Articles
<![CDATA[Proses Hukum terhadap UMKM : Antara Sanksi Pidana dan Sanksi Administratif ]]>
<![CDATA[Febriyanti Pelu]]>;
<![CDATA[Arief, Supriyadi A]]>
<![CDATA[ Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 5 No 2: Agustus (2025) ]]>
Publisher : <![CDATA[Arden Jaya Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.57250/ajsh.v5i2.1178
<![CDATA[Upaya dan proses hukum terhadap pelaku UMKM Toko Mama Khas Banjar menunjukkan bahwa pelaku usaha atau UMKM rentan untuk dikenakan sanksi pidana ketika melakukan pelanggaran hukum. Oleh sebab itu, telaah akan difokuskan pada bagaimana pengaturan terhadap sanksi hukum bagi UMKM yang tidak menyertakan informasi kadaluarsa pada produknya?, dan bagaimana seharusnya sanksi hukum terhadap pelaku UMKM yang tidak menyertakan label kadaluarsa pada produknya?. Telaah dan analisis akan dilakukan secara normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan analitis, dan pendekatan kasus. Telaah dalam kajian ini sampai pada kesimpulan bahwa pengaturan terhadap sanksi hukum bagi UMKM yang tidak menyertakan informasi kedaluwarsa pada produknya sebagaimana dalam kasus Toko Mama Khas Banjar Banjar yang tidak menyertakan label informasi kedaluwarsa bersinggungan dengan sanksi pidana yang diatur dalam yakni Pasal 62 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (1) huruf g dan i UU Perlindungan Konsumen dan sanksi administrative dalam Pasal 102 jo Pasal 97 UU Pangan. Oleh sebab itu, sanksi hukum yang seharusnya terhadap pelaku UMKM yang tidak menyertakan label kadaluarsa pada produknya adalah dengan mengedepankan sanksi administrative yang tertuang dalam UU Pangan. Hal ini sejalan dengan ultimum remedium, restorative justice, asas hukum lex posterior derogat legi priori artinya bahwa hukum yang baru (lex posteriori) meniadakan hukum yang lama (lex prior)]]>
<![CDATA[Tinjauan Yuridis terhadap Penerapan Pasal 359 KUHP dalam Kasus Kematian Mahasiswa IAIN Gorontalo ]]>
<![CDATA[Alim Aljufri, Syah]]>;
<![CDATA[Y. Imran, Suwitno]]>;
<![CDATA[A Arief, Supriyadi]]>
<![CDATA[ YUDHISTIRA : Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan Vol. 3 No. 3 (2025): September ]]>
Publisher : <![CDATA[Cv. Kalimasada Group ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.59966/yudhistira.v3i3.2043
<![CDATA[The case of the death of a student at IAIN Sultan Amai Gorontalo due to cadre training has raised legal problems related to the application of Article 359 of the Criminal Code, which is considered less appropriate than Article 354 of the Criminal Code. This study aims to examine the legal investigation in the application of Article 359 of the Criminal Code (KUHP) against five suspects in the case of the death of a student at IAIN Sultan Amai Gorontalo which occurred during a cadre training activity by a student organization. This study uses an empirical method with a qualitative approach, which relies on primary data in the form of interviews with investigators and secondary data from official documents and trial facts. The preparation of Article 359 of the Criminal Code after conducting a case title with the prosecutor's office with the consideration that the violence that occurred was only in the form of selling using sandals, so it was deemed not to fulfill the elements of seriousness. In addition, other considerations include the condition of the victim who was already sick, the negligence of the committee in providing first aid, not immediately taking the victim to the hospital, and the absence of professional medical personnel during the activity. However, the trial facts indicate that there was real, systematic, and fatal physical violence against the victim, as evidenced by witness testimony and the results of a medical autopsy. Therefore, the application of Article 359 of the Criminal Code in this case raises legal problems because there are strong indications that the element of serious assault as regulated in Article 354 of the Criminal Code is more appropriate to be applied. This study emphasizes the importance of thoroughness and professionalism of investigators in determining the construction of articles based on complete legal facts, as well as the need for a law enforcement approach that reflects substantive justice for the victim and their family.]]>
<![CDATA[MEMAKNAI KEKUASAAN KEHAKIMAN SEBAGAI MATERI MUATAN UUD NRI TAHUN 1945 : PERKEMBANGAN DAN TUJUANNYA ]]>
<![CDATA[Arief, Supriyadi A]]>
<![CDATA[ Khairun Law Journal Volume 7 Issue 2, March 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Khairun University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33387/klj.v7i2.7572
<![CDATA[Kekuasaan kehakiman sebagai salah satu materi muatan dalam konstitusi tertulis suatu negara hukum tidak dapat dipisahkan dari konsepsi trias politica. Hal tersebut dimaksudkan untuk menjamin independensi para hakim dalam membentuk hukum melalui putusannya sekaligus untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Dalam hal ini, penting membuktikan maksud tersebut telah sesuai dengan substansi kekuasaan kehakiman dalam materi muatan UUD 1945. Atas dasar tersebut, kajian ini dibatasi dalam dua pokok bahasan, yakni tentang sejauh mana latar belakang kekuasaan kehakiman menjadi materi muatan dalam UUD 1945 serta kedudukan kekuasaan kehakiman sebagai materi muatan dalam UUD 1945. Kedua hal tersebut akan dianalisa secara normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan sejarah. Adapun hasil akhir dari kajian ini menunjukkan bahwa walaupun terjadi pergantian rezim pemerintahan, bentuk negara hingga perubahan UUD 1945, kekuasaan kehakiman tetap menjadi materi muatan yang penting dan mendasar dalam UUD 1945. Salah satu proses pembentukan hukum dapat terjadi pada badan peradilan melalui putusan hakim, oleh sebab itu substansi perubahan dalam UUD 1945 bertujuan untuk meneguhkan independensi kekuasaan kehakiman sekaligus penguatan prinsip pemisahan kekuasaan utamanya dalam bagian kekuasaan kehakiman sebagai bentuk checks and balances]]>
<![CDATA[Edukasi Hukum dan Pelatihan Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah di Desa Bakti Kabupaten Gorontalo ]]>
<![CDATA[Badu, Lisnawati W]]>;
<![CDATA[Arief, Supriyadi A]]>;
<![CDATA[Yahya, Agung Prayuda]]>
<![CDATA[ Jurnal Abdidas Vol. 6 No. 5 (2025): Oktober 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31004/abdidas.v6i5.1231
<![CDATA[Permasalahan sengketa pertanahan masih sering terjadi di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di Desa Bakti, Kecamatan Pulubala, Kabupaten Gorontalo. Minimnya pemahaman masyarakat mengenai hak kepemilikan tanah dan sertifikat tanah menjadi salah satu faktor utama yang memicu konflik, baik antar anggota keluarga maupun antar warga desa. Selain itu, saat terjadi sengketa pertanahan yang dapat diselesaikan melalui pemerintah desa pada prakteknya justru selalu dibawah ke ranah hukum. Oleh sebab itu, dalam rangka meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap kepemilikan tanah dan memberikan pengetahuan bagi aparat desa dalam menyelesaikan sengketa tanah secara lebih awal, maka hal tersebut diintgrasikan dengan program Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik. Beberapa kegiatan yang dilakukan adalah penyuluhan hukum mengenai hak kepemilikan tanah dan sertifikat tanah, pelatihan mediasi sengketa bagi aparat pemerintah desa, serta pembuatan panduan praktis penyelesaian sengketa pertanahan di desa. Kolaborasi antara dosen, mahasiswa, pemerintah desa, dan masyarakat tergambarkan dari partisipasi masyarakat dan pemerintah desa dalam mengikuti kegiatan yang dilaksanakan sekaligus memanfaatkan produk yang dihasilkan untuk menjadi pedoman bagi pemerintah desa dalam menyelesaikan sengketa tanah. Berbagai kegiatan ini menjadi model konkret terhadap upaya penguatan peran desa dalam pencegahan dan penyelesaian konflik pertanahan secara partisipatif dan berkelanjutan.]]>
<![CDATA[Diskursus Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah di Provinsi Gorontalo ]]>
<![CDATA[Achir, Nuvazria]]>;
<![CDATA[Tome, Abdul Hamid]]>;
<![CDATA[Arief, Supriyadi]]>
<![CDATA[ Gorontalo Law Review Vol. 8 No. 1 April 2025, Gorontalo Law Review ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Gorontalo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32662/golrev.v8i1.3821
<![CDATA[Riset ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui Bagaimana Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Di Provinsi Gorontalo? Dan Faktor Apa yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Di Provinsi Gorontalo?. berdasarkan hal tersebut maka riset ini dikategorikan sebagai peneilitian hukum empiris atau istilah lain ialah penelitian lapangan dengen menetapkan sumber pertama (primer) yakni pada DPRD provinsi Gorontalo dan Kementerian Hukum dan HAM Wilayah Gorontalo. Riset ini sampai kesimpulan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan daerah di Provinsi Gorontalo dilakukan dalam tiga tahapan, yakni pada tahapan perencanaan dimana masyarakat diberikan ruang untuk memberikan masukan kepada DPRD untuk mengusulkan Perda apa yang seharusnya dibentuk, tahap Penyusunan dengan mengikutsertakan masyarakat dalam FGD selama penyusunan Naskah Akademik dan Draft Materi Muatan Perda, serta tahap pembahasan dengan mengundang perwakilan masyarakat atau kelompok masyarakat dalam rapat pembahasan materi muatan Perda. Namun demikian, hal tersebut belum mampu menjamin sepenuhnya bahwa Perda yang dibentuk akan dilaksanakan atau bahkan diterima oleh seluruh pihak. Adapun faktor yang mempengaruhi masyarakat dalam pembentukan Perda di provinsi gorontalo adalah pertama, tidak efektifnya pelaksanaan Perda yang telah dibentuk sebelumnya karena minimnya anggaran dan lambatnya peraturan turunan dari sebuah Perda yang dibentuk oleh DPRD Provinsi Gorontalo. Kedua, pemantauan terhadap substansi Perda hasil partisipasi masyarakat tidak mempunyai sarana yang tepat. Pendapat yang disampaikan masyarakat tidak selalu diakomodir dan untuk selanjutnya masyarakat sulit untuk mengakses atau memperoleh informasi kelanjutan pendapatnya tersebut]]>
<![CDATA[Fungsionalisasi Peraturan Daerah Dalam Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa Di Indonesia ]]>
<![CDATA[Hippy, Janwar]]>;
<![CDATA[Rahim, Erman]]>;
<![CDATA[Arief, Supriyadi]]>
<![CDATA[ Gorontalo Law Review Vol. 8 No. 1 April 2025, Gorontalo Law Review ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Gorontalo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32662/golrev.v8i1.3824
<![CDATA[Penelitian ini berfokus untuk memberikan ide dalam penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa, melalui penguatan dan fungsionalisasi produk hokum di daerah yaitu Peraturan Daerah (Perda). Artinya, tulisan ini akan mengeksplorasi bagaimana mekanisme pengaturan Perda, khususnya substansi yang mengatur penyelesaian sengketa melalui pendekatan kearifan lokal. Tujuan penelitian untuk memperkuat serta mempertimbangkan budaya dan konteks lokal dalam pembentukan Perda khususnya berkaitan dengan penyelesaian sengketa Pilkades, agar ide yang dikembangkan sesuai norma yang tumbuh serta hidup di masyarakat dan regulasi dimaksud memberi manfaat bagi masyarakat secara luas. Metode yang digunakan adalah normatif, mencakup penelitian asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal serta penelitian sejarah hukum. Analisis data menggunakan statute approach atau pendekatan undang-undang dengan menelaah regulasi mengenai UU Desa beserta aturan pelaksana lainnya. Selain itu, pendekatan lain adalah historical approach, dengan menelaah latar belakang pembentukan, tujuan, termasuk alasan pemberlakuannya, dan case approach guna menambah referensi yang kemudian diolah menggunakan teknik Deskriptif Analitis. Hasil riset dimana fungsionalisasi Peraturan Daerah Dalam Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa Di Indonesia dimana Perda mengamanatkan pengaturan mengenai mekanisme penyelesaian sengketa Pilkades dengan mencantumkan bentuk sengketanya yang bermacam-macam. Tak hanya mekanisme penyelesaian sengketa yang diatur dalam Perda, namun pula pula mengenai lembaga atau pihak yang menangani penyelesaian sengketa yang dipisahkan dengan panitia pemilihan. Selain itu, Perda juga perlu memuat aturan yang disertai ancaman pidana terhadap pelanggaranya, sehingga tak hanya pengaturan mengenai penyelesaian sengketa secara administrasi melainkan juga pemberlakuan sanksi pidana dalam Perda]]>
<![CDATA[Compatibility of Constitutional and Supreme Court Decisionson Small Island Protection ]]>
<![CDATA[Gustiyanti Tangahu]]>;
<![CDATA[Fence M. Wantu]]>;
<![CDATA[Supriyadi A. Arief]]>
<![CDATA[ Nusantara: Journal of Law and Islamic Law Vol. 1 No. 2 (2026): Nusantara: Journal of Law and Islamic Law ]]>
Publisher : <![CDATA[Yayasan Cerdas Pedia Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.65101/nusantara.v1i2.185
<![CDATA[This study examines the legal consistency between Constitutional Court Decision No. 35/PUU-XXI/2023 and Supreme Court Decision No. 57P/HUM2022 regarding small island protection in Indonesia. It focuses on the judicial review of the Coastal Area and Small Islands Management Law following a mining dispute on Wawonii Island. The research employs a normative legal method with statutory and casebased approaches. Findings indicate that the Constitutional Court affirms the prohibition of mining on small islands as conditional, rather than absolute, contingent upon technical, ecological, and socio-cultural impacts. Simultaneously, the Supreme Court categorizes such activities as abnormally dangerous, reinforcing environmental safeguards. This judicial synchronization establishes a robust regulatory framework that prioritizes sustainability, tightens environmental permitting instruments, and ensures legal certainty for stakeholders. These rulings strengthen the constitutional rights of coastal communities against exploitative activities, mandating that natural resource utilization must strictly adhere to rigorous ecological standards to prevent irreversible damage to vulnerable island ecosystems.]]>
<![CDATA[MEMAKNAI KEKUASAAN KEHAKIMAN SEBAGAI MATERI MUATAN UUD NRI TAHUN 1945 : PERKEMBANGAN DAN TUJUANNYA ]]>
<![CDATA[Supriyadi A Arief]]>
<![CDATA[ Khairun Law Journal Volume 7 Issue 2, March 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Khairun University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33387/klj.v7i2.7572
<![CDATA[Kekuasaan kehakiman sebagai salah satu materi muatan dalam konstitusi tertulis suatu negara hukum tidak dapat dipisahkan dari konsepsi trias politica. Hal tersebut dimaksudkan untuk menjamin independensi para hakim dalam membentuk hukum melalui putusannya sekaligus untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Dalam hal ini, penting membuktikan maksud tersebut telah sesuai dengan substansi kekuasaan kehakiman dalam materi muatan UUD 1945. Atas dasar tersebut, kajian ini dibatasi dalam dua pokok bahasan, yakni tentang sejauh mana latar belakang kekuasaan kehakiman menjadi materi muatan dalam UUD 1945 serta kedudukan kekuasaan kehakiman sebagai materi muatan dalam UUD 1945. Kedua hal tersebut akan dianalisa secara normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan sejarah. Adapun hasil akhir dari kajian ini menunjukkan bahwa walaupun terjadi pergantian rezim pemerintahan, bentuk negara hingga perubahan UUD 1945, kekuasaan kehakiman tetap menjadi materi muatan yang penting dan mendasar dalam UUD 1945. Salah satu proses pembentukan hukum dapat terjadi pada badan peradilan melalui putusan hakim, oleh sebab itu substansi perubahan dalam UUD 1945 bertujuan untuk meneguhkan independensi kekuasaan kehakiman sekaligus penguatan prinsip pemisahan kekuasaan utamanya dalam bagian kekuasaan kehakiman sebagai bentuk checks and balances]]>
<![CDATA[TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM PEMENUHAN HAK ATAS INFORMASI PUBLIK MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR TAHUN 1945 ]]>
<![CDATA[Rahma Ayu Arief]]>;
<![CDATA[Supriyadi A Arief]]>
<![CDATA[ JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia) Vol 6, No 01 (2025): Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (JPeHI) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.61689/jpehi.v6i01.1135
<![CDATA[ABSTRAKKonstitusi tertulis Indonesia UUD Tahun 1945 mengamanatkan adanya hak atas informasi sebagai hak yang harus dipenuhi sekaligus menjadi tanggung jawab negara. Namun demikian, amanat konstitusi itu dirasakan masih belum dilaksanakan dengan baik, termasuk pada pemenuhan hak atas informasi di Indonesia. Atas dasar persoalan tersebut, artikel ini akan membahas kedua isu tersebut, yaitu: pertama, mengenai karakteristik pemenuhan hak atas informasi publik. Kedua, pengaturan hak atas informasi dalam konstitusi Indonesia sekaligus regulasi tekhnis pelaksananya. Kedua permasalahan tersbeut akan ditelaah secara normative dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa negara memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan seluruh tugas dan kewenangannya kepada rakyat. Pertanggungjawaban tersebut harus dapat diakses oleh rakyat secara mudah melalui sumber-sumber informasi yang terbuka sebagai bentuk keterbukaan informasi publik. Karakteristik ini merupakan komponen dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat luas sebagai bagian dari karakteristik pemenuhan hak atas informasi publik pasca reformasi sudah dijamin dalam UUD NRI 1945. Oleh sebab itu, undang-undang pelaksananya juga mengandung amanat norma yang sama hal ini dapat terlihat pada Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia. Namun, menjadi problematik ketika terdapat pertentangan maksud pemenuhan hak atas informasi publik yang berbenturan dengan kepentingan indvidu dan golongan. Hal ini tentu akan melahirkan ketidakselarasan antara satu undang-undang perlaksana dengan undang-undang lain. Masalah ini terlihat pada substansi UU ITE yang dapat menjadi penghambat adanya ruang untuk mendapatkan hak atas keterbukaan informasi publik.Kata kunci : Tanggung Jawab, Negara, Informasi Publik, UUD 1945]]>
<![CDATA[MENGGAGAS BADAN PEMERIKSA KEUANGAN SEBAGAI BAGIAN INTEGRATED CRIMINAL JUSTICE SYSTEM DALAM PERKARA KORUPSI ]]>
<![CDATA[Muh. Rafli Basir]]>;
<![CDATA[Supriyadi A Arief]]>
<![CDATA[ Justici Vol 19 No 2 (2026): Justici ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas IBA Palembang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35449/justici.v19i2.1280
<![CDATA[Riset ini bertujuan untuk menelaah posisi Badan Pemeriksa Keuangan dalam penanganan tindak pidana korupsi di Indonesia sekaligus merumuskan upaya menjadikan Badan Pemeriksa Keuangan sebagai bagian dari integrated criminal justice system dalam perkara korupsi di Indonesia. Telaah akan dilakukan secara normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan sejarah, hingga pendekatan konseptual. Riset ini sampai pada kesimpulan bahwa posisi BPK dalam penanganan tindak pidana korupsi di Indonesia memiliki posisi yang penting dalam proses penanganan tindak pidana korupsi khususnya dalam menghitung dan menentukan kerugian keuangan negara yang kemudian digunakan oleh lembaga penegak hukum seperti kepolisian maupun oleh kejaksaan untuk mengungkap tindak pidana korupsi yang telah dilakukan oleh subyek hukum. Atas dasar hal tersebut maka perlu dilakukan restrukturisasi penguatan integrated criminal justice system yang secara khusus menangani perkata tindak pidana korupsi melalui lembaga BPK secara aktif dalam membantu proses pembuktian di tahapan penyidikan dan penuntutan sekaligus pemberian keterangan ahli pada ruang persidangan tindak pidana korupsi]]>
