer) Vol 6, No 1 (2022): Challenge and Opportunity For Z Generation in Metaverse Era
Publisher : STMIK Budi Darma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30865/komik.v6i1.5706

Abstract

Serdang Bedagai Regency is one of the areas that has become a rice barn in North Sumatra Province. However, in recent years, rice production in Serdang Bedagai Regency, especially in Lubuk Bayas Village, has decreased. Some of the causes for the decline in productivity levels of crop yields in recent years are caused by erratic weather conditions, unfavorable land, many pests and diseases, and farmers are still based on habits and experience in choosing seeds. In this study, the Multi-Objective Optimization on The Basis of Ratio (Moora) method was applied with the aim of providing the best solution in selecting rice seedlings on sandy loam land (Case Study: Lubuk Bayas Village, Perbaungan District). Based on the criteria set by Lubuk Bayas Village used in this study, namely: plant age, yield potential, resistance to pests, resistance to disease, and productive tillers. This aims to make it easier to choose rice seeds on sandy loamy soils that are superior, so that later the resulting system using a web-based programming language can further assist Lubuk Bayas Village in determining the selection of rice seeds on sandy loamy soils (Case Study: Lubuk Bayas Village Perbaungan District). The results of the ranking values for superior rice seeds obtained in the study show that it is known that alternative A7 rice seeds, namely rice seeds, can be proposed as superior seeds from the results of the selection carried out with a value of 0.3766.
Penerapan Hukuman Mati Menurut Hukum Positif di Indonesia ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia Baren Sipayung; Sardjana Orba Manullang; Henry Kristian Siburian
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 1 (2023): Juni 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i1.4710

Abstract

Abstrak Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kedudukan pidana mati dalam perspektif Hak Asasi Manusia di Indonesia yang di dalamnya juga terdapat perbandingan sistem hukum dengan negara lain. Penelitian ini menggunakan metode doktrinal, yang menggunakan studi literatur peraturan perundang-undangan yang berlaku, pendapat ahli, kesenjangan penelitian terdahulu, dan analisis dampak pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) terhadap pidana mati. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan hukuman mati dalam hukum positif Indonesia masih dipertahankan, hal ini dapat dilihat dari berbagai ketentuan hukum (KUHP dan peraturan perundang-undang lainnya). Dengan diundangkannya KUHP baru, maka pidana hukuman mati tidak lagi merupakan pidana pokok melainkan pidana khusus (narkotika, terorisme, korupsi, dan hak asasi manusia). Hal tersebut menunjukkan politik hukum pidana telah diterapkan dengan menjunjung tinggi HAM dan sebagai hasil atas perbandingan sistem hukum pemidanaan yang berkembang di beberapa negara maju seperti Amerika yang memperlakukan pidana mati sebagai pidana khusus yang selalu diancamkan secara alternatif. Kata Kunci: Hukuman Mati, Perbandingan Sistem Hukum, Hak Asasi Manusia
COMPARATIVE ANALYSIS OF CORRUPTION CRIMINAL REGULATIONS BETWEEN THE NEW CRIMINAL LAW AND THE CORRUPTION ACT Suyanto; Henry Kristian Siburian; Eko Setyo Nugroho Nugroho; Sardjana Orba Manullang; Baren Sipayung
Awang Long Law Review Vol 5 No 2 (2023): Awang Long Law Review
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/awl.v5i2.753

Abstract

The National CC’s (NCC) ratification has completed the mission of establishing a NCC adequately through a legislative process on the development of codified criminal science and practice adapted to the conditions and characteristics of the Indonesian nation and state, which differed from legal politics during the Dutch colonial administration. It can br concluded from the results of the study that the regulation of corruption crimes between the Corruption Law and the NCC is still classified as an extraordinary crime, but there is a slight difference of increase/decrease in the minimum/maximum prison terms and fines. This is motivated by the implementation of the legal principle of proportional criminal responsibility. Then, the existence of Article 630 of the NCC is the implementation of legal preference Lex Generalis Derogate Legi Specialis and Lex Posteriori Derogat Legi Priori principles, when there is a double arrangement between the Corruption Law and the NCC. However, the NCC also applies the In Dubio Pro Reo principle, which means that when considering two regulations that govern the same case, the rule that is more advantageous to the suspect or defendant is used. By taking into account the provisions of Article 632 of the NCC that this Criminal Code shall come into effect 2 (two) years from the date of promulgation, this should be seen as the implementation of the Government's task to socialize this NCC to the whole community before it is enacted.
Perumusan UU Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan Berpotensi Menimbulkan Sengketa Ketatanegaraan Henry Kristian Siburian; Baren Sipayung; Andi Wahyudi; Rendra Alfonso Octavianus; Suyanto
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 2 (2023): Desember 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i2.5358

Abstract

Abstrak Penelitian ini mengadopsi pendekatan doktrinal sebagai metode penelitian. Dalam pengumpulan data, metode studi kepustakaan dan dokumentasi digunakan. Proses analisis data terdiri dari beberapa tahapan yaitu perolehan data, reduksi data, penyajian data, dan validasi. Dalam penelitian ini mengkaji kasus perumusan UU cipta kerja klaster ketenagakerjaan berpotensi menimbulkan sengketa ketatanegaraan. UU Ciptaker klaster ketenagakerjaan berpotensi menimbulkan adanya gugatan judicial review oleh pekerja sebagai pihak yang mengalami kerugian konstitusionalitas. Jika judicial review dikabulkan oleh MK, maka hal tersebut berpotensi menimbulkan sengketa ketatanegaraan antara MK sendiri dengan Pemerintah (DPR dan/atau Presiden) selaku pembuat UU. Berdasarkan studi kasus hakim Aswanto dan menyikapi dinamika perubahan maupun putusan judicial review UU MK, adanya pembatalan UU berpengaruh negatif hal terhadap kelangsungan karier hakim MK maupun materi perubahan UU MK yang merugikan hakim MK itu sendiri. Kondisi ketidakharmonisan antara MK dengan DPR dan/atau Pemerintah jika berlarut-larut dapat menciptakan friksi kewenangan yang juga berpotensi menimbulkan adanya potensi sengketa ketatanegaraan. Kata Kunci: Cipta Kerja, Ketenakerjaan, Sengketa Ketatanegaraan
The Impact of Social Media on the Learning Process of Children Aged 6-12 Years Old Wahyuni, Ni’mah; Putri, Ditta Kristina; Widiyastuti, Sri; Siburian, Henry Kristian; Saputra, Dedi Gunawan
Journal International of Lingua and Technology Vol. 3 No. 1 (2024)
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Hikmah Pariangan Batusangkar, West Sumatra, Indonesia.

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55849/jiltech.v3i1.507

Abstract

In the current era of globalization, technology is something that is indispensable and even used every day, both in long-distance activities, education, work, socialization, and even entertainment such as playing online games, not even a few children who see negative video channels on social media. So the fact is that currently social media does have a big influence on a person's life, both negative and positive impacts. One of them is for children aged 6-12 years. At school, children also prefer to play social media rather than interact and play with children their age. The purpose of this study was to determine the impact of social media on the learning process of children aged 6-12 years. This research uses quantitative methods, data used through online interviews and distributing questionnaires through the use of google froom. The results of this study explain that social media is very influential on children's learning both at school and children's learning at home. So that children's time in learning becomes less effective because they are too busy playing social media, due to lack of supervision from parents. The conclusion from the results of this study explains that the impact of social media on the learning process of children aged 6-12 years is very influential on the child's learning process. The limitation of this study is that researchers only conducted research in one school in the Batanng anai sub-district of West Sumatra province. Researchers hope that this research process can be useful for readers and other parties. this study also recommends that other studies make references related to the impact of social media on the learning process of children 6-12 years.
Legal Aspects of Audit 10% Participating interest Management on Mahakam Block Working Area Baren - Sipayung; Sardjana Orba Manullang; Henry Kristian Siburian; Karnawi - Kamar; Febrina Nafasati Prihantini
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 23 No. 1 (2024): PENA JUSTISIA
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v23i1.2982

Abstract

The efforts of the local government of East Kalimantan Province and Kutai Kartanegara Regency to increase local revenue by proactively taking part in receiving a 10% Participating Interest (PI) offer in the Mahakam Block working area have been successful based on Permen ESDM No. 37 of 2016. The ministerial regulation stipulates that the legal subject for managing the 10% PI has several alternative forms of business entity, namely the old BUMD, new BUMD, or Regional Public Company (Perseroda). Based on these administrative procedures, the legal subject deemed to fulfill the requirements as a legal subject for the 10% PI Manager at the Mahakam WK is PT MMPKM which was formed as a Perseroda business entity. However, this has implications for the emergence of new norms regarding the definition and composition of Perseroda share ownership, as well as the legal subject requirements for managing a 10% PI between the Permen ESDM No. 37 of 2016 and the Regional Government Law, PP BUMD, and PP No. 35 of 2004. Furthermore, because of the scope of state finances, the negative implication is that local governments do not get the maximum regional income from dividends from BUMD holding company PT MMPKM.
Penyisipan Pesan Terenkripsi Affine Chiper Pada Citra Digital Dengan Menggunakan Metode Pixel Value Differencing Yep Prie Nofita Zalukhu; Fince Tinus Waruwu; Henry Kristian Siburian
KETIK : Jurnal Informatika Vol. 1 No. 04 (2024): Maret
Publisher : Faatuatua Media Karya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70404/ketik.v1i04.60

Abstract

Sistem informasi dan komunikasi saat ini sangat cepat bahkan pengiriman pesan, dampak dari perkembangan teknologi ini sangat mudah menyerang komputer dan internet, karena kemajuan atau kejahatan juga semakin meningkat dibidang informasi teknologi. Algoritma affine chiper merupakan salah satu bentuk dari caesar chiper dimana cara melakukan enkripsi dan dekripsi hampir sama dengan caesar cipher hanya saja digunakakn formula plaintext dan chipertext .sebelumnya algoritma algoritma affine chiper merupakan uraian dari caesar chiper mengalihkan plaintext dengan sebuah nilai dan menambahkannya dengan sebuah pergeseran. Berdasarkan penelitian terdahulu mengatakan bahwa affine chiper untuk meningkatkan keamanan pesan asli yang di acak sedemikian rupa sehingga menjadi pesan sesuatu yang sulit dimengerti oleh orang lain. Oleh karena itu dalam penelitian ini menjelaskan bagaimana metode kriptografi dapat dikombinasikan dengan steganography untuk mengoptimalkan keamanan pesan. Algoritma affine chipper digunakan untuk mengenkripsikan dan deskripsi pesan yang akan disembunyikan saat menggunaan metode pixel value differencing (PDV) menyembunyikan pesan rahasia yang telah terenkripsi pada bentuk citra digital.
The Existence of Civil Sanctions in Spatial Law Enforcement in Indonesia Henry Kristian Siburian; Baren - Sipayung; Any - Andjarwati; Sardjana Orba Manulang; Muhammad Ade Kurnia Harahap
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 23 No. 2 (2024): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v23i2.4031

Abstract

Planning for territorial spatial arrangement is one of the problems with modern urban growth, as cities are growing faster than ever and the territorial government has to take a unique role in overseeing spatial arrangement. 2007 Law No. 26 The government is considering replacing Law Number 24 of 1992, which deals with spatial arranging, with this legislation, which unifies a courteous administration. This study's method of investigation was controlling valid research while taking the study's characteristics into account. The result of the review is the assertion that, taken as a whole, respecting legislation represents people's rights (personenrecht). of In particular, laws, customs, conventions, theories, and statutes give birth to two legitimate subjects: Separately, legal substances (rechts persoon) and humans (natuurlijke persoon). Articles 66, 67, and 75 of Law Number 26 of 2007 concerning Spatial Arranging provide certain limitations on the occurrence of generous fines. If the last stated are ultimum remedium in nature, a claim based on reclamation may be used to seek for polite discipline for spatial arrangement violations in addition to official and criminal penalties.