Garuda - Garba Rujukan Digital

Proses Hukum terhadap UMKM : Antara Sanksi Pidana dan Sanksi Administratif Febriyanti Pelu; Arief, Supriyadi A
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 5 No 2: Agustus (2025)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v5i2.1178

Upaya dan proses hukum terhadap pelaku UMKM Toko Mama Khas Banjar menunjukkan bahwa pelaku usaha atau UMKM rentan untuk dikenakan sanksi pidana ketika melakukan pelanggaran hukum. Oleh sebab itu, telaah akan difokuskan pada bagaimana pengaturan terhadap sanksi hukum bagi UMKM yang tidak menyertakan informasi kadaluarsa pada produknya?, dan bagaimana seharusnya sanksi hukum terhadap pelaku UMKM yang tidak menyertakan label kadaluarsa pada produknya?. Telaah dan analisis akan dilakukan secara normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan analitis, dan pendekatan kasus. Telaah dalam kajian ini sampai pada kesimpulan bahwa pengaturan terhadap sanksi hukum bagi UMKM yang tidak menyertakan informasi kedaluwarsa pada produknya sebagaimana dalam kasus Toko Mama Khas Banjar Banjar yang tidak menyertakan label informasi kedaluwarsa bersinggungan dengan sanksi pidana yang diatur dalam yakni Pasal 62 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (1) huruf g dan i UU Perlindungan Konsumen dan sanksi administrative dalam Pasal 102 jo Pasal 97 UU Pangan. Oleh sebab itu, sanksi hukum yang seharusnya terhadap pelaku UMKM yang tidak menyertakan label kadaluarsa pada produknya adalah dengan mengedepankan sanksi administrative yang tertuang dalam UU Pangan. Hal ini sejalan dengan ultimum remedium, restorative justice, asas hukum lex posterior derogat legi priori artinya bahwa hukum yang baru (lex posteriori) meniadakan hukum yang lama (lex prior)

Tinjauan Yuridis terhadap Penerapan Pasal 359 KUHP dalam Kasus Kematian Mahasiswa IAIN Gorontalo Alim Aljufri, Syah; Y. Imran, Suwitno; A Arief, Supriyadi
YUDHISTIRA : Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan Vol. 3 No. 3 (2025): September
Publisher : Cv. Kalimasada Group

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59966/yudhistira.v3i3.2043

The case of the death of a student at IAIN Sultan Amai Gorontalo due to cadre training has raised legal problems related to the application of Article 359 of the Criminal Code, which is considered less appropriate than Article 354 of the Criminal Code. This study aims to examine the legal investigation in the application of Article 359 of the Criminal Code (KUHP) against five suspects in the case of the death of a student at IAIN Sultan Amai Gorontalo which occurred during a cadre training activity by a student organization. This study uses an empirical method with a qualitative approach, which relies on primary data in the form of interviews with investigators and secondary data from official documents and trial facts. The preparation of Article 359 of the Criminal Code after conducting a case title with the prosecutor's office with the consideration that the violence that occurred was only in the form of selling using sandals, so it was deemed not to fulfill the elements of seriousness. In addition, other considerations include the condition of the victim who was already sick, the negligence of the committee in providing first aid, not immediately taking the victim to the hospital, and the absence of professional medical personnel during the activity. However, the trial facts indicate that there was real, systematic, and fatal physical violence against the victim, as evidenced by witness testimony and the results of a medical autopsy. Therefore, the application of Article 359 of the Criminal Code in this case raises legal problems because there are strong indications that the element of serious assault as regulated in Article 354 of the Criminal Code is more appropriate to be applied. This study emphasizes the importance of thoroughness and professionalism of investigators in determining the construction of articles based on complete legal facts, as well as the need for a law enforcement approach that reflects substantive justice for the victim and their family.

MEMAKNAI KEKUASAAN KEHAKIMAN SEBAGAI MATERI MUATAN UUD NRI TAHUN 1945 : PERKEMBANGAN DAN TUJUANNYA Arief, Supriyadi A
Khairun Law Journal Volume 7 Issue 2, March 2024
Publisher : Faculty of Law, Khairun University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33387/klj.v7i2.7572

Kekuasaan kehakiman sebagai salah satu materi muatan dalam konstitusi tertulis suatu negara hukum tidak dapat dipisahkan dari konsepsi trias politica. Hal tersebut dimaksudkan untuk menjamin independensi para hakim dalam membentuk hukum melalui putusannya sekaligus untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Dalam hal ini, penting membuktikan maksud tersebut telah sesuai dengan substansi kekuasaan kehakiman dalam materi muatan UUD 1945. Atas dasar tersebut, kajian ini dibatasi dalam dua pokok bahasan, yakni tentang sejauh mana latar belakang kekuasaan kehakiman menjadi materi muatan dalam UUD 1945 serta kedudukan kekuasaan kehakiman sebagai materi muatan dalam UUD 1945. Kedua hal tersebut akan dianalisa secara normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan sejarah. Adapun hasil akhir dari kajian ini menunjukkan bahwa walaupun terjadi pergantian rezim pemerintahan, bentuk negara hingga perubahan UUD 1945, kekuasaan kehakiman tetap menjadi materi muatan yang penting dan mendasar dalam UUD 1945. Salah satu proses pembentukan hukum dapat terjadi pada badan peradilan melalui putusan hakim, oleh sebab itu substansi perubahan dalam UUD 1945 bertujuan untuk meneguhkan independensi kekuasaan kehakiman sekaligus penguatan prinsip pemisahan kekuasaan utamanya dalam bagian kekuasaan kehakiman sebagai bentuk checks and balances

Edukasi Hukum dan Pelatihan Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah di Desa Bakti Kabupaten Gorontalo Badu, Lisnawati W; Arief, Supriyadi A; Yahya, Agung Prayuda
Jurnal Abdidas Vol. 6 No. 5 (2025): Oktober 2025
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/abdidas.v6i5.1231

Permasalahan sengketa pertanahan masih sering terjadi di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di Desa Bakti, Kecamatan Pulubala, Kabupaten Gorontalo. Minimnya pemahaman masyarakat mengenai hak kepemilikan tanah dan sertifikat tanah menjadi salah satu faktor utama yang memicu konflik, baik antar anggota keluarga maupun antar warga desa. Selain itu, saat terjadi sengketa pertanahan yang dapat diselesaikan melalui pemerintah desa pada prakteknya justru selalu dibawah ke ranah hukum. Oleh sebab itu, dalam rangka meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap kepemilikan tanah dan memberikan pengetahuan bagi aparat desa dalam menyelesaikan sengketa tanah secara lebih awal, maka hal tersebut diintgrasikan dengan program Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik. Beberapa kegiatan yang dilakukan adalah penyuluhan hukum mengenai hak kepemilikan tanah dan sertifikat tanah, pelatihan mediasi sengketa bagi aparat pemerintah desa, serta pembuatan panduan praktis penyelesaian sengketa pertanahan di desa. Kolaborasi antara dosen, mahasiswa, pemerintah desa, dan masyarakat tergambarkan dari partisipasi masyarakat dan pemerintah desa dalam mengikuti kegiatan yang dilaksanakan sekaligus memanfaatkan produk yang dihasilkan untuk menjadi pedoman bagi pemerintah desa dalam menyelesaikan sengketa tanah. Berbagai kegiatan ini menjadi model konkret terhadap upaya penguatan peran desa dalam pencegahan dan penyelesaian konflik pertanahan secara partisipatif dan berkelanjutan.

MEMAKNAI KEKUASAAN KEHAKIMAN SEBAGAI MATERI MUATAN UUD NRI TAHUN 1945 : PERKEMBANGAN DAN TUJUANNYA Arief, Supriyadi A
Khairun Law Journal Volume 7 Issue 2, March 2024
Publisher : Faculty of Law, Khairun University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33387/klj.v7i2.7572

Kekuasaan kehakiman sebagai salah satu materi muatan dalam konstitusi tertulis suatu negara hukum tidak dapat dipisahkan dari konsepsi trias politica. Hal tersebut dimaksudkan untuk menjamin independensi para hakim dalam membentuk hukum melalui putusannya sekaligus untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Dalam hal ini, penting membuktikan maksud tersebut telah sesuai dengan substansi kekuasaan kehakiman dalam materi muatan UUD 1945. Atas dasar tersebut, kajian ini dibatasi dalam dua pokok bahasan, yakni tentang sejauh mana latar belakang kekuasaan kehakiman menjadi materi muatan dalam UUD 1945 serta kedudukan kekuasaan kehakiman sebagai materi muatan dalam UUD 1945. Kedua hal tersebut akan dianalisa secara normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan sejarah. Adapun hasil akhir dari kajian ini menunjukkan bahwa walaupun terjadi pergantian rezim pemerintahan, bentuk negara hingga perubahan UUD 1945, kekuasaan kehakiman tetap menjadi materi muatan yang penting dan mendasar dalam UUD 1945. Salah satu proses pembentukan hukum dapat terjadi pada badan peradilan melalui putusan hakim, oleh sebab itu substansi perubahan dalam UUD 1945 bertujuan untuk meneguhkan independensi kekuasaan kehakiman sekaligus penguatan prinsip pemisahan kekuasaan utamanya dalam bagian kekuasaan kehakiman sebagai bentuk checks and balances

Diskursus Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah di Provinsi Gorontalo Achir, Nuvazria; Tome, Abdul Hamid; Arief, Supriyadi
Gorontalo Law Review Vol. 8 No. 1 April 2025, Gorontalo Law Review
Publisher : Universitas Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32662/golrev.v8i1.3821

Riset ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui Bagaimana Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Di Provinsi Gorontalo? Dan Faktor Apa yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Di Provinsi Gorontalo?. berdasarkan hal tersebut maka riset ini dikategorikan sebagai peneilitian hukum empiris atau istilah lain ialah penelitian lapangan dengen menetapkan sumber pertama (primer) yakni pada DPRD provinsi Gorontalo dan Kementerian Hukum dan HAM Wilayah Gorontalo. Riset ini sampai kesimpulan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan daerah di Provinsi Gorontalo dilakukan dalam tiga tahapan, yakni pada tahapan perencanaan dimana masyarakat diberikan ruang untuk memberikan masukan kepada DPRD untuk mengusulkan Perda apa yang seharusnya dibentuk, tahap Penyusunan dengan mengikutsertakan masyarakat dalam FGD selama penyusunan Naskah Akademik dan Draft Materi Muatan Perda, serta tahap pembahasan dengan mengundang perwakilan masyarakat atau kelompok masyarakat dalam rapat pembahasan materi muatan Perda. Namun demikian, hal tersebut belum mampu menjamin sepenuhnya bahwa Perda yang dibentuk akan dilaksanakan atau bahkan diterima oleh seluruh pihak. Adapun faktor yang mempengaruhi masyarakat dalam pembentukan Perda di provinsi gorontalo adalah pertama, tidak efektifnya pelaksanaan Perda yang telah dibentuk sebelumnya karena minimnya anggaran dan lambatnya peraturan turunan dari sebuah Perda yang dibentuk oleh DPRD Provinsi Gorontalo. Kedua, pemantauan terhadap substansi Perda hasil partisipasi masyarakat tidak mempunyai sarana yang tepat. Pendapat yang disampaikan masyarakat tidak selalu diakomodir dan untuk selanjutnya masyarakat sulit untuk mengakses atau memperoleh informasi kelanjutan pendapatnya tersebut

Fungsionalisasi Peraturan Daerah Dalam Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa Di Indonesia Hippy, Janwar; Rahim, Erman; Arief, Supriyadi
Gorontalo Law Review Vol. 8 No. 1 April 2025, Gorontalo Law Review
Publisher : Universitas Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32662/golrev.v8i1.3824

Penelitian ini berfokus untuk memberikan ide dalam penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa, melalui penguatan dan fungsionalisasi produk hokum di daerah yaitu Peraturan Daerah (Perda). Artinya, tulisan ini akan mengeksplorasi bagaimana mekanisme pengaturan Perda, khususnya substansi yang mengatur penyelesaian sengketa melalui pendekatan kearifan lokal. Tujuan penelitian untuk memperkuat serta mempertimbangkan budaya dan konteks lokal dalam pembentukan Perda khususnya berkaitan dengan penyelesaian sengketa Pilkades, agar ide yang dikembangkan sesuai norma yang tumbuh serta hidup di masyarakat dan regulasi dimaksud memberi manfaat bagi masyarakat secara luas. Metode yang digunakan adalah normatif, mencakup penelitian asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal serta penelitian sejarah hukum. Analisis data menggunakan statute approach atau pendekatan undang-undang dengan menelaah regulasi mengenai UU Desa beserta aturan pelaksana lainnya. Selain itu, pendekatan lain adalah historical approach, dengan menelaah latar belakang pembentukan, tujuan, termasuk alasan pemberlakuannya, dan case approach guna menambah referensi yang kemudian diolah menggunakan teknik Deskriptif Analitis. Hasil riset dimana fungsionalisasi Peraturan Daerah Dalam Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa Di Indonesia dimana Perda mengamanatkan pengaturan mengenai mekanisme penyelesaian sengketa Pilkades dengan mencantumkan bentuk sengketanya yang bermacam-macam. Tak hanya mekanisme penyelesaian sengketa yang diatur dalam Perda, namun pula pula mengenai lembaga atau pihak yang menangani penyelesaian sengketa yang dipisahkan dengan panitia pemilihan. Selain itu, Perda juga perlu memuat aturan yang disertai ancaman pidana terhadap pelanggaranya, sehingga tak hanya pengaturan mengenai penyelesaian sengketa secara administrasi melainkan juga pemberlakuan sanksi pidana dalam Perda

UPAYA PEMBELAAN DIRI DALAM PERSPEKTIF PERSAMAAN DI HADAPAN HUKUM Arief, Supriyadi; Muhtar, Mohamad Hidayat; Saragih, Geofani Milthree
Jurnal Yudisial Vol. 16 No. 1 (2023): NIETIG
Publisher : Komisi Yudisial RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29123/jy.v16i1.475

Perbedaan perlakuan di depan hukum masih terjadi, misalnya pada dua kasus pembelaan diri yang dialami oleh MIB dan ZA. Satu kasus dihentikan oleh kepolisian, sedangkan pada kasus lainnya tidak dijadikan sebagai pertimbangan hukum. Pada Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Kpn, persoalan tindakan pembelaan diri dalam perspektif persamaan di hadapan hukum, serta proses penyelesaiannya melalui keadilan restoratif menjadi bermasalah. Metode penelitian yang digunakan merupakan jenis penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undang dan kasus. Hasil analisis menunjukkan bahwa perbedaan proses hukum dalam kasus pembelaan diri yang dialami oleh MIB dan ZA tidak mencerminkan adanya persamaan di hadapan hukum. Intervensi terhadap salah satu kasus, yakni kasus MIB dan adanya klasifikasi tertentu yang ditetapkan dalam Surat Edaran Kapolri Nomor SE/8/VII/2018 dan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 menyebabkan upaya keadilan restoratif tidak dapat dijalankan pada proses penyidikan dan penuntutan di kasus ZA. Hal ini juga ditambah dengan penafsiran hakim yang keliru terhadap unsur pembelaan diri ZA, yang tidak mempertimbangkan ancaman pelecehan dan pemerkosaan terhadap kekasih ZA. Upaya mengakomodir keadilan restoratif melalui Putusan Nomor 1/Pid.SusAnak/2020/PN.Kpn merupakan upaya terakhir yang dapat dilakukan oleh pengadilan dalam proses peradilan. Tindakan pembelaan diri yang dilakukan oleh seseorang seharusnya dapat menerapkan konsepsi keadilan restoratif. Namun, hal tersebut masih belum dapat diterapkan sepenuhnya dan secara komprehensif.

Title

Found 18 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 18 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 18 Documents
Search