Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.77
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum JURNAL CENDEKIA HUKUM Berumpun: international journal of social, politics and humanities Unes Law Review DIVERSI : Jurnal Hukum PROGRESIF: Jurnal Hukum PALAR (Pakuan Law review) Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum KRTHA BHAYANGKARA JURNAL USM LAW REVIEW Law Development Journal JYRS: Journal of Youth Research and Studies Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Journal of Law, Poliitic and Humanities Cessie : Jurnal Ilmiah Hukum Riwayat: Educational Journal of History and Humanities Kajian Ilmiah Hukum dan Kenegaraan Jurnal Legalitas
Syafri Hariansah
Universitas Pertiba, Pangkalpinang
Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 27 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 27 Documents
Search

 1   2   3 
Hukum dan Realitas Sosial: Studi Sosio-Legal Tentang Pekerja Anak dalam Konteks Kemiskinan di Kota Pangkalpinang Awalokita, Sonia; Hariansah, Syafri; Marhayani, Cik
Jurnal Legalitas (JLE) Vol 3 No 1 (2025)
Publisher : LPPM UNIVERSITAS PERTIBA PANGKALPINANG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58819/jle.v3i1.136

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji keterkaitan antara kemiskinan dan meningkatnya jumlah pekerja anak di Pangkal Pinang. Penelitian ini juga mengevaluasi efektivitas regulasi yang ada dalam mengatasi fenomena tersebut serta mengkaji peran institusi hukum dan sosial dalam menyelaraskan hak anak dengan kebutuhan ekonomi keluarga. Metode yang digunakan adalah pendekatan sosio-legal, yang mengintegrasikan analisis normatif hukum dengan wawasan sosiologis untuk memberikan pemahaman yang komprehensif. Data dikumpulkan melalui analisis dokumen hukum dan studi kondisi sosial di Pangkal Pinang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemiskinan secara signifikan berkontribusi pada meningkatnya pekerja anak, yang dipengaruhi oleh tekanan ekonomi dalam keluarga. Meskipun regulasi seperti Undang-Undang Perlindungan Anak dan konvensi internasional bertujuan melindungi hak anak, implementasinya menghadapi tantangan akibat faktor sosial ekonomi yang sistemik. Institusi hukum dan sosial memiliki peran penting dalam mendorong kebijakan yang mengatasi akar masalah pekerja anak sekaligus menegakkan perlindungan hak anak. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pendekatan integratif yang menggabungkan penegakan hukum, pemberdayaan sosial, dan pengentasan kemiskinan sangat penting untuk mengatasi isu pekerja anak di Pangkal Pinang secara efektif.
Analisis Socio-legal Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional Perang Ketupat di Kecamatan Tempilang, Bangka Barat Hariansah, Syafri
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 13 No 4 (2024)
Publisher : University of Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/JMHU.2024.v13.i04.p06

Abstract

This research endeavors to analyze the safeguarding of the traditional cultural expression of the “perang ketupat” as a communal intellectual property in Tempilang District, West Bangka, as well as to explore the perception of the Air Lintang community in Tempilang District towards efforts to protect the “perang ketupat” tradition as communal intellectual property. This study employs a socio-legal approach through combining qualitative analysis and a simple quantitative survey. Qualitative analysis is carried out to understand the social context, cultural values, and community perspectives in managing communal intellectual rights. The quantitative survey involved 110 respondents from 11 neighborhood units in Air Lintang village to measure community perceptions about legal protection of the “perang ketupat” tradition. The results show that although the Tempilang community consistently preserves the “perang ketupat” tradition, their grasp of intellectual property rights and the corresponding legal safeguards remains underdeveloped. Most respondents acknowledge the significance of safeguarding traditional cultural expressions using legal instruments, However, most respondents have an incomplete understanding the implications of registering the “perang ketupat” as communal intellectual property. This research encourages strengthening community legal awareness through legal literacy programs involving collaboration between the government, local governments, and universities.
Ambiguitas dan Inkonsistensi Kedudukan serta Kewenangan Wakil Kepala Daerah dalam Sistem Pemerintahan Daerah Hariansah, Syafri; Agustian, Rio Armanda
PROGRESIF: Jurnal Hukum Vol 16 No 1 (2022): PROGRESIF : Jurnal Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33019/progresif.v16i1.2849

Abstract

This research is addressed to theoretically examine authority and position of deputy head of region in local government system in the post-reform time, in particular by using Philipus M Hadjon's authoritative theory as an analytical tool. We apply normative juridical approach through analysis of theory, concepts, legal principles as well as law and regulation which have correlation with this research. Our result shows that the authority of the deputy head can be achieved in three different ways: first, direct or explicit power governed by the law, second and third through delegation and mandate from higher authority (e.g. regional head), respectively. Interestingly, we notice that most of the tasks are unfortunately mostly in assisting mode, while we argue that this can be also carried out by local secretary. This power overlapping could actually create ambiguity and further have implication in the urgency of deputy head position in the regional government system.
Analisis Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang Berbasis Siber: Studi Kasus Pekerja Migran Indonesia Non Prosedural di Myanmar Saputra, Galih Deno; Hariansah, Syafri; Zulkifli, M. Aziz
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 6 No. 1 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v6i1.6099

Abstract

Studi ini menganalisis formulasi hukum pidana dan perlindungan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang melalui dunia maya (TPPO) yang berdampak pada buruh migran Indonesia nonprosedural di Myanmar. Terjadinya TPPO dunia maya menimbulkan ancaman yang signifikan bagi buruh migran Indonesia, khususnya mereka yang melakukan perjalanan melalui rute nonprosedural ke Myanmar. Modus operandi pelaku TIP telah berkembang dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk perekrutan, pemindahan, dan eksploitasi korban. Penelitian ini menggunakan metodologi hukum normatif yang memanfaatkan pendekatan perundang-undangan dan yurisprudensi. Temuan studi ini mengungkapkan bahwa hukum pidana Indonesia yang berkaitan dengan TPPO dunia maya menunjukkan kekurangan dalam pengaturan lintas batas, khususnya dalam menangani kejahatan terorganisasi transnasional. Perlindungan hukum terhadap korban TPPO siber pada pekerja migran non prosedural menghadapi tantangan signifikan dalam hal yurisdiksi, pembuktian, dan kerja sama internasional. Penelitian ini merekomendasikan penguatan instrumen hukum pidana, optimalisasi diplomasi hukum, dan peningkatan kerja sama internasional untuk menanggulangi TPPO siber serta memberikan perlindungan yang efektif bagi pekerja migran Indonesia.
Analisis Yuridis Terhadap Robot Trading Dari Aspek Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia Asriani; Hariansah, Syafri; Zulkifli, M. Aziz
UNES Law Review Vol. 7 No. 2 (2024)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v7i2.2348

Abstract

Dunia modern saat ini telah banyak berkembang dalam kehidupan manusia baik di bidang ekonomi juga teknologi. Dalam ekonomi yang dapat dilihat dari perkembangannya salah satunya ialah bentuk investasi. Investasi pada masa kini bisa dilakukan dengan menggunakan teknologi. Teknologi memungkinkan investor untuk membeli dan menjual saham, obligasi, atau instrumen keuangan lainnya melalui platform trading yang berbasis aplikasi atau website. Masyarakat banyak tertarik berinvestasi karena dimudahkannya dengan penggunaan perangkat lunak. Untuk memastikan keamanan dan keandalan robot trading, otoritas pasar modal perlu mengawasi penyedia layanan ini dan mewajibkan memiliki sertifikasi atau izin yang menunjukkan bahwa robot mereka memenuhi standar operasional dan transparansi yang ditetapkan. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis aspek yuridis terkait penggunaan robot trading dalam konteks aspek hukum perlindungan konsumen di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan normatif empiris yaitu bagaimana regulasi yang ada diterapkan dalam praktik dan dampak terhadap aspek hukum perlindungan konsumen, serta studi kasus pada beberapa platform robot trading yang umumnya diawasi oleh lembaga seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dapat menciptakan lingkungan yang aman dan transparan bagi konsumen yang menggunakan layanan robot trading serta menurunkan risiko kerugian akibat penyalahgunaan atau kegagalan sistem yang tidak sesuai dengan regulasi, meskipun terdapat regulasi yang mengatur aktivitas perdagangan dan perlindungan konsumen, banyak konsumen yang belum sepenuhnya memahami risiko yang terlibat.
Principles Of Actio Paulina In Bankkruptcy Regarding The Deed Of Trasfer Of Rights Made In Front Land Tittles Registrar maryano, Maryano; Hariansah, Syafri
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 23 No. 2 (2024): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v23i2.4716

Abstract

The legal principle of actio pauliana is the right given to creditors to request the cancellation of all acts of transfer of rights carried out by the debtor. The curator is the only party who can cancel legal actions carried out by the bankruptcy debtor based on the legal principle of actio pauliana through the Court, so that the deed of transfer of rights made by PPAT can be canceled using the legal principle of actio pauliana through a court decision. The aim of this research is to analyze the concept of the actio pauliana principle in the legal system in Indonesia and find out the legal position of the deed of transfer of rights made before the PPAT which is submitted for actio pauliana legal action in bankruptcy in Indonesia. The method used in research is normative juridical. Based on the research results, it is concluded that the concept of the actio pauliana principle in the legal system in Indonesia has been regulated in Article 1341 of the Civil Code and Articles 41 to Article 49 of Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Postponement of Debt Payment Obligations with the aim of protecting interests of creditors from bad actions carried out by debtors. This must go through a process by filing a lawsuit with the Commercial Court to obtain a decision to cancel the transfer of property or assets to a third party. A lawsuit for the transfer of property or assets can only be directed against a party who within 1 year before the bankruptcy occurred transferred their assets. The legal status of the deed of transfer of rights made before the PPAT which is submitted for actio pauliana legal action in bankruptcy in Indonesia is binding for both parties when the transfer of rights is carried out in good faith in accordance with the provisions required in the Law.
The Urgency of Land Deed Officials (PPAT) Role in the Transfer of State-Owned Land Under A Legal Perspective Kurniawan, Edi; Hariansah, Syafri
Law Development Journal Vol 7, No 3 (2025): September 2025
Publisher : Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/ldj.7.3.519-530

Abstract

The transfer of State-Owned Assets (BMN) in the form of land is a legal process that must comply with administrative and land law regulations. The issue of an authentic deed by a Land Deed Official (PPAT) is an essential instrument in the transfer of land rights. This study seeks to analyze the legal ramifications of conducting the process without a PPAT deed and to assess the importance of PPAT in validating property rights transfers, including BMN. The applied research methodology is normative juridical, utilizing a statutory and case study approach. The results demonstrate that the conveyance of land rights does not comply with the legal stipulations set forth by national land laws in the absence of a deed executed by a PPAT, which may lead to disputes and financial losses for the state. This report promotes the strengthening of regulations mandating PPAT involvement in all BMN land transfers to ensure legal certainty and protect state interest.
Co-Authors Anggi Prasetya Anna Erliyana Asriani atma suganda Betty, Lea Cik Marhayani Cik Marhayani Edi Kurniawan Efendi, Ervan Gusron Gusron Irvan Irvan M. Ilham Wira Pratama Marlinda Marlinda Maryano maryano Maryano, Maryano Miranti Miranti Muhamad Adystia Sunggara Pratama, M.Ilham Wira Putri, Amelia Arianti Rianza, Riri Rio Armanda Agustian Robi Rendra Tribuana Saputra, Galih Deno Sonia Awalokita Sri Yuliana Sunggara, M. Adystia Wibowo, Andi Wisnu Widya Handini Yournawan, Hendra Zulkifli, Muhamad Aziz Zulkifli, Muhammad Aziz