Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
3.48
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum JURNAL CENDEKIA HUKUM Berumpun: international journal of social, politics and humanities DIVERSI : Jurnal Hukum PROGRESIF: Jurnal Hukum PALAR (Pakuan Law review) Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum KRTHA BHAYANGKARA JURNAL USM LAW REVIEW Law Development Journal JYRS: Journal of Youth Research and Studies Journal of Law, Poliitic and Humanities Cessie : Jurnal Ilmiah Hukum Riwayat: Educational Journal of History and Humanities Kajian Ilmiah Hukum dan Kenegaraan Jurnal Legalitas
Syafri Hariansah
Universitas Pertiba, Pangkalpinang
Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 24 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 24 Documents
Search

 1   2   3 
Analisis Kritis Peraturan Daerah Provinsi Bangka Belitung Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Penataan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit dalam Perspektif Hukum Ekonomi Richard Posner Hariansah, Syafri; Wira Pratama, M. Ilham; Zulkifli, Muhamad Aziz; Tribuana, Robi Rendra; Sunggara, Muhamad Adystia
Jurnal Legalitas (JLE) Vol 2 No 2 (2024)
Publisher : LPPM UNIVERSITAS PERTIBA PANGKALPINANG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58819/jle.v2i2.119

Abstract

Penelitian ini menganalisis Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penataan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit melalui pendekatan Ekonomi Hukum yang dikemukakan oleh Richard Posner. Pendekatan ini menilai efektivitas dan efisiensi regulasi dengan mempertimbangkan alokasi sumber daya yang optimal dan kesejahteraan sosial. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif-empiris dengan teknik deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Perda ini memiliki tujuan yang baik dalam mengatur usaha perkebunan kelapa sawit, terdapat beberapa kelemahan dalam mekanisme penegakan dan regulasi yang dapat menghambat pencapaian tujuan tersebut. Penyempurnaan diperlukan untuk meningkatkan kepastian hukum, mengurangi biaya kepatuhan, dan mendorong inovasi dalam praktik perkebunan berkelanjutan. Dengan demikian, Perda ini diharapkan dapat lebih efektif dalam mendorong kesejahteraan sosial dan keberlanjutan lingkungan.
Hukum dan Realitas Sosial: Studi Sosio-Legal Tentang Pekerja Anak dalam Konteks Kemiskinan di Kota Pangkalpinang Awalokita, Sonia; Hariansah, Syafri; Marhayani, Cik
Jurnal Legalitas (JLE) Vol 3 No 1 (2025)
Publisher : LPPM UNIVERSITAS PERTIBA PANGKALPINANG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58819/jle.v3i1.136

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji keterkaitan antara kemiskinan dan meningkatnya jumlah pekerja anak di Pangkal Pinang. Penelitian ini juga mengevaluasi efektivitas regulasi yang ada dalam mengatasi fenomena tersebut serta mengkaji peran institusi hukum dan sosial dalam menyelaraskan hak anak dengan kebutuhan ekonomi keluarga. Metode yang digunakan adalah pendekatan sosio-legal, yang mengintegrasikan analisis normatif hukum dengan wawasan sosiologis untuk memberikan pemahaman yang komprehensif. Data dikumpulkan melalui analisis dokumen hukum dan studi kondisi sosial di Pangkal Pinang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemiskinan secara signifikan berkontribusi pada meningkatnya pekerja anak, yang dipengaruhi oleh tekanan ekonomi dalam keluarga. Meskipun regulasi seperti Undang-Undang Perlindungan Anak dan konvensi internasional bertujuan melindungi hak anak, implementasinya menghadapi tantangan akibat faktor sosial ekonomi yang sistemik. Institusi hukum dan sosial memiliki peran penting dalam mendorong kebijakan yang mengatasi akar masalah pekerja anak sekaligus menegakkan perlindungan hak anak. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pendekatan integratif yang menggabungkan penegakan hukum, pemberdayaan sosial, dan pengentasan kemiskinan sangat penting untuk mengatasi isu pekerja anak di Pangkal Pinang secara efektif.
Analisis Socio-legal Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional Perang Ketupat di Kecamatan Tempilang, Bangka Barat Hariansah, Syafri
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 13 No 4 (2024)
Publisher : University of Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/JMHU.2024.v13.i04.p06

Abstract

This research endeavors to analyze the safeguarding of the traditional cultural expression of the “perang ketupat” as a communal intellectual property in Tempilang District, West Bangka, as well as to explore the perception of the Air Lintang community in Tempilang District towards efforts to protect the “perang ketupat” tradition as communal intellectual property. This study employs a socio-legal approach through combining qualitative analysis and a simple quantitative survey. Qualitative analysis is carried out to understand the social context, cultural values, and community perspectives in managing communal intellectual rights. The quantitative survey involved 110 respondents from 11 neighborhood units in Air Lintang village to measure community perceptions about legal protection of the “perang ketupat” tradition. The results show that although the Tempilang community consistently preserves the “perang ketupat” tradition, their grasp of intellectual property rights and the corresponding legal safeguards remains underdeveloped. Most respondents acknowledge the significance of safeguarding traditional cultural expressions using legal instruments, However, most respondents have an incomplete understanding the implications of registering the “perang ketupat” as communal intellectual property. This research encourages strengthening community legal awareness through legal literacy programs involving collaboration between the government, local governments, and universities.
Ambiguitas dan Inkonsistensi Kedudukan serta Kewenangan Wakil Kepala Daerah dalam Sistem Pemerintahan Daerah Hariansah, Syafri; Agustian, Rio Armanda
PROGRESIF: Jurnal Hukum Vol 16 No 1 (2022): PROGRESIF : Jurnal Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33019/progresif.v16i1.2849

Abstract

This research is addressed to theoretically examine authority and position of deputy head of region in local government system in the post-reform time, in particular by using Philipus M Hadjon's authoritative theory as an analytical tool. We apply normative juridical approach through analysis of theory, concepts, legal principles as well as law and regulation which have correlation with this research. Our result shows that the authority of the deputy head can be achieved in three different ways: first, direct or explicit power governed by the law, second and third through delegation and mandate from higher authority (e.g. regional head), respectively. Interestingly, we notice that most of the tasks are unfortunately mostly in assisting mode, while we argue that this can be also carried out by local secretary. This power overlapping could actually create ambiguity and further have implication in the urgency of deputy head position in the regional government system.
Co-Authors Anggi Prasetya Anna Erliyana atma suganda Awalokita, Sonia Betty, Lea Efendi, Ervan Gusron Gusron Irvan Irvan M. Ilham Wira Pratama Marhayani, Cik Marlinda Marlinda Maryano maryano Miranti Miranti Muhamad Adystia Sunggara Pratama, M.Ilham Wira Putri, Amelia Arianti Rianza, Riri Rio Armanda Agustian Robi Rendra Tribuana Sri Yuliana Sunggara, M. Adystia Wibowo, Andi Wisnu Widya Handini Yournawan, Hendra Zulkifli, Muhamad Aziz